Media Sosial Partai Daerah Aceh

26/03/2022

Sekretaris Majelis Mustasyar Pusat DPP PDA Tgk. Abuyazid Al-Yusufie Mengundurkan Diri Dari Partai Tersebut

Banda Aceh – Tgk. Abuyazid Al-Yusufie selaku Sekretaris Majelis Mustasyar Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Darul Aceh (PDA) secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari partai tersebut.

Hal itu berdasarkan surat pengunduran diri yang disampaikan Tgk. Abuyazid Al-Yusufie kepada Ketua Umum DPP PDA, Tgk. Muhibbusabri A. Wahab pada 22 Maret 2022.

“Mengingat demi sukse dan kelancaran roda perjalanan partai, dan juga kesibukan pribadi kami dalam mengelola pendidikan Dayah, membimbing umat semakin menyita waktu, maka kami dengan berat hati menyatakan mengundurkan diri dari Sekretaris Mustasyar Pusat DPP Partai Darul Aceh,” demikian bunyi surat pengunduran diri Tgk. Abuyazid Al-Yusufie.

Selain itu, Tgk. Abuyazid saat dibungi Nukilan, Kamis (24/3/2022), menyampaikan alasannya mundur dari PDA, bahwa dirinya sudah tidak sepakat dengan pola kepengurusan PDA di bawah kepemimpinan Tgk. Muhibbusabri.

Ia menilai pola kepengurusan PDA sekarang sudah berbeda sistem dan metode dalam menjalankan roda partai PDA.

“Dan saya juga merasa sudah tidak diperhitungkan lagi bahkan mereka tidak pernah bermusyawarah dengan saya,” ungkap Tgk. Abuyazid.

Kemudian, lanjutnya, dalam setiap Partai Lokal (Parlok) di Aceh itu perlu adanya keseimbangan antara pengurus DPP dari wilayah Barat-Selatan dan wilayah Timur-Utara.

“Tapi seperti kita ketahui sekarang ini, orang Barat-Selatan tidak diperhitungkan lagi di dalam kepengurusan partai. Padahal mereka juga tidak ingin hak suaranya digunakan oleh orang lain saja. Begitu juga ketika ada azas manfaat harus ada keseimbangan dengan wilayah Barat-Selatan,” ujar Tgk. Abuyazid.

Lebih lanjut, Tgk Abuyazid menambahkan, bahwa PDA yang saat itu bernama Partai Daulat Aceh, beliau adalah salah satu yang memberikan kontribusi dalam memikirkan kemajuan serta kesejahteraan Dayah dan Ulama.

“Saya pernah menjadi pengurus inti waktu penentuan Ketua PDA pertama saat itu,” terangnya.

Oleh karena itu, Tgk. Abuyazid berharap kedepan PDA harus lebih baik. Dan PDA sekarang yang sekarang di bawah kepemimpinan Tgk. Muhibbusabri itu harus dibenah kembali agar merata dukungan ke seluruh Aceh.

“Termasuk juga demokrasi di tubuh PDA juga harus dihidupkan kembali,” tutupnya.

Nukilan.id - Tgk. Abuyazid Al-Yusufie selaku Sekretaris Majelis Mustasyar Pusat Partai Darul Aceh (PDA) secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari partai tersebut.

26/03/2022

BANDA ACEH - Sekretaris Majelis Mustasyar Pusat Partai Darul Aceh (PDA), Abuyazid Al-Yusufie mengundurkan diri dari partai tersebut. Abuyazid mengatakan kemundurannya itu karena sudah mempunyai...

26/03/2022

Partai Daerah Aceh yang diubah nama menjadi Partai Darul Aceh (PDA) kembali kehilangan pengurus. Kini, giliran Sekretaris Majelis Mustasyar Pusat PDA, Abuyazid Al-Yusufie, mundur dari kepengurusan.

24/03/2022

Ketua Musdasyar PDA Dituding Tak Rasional Bersikap

BANDA ACEH - Dewan pendiri Partai Daerah Aceh (PDA), Mukhtaruddin Nara, menuding pernyataan Ketua Musdasyar Baihaqi Yahya terkait pendiri dan kader PDA bukan lagi partai ulama, tidak rasional. Dikarenakan, dinilai terlalu mengada-ngada.

“Hingga detik ini dan sampai kapan pun saya masih dan tetap sebagai pendiri PDA, saat ini telah diubah menjadi Partai Darul Aceh dan belum masuk ke partai lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Teungku Boy (Baihaqi Yahya),” kata Muhktaruddin, Kamis (24/03/2022).

Menurut Mukhtaruddin, dirinya sangat menyesal atas sikap Ketua Dewan Mustasyar PDA itu. Bahwasanya, pendiri tidak mau ada lagi pembohongan publik. Karena memang PDA bukan lagi partai ulama.

“Ini faktanya sekarang, sesuai data baik di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) maupun KPU. Bila kurang yakin silakan di cek,” jelas Mukhtaruddin Nara.

Mukhtaruddin menyampaikan, hanya Partai Daulat Atjeh yang didirikan ulama. Sedangakan PDA sekarang, kata dia, yang akan diubah menjadi Partai Darul Aceh, pendirinya bukan ulama.

“Itu juga fakta, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Tengku Harmen Nuriqmar dan Tengku Jamaluddin,” ujarnya.

Sayangnya, kata Mukhtar, Tengku Baihaqi menyebut bagi pendiri dan kader yang menyatakan PDA bukan lagi partai ulama penghianat.

“Kalaulah semua pendiri partai baik Partai Daulat Atjeh, Partai Damai Aceh, dan partai Daerah Aceh yang hari ini telah diubah menjadi Partai Darul Aceh di anggap pengkianat, maka orang mensabotase atau membajak partai hari ini apa p**a istilah cocok kita berikan,” ujar dia.

Mukhtar menganggap tidak patas, jika mengeluarkan pernyataan demikian. Karena, Tengku Baihaqi juga menjabat sebagai Mustasyar dan penasehat di partai lain.

“Terkait peryataan “baro kon lam uruk, jinoe ka ta ek istana (kemarin di dalam tanah, sekarang di istana), itu sama sekali tidak tepat tempat. Apalagi selama ini, bagi saya pribadi belum sekalipun menikmati hasil dari apa yang dia sampaikan,” imbuhnya. |

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/ketua-musdasyar-pda-dituding-tak-rasional-bersikap/index.html.

BANDA ACEH - Dewan pendiri Partai Daerah Aceh (PDA), Mukhtaruddin Nara, menuding pernyataan Ketua Musdasyar Baihaqi Yahya terkait pendiri dan kader PDA bukan lagi partai ulama, tidak rasional....

22/03/2022

Disebut Bukan Lagi Partai Ulama, Ketua Mustasyar PDA: Itu Hal Biasa

Ketua Mustasyar Partai Daerah Aceh (PDA), Baihaqi Yahya, tidak mempersoalkan pihak-pihak yang menyebutkan PDA bukan lagi partai ulama. Namun, kata dia, PDA lahir dari rahim ulama.

“Kalau isu yang sekarang itu bukan jadi masalah. Itu hal biasa, karena kita ini berpolitik,” kata Baihaqi kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 22 Maret 2022.

Baihaqi menjelaskan, PDA didirikan pada masa Abu Panton. Jangan gara gara loncat ke partai lain, kata dia, bicara nya lain p**a.

“Siapa saja yang sudah mau berhenti di sini (PDA). Dan ikut di tempat lain itu tidak apa-apa. Itu hak mereka,” ujar Baihaqi.

Baihaqi mengingat para kader supaya jangan berkhianat dalam politik. Jika lelah dengan dalam satu partai, kata dia, jangan dicela-cela.

“Tidak baik tindakan begitu. Nanti tidak bisa masuk lagi,” kata dia. “Baro kon lam uruk, jinoe ka ta ek istana (selama ini dalam lobang tanah, sekarang uda di istana). Jadi jangan lah seperti itu.”

Sebelumnya, Bekas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh (PDA), Sabirin Hutabarat, mengingatkan politisi PDA jangan lagi membohongi publik dengan menyebutkan PDA merupakan partai ulama. Karena dalam internal partai saat ini, tidak ada lagi ulama.

“Pada saat peralihan dari Partai Damai Aceh ke Partai Daerah Aceh sudah dihuni kaum-kaum melenial, jadi bukan lagi partai ulama,” kata Sabirin kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin, 21 Maret 2022.

Sabirin menilai kemunduran PDA saat ini karena tidak ada lagi ulama di dalamnya. Bahkan, pendiri partai pun menarik diri dari kepengurusan.

“Kenapa ulama tidak lagi bergabung? Ya, karena tidak sesuai lagi dengan semestinya,” ujar Ketua Taruna Merah-Putih Subulussalam itu.

Sabirin mengaku pada awalnya bergabung dengan PDA, karena ingin tau berpolitik dalam beragama. Namun, kenyataan tidak demikian.

“Ketika rapat ke pusat, bukan ilmu dan wejangan yang didapat, hanya mendengar orang marah-marah,” sebut dia.

Bahkan sebelumnya, Dewan Pendiri Partai Daulat Atjeh (PDA), Harmen Nuriqmar, menjelaskan PDA sekarang bukan lagi partai yang didirikan oleh ulama. Hal itu dikatakan terkait pengunduran diri sejumlah kader PDA.

Kini, PDA ada tiga versi. Yakni, Partai Daulat Atjeh, Partai Damai Aceh, dan Partai Daerah Aceh yang saat ini telah diubah menjadi Partai Darul Aceh.

“PDA sekarang bukan lagi partai yang didirikan ulama, hanya Partai Daulat Atjeh yang didirikan ulama,” kata Harmen yang juga selaku bekas Ketua Umum DPP PDA, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 8 Maret 2022.

Harmen menjelaskan, Partai Daulat Atjeh menampung seluruh aspirasi ulama, termasuk masyarakat. Hal itu tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Artinya, kalau PDA menang waktu itu sudah diatur oleh ulama,” ujar Harmen.

Namun, kata dia, PDA saat ini tidak lagi demikian. Di samping akte pendirian yang berbeda, juga AD/ART partai tidak samsa seperti Partai Daulat Atjeh, bahkan pendirinya juga bukan ulama.

“Partai Daulat Atjeh itu saya dirikan bersama Lem Faisal (Tgk. Faisal Ali). Didukung Abu Panton (Tgk. H. Ibrahim Bardan), Abuya Nasir Waly, Abu Mudi, Abah Asnawi Lamno, Abon Seulimeum dan ulama lain. Sedangkan Partai Damai dan Daerah Aceh, bukan ulama yang mendirikan,” sebut Harmen.

Harmen mengaku, sudah mundur dari kepengurusan PDA setelah AD/ART partai diganti. “Semua ulama juga mundur, PDA sekarang tidak lagi seperti yang dulu,” ujar dia.

Sementara itu, Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh, Jamaluddin Thaib, membenarkan bahwa PDA saat ini bukan partai ulama. Pasalnya, ulama tidak ada yang terlibat dan tidak dicantumkan peran ulama di dalam AD/ART.

“Secara hukum yang terdaftar di Kemenkumham sudah berubah, tidak ada lagi kaitan. Partai Damai dan Daerah Aceh yang saat ini telah di ubah menjadi Partai Darul Aceh bukan ulama yang didirikan,” kata Jamaluddin.

Jamaluddin menjelaskan, Partai Daerah Aceh didirkan oleh Tengku Razuan, Muktaruddin Nara, Darwis, dan dirinya. “Kalau Partai Damai, kurang tahu siapa,” sebut dia.

Senada dengan Jamaluddin, Mukhraruddin yang juga Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh (PD Aceh) kini diubah menjadi Partai Darul Aceh menjelaskan, partai yang didirikan oleh ulama itu Partai Daulat Atjeh yang berdiri pada tahun 2008, sampai hari ini masih terdaftar di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.

Sementara Partai Damai Aceh, kata dia, didirikan oleh Abi Muhib dan kawan-kawan pada tahun 2012. Diantara tiga versi PDA itu, tidak ada kaitannya satu sama lain, termasuk akte pendiran atau badan hukum.

Mukhtaruddin mengingatkan agar pengurus PDA saat ini jangan lagi menyebutkan PDA sebagai partai ulama. Karena, hal itu sama saja membohongi publik.

Di samping itu, kata Muktar, pendiri PDA saat ini juga telah mundur. Seperti, Tengku Razuan, Jamaluddin, dan dirinya. Menurut dia, mundurnya mereka karena intrik licik pembajak yang tidak cerdas merangkul.

Bahkan, Tengku Razuan hanya diberi jabatan sebagai dewan pakar. “Jabatan itu hanya sebagai bumbu manis saja, padahal Tengku Razuan itu adalah sebagai sosok tokoh yang sangat dipertimbangkan, baik ditubuh partai maupun wilayah barsela,” sebut dia.

Menurut dia, kejadian itu merupakan suatu kemunduran bagi PDA. Karena, kata dia, kursi Dewan perwakilan Rakyak Aceh dan kabupaten/kota hari ini yang diduduki, tidak terlepas dari kinerja Tengku Razuan, termasuk besarnya nama PDA.

Harapannya, kata Mukhraruddin, pengurus baru harus tau perjuangan yang sudah lalu, siapa pendirinya. Sebab, lahirnya partai tidak instan. “Butuh proses dan perjuangan yang panjang,” ujar Mukhtaruddin.

Ketua Mustasyar Partai Daerah Aceh (PDA), Baihaqi Yahya, tidak mempersoalkan pihak-pihak yang menyebutkan PDA bukan lagi partai ulama. Namun, kata dia, PDA lahir dari rahim ulama.

22/03/2022

Mantan Ketua DPW PDA Ingatkan Pengurus Jangan Lagi Bawa Ulama

BANDA ACEH - Mantan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh (PDA), Sabirin Hutabarat, mengingatkan pengurus jangan membohongi publik dengan melebelkan Partai Ulama.

“Karena, dalam partai tersebut tidak ada lagi ulama. Pada saat peralihan dari Partai Damai Aceh ke Partai Daerah Aceh sudah dihuni kaum-kaum melenial, jadi bukan lagi partai ulama,” kata Sabirin saat dikonfirmasi AJNN, Senin (22/03).

Menurut Sabirin, kemunduran anggota PDA saat ini karena tidak ada lagi ulama di dalamnya. Disaat peralihan nama tersebut memang sudah kaum-kaum melenial, jadi bukan lagi Partai ulama.

“Kenapa ulama tidak lagi bergabung. Ya, karena tidak sesuai lagi dengan semestinya,” ujar dia.

Sabirin menambahkan, dirinya bergabung di partai tersebut untuk mengetahui bagaimana cara berpolitik dan bisa belajar tentang keagamaan tetapi itu jauh dari bayangannya.

"Ketika rapat ke pusat, bukan ilmu dan wejangan yang didapat hanya mendengar orang marah-marah," imbuhnya.

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/mantan-ketua-dpw-pda-ingatkan-pengurus-jangan-lagi-bawa-ulama/index.html.

BANDA ACEH - Mantan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh (PDA), Sabirin Hutabarat, mengingatkan pengurus jangan membohongi publik dengan melebelkan Partai Ulama. “Karena, dalam...

22/03/2022

Bekas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh (PDA), Sabirin Hutabarat, mengingatkan politisi PDA jangan lagi membohongi publik dengan menyebutkan PDA merupakan partai ulama. Karena dalam internal partai saat ini, tidak ada lagi ulama.

09/03/2022

Mukhtaruddin Nara : Menyebut PDA Sebagai Partai Ulama Sama Saja Dengan Membohongi Publik

BANDA ACEH – Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh (PD Aceh), kini diubah menjadi Partai Darul Aceh, Mukhtaruddin Nara menjelaskan bahwa partai yang didirikan oleh ulama itu adalah Partai Daulat Atjeh yang berdiri pada tahun 2008 dan hingga saat ini masih terdaftar di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.

Sementara itu lanjutnya, Partai Damai Aceh,didirikan oleh Abi Muhib dan kawan-kawan pada tahun 2012. Diantara tiga versi PDA itu, tidak ada kaitannya satu sama lain, termasuk akte pendirian atau badan hukum.

“Kami mengingatkan agar pengurus PDA saat ini jangan lagi menyebutkan PDA sebagai partai ulama, karena, hal itu sama saja membohongi publik,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Muktar melanjutkan, para pendiri PDA saat ini juga telah memilih mengundurkan diri dari kepengurusan partai, seperti, Tengku Razuan, Jamaluddin, dan dirinya. Menurutnya pengunduran diri tersebut disebabkan karena intrik licik pembajak yang tidak cerdas dalam merangkul.

Mukhtar menambahkan, kejadian itu merupakan suatu kemunduran bagi PDA, ia berharap agar pengurus baru harus tau perjuangan yang sudah lalu dan siapa pendirinya.

“Sebab, lahirnya partai tidak instan. butuh proses dan perjuangan yang panjang,” timpal Mukhtaruddin.

Kredibel & Aktual

09/03/2022

Harmen Nuriqmar : Saat Ini PDA Bukan Lagi Partai Ulama

BANDA ACEH – Pengunduran diri sejumlah kader PDA beberapa waktu lalu membuat Dewan Pendiri Partai Daulat Atjeh (PDA), Harmen Nuriqmar angkat bicara, menurutnya saat ini PDA bukan lagi partai yang yang didirikan oleh ulama. Ia menjelaskan PDA saat ini memiliki tiga versi , yaitu, Partai Daulat Atjeh, Partai Damai Aceh, dan Partai Daerah Aceh yang saat ini telah diubah menjadi Partai Darul Aceh.

“Hanya Partai Daulat Atjeh yang didirikan ulama,” kata Harmen yang juga mantan Ketua Umum DPP PDA, Selasa (8/3/2022).

Selain didirikan oleh ulama , Harmen menjelaskan, bahwa Partai Daulat Atjeh menampung seluruh aspirasi ulama, termasuk masyarakat, hal itu juga tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang artinya, kalau PDA menang waktu itu sudah diatur oleh ulama.

“PDA saat ini tidak lagi demikian, di samping akte pendirian yang berbeda, juga AD/ART partai tidak sama seperti Partai Daulat Atjeh, bahkan pendirinya juga bukan ulama,” tambahnya.

Dewan Pendiri Partai Daulat Atjeh ini melanjutkan bahwa Partai Daulat Atjeh saat itu didirikan bersama Lem Faisal (Tgk. Faisal Ali). Didukung Abu Panton (Tgk. H. Ibrahim Bardan), Abuya Nasir Waly, Abu Mudi, Abah Asnawi Lamno, Abon Seulimeum dan ulama lain. Sedangkan Partai Damai dan Daerah Aceh, bukan ulama yang mendirikan.

“Setelah AD/ART partai diganti saya mundur dari kepengurusan PDA, smua ulama juga mundur, PDA sekarang tidak lagi seperti yang dulu,” pungkasnya.

Kredibel & Aktual

08/03/2022

Pendiri Sebut PDA Bukan Lagi Partai Ulama

Ka ie mòubut lom awak yoe....

Dewan Pendiri Partai Daulat Atjeh (PDA), Harmen Nuriqmar, menjelaskan PDA sekarang bukan lagi partai yang didirikan oleh ulama. Hal itu dikatakan terkait pengunduran diri sejumlah kader PDA.

Kini, PDA ada tiga versi. Yakni, Partai Daulat Atjeh, Partai Damai Aceh, dan Partai Daerah Aceh yang saat ini telah diubah menjadi Partai Darul Aceh.

“PDA sekarang bukan lagi partai yang didirikan ulama, hanya Partai Daulat Atjeh yang didirikan ulama,” kata Harmen yang juga selaku bekas Ketua Umum DPP PDA, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 8 Maret 2022.

Harmen menjelaskan, Partai Daulat Atjeh menampung seluruh aspirasi ulama, termasuk masyarakat. Hal itu tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Artinya, kalau PDA menang waktu itu sudah diatur oleh ulama,” ujar Harmen.

Namun, kata dia, PDA saat ini tidak lagi demikian. Di samping akte pendirian yang berbeda, juga AD/ART partai tidak samsa seperti Partai Daulat Atjeh, bahkan pendirinya juga bukan ulama.

“Partai Daulat Atjeh itu saya dirikan bersama Lem Faisal (Tgk. Faisal Ali). Didukung Abu Panton (Tgk. H. Ibrahim Bardan), Abuya Nasir Waly, Abu Mudi, Abah Asnawi Lamno, Abon Seulimeum dan ulama lain. Sedangkan Partai Damai dan Daerah Aceh, bukan ulama yang mendirikan,” sebut Harmen.

Harmen mengaku, sudah mundur dari kepengurusan PDA setelah AD/ART partai diganti. “Semua ulama juga mundur, PDA sekarang tidak lagi seperti yang dulu,” ujar dia.

Sementara itu, Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh, Jamaluddin Thaib, membenarkan bahwa PDA saat ini bukan partai ulama. Pasalnya, ulama tidak ada yang terlibat dan tidak dicantumkan peran ulama di dalam AD/ART.

“Secara hukum yang terdaftar di Kemenkumham sudah berubah, tidak ada lagi kaitan. Partai Damai dan Daerah Aceh yang saat ini telah di ubah menjadi Partai Darul Aceh bukan ulama yang didirikan,” kata Jamaluddin.

Jamaluddin menjelaskan, Partai Daerah Aceh didirkan oleh Tengku Razuan, Muktaruddin Nara, Darwis, dan dirinya. “Kalau Partai Damai, kurang tahu siapa,” sebut dia.

Senada dengan Jamaluddin, Mukhraruddin yang juga Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh (PD Aceh) kini diubah menjadi Partai Darul Aceh menjelaskan, partai yang didirikan oleh ulama itu Partai Daulat Atjeh yang berdiri pada tahun 2008, sampai hari ini masih terdaftar di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.

Sementara Partai Damai Aceh, kata dia, didirikan oleh Abi Muhib dan kawan-kawan pada tahun 2012. Diantara tiga versi PDA itu, tidak ada kaitannya satu sama lain, termasuk akte pendiran atau badan hukum.

Mukhtaruddin mengingatkan agar pengurus PDA saat ini jangan lagi menyebutkan PDA sebagai partai ulama. Karena, hal itu sama saja membohongi publik.

Di samping itu, kata Muktar, pendiri PDA saat ini juga telah mundur. Seperti, Tengku Razuan, Jamaluddin, dan dirinya. Menurut dia, mundurnya mereka karena intrik licik pembajak yang tidak cerdas merangkul.

Bahkan, Tengku Razuan hanya diberi jabatan sebagai dewan pakar. “Jabatan itu hanya sebagai bumbu manis saja, padahal Tengku Razuan itu adalah sebagai sosok tokoh yang sangat dipertimbangkan, baik ditubuh partai maupun wilayah barsela,” sebut dia.

Menurut dia, kejadian itu merupakan suatu kemunduran bagi PDA. Karena, kata dia, kursi Dewan perwakilan Rakyak Aceh dan kabupaten/kota hari ini yang diduduki, tidak terlepas dari kinerja Tengku Razuan, termasuk besarnya nama PDA.

Harapannya, kata Mukhraruddin, pengurus baru harus tau perjuangan yang sudah lalu, siapa pendirinya. Sebab, lahirnya partai tidak instan. “Butuh proses dan perjuangan yang panjang,” ujar Mukhtaruddin.

Dewan Pendiri Partai Daulat Atjeh (PDA), Harmen Nuriqmar, menjelaskan PDA sekarang bukan lagi partai yang didirikan oleh ulama. Hal itu dikatakan terkait pengunduran diri sejumlah kader PDA.

03/03/2022

Para Pendiri Mundur, Ada Apa Dengan Partai PDA?

Banda Aceh - Partai Daerah Aceh (PDA) yang semula adem ayem, kini mulai menunjukkan gejala adanya masalah di internal. Para pendiri partai seperti Teungku Razuan,S.H., Mukhtaruddin, dan dua nama lainnya disebut-sebut mengundurkan diri. Kini, hanya tersisa Teungku muhibbudsabri (Abi Muhib) di jajaran lima besar pendiri partai.

Teungku Razuan, yang setelah Musyawarah Raya Luar Biasa (Mura) di Aceh Tengah pada Jumat (10/11/2021) menjabat Ketua Dewan Pakar, menyatakan mengundurkan diri dari partai lokal berbasis religius tersebut.

Mantan Sekjend PDA itu mundur dengan alasan tidak lagi nyaman, setelah sejumlah pengurus mulai DPP hingga DPW diganti.

"Pada Muralub di Takengon saya ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pakar. Sebelumnya sebagai sekjen. Pengunduran diri saya sebagai bentuk solidaritas kepada teman-teman yang diganti mulai DPP hingga DPW," sebut Razuan, Rabu (2/3/2022).

Menurut Razuan, pergantian tersebut tanpa melalui mekanisme partai. Hal tersebut membuat dia kecewa. Ditambah berbagai hal lain yang membuat politisi muda tersebut merasa tidak perlu lagi bertahan, dan akhirnya memilih mundur.

Bukan Partai yang Didirikan Ulama

Seorang pendiri PDA, Mukhtaruddin, Kamis (3/3/2022) menyebutkan PDA yang ada sekarang bukan lagi partai yang didirikan oleh ulama. Karena Partai Daulat Aceh (PDA) yang didirikan pada 2007, masih tercatat di Kanwil Kemenkumham.

"Partai Daulat Aceh didirikan oleh ulama," katanya.

Sedangkan Partai Damai Aceh, Partai Daerah Aceh yang juga disingkat PDA, tidak didirikan oleh ulama. Tapi oleh beberapa teungku yang mengajar di pesantren.

"PDA yang lahir setelah 2012 tidak didirikan oleh ulama. Termasuk Partai Daerah Aceh, yang saya ikut dirikan bersama Teungku Darwis, Teungku Jamaluddin, Teungku Razuan, dan Abi Muhib. Jadi PDA yang sekarang bukan partai ulama," kata Mukhtaruddin.

Mukhtaruddin menyebutkan, bila sejumlah koleganya mundur setelah Muralub PDA di Takengon, Aceh Tengah, dia sendiri tidak lagi melibatkan diri sebelumnya. Ia sudah memperkirakan hal-hal yang sekarang terjadi.

Salah satunya, Ketua Umum PDA mengeyampingkan para pendiri partai, dan sibuk melayani orang-orang yang datang bergabung setelah PDA mendapatkan syafaat dari perjuangan panjang dan melelahkan para pendiri dan kader.

Mukhtaruddin juga menyebutkan selama ini Abi Muhib tidak membuka ruang yang cukup besar untuk mendengar semua pihak atas dinamika di internal partai.

Salah satu yang paling fatal menurut Mukhtaruddin pengangkatan Teungku Razuan sebagai Ketua Dewan Pakar PDA. Jabatan tersebut dinilai olehnya sebagai pemanis semata.

"Mengapa demikian? Karena diakui atau tidak, capaian PDA pada Pemilu 2019 merupakan hasil kerja keras Teungku Razuan dan kawan-kawan. 3 kursi di DPRA dan 15 kursi tingkat DPRK adalah bukti kerja keras Teungku Razuan dan kader lainnya di PDA. Tapi mereka justru tidak dianggap, dan diganti dengan orang lain," kata Mukhtaruddin.

No Comment!

Ketua Umum DPP PDA Tgk. H. Muhibbussabri A. Wahab, yang dihubungi acehtrend.com, Memberikan jawaban no comment. Politisi yang dikenal supel tersebut, memilih tidak memberikan tanggapan.

"Untuk sementara no comment ajalah," katanya sembari tersenyum.

https://www.acehtrend.com/news/para-pendiri-mundur-ada-apa-dengan-pda/index.html

ACEHTREND.COM, Banda Aceh-- Partai Daerah Aceh (PDA) yang semula adem ayem, kini mulai menunjukkan gejala adanya masalah di internal. Para pendiri partai seperti Teungku Razuan,S.H., Mukhtaruddin,...

03/03/2022

Dewan Pendiri: PDA Sekarang Bukan Partai yang Didirikan Ulama

Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh (PDA) Mukhraruddin Nagan mengatakan Partai Darul Aceh dari hasil Musyawarah Raya Luar Biasa (Muralub) di Aceh Tengah bukanlah partai yang didirikan Ulama sebagaimana yang dinarasikan oleh segelintir orang.

Menurutnya, Partai yang didirikan oleh ulama itu Partai Daulat Atjeh yang berdiri pada tahun 2006, sampai hari ini masih terdaftar di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh. Sementara Partai Damai Aceh ini merupakan partai yang didirikan oleh Abi Muhib dan kawan-kawan pada tahun 2012 dan diantara partai Daulat Atjeh, Partai Damai Aceh serta Partai Daerah Aceh tidak memiliki hubungan satu sama lain termasuk akte pendiran atau badan hukum.

“Sedangkan Partai Daerah Aceh ini saya dirikan bersama Tgk Jamaluddin Thaib, Tgk Razuan, Darwis dan kawan-kawan lainnya,” kata Mukhraruddin saat di wawancarai Nukilan.id di Banda Aceh, Kamis, (03/02/2022).

Namun demikian, kata Mukhraruddin, melihat Partai Darul Aceh saat ini kurang cerdas dalam merangkul Anggota, apalagi dengan mundurnya Tgk Razuan dari Partai.”Dia adalah sebagai sosok tokoh yang sangat dipertimbangkan di wilayah Barat Selatan”.

“Ini cukup aneh menurut saya dan menandakan sebuah kemunduran bagi PDA,” ucapnya.

Ia menilai, jabatan Dewan Pakar yang diberikan ke Tgk Razuan hanya bagian dari bumbu manis saja untuk memenangkan hati masyarakat Barsela.

“Catatan penting yang ingin saya sampaikan bahwa mundurnya Tgk Razuan akan diikuti oleh Beberapa tokoh dan angota kader PDA lainya. Karena sosok beliau yang mampu mengayomi di wilayah barat selatan, tidak didapatkan pada tokoh yang lain,” sebut Mantan Koordintor Daerah Dapil 10, Mukhraruddin.

Lanjutnya, kursi Dewan perwakilan Rakya Aceh dan Kabupaten- kota hari ini yang diduduki, tidak terlepas dari kenerja Tgk Razuan, termaksut besarnya nama partai pada hari ini.

Untuk sekarang, yang mengisi kepengurusan PDA hampir semua wajah baru, dan pengurus lama, selama ini berbuat untuk PDA banyak yang sudah dimundurkan dari kepengurusan.

Oleh karena itu, Mukhraruddin berharap kepada pengurus baru, agar bisa tau diri seperti apa perjuangan yang telah kami lakukan. Lahirnya partai, tidak dengan sendirinya butuh proses dan perjuangan yang panjang.

Sebagai pendiri Partai saya wajib memberitahukan ke publik, karna hari ini partai kami telah di sabotase dan masih di narasikan sebagai partai ulama yang mendirikan, padahal bukan sama sekali. Jika seperti ini, ulama dijadikan sebagai bahan jualan politik,” ungkapnya.

“Saya mengingatkan, mulai sekarang jagan pernah lagi membawa nama ulama sebagai pendiri atau seolah-olah PDA partai ulama,” tuturnya.

https://nukilan.id/dewan-pendiri-pda-sekarang-bukan-partai-yang-didirikan-ulama/

Nukilan.id – Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh (PDA) Mukhraruddin Nagan mengatakan Partai Darul Aceh dari hasil Musyawarah Raya Luar Biasa (Muralub) di Aceh Tengah bukanlah partai yang didirikan Ulama sebagaimana yang dinarasikan oleh segelintir orang. Menurutnya, Partai yang didirikan oleh ulama i...