Seputar AHY

10/01/2022

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) konsisten dipapan atas elektabilitas Capres 2024.

Hasil ini menunjukkan AHY memiliki kans politik yang kuat pada pemilihan Presiden (pilpres) 2024.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) konsisten dipapan atas

29/12/2021

Timnas Indonesia Menang dan Juara Piala AFF

Timnas Indonesia menag dan uuara Piala AFF, itulah harapan seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini merupakan hari final leg pertama

20/12/2021

Refly: PT 20 Persen Kerjaan PDIP-Golkar Tuk Hadang SBY di Pemilu 2009

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut menyoroti perihal asal usul Presidential Threshold (PT) 20 persen.

Oleh Karena itu, dalam sebuah tayang YouTubenya Refly Harun meluruskan soal PT 20% pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada video itu Refly menjelaskan asal mula PT 20% adalah kerjaan PDIP dan Golkar saat itu.

Kata dia, gunanya untuk menghadang SBY maju kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden diperiode kedua tahun 2009.

Pada video itu Refly menjelaskan asal mula PT 20% adalah kerjaan PDIP dan Golkar saat itu. Kata dia, gunanya untuk menghadang SBY maju kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden diperiode kedua tahun 2009.

20/12/2021

Sejak pemilu 2004, Indonesia mengadopsi ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold). Setelah itu, dari pemilu ke pemilu, syarat ambang batas pencalonan cenderung diperberat.

Pada pemilu 2004, ambang batas pencalonan Presiden masih minimal 3 persen perolehan kursi DPR atau 5 persen perolehan suara secara nasional. Pada pemilu-pemilu berikutnya, ambang batas itu naik drastis: sedikitnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Sejak itu, isu ambang batas menjadi perdebatan sengit. Bahkan, pasal 222 Undang-Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur soal ambang batas, sudah menjalani 14 kali proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini setumpuk alasan mengapa ambang batas pencalonan Presiden harus dihapuskan:

Indonesia mengadopsi ambang batas pencalonan Presiden Setelah itu, dari pemilu ke pemilu, syarat ambang batas pencalonan cenderung diperberat

13/12/2021

PATAHKAN CARA BERFIKIR 'SUARA NARA' BuzzeRP

Chnnel 2045 TV lagi-lagi membuat konten narasi yang tidak mendasar, membuat konten dengan cara merendahkan bahkan memfitnah AHY.

====================================
Well demikian video tentang isu-isu yang lagi hangat, buat kalian yang semua dukung terus Channel saya agar lebih produktif dan cepat menyajikan informas-informasi aktual. Terimakasih

Jangan lupa Like, Komentar, Share & Subscribe ya...🤞👍

Chnnel 2045 TV lagi-lagi membuat konten narasi yang tidak mendasar, membuat konten dengan cara merendahkan bahkan memfitnah AHY.=============================...

04/12/2021

Dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kalahkan Prabowo Subianto.

Meski memiliki jabatan publik, sebagai menteri Pertahanan namun, elektabilitas Prabowo Subianto hanya 8,4 persen.

Berapa elektabilitas AHY?
Simak selengkapnya artikel berikut!!

Dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kalahkan Prabowo Subianto.

01/12/2021

DPC Partai Demokrat (PD) se-Riau merespons kekecewaan Asri Auzar terkait penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Demokrat Riau. DPC Demokrat se-Riau menyebut percepatan penyelenggaraan musda merupakan kehendak seluruh pemilik suara.

"Percepatan musda itu merupakan kehendak seluruh pemilik suara. Bahkan, dengan diundurnya hingga ketiga pada 29 November ini, kita meminta kepada DPP untuk segera melaksanakannya," kata Ketua DPC Demokrat Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dalam keterangannya mewakili DPC PD se-Riau, Rabu (1/12/2021).

Seperti diketahui, Asri Auzar merupakan Ketua DPD Demokrat Riau. Asri Auzar melakukan aksi pembakaran atribut dan menyatakan mundur sebagai kader PD karena kecewa Musda V PD Riau dipercepat.

DPC Demokrat se-Riau merespons kekecewaan terkait gelaran musda. DPC Demokrat se-Riau menyebut percepatan gelaran musda adalah kehendak seluruh pemilik suara.

01/12/2021

Sebanyak 12 Ketua DPC Partai Demokrat (PD) se-Riau menanggapi dinamika Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Riau PD yang digelar di Pekanbaru Riau, Selasa (30/11).

Menurut Ketua DPC Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mewakili seluruh Ketua DPC PD se-Riau, menegaskan bahwa tidak terpilihnya Asri Auzar, bukan karena dizalimi.

Muzamil juga menegaskan bahwa proses Musda V DPD Riau PD sudah berlangsung konstitusional sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi No. 2 Tahun 2021.

Sebanyak 12 Ketua DPC Partai Demokrat se-Riau menyatakan bahwa Musda ke-V adalah konstitusional dan sesuai kehendak seluruh DPC PD se-Riau.

01/12/2021

CACAT LOGIKA RUDI S. KAMRI

Rudi S Kamri menyatakan bahwa AHY telah menyeret-nyeret TNI ke politik. TNI itu tidak berpolitik. Politik TNI adalah politik negara. Jadi, langkah AHY menyer...

27/11/2021

"Pemerintah harus berani memprioritaskan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guru bilamana ingin yakin pada tahun 2045 Indonesia mencapai generasi emasnya, yaitu mayoritas populasi Masyarakat yang produktif serta berkualitas."
Bramantyo Suwondo
Anggota Komisi X DPR RI
Bramantyo Suwondo M, M.IR.
https://www.kedaipena.com/jika-ingin-indonesia-emas-2045-terwujud-legislator-minta-pemerintah-prioritaskan-kesejahteraan-guru/

27/11/2021

Ketum Agus Yudhoyono menyatakan, "Saling menghormati antar junior dan senior adalah bentuk persatuan & kesatuan di negeri ini.

Yuk, simak penjelasan Ketum AHY pada video berikut!!!

25/11/2021

Benar sudah langkah Partai Demokrat yang yang menolak pengesahan Undang-Undang Ciptakerja

Sebab, akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," tegas Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, pada Kamis (25/11/2021)

MK menetapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.