Kementerian Hukum RI

Kementerian Hukum RI Laman Resmi Kementerian Hukum Republik Indonesia I Dikelola oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja sama
(2)

yuk kita simak lagi kegiatan Kemenkum selama sepekan (8-14 Juni 2026) 😊Apa kegiatan Kemenkum favorit kamu? Tulis di ko...
14/06/2026

yuk kita simak lagi kegiatan Kemenkum selama sepekan (8-14 Juni 2026) 😊

Apa kegiatan Kemenkum favorit kamu?

Tulis di kolom komentar yaa 🥰



Terkait tuntutan Ibu Mirza, Direktorat Jenderal AHU diwakili oleh Direkur Perdata, telah bertemu langsung dengan yang be...
12/06/2026

Terkait tuntutan Ibu Mirza, Direktorat Jenderal AHU diwakili oleh Direkur Perdata, telah bertemu langsung dengan yang bersangkutan dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada program Pasti Ada Solusi Kementerian Hukum, Ibu Mirza Simanjuntak menyampaikan langsung kepada Menteri Hukum terkait dugaan terbitnya sertifikat fidusia ganda pada tahun 2024, sementara sertifikat sebelumnya disebut belum pernah dibatalkan.

Saat ini proses PK sedang berjalan. Menteri Hukum menegaskan tidak dapat mengintervensi putusan pengadilan, namun akan mempelajari dokumen yang disampaikan sebagai bahan perhatian. ⚖️📄

⚖️ Konsultasi Hukum Gratis? Bisa!Punya pertanyaan tentang hukum, sengketa keluarga, warisan, utang piutang, atau masalah...
12/06/2026

⚖️ Konsultasi Hukum Gratis? Bisa!

Punya pertanyaan tentang hukum, sengketa keluarga, warisan, utang piutang, atau masalah pertanahan? Dapatkan konsultasi hukum gratis bersama Penyuluh Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

✅ Gratis
✅ Mudah diakses
✅ Tersedia di BPHN dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia

Pahami hak dan kewajiban Anda, dapatkan informasi bantuan hukum, serta solusi atas persoalan hukum sehari-hari.

Paham hukum, hidup lebih tenang.

Konsultasi hukum di literasihukum.bphn.go.id

12/06/2026

Bagaimana Kementerian Hukum memastikan percepatan pemeriksaan merek tetap sesuai dengan regulasi dan konvensi internasional? ✨

Dalam episode ini, dibahas komitmen Kementerian Hukum untuk mempercepat proses pendaftaran merek melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Artificial Intelligence (AI). Dari proses yang saat ini memakan waktu hingga 6 bulan, pemerintah menargetkan penyelesaian pendaftaran merek dalam 30 hari.

💡 Melalui dialog konstruktif bersama para pemangku kepentingan, Pasti Ada Solusi hadir untuk menghadirkan solusi nyata bagi penguatan ekosistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

11/06/2026

Inisiator SEPADAN (Sistem Pemilihan Pegawai Teladan) Kementerian Hukum: Inspirasi Dedikasi Tanpa Batas 💙🇮🇩

Kisah inspiratif datang dari Andre Harahap, pegawai di Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berkat dedikasi, integritas, dan kinerja luar biasa yang ditunjukkannya setiap hari sehingga berhasil meraih predikat Sebagai Inisiator SEPADAN (Sistem Penilaian Pegawai Teladan) melalui voting online yang melibatkan pemilihan online seluruh pegawai melalui aplikasi SAHABAT KUSUMA.

Meski memiliki keterbatasan fisik, semangat kerja dan pengabdiannya menjadi bukti bahwa prestasi tidak ditentukan oleh kondisi, melainkan oleh komitmen untuk terus memberikan yang terbaik. Apresiasi langsung dari Menteri Hukum RI menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi dan pengabdian yang telah diberikan.

Semoga kisah Pak Andre Harahap menjadi inspirasi bagi seluruh ASN dan masyarakat Indonesia untuk terus berkarya, berprestasi, dan tidak pernah menyerah dalam menjalani kehidupan.

"Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini dengan melakukan yang terbaik." ✨

Apostille dan Perseroan Perorangan kini lebih mudah melalui Aplikasi PASTI 🥰✔️ Legalisasi dokumen luar negeri✔️ Pendiria...
10/06/2026

Apostille dan Perseroan Perorangan kini lebih mudah melalui Aplikasi PASTI 🥰

✔️ Legalisasi dokumen luar negeri
✔️ Pendirian usaha lebih praktis
✔️ Informasi layanan dalam satu aplikasi

Unduh Aplikasi PASTI dan nikmati kemudahan layanan hukum dalam genggaman.

10/06/2026

✨ Testimoni Masyarakat tentang Layanan Konsultasi Hukum

William dari Jawa Timur membagikan pengalamannya setelah mengikuti program konsultasi hukum. Melalui layanan ini, kendala paspor yang sebelumnya terhambat karena masalah kewarganegaraan berhasil mendapatkan solusi.

Menurutnya, program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya langsung mengenai peraturan hukum, kewarganegaraan, keimigrasian, hingga kebijakan terbaru tanpa khawatir terjadi salah informasi.

💬 “Kita bisa tanya langsung dan dijawab langsung, jadi tidak terjadi salah pengertian.”

Bagi masyarakat yang memiliki pertanyaan atau kendala terkait hukum, manfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi yang jelas dari sumber yang berwenang.

09/06/2026

Feni Cendana, WNI yang tinggal di Singapura, telah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sejak Januari 2026. Untuk memastikan proses berjalan lebih jelas dan tertata, Feni kemudian menyampaikan langsung kepada Menteri Hukum melalui Zoom.

Melalui arahan Menteri Hukum, proses ditindaklanjuti dengan solusi yang lebih sederhana dan terintegrasi, yaitu unggah ulang dokumen melalui sistem baru secara gratis, serta pendampingan oleh petugas Ditjen AHU.

📺 YouTube:
https://www.youtube.com/

Address

Jalan Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
South Jakarta
12940

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kementerian Hukum RI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category