Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar

Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar Ini adalah Akun Resmi Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar.

Repost Kementerian ATR/BPN Halo , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wah...
11/08/2026

Repost Kementerian ATR/BPN
Halo , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) terkait percepatan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah, Senin (10/08/2026), di Kemendagri, Jakarta. SEB tersebut menetapkan batas waktu verifikasi dan validasi BPHTB maksimal tiga hari untuk mendukung percepatan pelayanan Peralihan Hak.

“Salah satu bottleneck yang membuat lama pelayanan Peralihan Hak saat ini adalah verifikasi atau validasi pembayaran BPHTB di masing-masing pemerintah daerah. Dengan SEB, verifikasi atau validasi BPHTB cuma tiga hari dan menggunakan pendekatan fiktif positif. Artinya, kalau selama tiga hari tidak diverifikasi, maka dinyatakan setuju,” ujar Menteri Nusron.

Berita selengkapnya, kunjungi:
https://www.atrbpn.go.id/berita/menteri-atrkepala-bpn-dan-mendagri-teken-surat-edaran-bersama-verifikasi-bphtb-dipercepat-jadi-3-hari




Repost Kementerian ATR/BPN Halo , Transformasi layanan pertanahan jadi salah satu fokus yang disampaikan Menteri Agrari...
10/08/2026

Repost Kementerian ATR/BPN
Halo , Transformasi layanan pertanahan jadi salah satu fokus yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat memberikan pengarahan ke jajaran pemerintah daerah (Pemda), khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Provinsi Jawa Tengah. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi mendukung transformasi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan pertanahan.

“Transformasi layanan pertanahan harus didukung kolaborasi dengan PPAT dan BPKAD. Tanpa dukungan kedua elemen tersebut, transformasi tidak akan berjalan baik. Kita sebagai pelayan publik, harus memberikan layanan yang memiliki kepastian, terukur, dan dapat di-tracking sehingga bermuara pada kepuasan masyarakat,” ujar Menteri Nusron di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (07/08/2026).

Berita selengkapnya, kunjungi:
https://www.atrbpn.go.id/berita/menteri-nusron-ajak-bpkad-dan-ippat-se-jateng-perkuat-sinergi-wujudkan-transformasi-layanan-pertanahan




Repost Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, menega...
07/08/2026

Repost Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, menegaskan bahwa perubahan pelayanan pertanahan merupakan sebuah keniscayaan dalam dinamika organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar masyarakat dapat merasakan kemudahan sekaligus peningkatan kualitas layanan pertanahan.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, akan diterapkan dua mekanisme utama, yaitu FIFO (First In First Out) dan Fiktif Positif.

Dengan penerapan kedua mekanisme ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan layanan peralihan hak elektronik yang memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

Repost Kementerian ATR/BPN Halo , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi...
07/08/2026

Repost Kementerian ATR/BPN
Halo , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Jawa Barat menyepakati penguatan kerja sama dalam pencegahan korupsi, perbaikan tata kelola pertanahan dan tata ruang, serta penguatan ekonomi daerah.

Kesepakatan tersebut disahkan dalam Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah Wilayah Jawa Barat, di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (04/08/2026).

Berita selengkapnya, kunjungi:
https://www.atrbpn.go.id/berita/kementerian-atrbpn-kpk-dan-pemda-jawa-barat-sepakati-kerja-sama-dalam-upaya-pencegahan-korupsi-serta-penguatan-ekonomi-daerah




Repost Kementerian ATR/BPN Halo , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wah...
06/08/2026

Repost Kementerian ATR/BPN
Halo , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menetapkan kebijakan untuk mentransformasi sejumlah layanan pertanahan agar lebih pasti, cepat, dan memudahkan masyarakat. Transformasi dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, integrasi data pertanahan, penerapan Pengukuran Terjadwal, dan percepatan layanan Peralihan Hak. Dalam proses transformasi layanan pertanahan ini andil pemerintah daerah (Pemda) juga dibutuhkan.

“Saat ini kami sedang melakukan transformasi layanan. Kami membutuhkan bantuan Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota. Mungkin minggu depan Bapak/Ibu akan menerima Surat Edaran Bersama Kemendagri dan ATR/BPN terkait Pengukuran Terjadwal sama Peralihan Hak. Kita ingin semua layanan yang kita berikan memudahkan masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT pada Selasa (04/08/2026).

Berita selengkapnya, kunjungi:
https://www.atrbpn.go.id/berita/rakor-bersama-pemda-se-ntt-menteri-nusron-minta-dukungan-kepala-daerah-wujudkan-transformasi-layanan-pertanahan




Repost Kementerian ATR/BPN Halo , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wah...
06/08/2026

Repost Kementerian ATR/BPN
Halo , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN, termasuk jajaran di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjadikan masyarakat sebagai poros pelayanan pertanahan. Setiap proses pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan kepastian waktu, kemudahan prosedur, dan penyelesaian layanan yang cepat.

“Kita ini pelayan publik. Namanya pelayan, ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan. Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi NTT, Selasa (04/08/2026).

Berita selengkapnya, kunjungi:
https://www.atrbpn.go.id/berita/beri-pengarahan-soal-layanan-di-kanwil-bpn-provinsi-ntt-menteri-nusron-gunakan-sudut-pandang-masyarakat




Repost Kementerian ATR/BPN Halo ! Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang diwarn...
06/08/2026

Repost Kementerian ATR/BPN
Halo ! Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang diwarnai oleh pengorbanan jiwa dan raga dari para pahlawan nasional.

Di balik detik-detik proklamasi, terdapat deretan tokoh penting yang memegang peran krusial dengan gagasan, keberanian, dan strategi diplomasi.

Mari teruskan perjuangan dengan memberikan karya dan kontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia tercinta ya, Sob✊🏼




Repost Kementerian ATR/BPN Halo , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih Juara I...
04/08/2026

Repost Kementerian ATR/BPN
Halo , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih Juara II Beregu ASN/BUMN/BUMD dalam Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026. Pada partai final turnamen yang berlangsung di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (02/08/2026), Tim Kementerian ATR/BPN berhadapan dengan tim dari Kementerian Pertahanan.

“Alhamdulillah Tim ATR/BPN bisa meraih posisi runner-up. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan belum pernah kita capai sebelumnya. Mudah-mudahan dengan prestasi ini kementerian akan semakin serius dalam melakukan pembinaan atlet,” ujar Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, yang turun langsung memperkuat Tim Tenis Kementerian ATR/BPN.

Berita selengkapnya, kunjungi:
https://www.atrbpn.go.id/berita/kementerian-atrbpn-raih-juara-ii-beregu-turnamen-tenis-piala-gubernur-dki-jakarta-2026




Repost Kementerian ATR/BPN Halo , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyosialisasi...
03/08/2026

Repost Kementerian ATR/BPN
Halo , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyosialisasikan terkait pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat di Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Kamis (30/07/2026).

Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa langkah pemerintah mendata dan mendaftarkan tanah ulayat bukan untuk mengambil hak, namun justru sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya.

Berita selengkapnya, kunjungi:
https://www.atrbpn.go.id/berita/kementerian-atrbpn-adakan-sosialisasi-pengadministrasian-tanah-ulayat-untuk-perkuat-kepastian-hukum-bagi-masyarakat-hukum-adat-di-tana-toraja




Address

Jalan Dahlia No. 8 Pematang Siantar
Pematangsiantar
21113

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category