JDIH Rembang

06/08/2026

Perkuat Akses Informasi Hukum, JDIH Kabupaten Rembang Ikuti Forum Kolaborasi Perguruan Tinggi Dalam Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

SEMARANG – Dalam rangka memperkuat literasi dan akses informasi hukum bagi masyarakat luas, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang ikut hadir dalam Forum Diskusi “Kolaborasi Perguruan Tinggi Dalam Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional untuk Mendukung Literasi dan Akses Informasi Hukum” bertempat di Gedung B Lantai 5 Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah. pada 5 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengelola JDIH kabupaten/kota serta Rektor Universitas Perguruan Tinggi dari berbagai wilayah Jawa Tengah.
Forum diskusi ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan langkah antara instansi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan pengelolaan produk hukum yang terintegrasi.
Forum diskusi ini berhasil merumuskan komitmen bersama antara perguruan tinggi dan pengelola JDIH kabupaten/kota untuk memperkuat jejaring informasi hukum nasional melalui peningkatan kualitas layanan, transparansi, serta literasi hukum bagi masyarakat luas.

24/07/2026

Hallo Sobat JDIH
Kabar terbaru seputar regulasi daerah! Pemerintah Kabupaten Rembang kembali memperbarui ketentuan mengenai administrasi digital. Kini, Perbup Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik telah resmi diundangkan.

Perubahan ini dihadirkan guna mendukung efisiensi pelayanan publik yang berbasis elektronik dan tersertifikasi.

Yuk, ketahui isi dan ketentuan lengkapnya dengan mengunjungi laman JDIH Kabupaten Rembang
bisa diakses melalui link https://jdih.rembangkab.go.id/inventarisasi-hukum/detail/perbup_11_th_2026

23/07/2026

Rembang- Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH Kabupaten Rembang, JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, dan Tim JDIH Desa Mojowarno pada Rabu (22/7/2026).

berita selengkapnya : https://jdih.rembangkab.go.id/artikel/detail/tim-jdih-provinsi-jawa-tengah-laksanakan-monitoring-dan-evaluasi-pengelolaan-jdih-kabupaten-rembang-dan-jdih-desa-tahun-2026

25/06/2026

Rembang- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Produk Hukum Desa di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang,Selasa/(23 Juni 2026)

Tim Pengelola Website JDIH Kabupaten Rembang diterima oleh Sekretaris Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Bapak Ubaidillah di Balai Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang, merupakan langkah krusial dalam mempercepat integrasi pengelolaan produk hukum di tingkat desa ke dalam sistem JDIH Kabupaten Rembang. Sebagai bagian dari upaya integrasi hukum hingga tingkat desa (JDIH Desa), pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola dokumentasi hukum di Desa Punjulharjo tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga berbasis teknologi digital agar dapat diakses secara transparan oleh publik dan terintegrasi secara nasional.

25/06/2026

Telah diterbitkan di website JDIH Kabupaten Rembang, dokumen hukum terjemahan terbaru:
📜 Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2026 tentang Implementation Of The National Health Security Program By The Local Government Through The Social Security Agency For Health.

26/05/2026

Rembang- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang melaksanakan Rapat terkait penerjemahan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Rapat yang berlangsung secara virtual pada Selasa,26 Mei 2026, ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan kepatuhan terminologi hukum yang digunakan dalam peraturan tersebut.

Rapat dipimpin oleh Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang,rapat ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang,Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, serta Kepala Sub Direktorat Penerjemahan Peraturan Perundang -undangan, penerjemah ahli muda di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu fokus utama dari rapat ini adalah proses penyelarasan terminologi hukum. Penyesuaian terminologi yang tepat akan membantu dalam meningkatkan kejelasan dan transparansi peraturan, serta mendukung penegakan hukum yang efektif di lapangan.Pentingnya rapat ini tidak hanya terletak pada aspek penerjemahan, tetapi juga pada upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam memahami dan mengakses informasi hukum yang tepat. Dengan adanya dokumen peraturan yang jelas dan sistematis, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan akan meningkat.

25/05/2026

Halo Sobat JDIH, telah terbit peraturan terbaru!!!

Saat ini Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2026 telah resmi diterbitkan dan dapat diakses publik. Bagi masyarakat atau instansi yang memerlukan dokumen tersebut, silakan mengunduh naskah lengkapnya melalui website resmi JDIH Kabupaten Rembang (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) pada tautan berikut.

JDIH Kabupaten Rembang adalah website resmi pemerintah Kab. Rembang yang menyediakan informasi terkini dan terverifikasi mengenai peraturan daerah serta dokumen hukum yang berlaku. JDIH ini sangat membantu bagi masyarakat, pebisnis, dan pemerintah dalam memastikan bahwa mereka memahami dan mengikuti...

22/05/2026

Rembang – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Jumat, (22/05/2026) melaksanakan Kegiatan JDIH Menyapa Masyarakat

JDIH Menyapa Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, khususnya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), untuk mendekatkan layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada publik dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat secara langsung. Kegiatan ini sebagai Promosi Produk Hukum Daerah untuk Mempermudah akses mendapatkan informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat tidak perlu kesulitan mencari informasi hukum yang mereka butuhkan.

12/05/2026

Dalam rangka mendukung dan menyukseskan program peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau dan pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Rembang, dihimbau agar pemberian ucapan selamat menggunakan karangan bunga dapat diganti dengan tanaman bunga / buah dalam pot.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga serta mengembangkan keanekaragaman hayati di lingkungan Kabupaten Rembang. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan kawasan sebagai edukasi lingkungan yang berkelanjutan.

10/03/2026

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 0232 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen penuh dalam Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi menjelang Hari Raya.

Sebagai ASN dan Penyelenggara Negara, mari kita ingat:
1️⃣ Menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.
2️⃣ Menolak segala bentuk permintaan, pemberian, atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
3️⃣ Tidak menjadikan momen hari raya sebagai celah perbuatan koruptif.

Mari kita wujudkan Pemerintahan Kabupaten Rembang yang bersih, berintegritas, dan melayani. Bersama kita tolak gratifikasi!