Dishub Kota Bogor

Dishub Kota Bogor Page Resmi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Dinas Perhubungan Kota Bogor , pada tahun 1945-1949 Termasuk Pada bagian kementerian dengan istilah Jawatan Angkutan yang mempunyai tugas melakukan

Kadisbima dan SDA : Pengecoran Jalan Pasir Kuda Dilakukan Demi Kenyamanan Pengecoran dan betonisasi yang sedang dikerjak...
24/09/2016

Kadisbima dan SDA : Pengecoran Jalan Pasir Kuda Dilakukan Demi Kenyamanan

Pengecoran dan betonisasi yang sedang dikerjakan sejak tiga minggu lalu di Pasir Kuda hingga batas Kota dan Kabupaten Bogor masih akan berlangsung hingga Minggu, 20 November 2016 mendatang. Perbaikan jalan sepanjang 575 Meter tersebut sebagai upaya meningkatkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan hampir 30 persen. Pengerjaan pun dibagi menjadi empat tahapan agar tidak terlalu berdampak terhadap kemacetan di lapangan.

“Tahapan tersebut yakni sisi utara ada dua bagian (350 meter dan 225 meter) sementara sisi selatan juga dua bagian (250 meter dan 325 meter) agar hambatan lalu lintas tidak terlalu panjang,” ujar Chusnul Rozaqi, Kepala Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Bogor seusai briefing staf, Selasa (20/09/2016) di Balaikota Bogor.

Chusnul menjelaskan, perbaikan jalan sudah tentu menimbulkan kemacetan namun jika tidak diperbaiki atau didiamkan saja masyarakat juga akan mengeluh. Betonisasi memang memakan waktu lebih lama dibanding hanya pengaspalan biasa namun perawatannya jauh lebih tahan lama sekitar 10 tahun. Selain itu dengan dibeton jalanan tidak mudah rusak dan genangan akibat drainase yang kurang bagus akan hilang. Sehingga jika nanti sudah selesai pengerjaan jalanan dapat lebih nyaman dan kemacetan otomatis hilang.

“Masyarakat harus bijak menyikapinya. Kami disini tidak membiarkan jalan rusak melainkan langsung action dengan memperbaikinya,” jelas mantan Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah tersebut.

Menyinggung kemacetan seputar wilayah air mancur, Chusnul menuturkan, di awal tahun 2017 diperkirakan pembangunan fly over di Jalan R.E. Martadinata sudah bisa dilakukan. Saat ini masih harus dilakukan review desain serta pembebasan lahan dengan biaya sekitar Rp 6 miliar yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat.

“Lelang dilakukan di pusat. Setelah lelang berhasil, langsung pembangunan fly over dari titik nol di depan Kelurahan Cibogor sebelum rel hingga ke jembata

Bima Minta Kerjasama Lintas OPD Untuk Atasi Kemacetan Ada empat catatan yang diberikan Walikota Bogor Bima Arya saat mem...
23/09/2016

Bima Minta Kerjasama Lintas OPD Untuk Atasi Kemacetan

Ada empat catatan yang diberikan Walikota Bogor Bima Arya saat memimpin briefing staf yang secara khusus membahas soal transportasi di Ruang Paseban Sri Bima, Selasa (20/09/16). Tidak hanya meminta perhatian serius Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), namun Bima juga meminta agar persoalan itu turut menjadi fokus perhatian dinas lainnya hingga aparatur di wilayah.

"Pertama, saya meminta kepada teman-teman di wilayah untuk mendata titik-titik kemacetan di wilayahnya masing-masing dan dianalisis kemudian berikan rekomendasinya harus bagaimana. Dan saya minta minggu ini untuk diserahkan ke DLLAJ," kata Bima.

Catatan yang kedua, dirinya meminta agar semua pekerjaan atau kegiatan fisik dari dinas yang bisa menimbulkan potensi kemacetan harus dikoordinasikan dengan baik. Hal itu tidak lain supaya dapat diambil langkah antisipasi dan bisa diinformasikan kepada masyarakat.

"Hal yang ketiga, ini soal fokus di pusat kota kaitan dengan Sistem Satu Arah (SSA) yang kini mulai ramai kembali dibicarakan, dan diduga ini seiring keluarnya hasil survei oleh Waze (aplikasi navigasi dan lalu lintas). Maka saya meminta kepada Kepala DLLAJ untuk mempermanenkan SSA ini dengan beberapa catatan," papar Bima.

Oleh sebab itu, masih berkaitan dengan masalah SSA tersebut, Bima meminta supaya jalur-jalur alternatif disterilkan dari sejumlah kendala seperti parkir liar, angkot yang ngetem, dan pedagang kaki lima (PKL). "Karena memang tidak sterilnya jalur alternatif SSA ini karena PKL, angkot yang ngetem, dan parkir liar," imbuhnya seraya meminta kepada Kepala DLLAJ soal komitmen SSA untuk diperkuat kembali.

Catatan yang terakhir, Bima meminta perhatian khusus juga dari Satpol PP, DLLAJ, para camat dan lurah mengenai parkir kendaraan di sekeliling Kebun Raya Bogor (KRB). Ia meminta supaya Kepala DLLAJ menyiapkan kantong-kantong parkir yang memadai. "Kita juga akan menagih janji kembali kepada IPB dan Botani untuk membersihkan a

Muspida Kota Bogor Komit dan Sepakat Gelar Operasi TerpaduWalikota Bogor Bima Arya menggandeng Polresta Bogor, Denpom  d...
23/09/2016

Muspida Kota Bogor Komit dan Sepakat Gelar Operasi Terpadu

Walikota Bogor Bima Arya menggandeng Polresta Bogor, Denpom dan Kodim 0606 menggelar Forum Lalu Lintas Kota Bogor. Acara berlangsung di Paseban Sri Bima Balaikota, Rabu (21/9).

Kegiatan ini, menurut Bima, dilaksanakan tidak hanya untuk menyikapi hasil survey aplikasi waze. “Ini merupakan program prioritas yang memerlukan dukungan dan koordinasi semua pihak. Sesungguhnya program transportasi Kota Bogor sudah ada konsepnya, tinggal komitmen kita untuk mengeksekusi dan mengakselerasikannya. Bahkan sebagian sudah ada berjalan, sebagian dalam proses,” ujar Bima yang didampingi Kepala DLLAJ Kota Bogor.

Bima juga menjelaskan komitmen dan kesepakatan bersama unsur Muspida Kota Bogor yang akan menggelar operasi terpadu. Hal ini untuk memastikan semua angkot layak jalan. “Jika ada persoalan akan ditindak secara maksimal. Tilang dan dendanya maksimal. Kita akan kandangkan angkot bodong yang tetap beroperasi, tidak boleh beroperasi sampai bebas,” tegasnya.

Data-data yang ada memerlukan langkah dan aksi konkrit untuk menjawabnya. Bima menambahkan salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Bogor saat akhir pekan adalah kurangnya lahan parkir, khususnya pengunjung Kebun Raya Bogor. “Karenanya pihak Kebun Raya Bogor harus bantu sediakan lahan parkir. Demikian halnya dengan Botani Square. Kedepannya pool Bus Damri akan difungsikan kembali untuk bus wisata,” terang Bima.

Untuk kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Bogor, lanjut Bima, pada intinya merupakan paradigma baru untuk penyelesaian permasalahan kemacetan dan tranportasi di perkotaan. “Ini merupakan konsep pengembangan tranportasi umum yang berkelanjutan, dimana membangunan pedestrian menjadi prioritas utama. Hal ini diperkuat dengan regulasi dari pusat. Kedepan, yang didorong adalah penggunaan transportasi publik dengan akses yang nyaman bagi pejalan kaki. Jstru mobil pribadi dikecilkan,” pungkas Bima. (humas) dkw

Kementerian Perhubungan RI Bantu Pemkot Bogor Bangun PedestrianPembangunan pedestrian di kota Bogor tidak hanya dilakuka...
05/09/2016

Kementerian Perhubungan RI Bantu Pemkot Bogor Bangun Pedestrian

Pembangunan pedestrian di kota Bogor tidak hanya dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pengerjaan pedestrian di depan gedung eks Internusa hingga ke IPB Baranangsiang merupakan program dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) melalui Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor.

Kepala Bidang Lalu Lintas DLLAJ Kota Bogor Agus Suprapto mengatakan, pengerjaan yang di depan RS. PMI dan IPB sudah selesai hanya saja di speedhum area tersebut karena belum terlalu kering ada beberapa yang terlepas dan pecah. Batu yang pecah akan dibongkar kembali dan diganti dengan material yang baru dan bukan bekas bongkaran.

"Pedestrian ini dibangun menggunakan material baru yakni batu andesit 30x30 cm dan tactile 30x30 cm yang didatangkan langsung dari pabrik di Cirebon," ujar Agus, Minggu (5/9/2016).

Agus menuturkan, pengerjaan pedestrian hingga akhri Agustus 2016 sudah mencapai 88 persen sisanya pengerjaan speedhum depan Mal Botani yakni memasang Batu Andesit dan merapihkan lainnya. Pemeriksaan kelayakan pedestrian ini pun sudah dilakukan Inspektorat Jenderal dari Kementerian Perhubungan RI dan tidak ditemukan penyimpangan terkait bahan-bahan yang dipakai.

"Diharapkan 13 September mendatang pedestrian sudah selesai sesuai dengan perjanjian kontrak dan nyaman digunakan pejalan kaki," pungkasnya (fla-eto)

26/08/2016

Pemerintah Kota Bogor akan mempercepat proses pengerjaan betonisasi Jalan Siliwangi sepanjang 540 meter dan lebar sekitar 10 meter. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bogor Chusnul Rozaqi saat meninjau lokasi pengecoran, Jumat (26/8/2016).

Menurut Chusnul, betonisasi peningkatan jalan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui DAK. Waktu pengerjaan yang ditarget sampai 21 November 2016 ini akan dipercepat. “Saat ini pekerjaan sisi selatan sudah berjalan sekitar 3 minggu dan untuk sisi utara kami akan kerjakan selama 3 minggu p**a. Jadi total 42 hari atau satu setengah bulan,” ujar Chusnul.

Untuk mempercepat proses pekerjaan pihaknya akan berkoordinasi dengan DLLAJ. Karena yang menjadi kendala selama proses pengerjaan yaitu padatnya volume kendaraan terutama di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Untuk mengatasinya, pihak Binamarga akan berkoordinasi dengan DLLAJ untuk mengkaji dan melakukan rekayasa lalu lintas.

Menurutnya, arus lalu-lintas paling padat dari arah Bondongan dan Cipaku. Sementara dari arah Suryakencana tidak terlalu banyak. “Kami minta DLLAJ bisa mengkaji pengalihan arus lalu lintas terutama pada pagi dan sore hari saja,” kata Chusnul. “Begitu p**a pada hari Sabtu Minggu,” imbuhnya.

Masih menurut Chusnul, progres pengerjaan betonisasi Jalan Siliwangi sudah mencapai 40% dan mudah-mudahan 21 hari ke depan bisa mencapai 100%. “Pengerjaan pengecoran akan dimulai lagi hari Senin besok karena saat ini sedang tahap perapihan,” tandasnya. (Tria/Lani) dkw

24/08/2016

Usmar : Aparatur Harus Melek Informasi Teknologi

Di tengah pesatnya laju pembangunan di era globalisasi yang sarat dengan perkembangan informasi teknologi, substansi dari apa yang dikerjakan harus benar-benar dipahami. Jika tidak maka hasilnya tidak akan optimal. Tak hanya itu, praktis akan kalah bersaing p**a dengan yang lainnya yang telah lebih dulu beradaptasi dan mengaplikasikan informasi teknologi.

Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman menegaskan hal tersebut saat membuka sosialisasi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bogor yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Hotel Royal, Jalan Juanda, Rabu (24/08/16).

"Tentunya informasi teknologi ini juga harus dibarengi dengan inovasi untuk menumbuhkembangkan geliat pembangunan dan laju perekonomian. Meski tentunya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu yang utamanya adalah tentu sumber daya manusianya," jelas Usmar.

Oleh karena itu, paparnya, jika dalam sebuah perencanaan pembangunan hanya bersifat bottom up atau top down yang normatif maka suatu daerah akan tertinggal. Karena hanya sebatas perencanaan belaka.

"Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah hanya sebagai fasilitator pembangunan. Semua stakeholder perlu paham Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor dengan program serta visi misinya," papar Usmar.

Dengan demikian, masih kata Usmar, secara normatif semua pihak termasuk di dalamnya stakeholder seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga aparatur di wilayah harus memahami terlebih dulu visi misi Kota Bogor. "Jika sudah dipahami dengan mendalam, maka (OPD) tidak akan semena-mena mengajukan anggaran atau program," tandasnya. (Donni/Foto:Agus) dkw

15/08/2016

Desember 2016 Batas Akhir Pendaftaran Angkot Berbadan Hukum

Bulan Desember 2016 merupakan batas akhir pendaftaran Angkutan Kota (Angkot) berbadan hukum di Kota Bogor. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor mengimbau para pemilik angkot yang sampai saat ini belum terdaftar di badan hukum untuk segera mendaftarkan angkot mereka. Bila tidak, angkot yang tidak terdaftar tidak akan diperpanjang izin trayeknya.

Imbauan itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Angkutan dalam Trayek pada DLLAJ Kota Bogor A. Teddy Setiadi, Senin (15/8/2016), saat ditanya mengenai perkembangan proses peralihan status angkot ke badan hukum.

“Bagi pemilik yang belum mendaftarkan angkotnya ke badan hukum, tentu nantinya tidak akan bisa memperpanjang masa trayek dan ijin trayeknya lagi. Oleh karena itu, kami mengimbau agar segera bergabung,” kata Teddy.

Lanjut Teddy, DLLAJ juga telah menargetkan Desember 2016 nanti semua angkot telah bergabung dengan badan hukum. "Jadi semua legalitas dan data administrasi badan hukumnya sudah selesai semua," jelasnya.

Teddy menjelaskan, aturan angkot berbadan hukum dibuat agar semua pelayanan dapat dimudahkan dan bisa diproses sesuai aturan yang berlaku. Sebab, dengan belum bergabungnya angkot ke badan hukum akan mempersulit mereka sendiri.

Saat ini, masih kata Teddy, DLLAJ masih akan terus melakukan pembinaan badan hukum. "Kalau angkot sudah berbadan hukum akan diseragamkan mengelola angkutan umum sesuai mekanisme yang dibuat pemerintah,” pungkasnya. (Donni-eto)

10/08/2016

Sidak Lapangan Sempur, Pemkot Bogor Kaji Relokasi Parkir Motor

Pemerintah Kota Bogor tengah melakukan penataan kawasan Lapangan Sempur. Agar lebih harmonis, Pemkot Bogor tengah mengkaji penataan parkir sepeda motor yang semula parkir di sekitar lapangan.

Bila para pengendara motor tetap memarkirkan motor di pinggir lapangan, dikhawatirkan kondisi lapangan Sempur tetap semrawut. Untuk itu, ada opsi menyatukan lokasi parkir sepeda motor dengan area parkir milik Sempur Park.

Sebagai langkah awal untuk merealisasikan hal tersebut, Walikota Bogor Bima Arya bersama Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Rachmawati serta Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sudradji melakukan peninjauan ke lokasi termasuk ke area milik Hotel Sempur Park, Rabu (10/8/2016).

"Kita menjajaki kerjasama dengan pemilik dan pengelola Hotel Sempur Park untuk penataan kawasan lapangan sempur khususnya untuk tempat parkir motor. Soal ini akan ditindaklanjuti minggu depan dan akan dilakukan pembahasan lagi supaya parkir ini bisa dialokasikan kesitu (Hotel Sempur Park) semua terutama untuk parkir motor," papar Bima.

Jika rencana itu dapat direalisasikan, parkir sepeda motor yang selama ini di pinggiran lapangan sempur maka nantinya akan dimasukkan ke dalam area belakang Hotel Sempur Park. (Donni/Tria/Foto:Adit-eto)

05/08/2016

Salah satu penyebab maraknya terminal bayangan atau angkot yang "ngetem" sembarangan adalah kurangnya petugas di lapangan yang melakukan pengawasan dan penertiban. Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab PKL yang menguasai banyak trotoar dan pedestrian serta banyalnya pengrusakan fasilitas publik seperti lampu penerangan jalan umum dan taman-taman kota.

Melihat kondisi itu, Walikota Bogor Bima Arya meminta agar adanya penambahan jumlah petugas di lapangan khususnya untuk tiga dinas teknis yang menangani persoalan tersebut. Yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

"Oleh karena itulah saya meminta adanya penambahan petugas, dan ini akan diperjuangkan di (APBD) perubahan nanti. Karena ini sangat mendesak untuk DLLAJ, Satpol PP, dan DKP," ungkap Bima, Jumat (05/08/16).

Penambahan jumlah petugas itu, kata Bima, bisa dilakukan dengan sistem outsourcing. "Saya juga sudah berbicara dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk memperjuangkannya. Karena kita memang kekurangan petugas," jelasnya.

Untuk penambahan jumlah petugas itu, lanjutnya, setidaknya berjumlah 100 sampai 200 personil untuk ketiga dinas tersebut. "Jumlah petugas DLLAJ yang mengatur di lapangan saja hanya sekitar 60 orang untuk mengawasi semua wilayah, dan itu pun terbagi menjadi dua shift masing-masing 30 orang," jelasnya. (Donni/Foto:Adit) dkw

28/07/2016

Urai Kemacetan, Fly Over Martadinata Dibangun tahun 2017

Tahun 2017 Pemerintah Kota Bogor akan segera melakukan groundbreaking pembangunan fly over di jalan R. E. Martadinata Bogor. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di ruas jalan yang selalu macet karena menjadi pelintasan kereta api.

Hal ini dijelaskan Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Kamis (28/7/2016). Selain itu, pembangunan fly over di Jalan R.E. Martadinata itu juga sebagai upaya untuk mengurai kepadatan volume kendaraan di ring dua sebagai dampak dari kebijakan penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di ruas jalan seputar Kebun Raya Bogor yang telah dilaksanakan per 1 April lalu.

"Ini harus ada rekayasa lalu lintas. Disamping itu juga kita akan coba membuat beban-beban berat di titik pertemuan jalan dengan rel kereta api itu dapat terurai, salah satu upayanya adalah dengam akan dibangunnya fly over. Semoga di tahun 2017 nanti segera groundbreaking untuk fly over di Jalan R.E. Martadinata yang selama ini sangat semrawut luar biasa," paparnya.

Dengam terurainya kemacetan di ruas jalan tersebut, kata Usmar, setidaknya akan memperlancar arus lalu lintas di ring dua. "Upaya itu juga sebagai salah satu bentuk Pemkot menindaklanjut dari program SSA itu sendiri," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Usmar, rencana pembangunan fly over itu tidak hanya akan dilakukan di Jalan R.E. Martadinata saja. Tetapi, sambungnya, juga akan dibangun di Jalan M.A. Salmun dan di Kebon Pedes.

"Dengan begitu minimal pada tahun 2017 dan 2018 nanti akan ada tiga fly over yang akan dibangun sebagai upaya minimalisir mengurangi dampak dari SSA dan untuk mengurai kemacetan yang ada selama ini di ketiga ruas jalan tersebut," bebernya. (Donni-eto)

19/07/2016

DLLAJ Rekayasa Simpang Juanda - Kapten Muslihat
Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) oleh Pemerintah Kota Bogor sejak 1 April lalu mengakibatkan tidak efektifnya beberapa titik persimpangan jalan. Oleh karena itu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor mengambil langkah rekayasa lalu lintas dan pembenahan infrastruktur. Salah satunya di simpang lampu pengatur lalu lintas di Jalan Juanda.
Selain karena tidak efektifnya simpang jalan tersebut, rekayasa juga dilakukan untuk mengurai kemacetan akibat perputaran kendaraan atau yang akan berbelok ke arah Budi Mulia dan DPRD Kota Bogor. Atas dasar itulah DLLAJ menutup median Jalan Kapten Muslihat depan Budi Mulia dan gedung DPRD ini dengan deretan water barrier.
"Jadi, nanti kendaraan yang dari arah Jembatan Merah itu beloknya di bekas lampu merah simpang Jalan Juanda. Begitu juga kendaraan yang keluar dari gedung DPRD tidak bisa lagi langsung belok kanan tapi harus ke arah kiri dulu baru berbelok di simpang lampu merahnya," jelas Dody Wahyudin, Kepala Seksi (Kasi) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada DLLAJ, Selasa (19/07/16).
Pembongkaran median jalan dekat lampu pengatur lalu lintas di simpang Jalan Juanda itu, kata Dody, sudah dilaksanakan pihaknya bersama dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) juga pihak kepolisian, Senin, 18 Juli 2016 kemarin.
"Karena mereka (DBMSDA) yang melakukan pengaspalan kembali jalannya. Sedangkan dengan pihak kepolisian kami berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas)," jelasnya. (Donni/Lani)

Kadis DLLAJ : Kemacetan Menjadi FokusUsai dilantik sebagai Kepala Dinas Lalu Lintas dan Arus Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, R...
15/07/2016

Kadis DLLAJ : Kemacetan Menjadi Fokus

Usai dilantik sebagai Kepala Dinas Lalu Lintas dan Arus Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Rachmawati menjelaskan program prioritas dan kegiatan yang akan segera dijalankan institusi yang dipimpinnya. ”Saya sudah mempersiapkan target-target prioritas, yang utama tentunya prioritas dan konsolidasi secara intern. Selanjutnya ada beberapa titik krusial yang harus diselesaikan dalam waktu dekat ini,” kata Rachmawati usai dilantik di Pasar Anyar Kota Bogor, Kamis (14/7).

Dalam waktu dekat, Rachmawati menegaskan dinasnya akan fokus untuk mengurai titik-titik kemacetan. Diantaranya sekitar Taman Topi, depan Blok A Pasar Anyar, dan Jalan Otista. “Transpakuan dan rerouting angkot juga menjadi program ke depannya,” ujarnya.

Rachmawati yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Bogor Tengah mengharapkan adanya komitmen semua pihak dalam membangun transportasi Kota Bogor. “Terkait program yang sudah ada seperti B-TOP, tinggal kita implementasi. Contoh realistis keberhasilan Sistem Satu Arah yang sukses harus diikuti rerouting,” cetus Rachmawati.

Keberadaan Bis sekolah tidak ketinggalan menjadi perhatian DLLAJ Kota Bogor. Keberadaannya diperkirakan sedikit banyak mampu mereduksi problem kemacetan terutama saat jam masuk dan p**ang sekolah. “Ini juga menjadi konsen kami karena keberadaannya diperlukan dapat mengurangi kemacetan dan keselamatan para pelajar itu sendiri,” tutur Rachmawati lagi.

Terkait posisi yang baru diterimanya Rachmawati menjelaskan hal ini merupakan panggilan baginya karena sebelumnya pernah berdinas di DLLAJ. “Saya melihat saat ini perlu banyak pemilahan-pemilahan yang diperlukan DLLAJ karena itu saya merasa tertantang mengikuti open bidding,” tandasnya sambil menambahkan masalah pekerjaan menurutnya sama saja.

“Kedepannya saya berharapan bisa berkolaborasi yang baik terutama antar internal maupun eksternal dengan jajaran samping, masyarakat, para pemerhati-pemerhati dan ahli-ahli transportasi terutama dengan organda,” pungkas Rachmawati. (rahmat/itum) dkw

Address

Jln. Raya Tajur 54
Tajur
16720

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dishub Kota Bogor posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Dishub Kota Bogor:

Share