08/08/2026
, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi sektor pertanian, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan Program Kampung Iklim (Proklim) memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif.
Sebagai upaya memperkuat kolaborasi tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas melakukan kunjungan konsultasi ke Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa terkait Program Kampung Iklim pada Jumat, 7 Agustus 2026. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas, Mugiarti, disambut Kepala Pusdal LH Jawa, Eduward Hutapea, didampingi Kepala Bidang Wilayah II beserta staf teknis.
Pertemuan berlangsung hangat melalui diskusi dan bertukar informasi mengenai perkembangan Proklim, strategi meningkatkan jumlah Kampung Iklim, serta peran DPRD dalam mendorong implementasi Proklim di setiap daerah pemilihan.
Eduward menegaskan bahwa keberhasilan Proklim memerlukan kolaborasi lintas sektor.
"Fungsi legislatif sangat penting dalam mengawal implementasi regulasi. Ke depan, penguatan Proklim dan pengelolaan persampahan harus menjadi agenda bersama melalui kolaborasi DPRD, pemerintah daerah, dan Forkopimda agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat," ujarnya.
Mugiarti menambahkan bahwa perubahan iklim telah berdampak pada sektor pertanian yang menjadi andalan Banyumas.
"Melalui pertemuan ini diharapkan jumlah Kampung Iklim terus bertambah sehingga mampu mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Melalui sinergi yang semakin kuat, Proklim diharapkan menjadi gerakan bersama untuk membangun masyarakat yang tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus mewujudkan lingkungan yang lestari.