29/11/2025
Hari Hut Yang Ke 64 Tahun Hari Manifesto Politik Papua – 1 Desember 2025
Dalam rangka memperingati Hari Hut Yang Ke 64 tahun Hari Manifesto Politik Papua pada 1 Desember 2025, bangsa Papua kembali merenungkan perjalanan panjang aspirasi politiknya sejak deklarasi manifesto pada 1 Desember 1961. Deklarasi itu merupakan cerminan keinginan masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri, menjaga identitas budaya, dan menuntut pengakuan atas hak-hak politik Seluruh Rakyat Dan Bangsa Papua Maka Terbentuklah Sebuah Wilayah Negara Baru Yang Ingin Mau Kerjasama Internasional Dan Nasional Sesuai Jalur Hukum Administrasi UNTEA PBB Bersama Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Singkat Republik Indonesia Dengan Nama Negara Resmi Adalah Indonesia Di Pulau Jawa Timur Indonesia Yaitu;
Evolusi Ideologi Nasionalisme Sejarah Negara Persatuan Republik Papua Di Singkat Republik Papua Dengan Nama Negara Resmi Adalah Papua Yang Berdaulat. Dan Hal ini Kami Seluruh Rakyat Dan Bangsa Papua Mengingat Hari Proklamasi Kemerdekaan Wilayah Negara Nederlands New Guinea Yang Di Sebut Nugini Belanda Sejak 1 Desember 1961 Oleh Mr. Presiden Aser Mbisikmbo Dan Wakil Presiden Juliana II Di Pemerintahan Monar NNG NB Dan Uang Yang Di Terapkan Sejak Itu Uang Rupiah Golden NNG Bagi Seluruh Rakyat Dan Bangsa Papua Untuk Menentukan Nasip Sendiri Namun Di Ambil Alih Oleh Administrasi Republik Indonesia Untuk Negara Persatuan Republik Papua Di Singkat Republik Papua Menjadikan Wilayah Negara Pewalihan Sejak 1 Mei 1963 - 1 Mei 2023 Namun Presiden Wilayah Papua Mr. Sony Esau Mbisikmbo Resmi TUTUP Administrasi Indonesia Pada Tanggal 1 Mei 2024 Di Provinsi Sorong Dan Negara Indonesia Dan Atau Administrasi Indonesia Jadikan Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Termasuk Aceh Maluku Timor Kalimantan Dan Sulawesi Dan Kembali Ke Timika.
Dan Presiden Aser Mbisikmbo Berjuan Membela Bangsanya Sesuai Jalur Hukum Admin UNTEA PBB Dan Admin Indonesia Di Seluruh Tanah Air Papua Dan Mbisikmbo Hanya Berdiri Di Gereja-Gereja Dan Sekolah-Sekolah Mendidik Umat Dan Menuntun Umat Namun Presiden Aser Mbisikmbo Tidak Pernah Ada Uluran Tangan Dari Pihak Manapun Sampai Dia Meningal Dunia Di Provinsi Mimika Kabupaten Timika Distrik Kuala Kencana Desa Moduda Pada Tahun 2025 Di Gereja Kemah Injil Papua (GKIP) Jemaat IMMANUEL Dari Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat IMMANUEL Namun Papan Nama Gereja Di Depan Ada Orang Yang Tidak Bertangung Jawab Tanam Nama Gereja Kemah Injil Kingmi Dan Itupun Hanya Kepentingan Elit Politik Uang Demi Hawa Napsu Duniawi Sesaat.
Dan Saat ini Anaknya Presiden Aser Mbisikmbo Berusaha Untuk Merebut Semua Perjuangan Orang Tuanya Sejak 1960-an Sampai Saat ini.
Dan Sejak saat itu, berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk integrasi, pembangunan, dan otonomi khusus, telah diterapkan Di Seluruh Tanah Air Republik Papua Dari Republik Indonesia. Namun kenyataannya, banyak masyarakat Papua masih merasakan ketimpangan dalam akses terhadap politik, ekonomi, dan keadilan sosial. Aspirasi yang diungkapkan Presiden Aser Mbisikmbo pada Proklamasi Kemerdekaan Negara Nederlands New Guinea Yang Di Sebut Nugini Belanda Pada 1 Desember 1961 belum sepenuhnya terjawab, sementara pengalaman sejarah, ketidakadilan, dan marginalisasi masih dirasakan oleh sebagian besar Seluruh Rakyat Dan Bangsa Papua Sorong Sampai Merauke Dan Hal ini Di Ketahui Oleh Mr. Sony Esau Mbisikmbo Ketua Umum Pendiri Wilayah Negara Papua Dari Tangan Orang Tuanya Presiden Aser Mbisikmbo Wilayah Negara Nederlands New Guinea Yang Di Sebut Nugini Belanda Dan Sampai Saat ini Masih Dalam Perjuangan Meluruskan Sejarah Indonesia Dan Sejarah Papua Kedua Negara Yang Berdaulat.
Hari Hut Yang Ke 64 ini Presiden Wilayah Papua Mr. Sony Esau Mbisikmbo Menyampaikan Kepada Seluruh Rakyat Dan Bangsa Papua Bahwa; kritis Global Ekonomi Dunia Internasional Dan Nasional Kepada aspirasi Politik Bangsa Papua tidak bisa diabaikan atau direduksi menjadi isu administratif UNTEA Dan Administratif Indonesia. Negara Indonesia, Aceh, Maluku, Timor, Kalimantan, Sulawesi Vanuatu Papua New Guinea Dan Australia harus menyadari bahwa setiap kebijakan yang mengabaikan suara Seluruh Rakyat Dan Bangsa Papua hanya memperdalam ketidakpercayaan dan ketegangan Internasional Dan Nasional. Dialog yang tulus, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengakuan sejarah secara jujur adalah prasyarat bagi terciptanya hubungan politik Nasional yang adil dan berkelanjutan.
1 Desember 2025, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa aspirasi politik Nasional, PANCASILA Halinea Ke 5 keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Papua Halinea Ke 5 dan Mr. Presiden Wilayah Papua Menegaskan pengakuan identitas budaya Papua harus menjadi bagian nyata dari setiap kebijakan. kritis ini adalah panggilan agar masa depan Seluruh Rakyat Dan Bangsa Papua dibangun dengan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap hak-hak Seluruh Rakyat Dan Bangsa Papua Bersama Pemimpin Bangsa Papua Kedepan Yang Cera, dan keberanian untuk menghadapi sejarah secara jujur.
