PPATK

PPATK Lembaga Negara yang Berperan Aktif scara Independen dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

Judi online bukan permainan yang memberi untung, melainkan penipuan (scam) terorganisir yang memanfaatkan teknologi untu...
03/09/2026

Judi online bukan permainan yang memberi untung, melainkan penipuan (scam) terorganisir yang memanfaatkan teknologi untuk menguras uang masyarakat.

Melalui kolaborasi erat PPATK, Bareskrim Polri, dan Kementerian Komdigi, jaringan situs judi online skala besar—seperti 1XBET, AJ8KEREN, EMPIRE88, dan lainnya—berhasil diungkap. Total dana sebesar Rp51 miliar lebih turut disita.

Meski pelaku kerap berganti identitas domain, penegakan hukum terus berjalan agresif dengan jeratan pasal berlapis: UU ITE, Transfer Dana, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mari lebih bijak dan waspada. Jangan biarkan diri dan orang terdekat terjebak dalam manipulasi judi online.

03/09/2026

PPATK bersama Bareskrim Polri dan Komdigi terus memperkuat sinergi dalam memutus aliran dana judi online. Sejumlah jaringan dan situs judi online berhasil diungkap, dengan nilai uang hasil sitaan mencapai lebih dari Rp51 miliar.

Judi online bukan permainan untuk mencari keuntungan, melainkan praktik yang dapat menjerat dan merugikan masyarakat.

Jangan beri ruang bagi judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan dari jerat perjudian.

02/09/2026

Hai ! 👋🏻

RUU Perampasan Aset terus menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana dan mengembalikan kerugian negara.

Seiring dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, substansi RUU Perampasan Aset perlu diselaraskan dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan terkait lainnya.

Penyesuaian regulasi bukan berarti mengubah tujuan utamanya. Semangatnya tetap sama: memastikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tidak dapat dinikmati oleh pelaku dan dapat dirampas untuk negara.

Penguatan kerangka hukum perampasan aset menjadi langkah penting untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan.

Yuk, simak selengkapnya dalam video berikut! 🎥

02/09/2026

PPATK terus memperkuat langkah strategis dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI membahas RKA-K/L PPATK Tahun Anggaran 2027, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan tiga program prioritas PPATK ke depan:

1. Optimalisasi Produk Intelijen Keuangan (P*K) untuk mendukung penerimaan negara, pemberantasan korupsi, sektor perpajakan, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan judi online.

2. Penguatan kesiapan menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) FATF 2029–2030 guna memastikan Indonesia memiliki rezim APUPPT yang semakin kuat dan efektif.

3. Penguatan ekosistem digital melalui pemanfaatan teknologi machine learning dan artificial intelligence dalam mendukung analisis transaksi keuangan.

Dengan dukungan anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp655,5 miliar, PPATK berkomitmen menjalankan program secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana bersama jajaran Pimpinan Tinggi Madya ...
01/09/2026

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana bersama jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama PPATK menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (1/9). Rapat yang dipimpin Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rano Alfath, tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) PPATK Tahun Anggaran 2027.

Rapat kerja tersebut mendapat persetujuan dari seluruh Anggota Komisi III DPR RI yang hadir terhadap usulan anggaran PPATK Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, hasil rapat akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan sinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

01/09/2026

Di balik iming-iming keuntungan cepat, judi online membawa dampak besar: kerugian finansial, masalah sosial, hingga ancaman terhadap keluarga dan masa depan.

PPATK bersama kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum terus memperkuat langkah pemberantasan dengan menghentikan ribuan rekening terkait aktivitas judi online serta mendukung penyitaan ratusan miliar rupiah dana hasil tindak pidana tersebut.

Berkat sinergi bersama, aktivitas judi online berhasil ditekan secara signifikan. Namun, perjuangan ini membutuhkan peran seluruh masyarakat.

Tingkatkan kesadaran, lindungi diri dan keluarga, bersama hentikan judi online.

PPATK menggelar FGD In-depth Study Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun 2026 bersama pemangku kepenti...
31/08/2026

PPATK menggelar FGD In-depth Study Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Tahun 2026 bersama pemangku kepentingan strategis, aparat penegak hukum, pihak pelapor, dan tim penjamin mutu akademisi selama 26-28 Agustus 2026.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan bersama Frontier Indonesia ini, PPATK merumuskan rekomendasi kebijakan yang presisi untuk memperkuat sistem keuangan nasional sekaligus memantapkan langkah Indonesia menghadapi putaran Mutual Evaluation oleh Financial Action Task Force (FATF) pada 2029.

PPATK terus berkomitmen membangun budaya kewaspadaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan di berbagai sektor, termas...
31/08/2026

PPATK terus berkomitmen membangun budaya kewaspadaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan di berbagai sektor, termasuk lingkungan aparatur negara. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Triwulan III di Kantor Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pembekalan kepada para ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai penguatan disiplin dan literasi keuangan digital, Rabu (27/08).

Melalui kesempatan ini, PPATK menekankan peran krusial ASN dalam mewaspadai modus kejahatan keuangan digital seperti judi online, menjaga integritas serta kode etik dalam setiap aktivitas finansial, dan memahami pola transaksi aman untuk mengantisipasi potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Literasi keuangan yang kuat merupakan benteng utama dalam menjaga integritas aparatur negara dari ancaman kejahatan finansial di era digital.

Mari kita bersama-sama memperkuat pemahaman literasi keuangan digital, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta berani menolak dan melaporkan setiap aktivitas transaksi mencurigakan di kehidupan sehari-hari. Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi dan kolaborasi antara PPATK, OJK, dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan tepercaya.

Jika menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), kamu dapat melaporkannya melalui email [email protected] bagi kamu yang menjadi korban penipuan keuangan, laporan dapat disampaikan secara resmi melalui iasc.ojk.go.id.

29/08/2026

Halo !

PPATK meluncurkan tiga NRA 2026, untuk melihat peta risiko Indonesia terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi. Dari penilaian ini, kita bisa melihat ancaman dan kerentanan yang perlu menjadi perhatian, sehingga langkah pencegahannya bisa lebih tepat sasaran.

Hasilnya juga menjadi pijakan untuk memperkuat sistem kita dan mempersiapkan Indonesia menghadapi evaluasi FATF pada 2029.

28/08/2026

Hai !

FATF adalah forum global yang mendorong negara-negara di dunia untuk bersama-sama melawan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Bagi Indonesia, keanggotaan FATF ini menjadi bagian dari upaya untuk terus memperkuat sistem keuangan agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Melalui pemetaan risiko seperti NRA 2026, Indonesia dapat mengetahui ancaman yang perlu diwaspadai dan menentukan langkah pencegahan yang lebih tepat.

Menko Yusril menekankan bahwa hasil NRA 2026 perlu menjadi rujukan bersama untuk beralih dari sekadar mengenali risiko menuju mengantisipasi dan memitigasi risiko kejahatan keuangan.

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menjaga standar FATF membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan agar sistem APU PPT PPSPM tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga efektif dalam melindungi masyarakat dan menjaga integritas sistem keuangan.

Karena kejahatan keuangan bisa bergerak lintas negara, maka melawannya juga harus dilakukan bersama-sama.

Address

Anekaelok

Opening Hours

Monday 07:00 - 16:00
Tuesday 07:00 - 16:00
Wednesday 07:00 - 16:00
Thursday 07:00 - 16:00
Friday 07:00 - 16:00

Telephone

+622150928484

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PPATK posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to PPATK:

Shortcuts

Share

Category