11/02/2020
Hari ini Senin, 10 Februari 2020 berlangsung Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Agama di ruang rapat PPUU lantai 3 gedung B DPD RI, Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Anak Agung Gde Agung, mengusulkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia antara lain:
- Kementerian Agama RI agar memberikan perhatian terhadap eksistensi pasraman yang ada di Bali terkait pengakuan akan keberadaan pasraman tersebut dan perbaikan kesejahteraan SDM -nya dari Kemenag. Pasraman yang ada di Bali mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA (tingkat pratama widya, adi widya, madyama widya dan utama widya pasraman) yang saat ini berjumlah 26 pesraman diusulkan oleh anggota DPD RI Perwakilan Bali, Anak Agung Gde Agung untuk menjadi pasraman negeri dan bisa menjadi pusat pendidikan pengembangan ajaran agama hindu, serta budi pekerti, pelestarian tradisi dan budaya bali sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang toleran dengan keberagaman dan mampu menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yg senantiasa menghormati keberagaman dan saling menghargai. Pasraman ini diharapkan dibangun mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten di Bali.
Selain mengusulkan pasraman, Anak Agung Gde Agung juga menyampaikan nasib para guru Agama Hindu dan Penyuluh Agama Hindu, yang masih berstatus HONORER, demikian juga terhadap tenaga Penyuluh Agama Hindu dengan status Non ASN agar diperhatikan kesejahteraannya mulai dari tingkat penghasilan (gaji) yang masih belum layak bahkan masih jauh dari UMK yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Lebih jauh disampaikan saat ini secara faktual masih ditemukan tenaga Penyuluh Agama Hindu Non ASN dan Guru Agama Hindu honorer hanya menerima penghasilan / gaji sebesar 1 juta rupiah perbulan.
Patut diketahui di era sekarang peran kedua tenanga tersebut sangat diperlukan peran sertanya untuk mendidik generasi penerus bangsa yang memiliki karakter moralitas yang baik sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Diakhir pembicaraan anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung meminta kepada Menteri Agama RI untuk mengevaluasi atau mengkaji kembali pemberian tunjangan fungsional Guru Honorer Agama Hindu atau TFG yang dipandang masih sangat rendah yaitu sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulan. Gayung bersambut usulan tersebut langsung ditanggapi oleh Menteri Agama dan ditindak lanjuti oleh sekjennya yang menyatakan akan memfasilitasi untuk memberikan setatus negeri kepada Pasraman Hindu yang ada di Bali.
Source: Semeton Agung Gde Agung
