Mengkhianati Hasan Tiro

25/09/2019

Mengenang hari kelahiran Hasan di Tiro, pemimpin perjuangan kemerdekaan Aceh melawan Indonesia.

Hari ini, 94 tahun setelah kelahirannya (25 September 1925) dan 9 tahun setelah kepergiannya (3 Juni 2010) ia telah mewarisi cinta dan perjuangan.

Tiro adalah Bapak Bangsa Aceh yang telah mencoba mengembalikan tamaddun Aceh kepada tempat yang sebenarnya. Walau ia kerap difitnah dan ditipu dengan berbagai cara, namun lelaki yang telah mengembalikan Acehisme itu, tetap istiqamah dengan tujuannya.

Sebagai seorang yang luar biasa, Tiro telah menanamkan satu hal kepada Bangsa Aceh. Yaitu rasa cinta kepada Aceh.

Salam Tiroisme

09/09/2019

Tak Mungkin GAM Jadi Parpol.
--------------------------------------------------
[Menjadi Partai Politik bukanlah jalan tengah. Melainkan menjebak diri lagi dalam skenario Jakarta].

Bagi alm. Ishak Daud, GAM menjadi parpol adalah mustahil. Ide itu tidak pernah terbayangkan dalam benaknya. Karena baginya, GAM yang dideklarasikan 43 tahun lalu itu bukan didasari atas keinginan mendirikan partai politik. Tapi mendirikan negara yang besar.

Maka, baginya tidak mungkin GAM menjadi partai politik yang berada dibawah struktur Pemerintah Indonesia dan merespon ide-ide Jakarta. Karena itulah yang membedakan GAM dengan aktifis pedukung UU NAD kala itu.

Bagi Ishak Daud, GAM bukan semata-mata untuk membebaskan keterkungkungan Aceh. Lebih besar dari itu, membebaskan Aceh dan daerah di Sumatra dari penjajahan Indonesia. Baginya, pembebasan Aceh adalah harga akhir.

Bahkan, terkait Referendum ia menyerahkan itu sepenuhnya pada rakyat Aceh, sekalipun prinsip GAM tetap merdeka. Referendum dimatanya adalah jalan tengah untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat.

Menurut Ishak Daud, GAM beralih menjadi Partai Politik bukanlah jalan tengah. Melainkan menjebak diri lagi dalam skenario Jakarta. [Ishak Daud, 9 Oktober 2001]

Itu adalah ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Alm. Ishak Daud pada media tahun 2001 terkait wacana GAM akan merubah haluan politik dari gerakan pembebasan menjadi partai. Secara ideologi, ia sangat menentangnya. Ia sadar pada komitmen yang sudah ia jalani sebagai seorang aktivis Aceh Merdeka.

Setidaknya, kita sudah tau inilah jalan pemikirannya. Dia menyadari jebakan-jebakan politik lawannya. Sayangnya, beliau lebih dulu syahid dan tidak sempat memprotes kebijakan pimpinannya. Ia pergi dengan ideologi yang ia pertahankan sejak hidupnya.

Bagi saya, beliau seorang yang cerdas, komitmen dan tegas pada apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Ia s**a belajar dan bertanya pada orang-orang yang lebih tua. Dia paham bagaimana menghargai darah dan nyawa yang sudah dipersembahkan untuk sebuah cita-cita.

Sekalipun, cita-citanya harus pupus pada 8 September 2004. Tapi, ideologi yang dulu ditanamkan dalam ceramah-ceramah, dalam setiap pertemuan dan saban kesempatan selalu hidup dan mengembara mencari penggantinya! Al Fatihah.

Haekal Afifa | 09/09/19

28/05/2019

Hana Peunawa bak Musôh, Hana Peunutôh bak Pengkhianat
[Tengku Hasan M. di Tiro]

07/12/2018

Hasan Tiro tidak terlibat dalam MoU Helsinki.

FAKTA DAN KEBENARAN SEJARAH ACEH YANG PERLU DIBEBERKAN KEPADA BANGSA ACEH
=============================

"WE WILL RAISE OUR FLAG", "WE WILL SET UP OUR PARLIAMENT"
[Kami akan menaikan bendara kami (Aceh), kami akan mengatur parlemen kami (Aceh)].

Saat mendengar ucapan mereka, Hasan Tiro menganggap Aceh sudah merdeka dan memiliki negaranya sendiri dengan ditanda tangani MoU Helsinki.

Sehingga Hasan Tiro merespon dengan kepalanya terangguk-anguk dalam kesenangan jiwa, mendengar kemenangan "perdamaian" untuk Aceh dimeja perundingan.

((Silakan perhatikan videonya))

=============================

Sebenarnya Hasan Tiro menuntut Aceh supaya pisah dengan Indonesia. Sementara orang-orang kepercayaannya (Malek dan Zaini Cs) kembali menyatukan Aceh kedalam Indonesia. Ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran Hasan Tiro saat masih aktiv mengajarkan ideologi Aceh Merdeka (Self-determination) sebagaimana tertulis dalam buku-buku karyanya antaralain "Atjèh bak Mata Donja" (Aceh di Mata Dunia), Jum Meurdèhka (Harga Merdeka) dan lain-lain.

Sangat disayangkan pengorbanan Wali Neugara (Hasan Tiro) yang telah mendidik orang-orang kepercayaannya namun padahari ini (15 Augustus 2005) dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri tanpa mau bertanggung jawab.

Wali Neugara tidak mengetahui isi yang sebernarnya dalam MoU tersebut. Semua itu dijalankan oleh orang-orang terdekatnya dalam mengkhianati beliau dan menghancurkan perjuangan rakyat Aceh yang telah berjalan hampir 30 tahun untuk menuju kemerdekaan dari kolonial Indonesia.

Mereka mengkhianati Wali Neugara semasa hidupnya dan ketika beliau telah tiada, mereka juga berjamaah "menjual" nama Wali Neugara untuk kepentingan politik dan kekuasaan Indonesia ditanah Aceh.

Bangsa Aceh wajib mengetahui yang bahwa Hasan Tiro atau Wali Neugara tidak terlibat dalam Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) antara pihak Indonesia dan pihak Aceh (GAM) di Helsinki, Finlandia.

Hasan Tiro telah membuka kembali mata dan pikiran rakyat Aceh yang telah tersungkur begitu lama dalam kepentingan politik dan kekuasaan para kolonial ditanah Aceh, sehingga orang Aceh lupa kepada kedaulatan negaranya sebagaimana sebelum kedatangan kolonial Belanda, Jepang dan Indonesia ketanah Aceh diujung utara p**au Sumatra.

Hasan Tiro meningkalkan harta, jabatan, bahkan keluarganya sendiri demi mengajarkan kepada kita selaku anak bangsa (asoë lhôk) sebagai penurus masa depan negara Aceh (Successor state). Walaupun sekarang Wali Neugara telah tiada dan merdekapun belum tercapai, maka kita selaku ahli waris tanah Aceh punya hak dan kewajiban meneruskan kembali perjuangan ACEH MERDEKA demi kepentingan agama dan bangsa.

Saleuëm Milad Atjèh Meurdèhka keu 42 thôn
(4 Désémbèr 1976 - 4 Désémbèr 2018)

[Kredit video: informasi GAM]

04/06/2017

Hasan Tiro tidak tahu, kalau ideologi perjuangan GAM sudah dikubur oleh juru runding GAM di Helsinki.

[Bagian 3]

FAKTA DAN KEBENARAN SEJARAH ACEH YANG PERLU SAYA BEBERKAN KEPADA BANGSA ACEH
=============================

HASAN TIRO: “THAT’S YOU, I DON'T”
Penulis: Dr. Yusra Habib Abdul Gani
... Sambungan dari bagian 2

Sungguh miris, apabila Hasan Tiro tidak tahu, kalau ideologi perjuangan GAM sudah dikubur oleh juru runding GAM di Helsinki, yang telah mengorbankan ribuan nyawa dan kerugian harta benda rakyat Aceh sejak dipugar oleh Hasan Tiro tahun 1976.

“Kami telah membuat banyak konsesi…” (Pidato Malik Mahmud, 15/08/2005), seperti Aceh kehilangan kedaulatan, militer, jabatan Perdana Menteri dan Dewan Menteri berdasarkan (point 1.1 (a) MoU Helsinki) dan “MoU Helsinki menyisakan sejumlah masalah yang belum selesai”. (Serambi Indonesia, 16/08/2010). Artinya, MoU Helsinki ternyata menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah!

Di mata Hasan Tiro Aceh sudah merdeka. Itu sebabnya, surat undangan kepada Yusuf Kalla (Wakil Presiden RI) untuk berkunjung ke Aceh, ditulis di atas kertas memakai lambang negara Aceh (buraq), ditandatangani oleh Hasan Tiro sebagai kepala negara Aceh.
Surat Undangan ini dinilai kontrovesial, karena dianggap telah melecehkan pemerintah RI. Akhirnya, tanpa pengetahuan Hasan Tiro, surat undangan susulan ditulis di atas kertas kosong, ditandatangani oleh Malik Mahmud.

Tidak cukup dengan itu, pimpinan GAM secara rahasia mengurus penukaran status kewarganegaraan Hasan Tiro dari warganegara Sweden kepada warganegara RI, di saat beliau dalam keadaan tidak sadar diri –koma– dan untuk melicinkan maksud tersebut, famili di Tiro tidak dilibatkan secara langsung.

Dengan begitu, famili di Tiro sama sekali tidak bertanggungjawab atas penukaran kewarganegaraan Hasan Tiro; walaupun Tengku Fauzi Tiro diminta menjadi wakil ahli waris untuk menerima sertifikat kewarganegaraan Hasan Tiro yang siserahkan oleh Menhankamhum berserta uang Rp. 15 Juta (Musanna Tiro, 13 September, 2016).

Peristiwa ini berlangsung 26 jam sebelum Hasan Tiro menghembuskan nafas terakhir pada 3 Juni 2010.
Yang pasti “semua ini terjadi semata-mata atas kemauan mereka (Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakarya Saman, Irwandi Yusuf, Farhan Hamid).

Kami famili di Tiro (ahli waris), sama sekali tidak dilibatkan dalam perkara ini.” (Wawancara dengan Tengku Fauzi di Tiro, 29 Nopember 2011).

Dalam konteks ini, ”ada dua alasan, mengapa pimpinan GAM perlu segera menukar kewarganegaraan Tengku Hasan di Tiro.
Pertama, untuk memudahkan proses penguburan di Aceh (Indonesia). Kedua: untuk memenuhi tuntutan agenda politik Indonesia.” (Tengku Fauzi di Tiro, 29 November 2011).

Keabsahan perkara ini dinyatakan p**a bahwa “famili di Tiro sama sekali tidak diikut sertakan dalam proses pengurusan penukaran kewarganegaraan Hasan Tiro. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab.” (Wawancara dengan Zaidi Ubaidillah, 14 Mei 2017).

Rupa-rupanya di sebalik peristiwa ini ada agenda tersendiri, yaitu Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Zakarya Saman juga berhajat menukar status kewarganegaraan masing-masing menjadi warganegara RI. Ini terjadi, tepat 17 hari seusai Hasan Tiro meninggal.
Penukaran status kewarganegaraan ketiga tokoh GAM tersebut adalah tindakan “jak seutot langkah Wali Neugara” (mengikuti jejak langkah Wali Negara), sekaligus membebaskan diri mereka dari tuduhan ‘quisling’.

Semasa hidupnya, Hasan Tiro mengamanahkan supaya jasadnya dikubur disamping Ibundanya di Kampung Tiro; tetapi tidak dibenarkan oleh pimpinan GAM. (Musanna, 13 September, 2016).
Akhirnya beliau dibukurkan di kawasan kuburan Pahlawan Muereue, Aceh Besar; disamping Tengku Thjik di Tiro Muhammad Saman dan Tengku Thjik di Tiro Zainal Abidin. []

Berakhir bagian 3 dari 3.

[Foto: Malik Mahmud/pimpinan GAM dan Hasan Tiro/Wali Neugara Aceh]

04/06/2017

Hasan Tiro tersentak, terkejut dan baru sadar bahwa dirinya sudah ditipu dan dikhianati.

[Bagian 2]

FAKTA DAN KEBENARAN SEJARAH ACEH YANG PERLU SAYA BEBERKAN KEPADA BANGSA ACEH
=============================

HASAN TIRO: “THAT’S YOU, I DON'T”
Penulis: Dr. Yusra Habib Abdul Gani
... Sambungan dari bagian 1

Setelah beberapa bulan berada di Aceh, beliau mulai merasakan hal-hal yang aneh. Misalnya, ketika rombongan Wali Negara tiba di Lhok Seumawe atas undangan Bupati Aceh Utara untuk menghadiri jamuan makan malam.

Hasan Tiro menunggu dalam kamar khusus, didampingi oleh Musanna Tiro dan Muzakkir Hamid. Hasan Tiro bersama Muzakkir Abdul Hamid keluar dari kamar menuju tempat acara makan malam. Beberapa menit kemudian Musanna Tiro menyusul keluar dari kamar.

Tanpa diduga, Hasan Tiro sudahpun berada di depan pintu masuk kamar, sambil menendang, mendorong Musanna ke dalam, menutup dan membanting daun pintu. Emosi beliau hampir tidak terkendali, kesendirian, kesepian dan marah.
Musanna Tiro merasa terkejut, apa gerangan berlaku? Karena tidak tahu persis punca penyebab Hasan Tiro bertindak demikan; maka Musanna Tiro mengintip ke luar dari celah pintu.
Ternyata yang berlaku adalah, Malik Mahmud sedang berjabat tangan dan berpelukan mesra dengan dua orang petinggi anggota TNI lengkap dengan tongkat Komando dari Kodim dan Korem Lhok Seumawe.

Ketika Musanna Tiro hendak menutup pintu, Muzakkir Abdul Hamid menghampiri Musanna Tiro dan dengan suara rendah berkata:
“Wali agaknya sudah tahu, kalau kita sudah benar-benar berdamai dengan RI”.
“Apa itu Muzakkir?” tanya Musanna Tiro.
Muzakkir berpura-pura tidak mendengar dan ketika Musanna meminta konfirmasi, Muzakkir tidak melayani.
Sejak peristiwa itu, Musanna sudah curiga bahwa, sejak di Sweden lagi Hasan Tiro sesungguhnya sudah ditipu.

Peristiwa lain yang menyedihkan berlaku, ketika Hasan Tiro buat terakhir sekali masuk ke Aceh dari Malaysia –pada masa itu kesehatan beliau dalam situasi kritikal– sementara visa izin tinggal di Indonesia hampir tamat. Untuk dapat menetap lebih lama, disyaratkan memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Untuk itu, Hasan Tiro cukup menandatangani formulir yang sudah disediakan oleh Bukhari Hj. Umar (pegawai yang mewakili Imigrasi Banda Aceh).
Begitu formulir disodorkan untuk diisi, raut muka Hasan Tiro merah, marah dan menolak mentah-mentah untuk menandatangani tanpa menjelaskan apa alasannya.

Hasan Tiro hanya menunjuk gambar burung Garuda –lambang negara Indonesia– pada formulir itu.
”Peue cicém njan, Musanna?”.
Musanna Tiro menjawab: “Tidak ada masalah Abua.
Ini hanyalah prosedur untuk mendapatkan visa”.
Bagaimana pun, Hasan Tiro tetap menolak menandatandatangi dan sekali lagi menunjuk burung Garuda itu.
Musanna terpaksa memperlihatkan contoh formulir miliknya yang terdapat gambar burung Garuda. Dalam situasi marah, beliau kata: “thats you, I don't Musanna”, sambil melemparkan pulpen dan meninggalkan pegawai Imigrasi.

Kemudian Musanna Tiro cari akal untuk menutup gambar burung garuda dengan kertas lain. Namun saat formulir ditandatangani, Hasan di Tiro membuka tirai kertas pelapis yang masih nampak burung garuda. Hasan Tiro mencampakkan kembali formulir itu.
Namun begitu, beliau sebetulnya sedang berdiri di depan “puntu jaring”.
Barulah pada keesokan harinya Musanna Tiro mengambil inisiatif, mem-fotocopy formulir tersebut tanpa terlihat gambar burung Garuda.
Barulah beliau menandatangani, itu pun setelah Musanna bilang: “supaya kita boleh tinggal di negeri bertuah ini sebentar lagi Abua”.
Hasan Tiro tersentak, terkejut dan baru sadar –namun tidak mampu berbuat apa-apa lagi– bahwa dirinya sudah ditipu dan dikhianati. (Musanna, 13 September, 2016).

Bersambung bagian 3 dari 3.

[Foto: Hasan Tiro dan Musanna Tiro]

03/06/2017

Hasan Tiro menganggap Aceh sudah merdeka saat mendarat di Sultan Iskandarmuda Airport, Banda Aceh.

[Bagian 1]

FAKTA DAN KEBENARAN SEJARAH ACEH YANG PERLU SAYA BEBERKAN KEPADA BANGSA ACEH
=============================

HASAN TIRO: “THAT’S YOU, I DON'T”
Penulis: Dr. Yusra Habib Abdul Gani

TIADA mustika kata indah Tengku Hasan di Tiro untuk disajikan hari ini –tujuh tahun kepergiannya– kecuali petuah yang mengingatkan supaya pejuang GAM, tegas menentukan sikap untuk menghadapi strategi politik, militer, psy-war Indonesia dan jangan sekali-kali terpengaruh, apalagi takut kepada propaganda pemerintah RI yang hendak memperpanjang status Darurat Sivil di Aceh. (Amanat Wali Negara, 4 Desember 2004).

Namun pada akhirnya tersungkur juga, apabila juru runding GAM menerima konsep otonomi khusus (berselimut self-government) di Aceh, sekaligus mengubur cita-cita perjuangan, mengakui kedaulatan dan tunduk kepada konstitusi di bawah payung NKRI. (Mukadimah MoU Helsinki, 2005).

Semua ini berpunca dari pelbagai faktor, seperti ketidak setaraan derajat antara GAM-RI di meja berunding, tekanan CMI dan Badan dunia Internasional, GAM tidak tahan dengan ujian, tidak memiliki pengetahuan berunding –tidak menguasai istilah hukum dalam perjanjian Internasional, tidak mampu berhujah, lemah argumen, tidak jujur kepada pemimpin dan rapuh kesetiaan kepada perjuangan; walaupun Hasan Tiro telah menegaskan bahwa kesetiaan dan komitmen adalah anak kunci dalam sebuah perjuangan.

Selebihnya, konflik Aceh bukanlah berpunca dari penerapan otonomi dan pembangunan, tetapi masalah penjajahan dan kemerdekaan serta konsekuensi logisnya. Oleh itu, Aceh tetap melawan jika Indonesia masih memerangi. (Amanat Wali, 4 Desember 2004).
Garis-garis ideologi perjuangan GAM ini, ternyata tidak mampu dicerna dan dipertahankan oleh juru runding GAM di Helsinki.

Diakui bahwa, komitmen perjuangan GAM di forum diplomasi masih dapat dikawal oleh Hasan Tiro di setiap putaran rundingan antara GAM-RI di Geneva (2000-2002).
Namun pada putaran rundingan di Helsinki, Hasan Tiro mulai terasing karena alasan kesehatan sehingga tidak mampu memantau jalannya rundingan.

Selama rundingan Helsinki berlangsung, Malik Mahmud dan Zaini Abdullah mengambil alih kendali kebijakan, termasuk me-non aktif-kan telp. resmi ASNLF +46-853191275, menukarnya kepada telp: +46-853183833.
Terakhir, nomor tlp. +46-853191275 dibekukan dan secara rahasia diganti kepada No. +46-853184728. Sejak itu, Hasan Tiro terputus hubungan komunikasi dengan dunia luar.

Di celah-celah perundingan, Hasan Tiro menerima laporan bahwa “MoU Helsinki merupakan kemenangan besar, karena telah mengalahkan Indonesia dan menoreh sejarah gemilang bagi Aceh menuju merdeka. Enam pasal MoU Helsinki sudah cukup untuk mengatakan Aceh menang dan merdeka.
MoU ini telah memberi ruang kepada Aceh untuk bergerak bebas walaupun Indonesia tidak sadar akan hal ini. Aceh benar-benar merdeka –satu bendera, satu lagu dan satu bahasa– Tengku dapat kembali ke Aceh untuk memproklamirkan kemerdekaan Aceh untuk kali kedua.” (Laporan Bakhtiar Abdullah kepada Hasan Tiro (tarikh?).

Dokumen ini kami simpan. Apapun kisahnya, yang pasti Hasan Tiro baru memperoleh naskah MoU Helsinki dua minggu sebelum penandatanganan MoU Helsinki. Itupun, setelah Abdullah Ilyas mengirimnya melalui fax. dari Kantor Post Rotterdam, Belanda; bukan dari tangan juru runding GAM. (Yusra Habib Abdul Gani, Satus Aceh Dalam NKRI: 2008).

Pasca penandatanganan MoU Helsinki dikatakan: ”kita telah berhasil membuat satu perjanjian dengan pihak pemerintah Indonesia. Apa yang diputuskan merupakan satu langkah dari banyak langkah ke depan yang akan kita ambil alih untuk mengamankan dan memakmurkan Aceh.
Kita akan bentuk pemerintahan sendiri (self-government) di Aceh seperti tertulis dalam MoU sesuai dengan kehendak bangsa Aceh, seperti bebas dalam hal politik, ekonomi, pendidikan, agama, hukum, keadilan secara demokrasi.” (Malik Mahmud, 15 Agustus 2005).

Realitas yang terjadi ternyata tidak dapat diemplementasikan. Propaganda ini dipakai untuk meyakinkan Hasan Tiro supaya mau p**ang ke Aceh, yang kemudiannya dikorbankan.

Proses kep**angan Hasan di Tiro ke Aceh sempat menuai kontroversial. Pasalnya, “Wali tidak jadi p**ang ke Aceh”, tutur Muzakkir Abdul Hamid kepada Musanna Abdul Wahab (salah seorang ahli waris di Tiro).
Namun akhirnya, “Wali jadi juga p**ang ke Aceh.” (wawancara dengan Musanna Tiro, 13 September, 2016).

Sejak rencana kep**angan Hasan Tiro ke Aceh, famili di Tiro coba dihalang-halangi oleh pimpinan GAM untuk mendampingi perjalanan dari luar negeri ke Aceh. Buktinya, “Musanna Tiro tidak disertakan satu pesawat bersama rombongan Hasan Tiro dari Kuala Lumpur ke Aceh.” (Musanna Tiro, 13 September, 2016).

Protokuler sudah diatur sedemikan rupa, termasuk teks pidato Hasan Tiro telah siap untuk dibacakan di Masjid Baiturrahman, yang antaranya menyebut: “… …”.
Teks inilah yang dijadikan alasan pembenar dan rujukan politik GAM untuk dipasarkan di Aceh. Pada hal Hasan Tiro tidak tahu-menahu soal kalimat tersebut. (Musanna Tiro, 13 September, 2016).

Tragisnya, Hasan Tiro menganggap bahwa Aceh sudah merdeka saat mendarat di Bandara Iskandar Muda, Banda Aceh; yang dihadiri oleh lautan manusia menyambut dan suasana haru ketika menyampaikan pidato di Masjid Baiturrahman.

Bersambung bagian 2 dari 3.
___________

Foto: Juru Runding GAM di Helsinki.
(Nurdin Abdurrahman, Nur Djuli, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah).

20/12/2016

Tanggapan Terhadap Artikel : “GAM, WALI, PARTAI: Bukan Milik Pribadi”

Oleh: Madinatul Fajar, warga Acheh – Amerika bermukim di Texas, USA.

Artikel ini sengaja saya tulis sebagai tanggapan pribadi yang tidak mewakili organisasi mana pun, terhadap artikel yang ditulis oleh saudara Hasan Basri yang diberi judul “GAM, WALI, PARTAI: Bukan Milik Pribadi” yang dilansir online pada tanggal 15 Desember 2016, di halaman berikut:
http://www.acehtrend.co/gam-wali-partai-bukan-milik-pribadi/

Secara logika, saya yakin, tidak ada sesiapapun yang menyangkal bahwa GAM, Wali, dan Partai bukan lah milik pribadi. Memang sudah seharusnya GAM, Wali, dan Partai diperuntukkan menjadi milik rakyat. Namun sayangnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Penjelasan saudara penulis dalam artikel yang dimaksud pun membuktikan bahwa GAM, Wali, dan Partai (PA), pada kenyataannya adalah milik Malik Mahmud dan kronco-kronconya!

Entah dengan disengaja atau tidak, saudara penulis mengawali paparannya langsung ke masa setelah damai (setelah penandatanganan MoU Helsinki). Seolah-olah perundingan di Helsinki tersebut hadir tanpa membawa kontroversi tersendiri, sehingga prosesnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Seakan-akan seluruh rakyat Acheh telah memberikan suara bulat mereka untuk menggadaikan cita-cita leluhur bangsa untuk merdeka, hanya demi sebuah stempel damai Helsinki dan status Self-Government-nya.

Tidak, rakyat Acheh tidak pernah diberi peluang untuk berkontribusi dalam perundingan Helsinki. Mereka hanya bisa menerima hasil damai, mau tak mau, terima tak terima, terpaksa atau pun tidak. Sebagian besar dari mereka malah disuguhi kebohongan-kebohongan nyata, seperti janji merdeka di tahun sekian, janji untuk memiliki lambang dan bendara, dan segudang janji kosong lainnya. Rakyat dengan sengaja digiring secara massal dengan menggunakan kedok perintah Wali demi memenuhi agenda-agenda politik pimpinan GAM, yang dijalankan secara oligarki oleh Malik Mahmud dan segelintir dayang-dayangnya.

Terlepas dari tidak dibahasnya masa perundingan Helsinki, saudara penulis menceritakan proses terbentuknya majelis di Acheh dan bagaimana “Malik Mahmud dan kawan-kawan, karena merasa tidak dihargai oleh GAM di lapangan, akhirnya membubarkan majelis, dan mengambil alih tugas-tugas majelis”. Bukankah kejadian ini justru membuktikan bahwa GAM memang bukan milik rakyat, melainkan milik pemimpin oligarki yang diketuai oleh Malik Mahmud? Sudah sangat jelas bahwa pembubaran sebuah badan majelis secara semena-mena tidak lah mencerminkan sebuah proses demokrasi.

Selanjutnya, saudara juga menceritakan kejadian dalam rapat pendirian partai di Wisma Haji. Saudara dengan lugas memaparkan bagaimana Yahya Muaz mengumumkan bahwa “Pimpinan GAM sudah memutuskan, bahwa nama partai adalah partai GAM, bendera memakai bendera bulan bintang, lambang memakai buraq singa, dan ketuanya adalah Malik Mahmud”. Sekali lagi, bukankah kejadian ini juga kembali membuktikan ke-oligarki-an GAM?

Untuk sementara, lupakan saja dulu hak rakyat, dan renungkan lah, apakah kejadian tersebut mencerminkan adanya hak kepemilikan anggota GAM terhadap organisasi tersebut? Tentu saja tidak. Anggota GAM tidak memiliki hak apapun dalam berorganisasi. Mereka hanyalah pion-pion politik yang digerakkan oleh sang Paduka.

Bahkan elite-elite GAM sekaliber Munawar Liza yang ikut hadir di Helsinki, Irwandi Yusuf dan lain-lain pun tidak memiliki hak suara dalam mengambil keputusan dalam GAM. Namun, dibalik keangkuhan pimpinan GAM terhadap anggota nya sendiri dan terhadap rakyat Acheh, GAM takluk dan bertekuk lutut ketika berhadapan dengan aturan-aturan dari pusat. Seperti yang dengan jelas telah diceritakan oleh saudara penulis, pemimpin GAM, secara senang hati atau tidak, bersedia menyesuaikan keputusan – keputusan yang telah mereka ambil dan selanjutnya mengikuti arahan – arahan orang pusat.

Sejauh ini, saudara penulis sama sekali belum membuktikan bahwa GAM, Wali, dan Partai (PA) bukan milik pribadi, malah sebaliknya, saudara penulis justru menegaskan bahwa GAM, Wali, dan Partai (PA) adalah milik segelintir penguasa oligarki.

Benar kesimp**an saudara penulis bahwa Yang Mulia Tgk. Hasan M. DiTiro bukanlah pendiri PA. Tapi sayangnya kesimp**an saudara selanjutnya jelas sangat menyimpang dan bertolak belakang dengan apa yang saudara ceritakan sebelumnya. Terlepas dari berapa banyak nama yang tercantum dalam akte pendirian PA, saudara sendiri sudah menjelaskan bagaimana proses menuju pembentukan PA, bahkan proses menuju Helsinki yang saudara tutup-tutupi, bukan lah suatu proses yang mengindahkan suara rakyat dan pejuang-pejuang Acheh Merdeka. Keputusan yang di ambil, berkali – kali, adalah keputusan sepihak yang secara tidak sah mengatas-namakan rakyat dan pejuang Acheh.

Memang saudara juga menyampaikan bahwa setelah nama partai diubah dari GAM menjadi PA, dukungan bulat, setidaknya sampai 2009, untuk mendirikan partai yang dimaksud. Tapi apakah hal tersebut signifikan dan berharga? Bisa jadi memang signifikan, yaitu apabila terjadinya perubahan nama yang dimaksud, murni untuk memenuhi aspirasi dalam tubuh GAM. Tapi kenyataannya kan bukan. Perubahan itu ada untuk mengakomodasi aspirasi orang luar dan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak orang pusat, yaitu pemerintah Indonesia.

Lalu, pada beberapa paragraf terakhir, saudara, anehnya, mulai meracau dengan memberikan pernyataan yang tidak dilengkapi bukti. Sebagai contoh, saudara mengatakan bahwa GAM masih eksis, mana buktinya?

Saudara pun lantas keluar dari konteks pembahasan GAM, Wali, Partai: Bukan Milik Pribadi, dan beralih menyerang ASNLF dan TAM. Di mana letak relevansi nya? Saudara mengatakan bahwa “ASNLF adalah kelompok pengungsi Aceh di luar negeri yang tidak setuju perdamaian damai MoU Helsinki”. Namun, bukan kah petinggi – petinggi GAM yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi itu dulunya juga tak lebih dari pada segerombolan pengungsi yang hijrah ke berbagai belahan dunia dengan menggunakan tiket darah dan nyawa syuhada? Bedanya adalah, mereka yang telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi itu telah mematikan perjuangan Acheh Merdeka, hanya demi pangkat dan jabatan dalam sebuah partai politik lokal.

Catatan: Artikel ini bebas untuk disebar-luaskan secara keseluruhan tanpa perubahan apapun dan dengan mencantumkan tautan asli.

Texas, 20 December 2016.
Madinatul Fajar, warga Acheh – Amerika bermukim di Texas, USA.

https://facebook.com/notes/madinatul-fajar/tanggapan-gam-wali-partai-bukan-milik-pribadi/901971919940215/

18/12/2016

{Video} Almarhum Tengku Hasan di Tiro Tidak Terlibat MoU Helsinki
https://www.youtube.com/watch?v=i2BnkcqpgFM

”Tjuman dalam hai njoe njang peureulèë lôn peusampoë bak droëneuh. Tanjoe. Wali geutanjoe. Almarhum Wali geutanjoe ka geutjah keulai rot-uh. Gobnjan rela geutinggalkan: harta, djabatan, bahkan keuluarga untuk geupeutrang keulai bak geutanjoe aneuk bangsa. Walaupun uroë njoe. gobnjan ka Al-Marhum dan meurdéhka pun gohlom seuleusoë".

"Njoë wadjéb! ta teruskan kembali. Tjuman njang paléng that ta sajangi, pengorbanan Wali njang ka geudidik ureuëng² keupertjajaan gobnjan, gobnjan uroë njoe djikhianati uléh ureuëng2 kepertjajaan gobnjan njang hana bertanggung djawab".

"Wali, gobnjan geutuntut Atjèh njan pisah deungon indunisial. Sementara, ureuëng² kepertjajaan gobnjan, ideologi ureuëng njan (Zaini, Malek, Cs) bersatu deungon indonesia. Njoe sangat bertolak belakang. Disinoe, peureulèë lôn garis-bawahi, dan peureulèë lôn peutrang, dan lôn peureulèë lôn peugléh nan Wali, bahwasadjih Almarhum Wali Tengku Hasan Muhammad di Tiro hana terlibat dalam MoU!"

"Dan gobnjan hana geuteupeuë peuë asoë seubeunadjih dalam MoU njan. Djadi njan mandum adalah djipeulaku lé ureuëng2 toë njang djikhianat gobnjan. Djadi setjara tragis lôn peugah: ketika Wali mantong hudép – gobnjan dikhianati! Gobnjan adalah dikudeta! Tapi, ketika djinoe Wali ka hana lé mantongtjit djipubloë nan Wali untuk kepenténgan indonesial".

Njoë adalah sangat² tragis!!

”Tjuman dalam hai njoe njang peureulèë lôn peusampoë bak droëneuh. Tanjoe. Wali geutanjoe. Almarhum Wali geutanjoe ka geutjah keulai rot-uh. Gobnjan rela geu...

15/12/2016

GAM, WALI, PARTAI: Bukan Milik Pribadi

Tulisan ini adalah rangkaian puzzle dari berbagai pihak yang menjadi aktor dalam cerita Aceh pasca damai. Dirajut untuk menjadi informasi kepada semua pihak. Saat ini semua merasa benar, semua merasa besar kepala, dan semua berucap, “akulah”.

Setelah damai Aceh, GAM membentuk sebuah majelis di Aceh untuk penguatan MoU Helsinki. Ketua majelis adalah Tengku Muhammad Lampoihawe, satu-satunya menteri dalam kabinet Tengku Hasan Tiro yang tidak pernah hijrah ke luar negeri. Zakaria Saman, yang punya kedudukan khusus dalam GAM, diangkat menjadi wakil. Kemudian ada beberapa tokoh GAM di dalam dan di luar yang menjadi pimpinan majelis tersebut.

Majelis kemudian berangkat ke Swedia, bertemu dengan Tengku Hasan, dan setelah musyawarah, ditetapkan bahwa majelis akan menjadi embrio partai yang akan dibentuk GAM, dan sep**ang dari sana, membuat partai politik lokal. Dibuatlah acara rapat GAM ban sigom donya, semacam kongres, di AAC Unsyiah. Dalam rapat yang dihadiri GAM dari dalam dan luar negeri, dibahas program-program prioritas untuk partai yang baru dibentuk. Selain GAM, acara juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan aktifis.

Acara yang mestinya berlangsung dua hari, diperpanjang sehari, sebab di hari terakhir, ada upaya untuk mendesak anggota rapat menyetujui calon gubernur, Humam Hamid dan Hasbi Abdullah. Hari terakhir, agenda pemilihan calon gubernur yang akan diusung GAM. Tengku Muhammad, Zakaria Saman, Zaini Abdullah, Malik Mahmud, menjadi motor utama untuk menggolkan pilihan ini. Ternyata gagal, sebab forum meminta voting terbuka dan pemenangnya adalah Tengku Nashiruddin Ahmad dan untuk wakil Muhammad Nazar.

Malik Mahmud dan kawan-kawan, karena merasa tidak dihargai oleh GAM di lapangan, akhirnya membubarkan majelis, dan mengambil alih tugas-tugas majelis. Di sini salah pertama kelompok tua, menghilangkan lembaga tempat GAM bermusyawarah dalam mengambil berbagai keputusan.

Ketika Irwandi Yusuf didaulat untuk menjadi calon gubernur, kelompok tua ini pun mengganti Irwandi Yusuf, anggota majelis untuk urusan Aceh Monitoring Mission (senior representative GAM untuk AMM).

Setelah Irwandi Yusuf menang menjadi gubernur, proses pendirian partai dilanjutkan. Walaupun masih belum terbelah, tetapi tensi di dalam berbagai rapat, terlihat seperti ada dua kubu. Yahya Muaz, ketua bidang hukum dalam majelis, menjadi penanggung jawab proses pendirian partai.

Pada suatu saat, seluruh pimpinan GAM diundang oleh Yahya Muaz untuk hadir dalam rapat pendirian partai di wisma haji. Hampir semua datang.

Dalam rapat tersebut, duduk di panggung cuman dua orang, Yahya Muaz dan Malik Mahmud.

Yahya Muaz mengumumkan sebagai berikut:

Pimpinan GAM sudah memutuskan, bahwa nama partai adalah partai GAM, bendera memakai bendera bulan bintang, lambang memakai buraq singa, dan ketuanya adalah Malik Mahmud.

Selesai pengumuman, pimpinan hendak menutup rapat, timbul diskusi dan protes.

Irwandi Yusuf sebagai gubernur terpilih saat itu, tidak setuju nama partai adalah partai GAM. Karena GAM sudah identik dengan perjuangan merdeka. Untuk partai mestinya menggunakan nama lain.

Muharram Idris protes pemakaian lambang buraq singa sebagai lambang partai, karena itu lambang negara.

Sofyan Daud, protes bendera bulan bintang, jangan dijadikan bendera partai.

Munawar Liza protes, mengusulkan agar ketua partai lokal jangan Tengku Malik Mahmud, sebab itu sama dengan merendahkan dan mengecilkan pimpinan tertinggi GAM setelah wali negara. Dan tidak disampaikan ke forum, bahwa saat itu, Malik Mahmud masih berwarganegara Singapura.

Namun semua protes itu, ditepis oleh Yahya Muaz, bahwa semua keputusan, sudah menjadi keputusan pimpinan.

Rapat bubar, Sofyan Daud, Muksalmina, Muharram Idris, Irwandi Yusuf, Munawar Liza, dan hampir semua panglima kecuali Pidie dan Pasee, kemudian keberatan partai dilanjutkan dengan format sebagaimana diumumkan.

Setelah itu berbagai lobby dan pendekatan dilakukan, untuk merubah pendirian Malik Mahmud, namun tidak berhasil.

Partai tetap memakai nama partai GAM, dengan bendera bulan bintang. Pemerintah Indonesia menolaknya sehingga kantor partai yang baru itu tidak bisa beroperasi dan pamplet partai terpaksa ditutup kain.

Nah, di sinilah peran Zakaria Saman dan Malik Mahmud, berkonsultasi dengan Yusuf Kalla, kemudian disepakati nama berubah menjadi Partai Aceh, dan bulan bintang pada bendera diganti dengan tulisan Aceh. Jadi tidak benar, tengku Hasan Tiro sebagai pendiri partai, sebagaimana tidak benar bahwa hanya Zakaria Saman sebagai pendiri partai. Banyak yang lain yang ada namanya dalam akta pendirian partai yang berubah dari partai GAM menjadi partai Aceh.

Hampir seluruh pimpinan GAM tanpa kecuali, menjadi pendiri dan pendukung partai lokal ini sampai pemilihan tahun 2009. Dukungan menjadi bulat, ketika partai berubah nama dan tidak menggunakan nama GAM.

Ada sebagian bermimpi, bahwa partai lokal ini adalah sambungan GAM. Itu tidak benar. GAM sebagai organisasi tetap eksis walaupun kepemimpinannya sekarang melemah.

GAM tetap mendukung perdamaian Aceh yang telah dicapai melalui MoU Helsinki. GAM adalah salah satu pihak yang menandatangani MoU Helsinki.

GAM juga tidak ada hubungan dengan kelompok yang baru timbul, yang menamakan dirinya ASNLF dan kelompok Tentara Aceh Merdeka (TAM). ASNLF adalah kelompok pengungsi Aceh di luar negeri yang tidak setuju perdamaian damai MoU Helsinki.

Jadi jelas di sini, bahwa PA itu partai lokal yang dulu dibangun sama-sama bukan oleh satu orang dan bukan milik pribadi. PA juga bukan ganti dari GAM. GAM tetap sebagai organisasi perjuangan untuk kepentingan Aceh di dalam dan luar negeri.

Sedangkan ASNLF adalah sebagian kecil pengungsi Aceh di luar negeri yang tidak setuju damai, sebenarnya sah-sah saja dalam demokrasi untuk memiliki pendapat yang berbeda. Namun tidak jarang, anggota dari kelompok ini yang mengaku pejuang tetapi kerjanya mengancam orang lain yang tidak se-ide dan berseberangan dengan pemikiran mereka. Semoga oknum-oknum tersebut sadar dan perlu belajar lagi lebih banyak, bahwa perjuangan itu ada etika yang harus dijaga.

Oleh: Hasan Basri - Warga Aceh bermukim di Brovst, Denmark

sumber : http://www.acehtrend.co/gam-wali-partai-bukan-milik-pribadi/

-----------------------------------

Tengku Hasan di Tiro: " njang keu geutajoe nakeuh - djawa keumah djipeugot ureuëng atjèh seutotdjih nibak seutot geutanjoe. Mantong na njang keu , keu , keu , keu , keu , dll. Mantong na droëteuh njang djak djôk dan !".

http://www.youtube.com/watch?v=Gbjb04wKWow&feature=related