18/05/2026
Irfansyah menegaskan, JKA adalah hak mendasar warga Aceh yang sudah melekat sejak lama. Dia berharap, setelah Pergub ini dicabut, tidak ada lagi kendala teknis atau aturan berbelit-belit di lapangan yang justru merugikan pasien di rumah sakit.
“Masyarakat di kampung-kampung itu tidak mau tahu soal urusan administrasi atau tarik-ulur regulasi di atas. Yang rakyat tahu, ketika mereka sakit dan berobat ke rumah sakit, JKA-nya bisa langsung dipakai dengan mudah. Dicabutnya Pergub ini harus jadi jaminan pelayanan kembali normal,” kata Irfansyah dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Lebih lanjut, Irfansyah mengingatkan semua aktor politik dan pemerintahan di Aceh untuk menjaga stabilitas daerah pasca-keputusan krusial ini. Isu JKA yang sempat memanas beberapa waktu lalu diharapkan tidak lagi dijadikan bahan komoditas politik untuk saling menjatuhkan.
“Kemarin-kemarin energi kita sudah cukup terkuras dan membuat masyarakat resah akibat polemik ini. Sekarang, ketika kebijakan ini sudah dikembalikan ke format semula, mari kita jaga situasi agar tetap kondusif dan adem. Aceh butuh stabilitas politik yang sehat agar program pro-rakyat seperti ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan baru,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Irfansyah mengajak seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menurunkan ego masing-masing dan kembali fokus pada kerja nyata pelayanan publik.
“Sudah saatnya kita sudahi polemik JKA ini. Yang paling penting hari ini adalah masyarakat Aceh bisa bernapas lega karena jaminan kesehatannya sudah aman. Mari kita rajut kembali komunikasi yang baik antar-lembaga dan pastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya,” tutup Irfansyah.
