* Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dan
anya bersumber dari APBN dan atau APBD (Pasal 1 angka (1) UU No 37/2008 tentang Ombudsman RI)
* Ombudsman bekedudukan di ibu kota negara Republilk Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 5 angka (1) UU No 37/2008 tentang Ombudsman RI)
* Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota (Pasal 5 angka (2) UU No 37/2008 tentang Ombudsman RI)
* Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 angka (1) UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik)
* Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebujt, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan
