Jdihkpu JABAR

Jdihkpu JABAR Akun Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Jawa Barat
Dikelola oleh Bagian Hukum

Repost Jdih Kpu RI Halo 🙌🏻Komisi Pemilihan Umum mendapatkan Predikat AA (Istimewa) dengan nilai 96 dalam Penilaian Kine...
14/08/2026

Repost Jdih Kpu RI

Halo 🙌🏻

Komisi Pemilihan Umum mendapatkan Predikat AA (Istimewa) dengan nilai 96 dalam Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2025.

Sebuah apresiasi yang bukan sekadar angka, tapi menjadi hasik dari proses, kolaborasi, dan tanggung jawab yang dijalankan bersama.

Terima kasih kepada Tim pengelola JDIH di KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam meraih capaian ini. 🙏🏻✨

Semoga capaian ini bukan menjadi akhir, tapi menjadi dorongan untuk terus menjaga kualitas dan memberikan kontribusi yang lebih baik. ✨️


10/08/2026

📑 Kewenangan Pengendalian SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (3)

Sampurasun 👋🏻
Tahukah kamu❓

📌 Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama.

📖 Sumber: Pasal 4 PKPU 8/2023 juncto Lampiran I Keputusan KPU 855/2025

Hatur Nuhun🙏🏻



07/08/2026

Sampurasun 👋

📢 DOKTOR: Doktrin dan Teori Hukum
📚ACTIO LIBERA IN CAUSA, QUI PECCAT EBRIUS, LUAT SOBRIUS

Sobat JDIH tahukah kamu? 🤔
Apakah seseorang yang melakukan tindakan pidana dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri bisa bebas dari jerat hukum? Postulat hukum pidana ini memberikan jawaban yang sangat tegas!

Mari kita pahami maknanya:
🔹 Makna Postulat: Keadaan tidak sadarkan diri karena buatan, biarkanlah orang mabuk yang melanggar hukum dan dihukum ketika ia sadar.
🔹 Penerapan Hukum: Seseorang yang secara sadar mengonsumsi minuman keras atau narkotika hingga tidak sadarkan diri, lalu melakukan perbuatan pidana, tidak dapat menjadikan kondisi tidak sadarnya sebagai alasan pemaaf.

⚖️ Kesengajaan awal saat memilih untuk memabukkan diri membuat orang tersebut tetap harus bertanggung jawab penuh atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

📖 Sumber: Zainal Arifin Mochtar & Eddy OS Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2023)

Jangan lupa, DOKTOR (Doktrin dan Teori Hukum) hadir setiap hari Jumat di media sosial JDIH KPU Jawa Barat!

📱 IG: jdihkpu_jabar | FB: Jdihkpu JABAR | X/YT:
🌐 jdih.kpu.go.id/jabar

Hatur Nuhun🙏

Sampurasun 👋Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah menjadi Keynote Speaker Launching P...
05/08/2026

Sampurasun 👋

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah menjadi Keynote Speaker Launching Platform Pengendalian Gratifikasi JAGA.KPU (Jejaring Anti Gratifikasi Aparatur KPU) yang diselenggarakan KPU Kota Sukabumi, pada Rabu (5/8/2026) di Kantor KPU Kota Sukabumi.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dalam arahannya menyampaikan bahwa pengembangan JAGA.KPU merupakan inovasi strategis yang lahir seiring dengan penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) serta merespons hasil evaluasi atas pelanggaran pemilu dan kode etik. Memperhatikan ketentuan durasi SK ZI minimal satu tahun yang memicu penundaan penilaian KPU Kota Sukabumi, KPU Provinsi bersiap memfasilitasi enam KPU Kabupaten/Kota yang memiliki rekam jejak zero finding (bebas temuan administrasi dan pengembalian) untuk diusulkan pada penilaian ZI periode berikutnya. Selain itu, Aneu juga mengingat intensitas pelayanan publik KPU yang tinggi dan rentan terhadap potensi gratifikasi, JAGA.KPU hadir sebagai "alarm" pengingat bersama untuk menjaga integritas kelembagaan. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengokohkan budaya kerja bersih di Jawa Barat, tetapi juga menjadi percontohan nasional sebagai satker terinovatif yang memberi dampak positif bagi seluruh KPU di daerah.

Kegiatan diakhiri dengan penyampaian Progres Pelaksanaan Pembangunan ZI oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Sukabumi Siska Agustia dan Launching Platform Pengendalian Gratifikasi JAGA.KPU melalui penayangan video peluncuran JAGA.KPU.

Kegiatan ini diikuti Ketua, Anggota, Sekretaris, Pejabat Struktural, dan Pegawai di lingkungan KPU Kota Sukabumi. Turut hadir mendampingi Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat.

Hatur Nuhun🙏



05/08/2026

📑 Kewenangan Pengendalian SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (2)

Sampurasun 👋🏻
Tahukah kamu❓

📌 Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

👥 Dalam pengendaliannya, Ketua KPU pada masing-masing tingkatan dibantu oleh Anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan dengan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan SPIP.

🔍 Koordinasi penyelenggaraan SPIP tersebut meliputi:
1️⃣ Persiapan;
2️⃣ Pelaksanaan; dan
3️⃣ Pelaporan.

📖 Sumber: Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PKPU 8/2023 juncto Lampiran I Keputusan KPU 855/2025

Hatur Nuhun🙏🏻



Sampurasun 👋Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah menjadi Narasumber Podcast Sosialis...
04/08/2026

Sampurasun 👋

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah menjadi Narasumber Podcast Sosialisasi Kepemiluan Ruang Edukasi Hukum Kepemiluan (RUMAH) yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bogor, pada Selasa (4/8/2026) di Kantor KPU Kabupaten Bogor.

Podcast ini merupakan eposide pertama yang mengangkat tema "Perkembangan Regulasi Kepemiluan di Indonesia: Menjawab Tantangan Demokrasi yang Terus Berkembang".

Host dari Podcast RUMAH yaitu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bogor Adi Saputro yang membahas beberapa topik dengan Narasumber antara lain:
1. Perubahan regulasi sebagai respons terhadap dinamika demokrasi;
2. Dampak perubahan regulasi terhadap penyelenggara Pemilu;
3. Membangun pemahaman publik terhadap hukum kepemiluan; dan
4. Arah kebijakan regulasi kepemiluan di masa depan.

Pada sesi terakhir podcast, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Aneu Nursifah menyampaikan bahwa Podcast RUMAH hadir sebagai ruang belajar bersama, ruang bertukar gagasan, dan ruang memperkuat integritas. Karena memahami hukum kepemiluan adalah langkah awal untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Anggota, dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Turut hadir mendampingi Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat.

Hatur Nuhun🙏



Sampurasun 👋KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa ...
03/08/2026

Sampurasun 👋

KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1854/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VII/2026 (KPU Kabupaten Tasikmalaya) dan 1855/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VII/2026 (KPU Kota Tasikmalaya), pada Senin (3/8/2026) di Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahanya menyampaikan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat meminta pandangan KPU RI atas kasus serupa guna menyepakati pilihan antara mengajukan keberatan ke PTUN atau menindaklanjuti putusan, sembari menunggu penjelasan klarifikasi dari Komisi Informasi Jawa Barat terkait adanya perbedaan antara amar putusan dan pertimbangan hukum.

Setelah itu, dilakukan penyampaian Manajemen Risiko Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1854/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VII/2026 (KPU Kabupaten Tasikmalaya) dan 1855/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VII/2026 (KPU Kota Tasikmalaya) oleh Tenaga Ahli dan Tim Biro Hukum KPU RI.

Sesi selanjutnya, dilakukan diskusi santai antara KPU Kabupaten Tasikmalaya dan KPU Kota Tasikmalaya dengan Tenaga Ahli dan Tim Biro Hukum KPU RI.

Pada sesi terakhir, dilakukan pembahasan bersama Draf Permohonan Keberatan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya dan KPU Kota Tasikmalaya.

Kegiatan ini diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Tenaga Ahli dan Tim Biro Hukum KPU RI, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Subbagian Hukum, dan Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua, Anggota, Sekretaris, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, dan Tim KPU Kabupaten Tasikmalaya dan KPU Kota Tasikmalaya.

Hatur Nuhun🙏



Sampurasun 👋KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #25 den...
31/07/2026

Sampurasun 👋

KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #25 dengan topik Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada Kamis (30/7/2026) secara hybrid.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahanya menyampaikan bahwa pembahasan kali ini dinilai sangat krusial mengingat pengisian LHKPN sering diminta untuk dipercepat, sementara banyak wajib lapor masih kesulitan memastikan ketepatan data kekayaan yang dinamis tiap tahunnya. Sebagai penyelenggara negara, LHKPN merupakan wujud transparansi publik yang wajib diisi secara akurat demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Setelah itu, dilakukan penyampaian materi oleh Auditor Ahli Madya Gusni Yulianti dan Auditor Ahli Muda Inspektorat Utama KPU RI Fitri Handayani. Dalam paparannya membahas mengenai Sosialisasi Pengenalan dan Pengisian LHKPN Periode Tahun 2026 yang mencakup tujuan, manfaat, dasar hukum, jangka waktu penyampaian LHKPN periodik, definisi-definisi, isian harta LHKPN, proses verifikasi administratif, kesalahan yang sering ditemukan dalam pengisian LHKPN, kerahasiaan data, penegakan sanksi dan teknis pelaporan LHKPN. Selain itu, kedua narasumber mengapresiasi KPU Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyelenggaraan sosialisasi LHKPN ini karena menjadi satuan kerja pertama di Indonesia yang menyelenggarakan.

Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail. Dalam sambutannya menegaskan seluruh wajib lapor di lingkungan KPU diharapkan memahami tata cara pengisian serta memastikan ketepatan data. Guna menjaga komitmen kepatuhan 100%, KPU Provinsi Jawa Barat siap memfasilitasi dan mendampingi jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat agar pelaporan tidak menumpuk di akhir batas waktu.

Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua, Anggota, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta sobat JDIH.

Hatur Nuhun🙏



Address

Jalan Garut No. 11
Bandung
40271

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 16:00
Thursday 07:30 - 16:30
Friday 07:30 - 16:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jdihkpu JABAR posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category