KPU Provinsi Jawa Barat

KPU Provinsi Jawa Barat Media Informasi Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
(1)

, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #25 dengan topik ...
31/07/2026

, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #25 dengan topik Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada Kamis (30/7/2026) secara hybrid.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahanya menyampaikan bahwa pembahasan kali ini dinilai sangat krusial mengingat pengisian LHKPN sering diminta untuk dipercepat, sementara banyak wajib lapor masih kesulitan memastikan ketepatan data kekayaan yang dinamis tiap tahunnya. Sebagai penyelenggara negara, LHKPN merupakan wujud transparansi publik yang wajib diisi secara akurat demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Setelah itu, dilakukan penyampaian materi oleh Auditor Ahli Madya Gusni Yulianti dan Auditor Ahli Muda Inspektorat Utama KPU RI Fitri Handayani. Dalam paparannya membahas mengenai Sosialisasi Pengenalan dan Pengisian LHKPN Periode Tahun 2026 yang mencakup tujuan, manfaat, dasar hukum, jangka waktu penyampaian LHKPN periodik, definisi-definisi, isian harta LHKPN, proses verifikasi administratif, kesalahan yang sering ditemukan dalam pengisian LHKPN, kerahasiaan data, penegakan sanksi dan teknis pelaporan LHKPN. Selain itu, kedua narasumber mengapresiasi KPU Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyelenggaraan sosialisasi LHKPN ini karena menjadi satuan kerja pertama di Indonesia yang menyelenggarakan.

Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail. Dalam sambutannya menegaskan seluruh wajib lapor di lingkungan KPU diharapkan memahami tata cara pengisian serta memastikan ketepatan data. Guna menjaga komitmen kepatuhan 100%, KPU Provinsi Jawa Barat siap memfasilitasi dan mendampingi jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat agar pelaporan tidak menumpuk di akhir batas waktu.

Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua, Anggota, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta sobat JDIH.

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pel...
31/07/2026

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Ballroom KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). Forum ini menjadi wadah dialog bersama para pemangku kepentingan dalam rangka menghimpun masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan standar pelayanan publik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat.

Forum tersebut dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Sementara jalannya diskusi dipandu oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, selaku moderator.

Kegiatan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, jajaran pejabat manajerial dan fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Selain itu, forum juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, akademisi Universitas Padjadjaran, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, dan Perkump**an Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Barat.

Di akhir acara, dilakukan penandatangan berita acara hasil hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelanyaan Publik KPU Provinsi Jawa Barat oleh KPU Jabar dan pemangku kepentingan lainnya. Diharapkan forum ini diharapkan peserta dapat memberikan berbagai masukan terkait penyusunan Standar Pelayanan Publik, meliputi aspek regulasi, aksesibilitas layanan, keterbukaan informasi publik, kompetensi petugas layanan, hingga penguatan mekanisme pengawasan. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyempurnaan Standar Pelayanan Publik KPU Provinsi Jawa Barat guna mewujudkan pelayanan yang semakin transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

, terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan KPU Provinsi Jawa Barat...
31/07/2026

, terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan KPU Provinsi Jawa Barat.

📊 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026 menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KPU Provinsi Jawa Barat mencapai 90,15, dengan melibatkan 140 responden dari berbagai latar belakang.

Capaian ini menempatkan kualitas pelayanan KPU Provinsi Jawa Barat pada kategori Sangat Baik, sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Masukan dan kepercayaan yang berikan menjadi energi bagi kami untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menghadirkan layanan kepemiluan yang semakin mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Terima kasih telah menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik!

, KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Sosialisasi Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Aplikasi Siste...
30/07/2026

, KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Sosialisasi Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Aplikasi Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia pada Rabu (29/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, bersama para Pejabat Manajerial serta Pejabat Fungsional Madya dan Muda di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat.

Dalam pemaparannya, Kepala Biro SDM KPU RI, Yuli Hertaty menyampaikan bahwa pemutakhiran data ASN melalui aplikasi Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) merupakan bagian dari penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

Penerapan SIMATA mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 811 Tahun 2026 serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1041 Tahun 2026 tentang pembangunan Manajemen Talenta di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan KPU memahami mekanisme pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIMATA sehingga implementasi Manajemen Talenta dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pengelolaan SDM yang profesional, objektif, dan berbasis sistem merit.

, KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan Bedah Buku Kajian Sistem Keuangan Politik yang diselenggarakan pada Selasa...
28/07/2026

, KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan Bedah Buku Kajian Sistem Keuangan Politik yang diselenggarakan pada Selasa, (28/7/2026), bertempat di Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gemayel Paulus Aruan beserta jajaran staf bagian teknis. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, turut mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

Diskusi menghadirkan narasumber dari International IDEA, Perludem, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang membahas berbagai aspek sistem keuangan politik di Indonesia.

Dalam paparannya, Khushbu Agrawal (International IDEA) menyajikan tinjauan komparatif negara di Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam pendanaan publik dan batasan sumbangan, namun masih menghadapi tantangan serupa terkait lemahnya pengaturan sumbangan perusahaan, batasan pengeluaran yang belum memadai, serta pengawasan dan penegakan aturan yang perlu ditingkatkan.

Heroik M. Pratama (Perludem) menyoroti kondisi di Indonesia, di mana masih terdapat celah pengaturan terkait sumbangan dari badan usaha, pendanaan mandiri, serta pinjaman politik. Selain itu, disampaikan p**a bahwa pelaporan keuangan kampanye belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan memerlukan penerapan mekanisme audit investigasi yang lebih ketat.

Sementara itu, Almas Ghaliya Putri Sjafrina (ICW) menegaskan bahwa sistem keuangan politik yang buram berisiko tinggi melahirkan praktik korupsi dan ketimpangan persaingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan menyeluruh mulai dari kerangka hukum, transparansi data, hingga pemberian wewenang yang memadai bagi badan pengawas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan menjadi landasan bagi perbaikan sistem keuangan politik yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan, guna memperkuat integritas demokrasi dan kepercayaan publik.

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan apel pagi rutin sebagai bentuk komitmen dalam me...
27/07/2026

, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan apel pagi rutin sebagai bentuk komitmen dalam membangun kedisiplinan, memperkuat semangat kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan seluruh pegawai, Senin (27/07/2026).

Apel pagi dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Noviansyah Adzany Akbar, selaku pemimpin apel. Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, bertindak sebagai pembina apel. Adapun petugas apel berasal dari jajaran Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Dalam amanatnya, Ummi Wahyuni menyampaikan bahwa apel pagi tidak sekadar menjadi rutinitas mingguan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas selama satu pekan ke depan sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada minggu sebelumnya.

Pembina apel juga mengingatkan pentingnya menanamkan core value dalam bekerja. Menurutnya, setiap pekerjaan hendaknya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan pengabdian sebagai bagian dari ibadah. Bekerja dengan hati akan melahirkan integritas, kepedulian, serta dedikasi yang menjadi nilai tambah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, seluruh jajaran diharapkan terus memperkuat sinergi dan koordinasi antarbagian. Keberhasilan setiap divisi tidak dapat dipisahkan dari dukungan divisi lainnya, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan kinerja organisasi yang optimal. Pembina apel juga menegaskan bahwa setiap pegawai merupakan representasi KPU di mata masyarakat, sehingga profesionalisme, kerja sama, serta pelayanan yang berkualitas harus senantiasa dijaga.

Di akhir amanat, seluruh pegawai diimbau untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang memasuki masa pancaroba, agar tetap mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

23/07/2026

, membangun kelembagaan yang kuat dimulai dari sumber daya manusia yang profesional dan tata kelola kesekretariatan yang berkualitas.

Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kota Bogor, Selasa (21/07/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kesekretariatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan.

Dalam arahannya, Eko menegaskan bahwa setiap jajaran sekretariat memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, baik pada masa tahapan maupun pasca tahapan. Profesionalisme, akuntabilitas, serta pelayanan yang optimal menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kinerja kelembagaan KPU yang semakin baik.

Kunjungan ini juga menjadi ruang berbagi inspirasi melalui Podcast KPU Kota Bogor. Bersama para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Kota Bogor, Eko berdialog mengenai pengalaman, motivasi, serta komitmen generasi baru ASN KPU dalam memberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan dan pelayanan kepemiluan.

Melalui sinergi, pembinaan, dan kolaborasi yang berkelanjutan, KPU terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan semakin dekat dengan masyarakat.

, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kota Bogor sebagai bagian dari...
23/07/2026

, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kota Bogor sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kesekretariatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan, Selasa (21/07/2026) Kedatangannya disambut langsung oleh Sekretaris KPU Kota Bogor, Andy Firmanda, beserta seluruh jajaran Sekretariat.

Dalam arahannya kepada seluruh jajaran sekretariat, Eko menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kesekretariatan KPU, baik pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan maupun pada masa pasca tahapan. Menurutnya, seluruh personel sekretariat memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu melalui tata kelola administrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Arahan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat, sekaligus meningkatkan sinergi dan kualitas pelaksanaan tugas dalam mendukung kinerja kelembagaan KPU secara berkelanjutan.

Kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi podcast KPU Kota Bogor. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, menjadi host yang berdialog bersama para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Kota Bogor. Melalui podcast tersebut, para CPNS berbagi pengalaman, motivasi, serta perspektif mereka sebagai bagian dari keluarga besar KPU dalam memberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan dan pelayanan kepemiluan.

, anak adalah harapan, semangat, dan penerus masa depan bangsa. Melalui kasih sayang, perlindungan, serta kesempatan un...
23/07/2026

, anak adalah harapan, semangat, dan penerus masa depan bangsa. Melalui kasih sayang, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, kita turut membangun Indonesia yang lebih baik.

Di Hari Anak Nasional 2026, mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh cinta bagi setiap anak. Berikan ruang bagi mereka untuk belajar, bermimpi, berkreasi, dan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berintegritas, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

“Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan.”

Selamat Hari Anak Nasional 2026.

, Standar pelayanan publik khususnya dalam Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Tasikmalaya dapat dilaksanakan dengan ...
23/07/2026

, Standar pelayanan publik khususnya dalam Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Tasikmalaya dapat dilaksanakan dengan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Sehingga kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dapat meningkat demikian yang disampaikan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni dalam lawatan kerja menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi/Reviu Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih di KPU Kota Tasikmalaya, Rabu (22/07/2026).

Kegiatan yang digagas oleh KPU Kota Tasikmalaya ini merupakan Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang bersama untuk membangun pelayanan yang semakin baik demi menghadirkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sehingga pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud melalui kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Selain dari jajaran pimpinan dan sekretariat KPU Kota Tasikmalaya, Forum ini juga dihadiri Bawaslu Kota Tasikmalaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya, STISIP Tasikmalaya, Forum Silaturahmi RW/RT Kota Tasikmalaya, Asosiasi RW/RT Kota Tasikmalaya, Karang Taruna Kota Tasikmalaya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tasikmalaya, dan Perwakilan Masyarakat.

Dalam forum tersebut, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tasikmalaya, Undang Ganda Permana, menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan Pemutakhiran Data Pemilih dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Tasikmalaya maupun secara daring melalui tahapan yaitu: Masyarakat melakukan pengecekan status data pemilih melalui laman cekdptonline.go.id. Hasil pengecekan akan menunjukkan status pemilih, yaitu terdaftar, tidak terdaftar, atau terdapat perbedaan data. Apabila data tidak terdaftar atau terdapat perbedaan, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui https://bit.ly/layananpdpb dengan mengunggah KTP elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK). Petugas KPU melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan. Setelah proses verifikasi selesai, dilakukan perbaikan data atau pencatatan sebagai pemilih baru sesuai hasil verifikasi.

Address

Jl. Garut No. 11
Bandung
40271

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 16:00
Thursday 07:30 - 16:00
Friday 07:30 - 16:30

Telephone

+6281223636644

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KPU Provinsi Jawa Barat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to KPU Provinsi Jawa Barat:

Shortcuts

Share

Category