Kanwil Kementerian Hukum Jabar

Kanwil Kementerian Hukum Jabar Ini adalah Halaman Facebook resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

03/08/2026

, butuh legalisasi dokumen ke luar negeri secara cepat dan resmi? 📜✨

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menghadirkan penjelas tarif PNBP Layanan Apostille 2026 pada tanggal 3 Agustus 2026 di Pusat Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Barat, Bandung. Kini, hadir opsi Jalur Fasttrack seharga Rp500.000/dokumen bagi Anda yang membutuhkan penyelesaian verifikasi dan pencetakan dokumen pada hari yang sama (Senin–Jumat, pendaftaran pukul 06.00–11.00 WIB). Bagi layanan standar, Jalur Reguler tetap tersedia 24/7 seharga Rp200.000/dokumen dengan waktu verifikasi maksimal 3 hari kerja.

Apakah Wargi Pengayoman sudah pernah mencoba kemudahan layanan Apostille Fasttrack ini untuk keperluan studi atau kerja ke luar negeri? Tulis pengalaman atau pertanyaanmu di kolom komentar ya! 👇




, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat tengah bersiap memeriahkan bulan kemerdekaan dengan penuh semangat pengab...
03/08/2026

, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat tengah bersiap memeriahkan bulan kemerdekaan dengan penuh semangat pengabdian!

Pada hari Senin, 3 Agustus 2026, bertempat di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar, Kakanwil Asep Sutandar memimpin Rapat Persiapan Perayaan Hari Pengayoman Ke-81 dan HUT Kemerdekaan RI. Pertemuan ini memastikan kesiapan seluruh jajaran untuk agenda besar mendatang, mulai dari Ziarah Serentak di TMP Cikutra pada 5 Agustus, hingga Fun Walk dan Layanan Publik pada 9 Agustus. Khusus pada kegiatan Fun Walk, kami akan menghadirkan Layanan Administrasi Hukum Umum secara langsung agar masyarakat dapat mengurus kebutuhannya dengan mudah di tengah semarak kemeriahan. Kepedulian sosial juga akan diwujudkan lewat Donor Darah pada 13 Agustus sebelum ditutup dengan upacara puncak pada 17 dan 19 Agustus 2026.

Layanan publik apa yang paling ingin manfaatkan di acara Fun Walk nanti? Tulis di kolom komentar ya!




03/08/2026

Sampurasun, Wargi Pengayoman!

Ketika menghadapi persoalan hukum, apakah semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan?

Akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara. Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Kementerian Hukum Jawa Barat terus mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sebagai wujud hadirnya negara dalam memberikan akses terhadap konsultasi dan bantuan hukum.

🎥 Bagaimana Posbankum membantu masyarakat memperoleh layanan hukum secara gratis, mudah diakses, dan terpercaya?

📺 Saksikan dialog lengkap melalui kanal YouTube NEWS TVRI Jawa Barat:
🔗 https://youtu.be/ffPOodICEVI?si=478Wq8jmTtWUnXDZ

Simak video ini hingga selesai dan temukan bagaimana Posbankum membuka jalan menuju keadilan bagi seluruh masyarakat.

Rampes! Hatur nuhun parantos nyaksian. 🙏

, pada hari Senin, 3 Agustus 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Bapak Asep Sutandar beserta Tim ...
03/08/2026

, pada hari Senin, 3 Agustus 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Bapak Asep Sutandar beserta Tim Pengelola Keuangan secara virtual dari Kota Bandung telah menghadiri agenda krusial terkait pengelolaan uang negara. Kegiatan tersebut adalah Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Turut didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bapak Archie Tigor Mangunsong, partisipasi aktif Kemenkum Jawa Barat dalam kegiatan yang berpusat di Gedung Bhumi Pura Wira Wibawa ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata dalam menjaga transparansi. Arahan dari BPK RI ini akan menjadi pedoman utama untuk mengimplementasikan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan, agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara optimal pada kualitas pelayanan publik.

Menurut Wargi, seberapa penting transparansi pelaporan keuangan bagi kemajuan instansi pemerintah dalam memberikan layanan ke masyarakat? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar!




, semangat disiplin dan sinergi terus dibangun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat! Pada hari Senin, 3 Agu...
03/08/2026

, semangat disiplin dan sinergi terus dibangun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat! Pada hari Senin, 3 Agustus 2026, telah dilaksanakan kegiatan Apel Bersama Pegawai yang bertempat di Lapangan Parkir Kanwil, Bandung. Kegiatan rutin yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Asep Sutandar ini juga turut dihadiri oleh jajaran pegawai dari Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kementerian HAM Jawa Barat.

Selain sebagai sarana memupuk jiwa disiplin dan kekompakan seluruh pegawai di lapangan, apel gabungan ini menjadi peluang emas untuk menguatkan kolaborasi lintas sektoral. Bapak Asep Sutandar juga mengingatkan agar kegiatan ini tidak sebatas rutinitas belaka, sekaligus menginstruksikan partisipasi aktif seluruh jajaran dalam menyemarakkan HUT Pengayoman ke-81 dan HUT Kemerdekaan RI agar dedikasi aparatur negara semakin kuat demi pelayanan publik yang optimal.

Bagaimana cara Wargi Pengayoman menjaga kedisiplinan dan semangat kolaborasi di tempat kerja setiap harinya? Yuk, bagikan tips andalan kalian di kolom komentar!




, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) terus berkomitmen dalam mengawal pembentukan regulasi da...
03/08/2026

, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) terus berkomitmen dalam mengawal pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berkepastian hukum.

Pada Senin, 03 Agustus 2026, bertempat di Ruang Rapat JDIH Kanwil Kemenkum Jabar, Bandung, dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ferry Gunawan Christy, Kemenkum Jabar menggelar Rapat Harmonisasi atas 3 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Majalengka.

Adapun tiga regulasi krusial yang dibahas mencakup Raperbup RKPD Tahun 2027, Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, serta Raperbup Rencana Aksi Daerah SPM Pemda Tahun 2026–2030. Sesuai arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, penyesuaian teknis dan penyempurnaan substansi ini dilakukan agar pelaksanaan operasional pembangunan serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Majalengka berjalan tepat sasaran dan transparan.

Proses harmonisasi ini berdampak langsung bagi masyarakat Majalengka, karena hadirnya regulasi yang tertata rapi akan menjamin anggaran daerah tepat guna, pembangunan daerah lebih terarah, serta pemenuhan layanan dasar masyarakat (SPM) dapat teruji dan terlaksana secara maksimal.

Bagaimana pendapat Wargi Pengayoman mengenai pentingnya harmonisasi aturan sebelum disahkan menjadi hukum daerah? Tulis di kolom komentar ya!




Halo !Pada hari Jumat (31/07/2026), bertempat di Bandung secara daring, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemen...
31/07/2026

Halo !

Pada hari Jumat (31/07/2026), bertempat di Bandung secara daring, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Bapak Asep Sutandar, mengikuti Program "Pasti Ada Solusi" Episode ke-9. Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk menyampaikan dan menyelesaikan berbagai pengaduan masyarakat secara langsung bersama Menteri Hukum.

Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa setiap aduan akan diproses secara objektif sesuai pedoman hukum yang berlaku. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemenkum Jabar melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) yang dipimpin oleh Bapak Ferry Gunawan C, siap merespons dengan cepat dan selaras dengan kebijakan pusat guna menangani isu-isu kewarganegaraan, hak paten, hingga perbaikan sistem AHU dan OSS.

Menurut wargi, layanan hukum apa yang paling perlu ditingkatkan di Jawa Barat agar semakin cepat dan transparan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar!




31/07/2026

Ada kabar gembira buat kamu para musisi dan pelaku industri musik! 🎵✨

Mulai 1 Agustus 2026, permohonan pencatatan hak cipta dan hak terkait untuk lagu atau musik resmi GRATIS alias senilai Rp0,00! Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum.

Melalui kebijakan baru ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat mengajak seluruh musisi, pencipta lagu, serta pegiat industri kreatif di Jawa Barat untuk memanfaatkan layanan pendaftaran perlindungan karya cipta lagu tanpa memikirkan biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri dan cepat melalui portal resmi hakcipta.dgip.go.id.

Dampak bagi Masyarakat:
Kebijakan pencatatan hak cipta gratis ini membawa dampak positif yang sangat nyata bagi masyarakat luas, khususnya para musisi dan komposer independen/lokal:

Perlindungan Hukum Maksimal: Memberikan kepastian legalitas atas karya musik sehingga mencegah terjadinya klaim sepihak atau pembajakan karya.

Mendorong Ekonomi Kreatif: Menghilangkan hambatan finansial bagi musisi pendatang baru untuk melegalkan karyanya, yang berpotensi meningkatkan nilai ekonomi dan royalti musisi secara adil.

Kemudahan Akses Layanan: Mendorong digitalisasi dan efisiensi layanan publik yang transparan dan dapat diakses oleh siapa saja dari mana saja.

Gimana nih Wargi, lagu baru kamu udah didaftarkan hak ciptanya belum?




, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Asep Sutandar beserta 138 pe...
31/07/2026

, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Asep Sutandar beserta 138 pegawai telah mengikuti kegiatan Town Hall Meeting bersama Menteri Hukum Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui platform Zoom Meeting bertempat di Kanwil Kemenkum Jabar pada Jumat, 31 Juli 2026.

Kegiatan ini menitikberatkan pada kesiapan pegawai Kemenkum untuk menjadi pasukan digital organik yang proaktif di media sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi positif, meluruskan disinformasi, serta menjadi sistem peringatan dini bagi publik. Selain itu, pimpinan kementerian juga membahas dinamika strategis terkait peningkatan karier kepegawaian, dorongan beasiswa studi, kejelasan status PPPK, hingga penegasan kepada seluruh jajaran untuk senantiasa bekerja jujur sesuai realita demi pelayanan yang lebih baik.

Menurut kalian, informasi hukum atau layanan seperti apa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini di media sosial? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar!




Address

Jalan Jakarta 27
Bandung
40242

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:30

Telephone

+628112433089

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kanwil Kementerian Hukum Jabar posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Kanwil Kementerian Hukum Jabar:

Shortcuts

Share

Category