Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 Pasal 1 adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 066 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unsur Organ

isasi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diuraikan sebagai berikut:
1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi.
4. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan penataan ruang.
5. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan di bidang statistik dan pengendalian serta mengevaluasi kegiatan pembangunan Daerah;
6. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan bidang perencanaan makro dan perencanaan pembangunan;
7. Membina dan melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah;
8. Mengelola kegiatan kesekretariatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.