Dasar Hukum dalam Kegiatan
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturah Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Mente
ri PAN dan RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Permen PAN dan RB Nomor 66 Tahung 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/ Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas;
10. KEP.11/M.PPN/HK/01/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas
11. KEP.72/M.PPN/HK/06/2012 tentang Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
