MPP TANAH DATAR

20/08/2026

Dokumentasi Pawai DPMPTSP 2026

23/07/2026

📄 Selamat kepada Pelaku Usaha yang telah menerima Surat Rekomendasi BBM Solar Bersubsidi! ⛽

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Gerai DKUKMP di Mal Pelayanan Publik (MPP) terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung perkembangan UMKM.

Surat Rekomendasi BBM ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan, sehingga aktivitas usaha berjalan lebih lancar, produktivitas meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada layanan DKUKMP. Kepuasan Anda adalah motivasi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang baik, ramah dan profesional.

23/07/2026

📢 REKOMENDASI BBM SOLAR UNTUK UMKM PENGGILINGAN PADI (HULLER) DI KABUPATEN TANAH DATAR

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan membuka layanan pengurusan Surat Rekomendasi BBM Solar bagi pelaku UMKM yang memiliki usaha penggilingan padi (Huller).

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran BBM Solar yang tepat sasaran.

📋 Persyaratan utama:
✅ NIB dengan KBLI Huller
✅ Surat keterangan dari Wali Nagari yang diketahui Camat
✅ KTP & KK
✅ Dokumentasi usaha dan mesin Huller
✅ Nomor dan spesifikasi mesin
✅ Nama serta alamat Huller
✅ Bukti lunas PBB Tahun 2026

📍 Pengurusan dilakukan setiap Hari Senin dan Kamis di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar (Gerai DKUKMP).

Mari manfaatkan layanan ini untuk mendukung kemajuan usaha penggilingan padi di Kabupaten Tanah Datar.

23/07/2026

09/06/2026

PA Batusangkar Berikan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Tanah Datar

Pada Selasa, 9 Juni 2026, Pengadilan Agama Batusangkar memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tanah Datar. Kehadiran layanan PA Batusangkar di MPP bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan peradilan agama secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi dengan berbagai layanan publik lainnya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen PA Batusangkar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

09/06/2026

MBG (Mari Bersertipikat Gratis)

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan penetapan lokasi kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT), Program PTSL Tahun 2026 akan dilaksanakan pada nagari-nagari berikut:

- Nagari Saruaso
- Nagari Pagaruyung
- Nagari Lawang Mandahiling
- Nagari Padang Magek
- Nagari Balimbing
- Nagari Rambatan
- Nagari Batu Basa
- Nagari Pariangan
- Nagari Padang Ganting
- Nagari Parambahan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, masyarakat diimbau untuk melakukan pemasangan tanda batas (patok) pada bidang tanah yang dimiliki. Kejelasan batas bidang tanah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk mengunduh dan memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku guna memperoleh kemudahan akses layanan pertanahan secara digital, antara lain:
- Memantau perkembangan proses sertipikat tanah;
- Mengakses informasi bidang tanah;
- Memperoleh informasi layanan pertanahan; dan
- Melihat Sertipikat Elektronik setelah diterbitkan.

Mari bersama-sama menyukseskan Program PTSL Tahun 2026 dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan serta memastikan batas bidang tanah telah terpasang dengan baik.

Pasang Patok Sebelum Diukur, Sertipikat Terbit dengan Tepat dan Akurat.

09/06/2026

UMKM, ada kabar baik!

Tarif PPh Final UMKM 0,5% kini dipermanenkan bagi wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan yang menjalankan usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun melalui PP Nomor 20 Tahun 2026.

Artinya, selama omzet masih memenuhi ketentuan, fasilitas tarif 0,5% tetap dapat dimanfaatkan tanpa perlu khawatir masa berlakunya berakhir.

Kebijakan ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha kecil sekaligus memastikan fasilitas pajak diberikan lebih tepat sasaran kepada pihak yang memang berhak menerimanya.

Perlu diketahui juga, wajib pajak orang pribadi dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta setahun tetap tidak dikenai Pajak Penghasilan.

Yuk, terus kembangkan usaha dengan lebih tenang dan tetap penuhi kewajiban perpajakan dengan baik. 👍

09/06/2026

Halo temanbOSS

Pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi UMK melalui OSS, mulai dari kemudahan pemenuhan PKKPR, perizinan berusaha yang lebih sederhana, hingga dukungan pengembangan usaha melalui kebijakan keberpihakan kepada UMK.

Ayo, simak berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh UMK!