FPKS DPRD Kota Bekasi

14/08/2026

Cabang Olahraga apa yang jadi favorit warga nih?

Jelang semakin dekat dengan Porprov XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi, yuk sama-sama support dan sukseskan.

Semoga Kota Bekasi jadi juara umum dalam gelaran olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat ini.

11/08/2026

10/08/2026

Aspirasi masyarakat terkait pembangunan saluran air di RT 001/RW 004, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, direalisasikan.

Pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan warga yang selama ini menghadapi persoalan banjir hingga longsor ketika musim penghujan tiba.

Sebelumnya, warga menyampaikan bahwa saluran air yang ada tidak lagi mampu menampung debit air hujan yang cukup tinggi. Akibatnya, kawasan tersebut kerap mengalami genangan, banjir, bahkan longsor yang mengganggu dan membahayakan aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar.

Akhirnya aspirasi tersebut dikawal hingga terealisasi melalui pembangunan saluran air yang lebih memadai oleh Dewan PKS dari Dapil Jatiasih, Ii Marlina.

Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan aliran air menjadi lebih lancar sehingga dapat menjadi solusi dan mengakhiri masalah di wilayah tersebut.

Dewan perempuan PKS, Ii Marlina yang mengawal aspirasi tersebut menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bukti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

04/08/2026

Sebelum memasuki musim penghujan dan mengantisipasi banjir dan luapan air yang kerap terjadi, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS Alimudin mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk gencar melakukan aksi bersih-bersih kali, sungai, dan saluran air.

“Kalau kondisi kali, got, saluran air, dan drainase tersumbat sampah, maka hal ini akan menghambat, air tidak punya saluran untuk tempat mengalir, hasilnya tentu akan terjadi genangan, banjir, dan sumber penyakit,” ujarnya, Senin (03/08/2026).

Pihaknya juga menyampaikan bahwa data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menunjukkan 70 persen penyebab banjir lokal di Kota Bekasi adalah bersumber dari penyumbatan sampah plastik, lumpur, dan sedimentasi di berbagai saluran air.

“Pengangkatan sampah plastik, Styrofoam, ranting, dan pengerukan sedimentasi seperti lumpur di dasar kali akan melancarkan aliran air agar tidak meluap,” imbuhnya.

Selain itu Aleg PKS ini juga mendorong kolaborasi masyarakat, hal ini menurutnya sangat penting karena pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri.

“Kunci dari semuanya ada dimasyarakat, seperti membiasakan diri agar tidak membuang sampah sembarangan terlebih ke aliran air, melakukan kegiatan kerja bakti rutin dimulai di tingkat lingkungan RT, RW dan seterusnya,” kata Dewan PKS tersebut.

04/08/2026

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, angkat bicara terkait viralnya dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi terhadap seorang sopir truk dengan nilai mencapai Rp1,7 juta.

Latu menilai kasus tersebut harus menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Bekasi, khususnya jajaran Dishub, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pola kerja petugas di lapangan.

Menurutnya, tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran memang diperlukan. Namun penyelesaian persoalan tidak boleh berhenti hanya pada pemberian sanksi atau pemecatan terhadap individu yang terlibat.

Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi yang membidangi persoalan terkait perhubungan, Latu mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan petugas Dishub, terutama petugas yang berinteraksi langsung dengan pengendara dan angkutan barang di lapangan.

Pihaknya menilai Pemerintah Kota Bekasi perlu membangun sistem yang mampu mempersempit ruang terjadinya transaksi langsung antara petugas dengan masyarakat.

“Kalau sistemnya masih membuka ruang negosiasi dan transaksi langsung di lapangan, potensi penyimpangan akan selalu ada. Karena itu, selain penindakan terhadap oknum, sistemnya juga harus diperbaiki,” tegasnya.

03/08/2026

Upaya menata kawasan sungai menjadi ruang publik yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat terus menjadi perhatian berbagai pihak.

Potret penataan kawasan Kalimalang di Kota Bekasi yang kini menghadirkan jalan baru, taman, serta ruang terbuka bagi warga menjadi contoh bahwa saluran air dapat diubah menjadi kawasan yang lebih tertata dan memiliki nilai tambah bagi lingkungan.

Semangat serupa turut diperjuangkan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Alimudin, yang mendorong pembangunan turap dan penataan pedestrian di sepanjang Kali Jambe, kawasan Mutiara Gading Timur (MGT), Kecamatan Mustikajaya.

Sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi III yang meliputi Mustikajaya, Rawalumbu, dan Bantargebang, Alimudin menilai Kali Jambe memiliki potensi besar untuk ditata menjadi kawasan yang lebih representatif. Selain berfungsi sebagai saluran air penting yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, kawasan tersebut juga dapat dikembangkan menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.

Namun demikian, kondisi Kali Jambe saat ini masih memerlukan penanganan serius. Sejumlah titik mengalami kerusakan turap, pencemaran air, keberadaan bangunan liar, serta banyaknya pohon dan ilalang yang tidak terawat sehingga menimbulkan kesan kumuh.

Menurut Alimudin, pembangunan turap menjadi langkah yang sangat mendesak. Selain berfungsi memperkuat tebing sungai agar tidak longsor, turap juga berperan menjaga kelancaran aliran air sehingga dapat membantu mengurangi potensi banjir yang mengancam permukiman warga di sekitarnya.

31/07/2026

Peristiwa kebakaran yang terjadi di RW 03 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih menjadi pengingat bahwa musim kemarau membawa risiko tinggi terhadap kebakaran, terutama yang dipicu oleh aktivitas membakar sampah.

Ii Marlina Iie Marlina menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi sejumlah kebakaran di beberapa wilayah Kota Bekasi, seperti yang baru ditinjau yakni Jatiluhur-Jatiasih, Rawapanjang-Rawalumbu, dan Jatibening-Pondok Gede.

Karena itu, pihaknya meminta agar setiap warga menumbuhkan kesadaran bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan cara pengelolaan sampah yang lebih aman.

Ii Marlina mendorong agar kondisi seperti saat ini harus menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran melalui pengelolaan sampah yang lebih baik. Salah satu langkah konkret yang perlu didorong adalah mengoptimalkan keberadaan Bank Sampah di setiap RW.

“Program Dana Hibah RW dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sepanjang penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana pemilahan sampah, peralatan operasional, kegiatan edukasi warga, maupun penguatan kelembagaan Bank Sampah,” papar Bendahara Fraksi-PKS tersebut.

Politisi perempuan PKS ini juga mengatakan, bahwa Bank Sampah bukan hanya berfungsi mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga menjadi solusi nyata untuk mengurangi praktik pembakaran sampah, membangun kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya, serta memberikan nilai ekonomi bagi warga.

“Saya juga meminta Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup, aparat kecamatan, kelurahan, serta para Ketua RT dan RW untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membakar sampah, khususnya selama musim kemarau. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan terhadap titik-titik yang rawan kebakaran agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih dini,” ujarnya.

30/07/2026

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, yang juga merupakan Anggota Dewan Dapil Kota Bekasi 2, yang meliputi Bekasi Utara dan Medan Satria, Muhammad Kamil Syaikhu, menyampaikan rasa prihatinnya usai berulang kali terjadi kemacetan ekstrem di Simpang KCM, Teluk Pucung sampai Jembatan Besi, yang menuju Karang Satria, Tambun Utara.

Pihaknya mengatakan bahwa persoalan ini sudah berulang dan berlangsung cukup lama, dan hal ini membutuhkan langkah nyata dari pemerintah.

Ia menilai, kemacetan yang berlangsung berjam-jam telah menyebabkan banyak pekerja terlambat masuk kantor maupun pabrik, bahkan ada yang baru tiba setelah lebih dari tiga jam perjalanan. Kondisi ini tentu merugikan masyarakat, baik dari sisi waktu, ekonomi, maupun kualitas hidup.

Selain itu, dampak kemacetan juga dirasakan oleh para pelajar. Tidak sedikit anak yang akhirnya terlambat bahkan memilih tidak masuk sekolah karena waktu belajar sudah banyak terlewat akibat terjebak antrean kendaraan.

Muhammad Kamil Syaikhu menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya melalui rekayasa lalu lintas. Diperlukan pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kapasitas jalan agar mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar.

30/07/2026

Anggota Komisi IV, DPRD Kota Bekasi, Fraksi-PKS, Alimudin, mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk merealisasikan pengadaan terkait dengan 1.622 laptop untuk Posyandu yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2026.

Hal ini dianggapnya merupakan kebutuhan mendesak guna meningkatkan kualitas pelayanan para kader Posyandu kepada masyarakat.

Hal ini berdasar informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan 1.622 unit laptop pada 2026 yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh Posyandu secara bertahap.

Pengadaan itu merupakan bagian dari dukungan terhadap implementasi Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Laptop akan dimanfaatkan untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan data pelayanan kesehatan masyarakat secara digital.

Saat ini, Pemkot Bekasi telah melakukan sejumlah tahapan persiapan, di antaranya penentuan spesifikasi perangkat bersama DPPPA dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi), serta market sounding guna memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan tepat sasaran.

Pada tahap awal, bantuan yang diberikan hanya berupa unit laptop. Sementara pengadaan perangkat pendukung seperti printer masih belum masuk dalam alokasi anggaran tahun ini.