Forest Watch Indonesia

28/08/2026

Halo, Sobat Hutan!

Turut berduka dan simpati mendalam dari Forest Watch Indonesia (FWI) untuk seluruh tim di lapangan yang tak kenal lelah memadamkan api, serta satwa-satwa liar yang kembali kehilangan ruang hidupnya akibat tragedi ini.

Seluas 802,4 hektare kawasan Taman Nasional Way Kambas hangus terbakar hingga 25 Agustus 2026. Ini bukan kejadian pertama, dari 2024, 2025, dan kini 2026, api terus berulang di kawasan yang sama.

Ketika Way Kambas terbakar, bukan hanya sebatas kawasan yang hangus. Rumah bagi satwa terancam seperti Gajah, Badak, dan Harimau Sumatera ikut terenggut. Api memang bisa dipadamkan dengan water bombing hingga patroli darat, tetapi butuh waktu bertahun-tahun bagi ekosistem untuk pulih dari kerusakannya.

Penanganan karhutla di kawasan konservasi tidak boleh sebatas memadamkan api dan mencari siapa yang membakar. Deteksi dini, pengawasan ketat, pengelolaan area rentan, hingga penegakan hukum harus dievaluasi total.

Jika kejadian ini terus berulang tiap tahun, seberapa efektif sebenarnya sistem pencegahan dan perlindungan kawasan konservasi kita?

12/08/2026

Halo sobat hutan!

Seekor gajah Sumatra ditemukan mati di area perkebunan sawit di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, pada 9 Agustus 2026. Penyebab kematiannya masih belum diketahui dan petugas BKSDA Aceh telah melakukan pengecekan di lokasi.

Namun, satu hal yang perlu kita lihat lebih jauh “kematian gajah bukan hanya tentang satu individu yang hilang”.

Gajah Sumatra membutuhkan hutan untuk mencari makan, mendapatkan air, berkembang biak, dan berpindah antarhabitat. Ketika hutan terus terfragmentasi dan aktivitas manusia semakin mendekati ruang hidupnya, potensi konflik manusia dan gajah pun semakin besar.

Karena itu, melindungi gajah tidak cukup hanya dengan menyelamatkannya ketika konflik terjadi.

Rumahnya juga harus diselamatkan.

Hutan yang tersisa perlu dijaga. Habitatnya tidak boleh terus terfragmentasi. Koridor pergerakannya harus tetap tersedia.

Sebab, “gajah membutuhkan ruang untuk hidup, bukan sekadar ruang untuk bertahan”.

Ketika rumahnya hilang, ke mana lagi gajah harus pergi?

Menjaga gajah berarti menjaga hutannya.

07/07/2026

Halo sobat hutan!

Rupiah anjlok ke Rp18.039, level terlemah sepanjang sejarah. 📉

Tapi tahukah kamu, di balik angka ini ada cerita lain yang jarang dibahas?
Semakin lemah rupiah, semakin besar keuntungan eksportir komoditas seperti batu bara, nikel, sawit, dan kayu olahan. Harga dalam dolar memang tidak berubah, tapi nilai yang diterima dalam rupiah justru meningkat.

Hasilnya? Pasar ekspor jadi lebih menggiurkan dibanding pasar domestik. Dan ketika insentif ekonomi makin besar, dorongan untuk menggenjot produksi pun ikut membesar — mulai dari pembukaan lahan, ekspansi tambang, hingga perluasan perkebunan sawit.

Data Januari–April 2026 membuktikan ini bukan sekadar teori: ekspor nikel naik, kayu olahan melonjak lebih dari 42%. Semua demi menjaga devisa negara di tengah tekanan ekonomi.

Padahal, hutan bukan cuma soal angka ekspor. Hutan adalah sumber air bersih, rumah bagi satwa liar, penyerap karbon, dan ruang hidup masyarakat adat.
Indonesia memang butuh devisa. Tapi menguatkan rupiah tidak harus dibayar dengan hilangnya hutan kita.

Sumber data: JISDOR Bank Indonesia, Kemendag, BPS

06/07/2026

Halo Sobat Hutan!

Di Sumatera, sekitar 1,2 juta hektare hutan hilang dalam tiga dekade terakhir. Sebagian besar berubah menjadi perkebunan sawit. Dampaknya bukan hanya hilangnya tutupan hutan, tetapi juga banjir, longsor, gagal panen, dan semakin sempitnya ruang hidup masyarakat.
Ini bukan sekadar persoalan kerusakan hutan. Ini adalah dampak dari kebijakan yang lebih memberi ruang bagi investasi daripada perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat.
Karena itu, Koalisi Reset Kehutanan Regional Sumatera mendorong lahirnya UU Kehutanan yang baru, bukan sekadar revisi. Regulasi ini harus mengakui hak masyarakat adat dan komunitas lokal, mewajibkan persetujuan masyarakat sebelum izin diterbitkan, menyelesaikan konflik tenurial secara adil, serta memastikan tata kelola hutan yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
Koalisi juga mengingatkan bahwa praktik ijon politik masih menjadi ancaman serius. Selama izin dan konsesi dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, hutan akan terus menjadi korban.
Sudah saatnya pembahasan UU Kehutanan dikawal bersama. Jangan biarkan aturan kehutanan terus menjadi alat yang melegitimasi perampasan ruang hidup dan kerusakan hutan.

Hutan bukan sekadar komoditas. Hutan adalah ruang hidup yang harus dilindungi.

02/07/2026

Halo Sobat Hutan, kami datang dengan cerita baru!

Podcast Forest Watch Indonesia kini hadir dengan wajah dan suasana baru melalui Forest Fun Talk, ruang bicara yang mengajak kita melihat isu hutan dan lingkungan dari sudut pandang yang lebih dekat, santai, dan menyenangkan.

Di episode ini, kita bakal kenalan lebih dekat dengan FWI. Sebenarnya FWI itu ngapain aja? Isu apa yang sedang diangkat? Kampanye seperti apa yang sedang dijalankan? Dan seperti apa cerita di balik proses produksi kontennya?

🎙️ Forest Fun Talk Ep.1: Ngurusin Hutan Doang? Eits, Nggak Sesimpel Itu!

Kalau kamu penasaran seperti apa rasanya sehari-hari membahas hutan, mengolah data, menyusun kampanye, sampai memproduksi berbagai konten tentang lingkungan, episode ini wajib kamu dengarkan.

Yuk, kenalan lebih dekat dengan FWI dan temukan cerita-cerita menarik di balik kerja menjaga hutan Indonesia.

https://youtu.be/xzijqAdVqGc?si=eOS8NARPr3SN8a_C

Halo Sobat Hutan, kami datang dengan cerita baru!Podcast Forest W...

29/06/2026

Halo Sobat Hutan!

Masyarakat Kabupaten Dairi mendesak Menteri Lingkungan Hidup untuk mencabut Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) PT Dairi Prima Mineral yang menjadi dasar rencana pertambangan seng, timbal, dan sulfur di wilayah mereka.

Desakan ini muncul karena lokasi tambang berada di kawasan rawan bencana dan dinilai berpotensi mengancam keselamatan warga, kelestarian lingkungan, serta sumber-sumber penghidupan masyarakat.

Sejumlah persoalan juga masih menjadi perhatian, mulai dari minimnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL, belum memadainya kajian risiko bencana dan dampak lingkungan, hingga potensi ancaman terhadap ruang hidup warga.

Melalui tim kuasa hukumnya, masyarakat Dairi telah mengajukan keberatan dan meminta Menteri Lingkungan Hidup mencabut SKKLH tersebut. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian yang jelas.

Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Saatnya berdiri bersama warga Dairi.

11/06/2026

Halo Sobat Hutan!

Di balik proyek karbon yang dipromosikan sebagai solusi iklim, masih ada persoalan mendasar: hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas wilayah yang mereka jaga turun-temurun.

FWI menemukan 45 konsesi karbon bertumpang tindih dengan wilayah adat, dengan luas mencapai sekitar 1,9 juta hektare. Angka ini berpotensi lebih besar karena banyak wilayah adat belum mendapat pengakuan hukum formal.

Karena itu, setiap proyek karbon harus menjamin PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan): hak masyarakat untuk mendapat informasi yang jelas dan menentukan setuju atau menolak tanpa tekanan.

Karbon yang adil bukan hanya soal menjaga hutan, tetapi juga menghormati hak mereka yang telah menjaganya sejak lama.

10/06/2026

Halo Sobat Hutan!

Konflik antara harimau dan manusia di Sumatera Barat terus berulang dari tahun ke tahun. Data menunjukkan kasus konflik masih terjadi secara konsisten, menandakan bahwa ini bukan lagi peristiwa insidental, melainkan masalah yang berakar pada perubahan bentang alam dan menyusutnya ruang hidup satwa liar.

Harimau membutuhkan wilayah jelajah yang luas untuk mencari makan, berkembang biak, dan bertahan hidup. Namun pembukaan hutan, ekspansi perkebunan, pertambangan, serta perubahan tutupan lahan membuat habitat semakin terfragmentasi. Di sisi lain, penggunaan jerat di sekitar kawasan hutan juga masih menjadi ancaman bagi satwa liar, termasuk harimau.

Evakuasi dan penyelamatan satwa penting dilakukan saat konflik terjadi. Namun upaya tersebut hanya menangani dampaknya. Konservasi harimau tidak hanya tentang melindungi spesiesnya, tetapi juga memastikan ekosistem yang menjadi tempat hidupnya tetap terjaga.

09/06/2026

Halo Sobat Hutan!

Kalau dokumen dan izin bisa dipalsukan, bagaimana cara memastikan kayu yang beredar benar-benar berasal dari sumber yang legal?

Di sinilah sains berperan. Melalui teknologi forensik kayu, para peneliti dapat mengungkap jenis kayu, daerah asalnya, hingga mencocokkan apakah informasi dalam dokumen sesuai dengan jejak yang tersimpan di dalam kayu itu sendiri.

Kasus kayu merbau dari Papua menunjukkan bahwa rekayasa dokumen masih bisa menjadi celah bagi perdagangan kayu ilegal. Karena itu, pendekatan ilmiah semakin penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum kehutanan.

Dokumen bisa dimanipulasi, tetapi jejak yang tersimpan di dalam kayu jauh lebih sulit untuk dipalsukan.