18/11/2025
Menurut Menteri Keuangan Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa kelambatan ekonomi, juga merupakan dosa jurnalis. Kalimat itu bukan lelucon sarkas di Twitter, tapi merupakan ucapan resmi. Dalam forum dengan para pemimpin redaksi, ia menyebut ekonomi Indonesia bisa lesu karena media sudah terlalu jinak. Pak Purbaya juga menyebutkan bahwa, akibat tidak banyaknya protes dari jurnalis, jadi ekonomi melambat. Ia menambahkan bahwa beberapa tahun ini, jurnalisnya mingkem semuanya, dikutip iNews.id (16/11/2025). Di tengah laporan bahwa bisnis media sedang ambruk, pernyataan ini terdengar seperti tamparan yang keras tapi juga agak absurd,karena seakan-akan, pemulihan ekonomi negeri bisa dimulai dari headline yang lebih pedas.
Purbaya tampaknya punya keyakinan spiritual terhadap kekuatan kritik. Dalam logika beliau, kritik tajam media bisa menggerakkan birokrasi yang mandek, memperbaiki moral pejabat, dan pada akhirnya menaikkan grafik ekonomi nasional. Tapi mari jujur sejak kapan ekonomi bergantung pada volume kritik? Kalau betul teori ini, maka era media paling kritis di Indonesia tahun 1998, seharusnya membuat PDB kita melonjak dua digit. Faktanya, yang naik waktu itu justru harga sembako dan jumlah pengangguran. Kritik memang penting, tapi menjadikannya kambing hitam atas perlambatan ekonomi terasa seperti upaya lari dari tanggung jawab yang lebih nyata, kebijakan fiskal yang tidak efisien, pengeluaran publik yang tidak produktif, dan iklim usaha yang masih remang-remang.
Ironinya, pernyataan Purbaya justru muncul ketika para pemimpin redaksi mengeluh soal lesunya bisnis media. Di tengah serbuan algoritma TikTok dan dominasi media sosial, media konvensional makin sulit bertahan. Iklan berpindah, biaya produksi naik, publik makin malas membaca panjang. Tapi bukannya bicara soal ekosistem digital atau dukungan finansial, Menkeu malah menyalahkan media karena kurang galak. Ibarat dokter menyalahkan pasien karena tidak sembuh-sembuh, padahal obatnya sendiri tidak pernah disediakan.
Kritik memang bahan bakar demokrasi, tapi bahan bakar itu tidak bisa disalahkan tanpa oksigen kebebasan. Di negeri yang wartawannya bisa dilaporkan karena mencemarkan nama baik hanya lewat judul berita, siapa yang berani terlalu keras? Saat ruang redaksi dibayangi pasal karet, ketika anggaran media bergantung pada iklan pemerintah atau BUMN, siapa yang masih punya kemewahan untuk menggigit tangan yang memberi makan? Jurnalis mingkem semua, menurut Purbaya. Tapi kadang mereka bukan mingkem karena malas, melainkan karena sadar, setiap kata bisa berujung tuntutan.
Di sisi lain, Ketua Forum Pemred Retno Pinasti mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif pajak bagi media yang kredibel dan terverifikasi, lewat konsep no tax for knowledge. Ide ini menarik,jika media memang dianggap penting bagi ekonomi, kenapa tidak diperlakukan seperti sektor pendidikan yang bebas pajak? Bukankah pengetahuan publik dan jurnalisme yang sehat adalah pondasi demokrasi ekonomi? Tapi sejauh ini, usulan itu masih sekadar basa-basi dalam ruang rapat. Tidak ada satu pun regulasi fiskal yang benar-benar memihak industri media di tengah krisis eksistensi digital.
Mari kita lihat fakta lain yang tidak disebut dalam forum itu sejak 2020, lebih dari 1.000 jurnalis di Indonesia dirumahkan karena efisiensi media. Banyak media besar menutup rubrik investigasi karena dianggap tidak menghasilkan. Di sisi lain, buzzer dan content creator justru tumbuh pesat, mengisi ruang opini publik yang dulu dijaga wartawan. Jadi ketika Purbaya bilang media terlalu diam, mungkin jawabannya sederhana: karena sekarang, yang paling keras suaranya bukan jurnalis, tapi algoritma.
Mungkin benar kata Menkeu, kritik harus hidup kembali. Tapi sebelum menyuruh media menggigit lebih keras, sebaiknya pemerintah memastikan mereka tidak kelaparan dulu. Kritik tanpa dukungan hanya membuat jurnalis tampak seperti pahlawan yang diminta berperang tanpa peluru. Dan kalau benar ekonomi bisa diselamatkan hanya dengan suara wartawan, mungkin sudah saatnya kementerian ekonomi berhenti membuat kebijakan makro dan mulai membuka kelas menulis tajuk rencana. Karena rupanya, di negeri ini, yang menentukan arah pertumbuhan bukan inflasi, bukan investasi, tapi seberapa tajam pena yang berani menulis pemerintah salah.
---
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik
