https://www.facebook.com/135857277078540/

Info Cepat Bojonegoro, Bojonegoro (2026)

26/01/2026

Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump. BoP ini sebagai rangkaian lanjutan Genjatan Senjata tahap kedua antara Hamas dan Israel. Beberapa negara Eropa menolak masuk di Board of Peace ini,diantaranya Jerman, Perancis, dan Swedia.
Para negara anggota diwajibkan membayar iuran sebesar USD 1 milyar atau setara Rp 1,7 T.

26/01/2026

Pembuatan SKCK saat ini bisa dilakukan secara online melalui aplikasi "SKCK Online". Tidak harus datang langsung ke Polres

25/01/2026

Wong Bojonegoro emang baik hati. Ketahuan mencuri sepeda motor,..eee.... malah dibiarkan pergi malingnya.

Kejadian siang tadi di toko buah Laskar Buah Baureno Bojonegoro

25/01/2026

Ketika Sebuah Rasa Pulang, Lalu Menghilang

Ada kabar yang diam-diam menyesakkan dada:
rumah makan Padang tertua di Singapura akhirnya tutup.

Bukan sekadar satu restoran yang menutup pintu.
Yang pergi adalah sepotong sejarah,
sejumput rindu,
dan rasa pulang bagi banyak orang Minang, Melayu, Indonesia, dan warga Singapura lintas generasi.

Selama puluhan tahun, rumah makan itu bukan hanya tempat makan.
Ia adalah ruang kenangan.
Tempat orang tua mengajak anaknya makan rendang pertama kali.
Tempat perantau menemukan rasa kampung halaman.
Tempat obrolan sederhana berubah jadi cerita hidup.

Kini, semua itu tinggal cerita.

Mengapa ini bisa terjadi?
Karena zaman berubah — dan sering kali, perubahan tidak ramah pada yang setia bertahan.

Biaya sewa yang melambung.
Harga bahan yang terus naik.
Tenaga kerja yang makin mahal dan langka.
Persaingan yang kejam, cepat, dan tanpa ampun.

Di Singapura, rumah makan bukan hanya harus enak —
ia harus kuat secara modal, cepat beradaptasi, dan tahan tekanan.
Bahkan yang legendaris pun bisa tumbang.

Yang tutup bukan hanya rumah makan Padang ini.
Banyak restoran lain ikut berguguran.
Satu per satu.
Sunyi.
Tanpa seremoni.

Yang paling menyedihkan:
Kita baru merasa kehilangan
saat pintu itu benar-benar tertutup.

Saat meja sudah kosong.
Saat aroma gulai tak lagi menyambut.
Saat kenangan hanya bisa diceritakan, bukan lagi dirasakan.

Penutupan ini mengingatkan kita:
warisan budaya tidak selalu gugur karena lupa,
tapi sering kalah oleh kerasnya sistem dan mahalnya kehidupan kota.

Semoga kisah ini tidak berhenti sebagai berita sedih.
Semoga jadi pengingat:
bahwa di balik sepiring makanan tradisional,
ada sejarah, perjuangan, dan identitas yang layak dijaga.

Selamat jalan, wahai penjaga rasa.
Kau mungkin tutup di satu tempat,
tapi jejakmu hidup di ingatan banyak orang.

25/01/2026

Tragedi Aspal Babat–Bojonegoro : Ketika Negara Memilih Absen dan Membiarkan Rakyat Bertaruh Nyawa

alan Nasional Babat–Bojonegoro hari ini tidak sedang baik-baik saja. Jalur yang seharusnya menjadi simbol konektivitas dan kemajuan ekonomi, kini telah bermutasi menjadi “perjudian maut” bagi siapa pun yang melintasinya. Lubang-lubang menganga tanpa pengamanan bukan lagi sekadar kerusakan teknis, melainkan monumen atas hilangnya rasa tanggung jawab pemegang otoritas.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, pada Minggu (25/1/2026), menegaskan bahwa kondisi ini telah melampaui batas toleransi nalar publik. Ia menilai, retorika birokrasi mengenai “kewenangan pusat” atau “siklus anggaran” adalah bentuk pengingkaran terhadap keselamatan jiwa rakyat.

Melawan Tradisi “Saling Lempar” Kewenangan
Dalam instruksi kerasnya kepada struktur partai, Ahmad Supriyanto menyoroti bagaimana prosedur seringkali dianggap lebih sakral dibanding nyawa manusia.

”Setiap hari lubang itu dibiarkan, berarti negara sedang sadar membiarkan warganya menjemput maut. Jika prosedur birokrasi lebih penting dari nyawa, maka ada yang rusak secara mendasar pada cara negara kita bekerja,” tegas Ahmad Supriyanto dengan nada satir yang tajam.

Bagi Golkar, kerusakan jalur urat nadi logistik ini adalah potret telanjang absennya negara. Di tengah kemegahan laporan administratif dan lapisan lembaga yang ada, fakta di lapangan justru menyuguhkan pemandangan kontras: aspal yang hancur dan korban yang terus berjatuhan.

Langkah Strategis: Melampaui Pernyataan Normatif
Menolak hanya menjadi penonton dalam komedi tragis ini, Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro telah diperintahkan untuk melakukan tekanan sistemik:

Ultimatum Formal: Mengirimkan nota protes resmi kepada Kementerian PUPR dan BBPJN.
Eskalasi Politik: Menggerakkan jaringan di Komisi V DPR RI dan Pemerintah Provinsi untuk memutus rantai kelambanan penanganan.
Ruang Aspirasi: Membuka Rumah Aspirasi sebagai kanal kemarahan dan harapan rakyat agar terdengar hingga ke pusat kekuasaan.
Analisis: Lebih dari Sekadar Aspal
Kasus Babat–Bojonegoro adalah pengingat pahit bahwa pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas atau seremonial pemotongan pita. Ini adalah soal kontrak sosial.

Ketika lubang-lubang jalan dibiarkan menghitung korban, yang terkikis bukan hanya ban kendaraan, melainkan kepercayaan rakyat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Publik kini tidak lagi membutuhkan janji perbaikan tahun depan; mereka menuntut kehadiran negara hari ini, di sini, di setiap meter aspal yang hancur.

Pertanyaannya kini bukan lagi “kapan anggaran turun?”, melainkan: “Berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan agar suara rakyat dianggap lebih penting dari selembar dokumen administrasi?”

Jika negara terus bersembunyi di balik tameng ‘kewenangan pusat’ sementara korban terus berjatuhan, maka aspal yang hancur itu telah menjadi bukti telanjang bahwa administrasi telah mengalahkan kemanusiaan. Kita tidak butuh lagi sekadar janji perbaikan dalam rapat-rapat hotel yang nyaman; yang dibutuhkan adalah kehadiran nyata alat berat di lapangan sebelum alarm maut berikutnya berbunyi. Sebab, nyawa rakyat tidak pernah mengenal termin anggaran.”
Sumber : jawakini.com

25/01/2026

WABUP NURUL AZIZAH TINJAU JALUR LAKA DI SRATUREJO BAURENO

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, meninjau langsung lokasi kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa di ruas jalan provinsi Bojonegoro–Babad, tepatnya di wilayah Kecamatan Baureno, Minggu (25/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wabup didampingi Kepala Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Hj. Kusrini.

Kunjungan dilakukan menyusul adanya laporan kerusakan jalan berupa lubang yang diduga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan.

Kecelakaan maut tersebut terjadi pada Jumat (23/1/2026) dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Informasi awal mengenai kondisi jalan yang rusak dan berlubang diterima Wakil Bupati dari laporan masyarakat serta rekan-rekan di lapangan.

“Ada kejadian kemarin yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saya mendapat laporan dari teman-teman terkait kondisi jalan provinsi yang rusak dan berlubang di ruas Bojonegoro–Babad, wilayah Baureno,” ujar Nurul Azizah saat meninjau lokasi.

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Nurul Azizah bersama Kepala Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Hj. Kusrini melihat langsung kondisi kerusakan jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari dan saat hujan. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, lanjut Nurul Azizah, akan segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan berkoordinasi dan menyampaikan laporan resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat ruas jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menindaklanjuti aduan ini dan segera mengirimkan laporan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar bisa segera dilakukan penanganan,” tegasnya.

Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipatif sementara, guna meminimalisir risiko kecelakaan lanjutan sebelum perbaikan permanen dilakukan.

Wakil Bupati berharap pemerintah provinsi dapat segera merespons laporan tersebut demi keselamatan pengguna jalan, khususnya masyarakat yang setiap hari melintasi jalur Bojonegoro–Babad yang merupakan salah satu akses vital antarwilayah

Sumber : Warta Malowopati

25/01/2026

Perkuat Fondasi Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan, Pemkab Bojonegoro Gelar FKP Ranwal RKPD 2027

Guna memperkuat pondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (23/01/2026), di Ruang Pertemuan Angling Dharma.

FKP tersebut menjadi tahapan awal strategis dalam penyusunan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekda Kabupaten Bojonegoro, jajaran OPD, Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, ormas, NGO, organisasi perempuan dan pemuda, serta media.

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa FKP menjadi ruang penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.

“RKPD 2027 harus disusun secara inklusif, mendengar aspirasi masyarakat sejak awal, dan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Bojonegoro di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Tema pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 diarahkan pada “Penguatan Pelayanan Dasar yang Difokuskan pada Infrastruktur dan Layanan Dasar serta Fondasi Pembangunan sebagai Prasyarat Kemajuan di Tahun-Tahun Berikutnya.”

Adapun Fokus perencanaan meliputi, Pengentasan kemiskinan, Penurunan stunting, Ketahanan pangan, Pengendalian inflasi, Digitalisasi layanan, Kebencanaan serta Reformasi birokrasi

Tema tersebut selaras dengan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Sejumlah capaian makro pembangunan Kabupaten Bojonegoro juga disebutkan dalam forum tersebut. Yakni;

Angka Kemiskinan tahun 2025 tercatat 11,49 persen, menurun 0,20 poin dibandingkan tahun 2024.
Jumlah penduduk miskin turun dari 147.330 jiwa (2024) menjadi 144.900 jiwa (2025) atau berkurang 2.430 jiwa.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74, meningkat 0,99 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi peningkatan IPM tertinggi se-Provinsi Jawa Timur.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,42 persen (2024) menjadi 3,90 persen (2025).
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 (berdasarkan data BPS Triwulan III):

Dengan migas tumbuh 6,39 persen
Tanpa migas tumbuh 6,16 persen
Nilai SAKIP Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 meningkat menjadi 74,02 dengan predikat BB.
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2024 mencapai 82,84 (predikat BB).
Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 mencapai 4,68, menempatkan Bojonegoro peringkat ke-6 nasional dan ke-2 se-Jawa Timur dengan predikat Pelayanan Prima.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Achmad Gunawan Ferdiansyah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan FKP Ranwal RKPD 2027. Dijelaskan bahwa penyusunan RKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Proses penyusunan dilakukan dengan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, serta memadukan bottom-up dan top-down planning.

Forum berlangsung dinamis dengan penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menjadikan seluruh masukan dalam Forum Konsultasi Publik sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar responsif, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Jagad Sembilan.com

25/01/2026

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, berharap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Pemkab Bojonegoro Tahun 2027 di Ruang Angling Darma, Jumat (23/01/2026).

Kegiatan itu dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, H. Abdulloh Umar Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekda Kabupaten Bojonegoro, jajaran OPD, Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, ormas, NGO, organisasi perempuan dan pemuda, serta media.

Dalam sambutannya, Abdulloh Umar menegaskan bahwa penyusunan RKPD wajib mengacu pada pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, pada Pasal 153 huruf K disebutkan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan RKPD. Sementara Pasal 178 ayat (1) hingga ayat (4) mengatur bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari risalah rapat dengar pendapat dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

“Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat maupun hasil penyerapan aspirasi masyarakat,” ujar Abdulloh Umar.

Ia menambahkan, pokok-pokok pikiran tersebut disusun dengan mempertimbangkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta menyesuaikan dengan kapasitas riil anggaran yang tersedia. Hasil telaahan kemudian dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan daerah.

Menurutnya, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan rancangan awal RKPD yang nantinya menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS hingga APBD Kabupaten Bojonegoro.

Abdulloh Umar berharap, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bojonegoro, RKPD Tahun 2027 dapat diformulasikan secara matang sehingga mampu meminimalisir perbedaan pandangan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan program yang telah dicanangkan pemerintah daerah.

“RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu meminimalisir ketidakpastian, ketidakpuasan aspirasi yang tidak terpenuhi, sekaligus meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa Forum Konsultasi Publik berfungsi sebagai ruang penyelarasan usulan masyarakat melalui proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, guna mencapai konsensus bersama terkait prioritas pembangunan tahun 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro turut memaparkan sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang dihimpun dari hasil reses DPRD, antara lain pemerataan peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penerangan jalan umum, infrastruktur jalan dan drainase, sarana pertanian, pendidikan keagamaan, sarana peribadatan, hingga penguatan kepemudaan, UMKM, organisasi sosial, dan keagamaan.

Sementara itu Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa FKP menjadi ruang penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.

“RKPD 2027 harus disusun secara inklusif, mendengar aspirasi masyarakat sejak awal, dan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Bojonegoro di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Tema pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 diarahkan pada “Penguatan Pelayanan Dasar yang Difokuskan pada Infrastruktur dan Layanan Dasar serta Fondasi Pembangunan sebagai Prasyarat Kemajuan di Tahun-Tahun Berikutnya.”

Adapun Fokus perencanaan meliputi, Pengentasan kemiskinan, Penurunan stunting, Ketahanan pangan, Pengendalian inflasi, Digitalisasi layanan, Kebencanaan serta Reformasi birokrasi.

Sumber : Jagad Sembilan. com

25/01/2026

Kondisi jalan lintas Bojonegoro menuju Surabaya dan arah Cepu yang berstatus sebagai jalan provinsi semakin memprihatinkan. Kerusakan parah di sejumlah titik tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan.

Menanggapi keluhan masyarakat yang kian masif, Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menginstruksikan Fraksi Golkar untuk segera bergerak dan mendesak perbaikan kepada pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan di Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026).

Ahmad Supriyanto meminta para anggota legislatif dari partai berlambang pohon beringin itu untuk melakukan konsultasi intensif serta merumuskan solusi konkret demi kepentingan warga.

“Jalan sepanjang Baureno arah Bojonegoro hari ini menjadi keresahan warga. Sudah sering terjadi kecelakaan akibat jalan berlubang. Kami mohon Fraksi Golkar segera berkonsultasi dan bergerak cepat,” kata Ahmad Supriyanto.

Dirinya menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar hambatan transportasi, melainkan telah menjadi ancaman keselamatan jiwa. Karena itu, Fraksi Golkar diminta merumuskan langkah koordinasi secara komprehensif, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga kementerian terkait.

“Silahkan teman-teman fraksi agar segera merumuskan langkah untuk disampaikan ke tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke Kementerian PUPR, supaya masalah ini segera mendapat perhatian serius,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris DPD Golkar Bojonegoro, Mansyur. Ia mengingatkan jajarannya untuk tetap peka terhadap realitas sosial di masyarakat.

Menurutnya, keluhan mengenai rusaknya jalan lintas provinsi ini telah ramai disuarakan di berbagai platform media sosial, mulai dari TikTok hingga Facebook. Bahkan, baru-baru ini terjadi kecelakaan tepat di depan kantor DPD Golkar Bojonegoro.

“Kemarin terjadi kecelakaan persis di depan kantor DPD. Di media sosial pun netizen sudah sangat mengeluhkan kondisi ini. Jadi, teman-teman fraksi harus segera merumuskan tindakan terkait hal ini,” kata Mansyur

Sumber : SuryaNasional.com

25/01/2026

APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 lahir dalam tekanan fiskal yang semakin nyata. Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas mendorong pemerintah daerah menata ulang anggaran. Karena itu, Pemkab menyeleksi sejumlah belanja, menekan belanja modal, dan meminta OPD fokus pada hasil yang benar-benar berdampak.

Namun, di tengah pengetatan tersebut, belanja perjalanan dinas justru meningkat. Fakta ini tidak otomatis keliru. Akan tetapi, angka ini tetap perlu dibaca lebih dalam: apakah kenaikan tersebut mencerminkan kebutuhan kerja pemerintahan, atau justru membuka ruang efisiensi yang belum dimanfaatkan.

Rp 73,8 Miliar untuk Perjalanan Dinas di 2026
Dalam dokumen APBD 2026, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp 73.835.031.904 untuk belanja perjalanan dinas. Jika ditempatkan dalam struktur anggaran, pos ini setara dengan:

1,14 persen dari total APBD 2026 sebesar Rp 6,49 triliun

1,91 persen dari total belanja operasi sebesar Rp 3,87 triliun

Dengan kata lain, hampir dua persen belanja operasi daerah digunakan untuk membiayai mobilitas aparatur pemerintahan.

Didominasi Aktivitas Dalam Negeri dan Kerja Rutin
Jika ditelusuri lebih jauh, struktur belanja perjalanan dinas 2026 menunjukkan pola yang sangat jelas. Pemkab hampir seluruhnya mengarahkan anggaran ini ke perjalanan dalam negeri, terutama untuk aktivitas kerja rutin birokrasi.

Secara rinci, dua pos terbesar menyerap mayoritas anggaran, yaitu:

Perjalanan dinas biasa sebesar Rp 47,25 miliar atau 64 persen

Perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp 25,17 miliar atau 34 persen

Dengan komposisi tersebut, lebih dari 98 persen belanja perjalanan dinas 2026 mengalir ke mobilitas kerja harian dan koordinasi internal. Sementara itu, perjalanan dinas luar negeri hanya mengambil porsi sangat kecil dan tidak memengaruhi struktur anggaran secara signifikan.
Dibanding 2025, Kenaikannya Terlihat Jelas
Jika dibandingkan dengan P-APBD 2025, tren kenaikan belanja perjalanan dinas terlihat jelas. Pada 2025, belanja perjalanan dinas tercatat Rp 63,18 miliar. Di APBD 2026, angkanya naik menjadi Rp 73,83 miliar atau bertambah Rp 10,65 miliar (16,9 persen).

Tabel Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas
P-APBD 2025 vs APBD 2026 (Rp)

Uraian P-APBD 2025 APBD 2026 Selisih Perubahan
Total Perjalanan Dinas 63.181.382.637 73.835.031.904 +10.653.649.267 +16,9%
Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.181.382.637 73.512.752.686 +10.331.370.049 +16,4%
└ Perjalanan Dinas Biasa 41.620.451.061 47.250.523.186 +5.630.072.125 +13,5%
└ Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.301.546.576 25.177.336.500 +4.875.789.924 +24,0%
└ Paket Meeting Dalam Kota 412.241.000 554.953.000 +142.712.000 +34,6%
└ Paket Meeting Luar Kota 847.144.000 529.940.000 -317.204.000 -37,4%
Perjalanan Dinas Luar Negeri 0 322.279.218 +322.279.218 —
Dari tabel tersebut terlihat bahwa kenaikan belanja perjalanan dinas 2026 bukan didorong agenda luar negeri atau kegiatan seremonial, melainkan oleh meningkatnya intensitas perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Paket meeting luar kota justru mengalami penurunan cukup tajam.

Naik di Tengah Pengetatan Anggaran
Kondisi ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan arah kebijakan fiskal 2026. Di satu sisi, Pemkab menekan belanja modal dan meminta OPD menggabungkan kegiatan. Di sisi lain, belanja perjalanan dinas justru berkembang.

Situasi tersebut memberi sinyal bahwa Pemkab masih menempatkan perjalanan dinas sebagai belanja operasional yang relatif aman, bukan sebagai variabel utama penyesuaian anggaran. Padahal, besarnya porsi perjalanan dinas dalam kota menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki ruang untuk mengendalikan biaya tanpa menyentuh layanan publik.

Ruang Efisiensi Masih Terbuka
Dengan total anggaran Rp 73,8 miliar, peluang efisiensi terlihat cukup nyata. Misalnya, jika Pemkab menekan belanja perjalanan dinas sebesar 10 persen, daerah bisa menghemat sekitar Rp 7,3 miliar. Bahkan, efisiensi 20 persen berpotensi membuka ruang fiskal hingga Rp 14,7 miliar.

Lebih penting lagi, struktur belanja yang didominasi aktivitas rutin dan perjalanan dalam kota menunjukkan bahwa efisiensi tidak harus dilakukan dengan memangkas program layanan. Sebaliknya, pemerintah daerah bisa memulainya dengan menata ulang pola kerja birokrasi, mengonsolidasikan agenda, dan mengurangi mobilitas yang berulang.

Menata Ulang Cara Kerja, Bukan Sekadar Memotong Anggaran
Belanja perjalanan dinas dalam APBD Bojonegoro 2026 mencerminkan pilihan kebijakan, bukan sekadar kebutuhan administratif. Di tengah anggaran yang semakin ketat, kenaikan belanja ini menunjukkan bahwa penyesuaian fiskal belum sepenuhnya menyentuh cara kerja pemerintahan.

Ke depan, tantangan Pemkab bukan hanya menjaga koordinasi program, tetapi juga memastikan setiap rupiah perjalanan dinas menghasilkan nilai tambah. Pada titik inilah efisiensi berarti mengubah cara bekerja, bukan sekadar mengurangi aktivitas, agar APBD benar-benar bekerja lebih efektif bagi kepentingan publik.

Sumber : Damarinfo.com

Info Cepat Bojonegoro

26/01/2026

26/01/2026

25/01/2026

25/01/2026

25/01/2026

25/01/2026

25/01/2026

25/01/2026

25/01/2026

25/01/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category