22/06/2013
Harga BBM Naik, Ini yang Didapat
Rakyat Miskin
Penulis :
Didik Purwanto
Jumat, 21 Juni 2013 | 22:29 WIB
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa
ditemani Menteri ESDM Jero Wacik,
Menteri PPN/ Kepala Bappenas
Armida Alisjahbana serta menteri
kabinet Indonesia Bersatu jilid
kedua saat memberikan konferensi
pers kenaikan harga BBM bersubsidi
di kantor Kementerian Perekonomian
Jakarta, Jumat (21/6/2013).
Kompas.com/Didik Purwanto
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala
Bappenas Armida Alisjahbana
merinci dua program utama sebagai
kompensasi kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi di
kantor Kementerian Koordinator
Perekonomian, Jakarta, Jumat
(21/6/2013).
Program pertama adalah Program
Percepatan dan Perluasan
Perlindungan Sosial (PPPS), yang
terdiri dari beasiswa siswa miskin,
Program Keluarga Harapan (PKH),
dan beras miskin (raskin). Sementara
itu, program kedua adalah program
khusus, yakni Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) dan
infrastruktur dasar.
Beasiswa siswa miskin ditingkatkan
menjadi 16,6 juta siswa.
"Peningkatan unit cost per siswa per
tahun masing-masing Rp 450.000
per tahun untuk siswa SD atau
sederajat, Rp 750.000 per tahun
untuk siswa SMP atau sederajat, Rp
1 juta per tahun untuk siswa SMA
atau sederajat, ditambah bantuan
buku, seragam, dan alat tulis," kata
Armida.
Sementara PKH diberikan untuk 2,4
juta rumah tangga sangat miskin.
"Bantuannya ditingkatkan rata-rata
Rp 1,8 juta per rumah tangga sangat
miskin per tahun," katanya.
Terkait raskin, pemerintah
memberikannya kepada 5 juta jiwa
sasaran. Alokasinya pun ditingkatkan
menjadi tiga bulan. "Bantuan ini
disalurkan pada bulan Juni dan Juli
untuk penyesuaian dan menghadapi
hari besar, dan bulan September
untuk mengantisipasi masa
paceklik," kata Armida.
BLSM diberikan kepada 15,5 juta
rumah tangga sasaran sebesar Rp
150.000 per bulan. "Bantuan
diberikan selama 4 bulan," katanya.
Total dana untuk BLSM mencapai Rp
9,7 triliun. Angka ini terdiri dari Rp
9,32 triliun, selebihnya digunakan
untuk biaya operasional pengiriman
kartu.
Sementara itu, nilai bantuan
infrastruktur dasar mencapai Rp 7,25
triliun. Hal ini mencakup Program
Percepatan Perluasan Pembangunan
Sistem Air bagi 1,6 juta penduduk
dan perbaikan irigasi kecil untuk
4.000 desa.
Secara terpisah, Menteri Pekerjaan
Umum Djoko Kirmanto mengatakan,
pihaknya menganggarkan dana
kompensasi BBM untuk membangun
infrastruktur dasar dengan jumlah
sekitar Rp 9 triliun. Dari jumlah itu,
sekitar Rp 6 triliun sudah ada
perencanaan detailnya, sementara
sisanya belum.
Dana Rp 6 triliun itu akan
digunakan untuk membangun
infrastruktur dasar, misalnya jalan,
jembatan, dan saluran air di 9.818
desa, 3.600 kelurahan, dan 35 ibu
kota kecamatan. Pembangunan itu,
kata Djoko, akan membuka lapangan
pekerjaan sebanyak 2,5 juta.
”Pembangunan itu memberi manfaat
kepada sekitar 33 juta orang,”
katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono
menyatakan, BLSM siap disalurkan
secara bertahap mulai Sabtu
(22/6/2013). Penyaluran BLSM
dilakukan setelah adanya keputusan
Presiden untuk menaikkan harga
BBM.
Penyaluran BLSM akan dilakukan
oleh PT Pos Indonesia segera setelah
kenaikan harga BBM resmi
diumumkan. Untuk tahap pertama,
penyaluran akan dilakukan di 12 kota
besar, misalnya Jakarta, Denpasar,
dan Palembang.
Para penerima BLSM harus memiliki
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang
dibagikan secara bertahap pada
bulan ini. Kementerian Sosial
dikatakan telah membagikan sekitar
7-8 juta KPS atau separuh dari total
orang yang berhak menerima kartu
itu. Pembagian KPS diperkirakan
selesai pada 30 Juni.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa
mengatakan, pada tahap permulaan,
BLSM bakal disalurkan di 12 kota
besar.
Menteri Dalam Negeri Gamawan
Fauzi menyatakan sudah memberi
perintah kepada kepala daerah
untuk mendukung penyaluran BLSM.
”Saya minta dukungan semua kepala
daerah untuk menaati dan
mendukung demi kelancaran dan
mengatasi persoalan-persoalan kalau
ditemukan di lapangan,” ujarnya.
