02/09/2020
Wujudkan Reformasi Birokrasi, ASN Brebes Berbasis Kinerja
Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH menegaskan, dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Brebes penilaiannya diukur berbasis kinerja. Termasuk reward dan punishment diberikan pada bagaimana kinerja ASN itu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
Demikian disampaikan Bupati Brebes saat menerima Tim independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) di Pendopo Bupati, Selasa (1/9).
Idza menyampaikan, mengenai kinerja ASN Kabupaten Brebes secara umum sudah mengalami peningkatan yang bagus. Namun untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) nya relatif masih kecil. Tahun 2019-2020 dari 11.000 ASN hanya dianggarkan TPP sebesar Rp 63 miliar. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga seperti Pemalang, Purwokerto, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal masih jauh.
“Rata-rata di daerah tetangga TPP nya diatas Rp 80 miliar,” ungkap Idza.
Untuk itu, kata Idza, pihaknya melakukan efesiensi perjalanan dinas untuk ASN agar TPP nya bisa dinaikan. Kebijakan ini, tentu sedikit mengendurkan semangat ASN sehingga untuk 2021 Pemkab Brebes akan berupaya menaikan TPP hingga Rp 80 miliar atau naik Rp 20 miliar.
“Kami mohon dukungan dari TIRBN agar para ASN Brebes kinerjanya makin meningkat, solid dan semangat,” ujar Bupati Idza.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Brebes Drs Sutrisno menjelaskan, adanya perubahan status jabatan fungsional dan struktural. Oleh karena itu, diklat fungsional yang berkaitan dengan kenaikan pangkat perlu dimaksimalkan dan di petakan secermat mungkin.
Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT mengusulkan kepada Tim IRBN perlu adanya instrumen lengkap kaitannya dengan jabatan fungsional yang lain, diluar pendidikan dan kesehatan. Sehingga bisa mendorong percepatan terhadap aturan-aturan dan mengurangi rasa kekhawatiran dari ASN.
Ketua Tim Independen Birokrasi Nasional Prof Eko Prasojo mengatakan, kunjungan kerja ke Brebes dalam rangka mendekarkan keluhan dan usulan dari Pemerintah Kab Brebes. Pasalnya, reformasi birokrasi merupakan kunci keberhasilan pemerintah, birokrasi menjadi Engine atau mesin dari pembangunan. Baik buruknya pemerintahan, berhasil tidaknya pembangunan tergantung kualitas yang kita miliki.
Menurut Prof Eko, persoalan bangsa ada dua. Pertama, bagaimana mendesign program pembangunan secara tepat. Kedua, bagaimana menjamin enablin faktor atau faktor faktor yang bisa membuat faktor pembangunan itu bisa berjalan, yang disebut birokrasi reformasi.
Kesulitan yang dihadapi sekarang, lanjut Eko, merubah budaya birokrasi budaya power carcel menjadi service delivery carcel. Budaya kekuasaan menjadi budaya memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat
Menurutnya, perubahan tersebut harus diperjuangkan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sebab telah terjadi perubahan pesat berupa doble ekponensial, dalam artian, bila birokrasi melakukan perubahan hari ini masyarakat sudah lompat seminggu kemudian. “Apalagi kalau kita tidak melakukan perubahan. Jadi, teknologi menjadi perubahan terpenting yang kita sebut flexible aransement,” tandas Prof Eko.
Seperti orang bekerja seperti saat Pandemi Covid-19, saat ini jadi working enymore. Bekerja dari mana saja dan kapan saja. Bisa dari mall, dari cafe, dari rumah saja, dan sebagainya.
Untuk saat ini, lanjutnya, momentum ada dua. Pertama momentum Covid dan momentum perubahan generasi yaitu dari generasi Y dan Z yang jumlahnya 63 persen. Dan generasi milineal, sebagai generasi yang orientasinya pada produktivitas dan kinerja, mereka sangat flexible kerjanya, tidak s**a didikte, tidak s**a arahan. Pokoknya kalau sudah dikasih tahu maka akan mencari jalan untuk mencapainya.
“Kalau kita bisa melakukan perubahan birokrasi secara baik dan cepat mungkin banyak sekali pembangunan yang kita capai,” ungkitnya.
Dia mengungkapkan, bahwa reformasi birokrasi yang digulirkan saat ini memiliki target untuk membangun birokrasi kelas dunia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
"Target kita sampai dengan tahun 2025 adalah membangun birokrasi kelas dunia. Kita sedang mempersiapkan birokrasi Indonesia menyongsong berbagai perubahan dengan memiliki standar kelas dunia," ujar Eko.
Eko memprediksi pada masa mendatang masyarakat akan lebih menginginkan pelayanan publik yang baik, cepat, transparan, dan akuntabel seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Karena itu, TIRBN melihat keinginan masyarakat tersebut akan mendorong corak pemerintahan bergeser pada pemerintahan berbasis teknologi.
"Terjadinya perubahan di semua sektor kehidupan, menguatnya artificial intellegence, big data, dan pelayanan daring akan menjadi corak penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Termasuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan menggunakan data yang lebih valid," katanya menambahkan.
Terkait transformasi, Eko memandang terdapat empat faktor utama yang menjadi prioritas reformasi birokrasi saat ini yang dapat dilakukan, terutama dalam menjawab tantangan perubahan zaman. "Setidaknya ada empat transformasi yang dibutuhkan oleh governance, yaitu transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi melalui deregulasi serta re-regulasi," ujarnya.
TIRBN adalah tim yang bertugas memberikan saran pemecahan masalah dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. TIRBN dibentuk dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024.
Rombongan TIRBN yang dipimpin Prof Eko Prasojo dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Brebes diterima Bupati Brebes Hj.Idza Priyanti SE MH, Wakil Bupati Narjo SH MH, Sekda Ir Djoko Gunawan MT, Kepala BPPKAD Angkatno, Kepala Bapperlitbanda Edy Kusmartono, Kepala Inspektorat Sri Teguh Pambudi, Kepala DPM PTSP Drs Ratim, Kepala BKPSDMD Drs Sutrisno serta pejabat lainnya. (Bambang Sugiarto/Wasdiun)
