Suara Rakyat

Suara Rakyat http://www.facebook.com/demirakyat: FbSR adalah forum silaturahim diantara sesama anak bangsa yang b Dari-Demi Rakyat-Untuk Indonesia

Denny Indrayana Klaim Sayembara Ijazah SMA Gibran Tembus Rp2 MiliarGELORA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny I...
21/08/2026

Denny Indrayana Klaim Sayembara Ijazah SMA Gibran Tembus Rp2 Miliar

GELORA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyebut hadiah sayembara untuk pihak yang dapat menunjukkan ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menembus angka Rp2 miliar.

Denny mengatakan, total dana yang terkumpul dalam sayembara tersebut kini mencapai Rp2.016.370.000. Menurutnya, jumlah itu meningkat hampir Rp1 miliar dalam satu hari karena banyak pihak yang menyatakan keinginan untuk ikut memberikan sumbangan.

“Baru saja hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka Rp2 miliar rupiah, tepatnya adalah Rp2.016.370.000,” kata Denny.

Denny kemudian menjelaskan mekanisme bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam sayembara tersebut. Ia meminta para calon penyumbang untuk tidak langsung mentransfer uang.

“Jangan mentransfer dananya karena ini kalau ijazahnya tidak ada kita tidak perlu membayar siapa-siapa,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa identitas para penyumbang akan dijaga kerahasiaannya, kecuali pihak yang memang secara terbuka ingin diketahui publik. Denny mencontohkan forum purnawirawan prajurit TNI yang disebutnya telah menyumbang Rp100 juta.

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, Denny meminta calon penyumbang mengirimkan informasi mengenai nominal sumbangan beserta identitas melalui WhatsApp.

“Siapapun yang ingin menyumbang silakan me-whatsapp besaran sumbangan dan kartu identitas bisa KTP, bisa SIM ke nomor WA 0852 8971 4823,” kata Denny.

Denny menegaskan, sayembara tersebut diklaim sebagai bagian dari gerakan sosial yang berjalan beriringan dengan langkah hukum yang sedang ditempuh.

Menurutnya, upaya hukum tetap akan dilakukan melalui sejumlah jalur, termasuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), dan Komisi Informasi Publik (KIP).

“Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PTUN, ke PN, ke KIP. Tapi gerakan sosial juga perlu kita gabungkan,” tuturnya.

Denny berpendapat, persoalan mengenai dokumen pendidikan tersebut berkaitan dengan persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Ia menilai, apabila nantinya tidak terdapat bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius.

“Karena tidak boleh ada syarat menjadi Wapres pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi,” tegasnya.

Ia kemudian menyampaikan pandangannya bahwa apabila bukti pendidikan yang dipersyaratkan tidak dapat ditunjukkan, maka jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden patut dipersoalkan.

“Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita mendorong beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan,” pungkas Denny.

Uang 46.500 Dolar Singapura Disorot KPK, Raja Juli Keok Dicecar Wartawan?GELORA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli A...
19/08/2026

Uang 46.500 Dolar Singapura Disorot KPK, Raja Juli Keok Dicecar Wartawan?

GELORA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memilih menghindar ketika dicecar wartawan mengenai dugaan pemberian uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, serta proses pengembalian uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), Raja Juli tampak enggan memberikan jawaban terkait perkara yang kini tengah didalami KPK tersebut.

Alih-alih menjelaskan dugaan aliran uang dan pengembaliannya, Raja Juli justru mengalihkan pembicaraan ke agenda penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Saya lagi sibuk ngurus Karhutla," ujar Raja Juli saat kembali ditanya awak media.

Sikap tersebut menjadi sorotan karena KPK secara terbuka telah mengonfirmasi tengah mengusut dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan, termasuk menelusuri proses pengembalian uang dari Raja Juli kepada Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sedang mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak Kemenhut sekaligus mekanisme pengembaliannya.

"Penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak Kemenhut, dan pengembaliannya," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Pendalaman KPK dilakukan dengan memeriksa empat saksi pada Jumat (14/8/2026). Mereka adalah Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten I Sekretariat Daerah Kuansing Fahdiansyah, Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan berinisial RAN, serta seorang pihak swasta berinisial NOV.

Nama Juprizal bukan kali pertama masuk radar penyidik. Ia sebelumnya telah diperiksa KPK pada 8 Juli 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura.

Yang membuat perkara ini semakin menarik perhatian adalah informasi bahwa uang tersebut diduga merupakan bagian dari total 46.500 dolar Singapura yang diberikan Suhardiman Amby kepada Raja Juli Antoni.

Angka tersebut kini menjadi bagian penting dalam penelusuran KPK. Penyidik tidak hanya memburu siapa yang menyerahkan dan menerima uang, tetapi juga ingin membongkar tujuan pemberian, jalur aliran dana, hingga bagaimana uang tersebut kemudian dikembalikan.

Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada adanya uang yang disebut telah dikembalikan. KPK justru sedang mengurai rangkaian peristiwa di balik uang tersebut, termasuk dugaan hubungan pemberian dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Kuansing di sektor kehutanan.

Sikap Raja Juli yang memilih tidak menjawab substansi pertanyaan wartawan pun berpotensi semakin memperbesar perhatian publik terhadap perkara tersebut.

Apalagi, dugaan pemberian uang kepada pejabat kementerian merupakan persoalan serius yang harus terang-benderang. Publik tentu berhak mengetahui apakah uang tersebut sekadar pemberian, bagian dari lobi kepentingan tertentu, atau berkaitan dengan urusan pemerintahan yang sedang diperjuangkan pihak pemberi.

KPK kini masih melakukan pendalaman. Termasuk menelusuri proses pengembalian uang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Selama proses hukum belum menghasilkan kesimp**an, seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, pengusutan KPK menunjukkan bahwa persoalan uang dolar Singapura tersebut belum selesai hanya karena uangnya disebut telah dikembalikan

Prabowo: Pemerintah Bangun 2.500 Jembatan, Perbaiki 70.000 SekolahJakarta, Idola 92.6 FM - Presiden RI Prabowo Subianto ...
10/08/2026

Prabowo: Pemerintah Bangun 2.500 Jembatan, Perbaiki 70.000 Sekolah

Jakarta, Idola 92.6 FM - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan selama hampir dua tahun kepemimpinannya, berbagai capaian pemerintah sudah terlihat nyata. Salah satunya, pemerintah terus memperkuat konektivitas di wilayah pedesaan melalui pembangunan jembatan di berbagai daerah.

Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung aktivitas ekonomi.

“Kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia,” ujar Prabowo dalam acara peluncuran 10 buku karya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta.

Prabowo mengatakan pembangunan jembatan di desa didukung oleh dana desa yang telah berjalan selama satu dekade. Ia menjelaskan setiap desa menerima alokasi sekitar Rp1 miliar setiap tahun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan.

“Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. Satu miliar, satu desa, satu tahun. Jembatan di desa harganya mungkin Rp400 juta rata-rata, Rp700 juta, Rp800 juta. Yang besar mungkin Rp2 miliar, Rp3 miliar,” ucapnya.

Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah juga mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan. Dia mengatakan hingga akhir tahun ini jumlah sekolah yang telah diperbaiki diperkirakan melampaui 70 ribu unit. Pemerintah pun menargetkan akan merevitalisasi 100 ribu sekolah pada 2027.

“Kita akan selesaikan dalam tiga tahun yang akan datang. Semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki,” ujar dia.

Ia mengatakan berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama jajaran pemerintah yang terus berupaya mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

“Jadi, saya kira sangat banyak hasil yang kita lakukan, perbaikan yang kita lakukan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo pun mengapresiasi kinerja para menteri yang dinilai telah bekerja dengan penuh keyakinan, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta berani mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembangunan nasional.

“Dengan kerja sama yang baik, kerja keras yang baik, keberanian oleh hampir semua menteri, saya lihat percaya diri, orientasi kepada kebenaran, orientasi kepada rakyat, kita akan bergerak lebih cepat lagi,” pungkas Prabowo.

08/08/2026

JANGAN SCROLL DULU!

Pernah kepikiran nggak…

Kalau yang terlihat di depan layar ternyata bukan seluruh permainan?

Di balik politik, ada kekuasaan.
Di balik kekuasaan, ada kepentingan.
Dan di balik kepentingan, ada pertarungan pengaruh.

Istilahnya sering kita dengar: OLIGARKI.

Tapi pertanyaannya:

Siapa yang benar-benar punya pengaruh?
Siapa yang diuntungkan?
Dan apakah kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas?

Video ini mengajak kita melihat sisi lain dari permainan kekuasaan dan ekonomi yang jarang dibahas secara sederhana.

Tapi ingat:

Jangan langsung percaya. Jangan juga langsung menolak.

Tonton sampai selesai.
Cari datanya.
Bandingkan sumbernya.
Lalu tentukan kesimp**anmu sendiri.

Karena generasi yang kritis bukan generasi yang paling keras berteriak.

Tapi generasi yang berani bertanya:
“Buktinya mana?”

🔥 Kalau menurut kamu isu ini penting, share ke orang yang perlu melihatnya.

Daftar 10 RS Tempat Dokter dan Nakes yang Komentar Sadis ke Pasien BPJS Berhasil Teridentifikasi!GELORA – Konsil Keseha...
07/08/2026

Daftar 10 RS Tempat Dokter dan Nakes yang Komentar Sadis ke Pasien BPJS Berhasil Teridentifikasi!

GELORA – Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mengungkap perkembangan terbaru dalam penanganan kasus komentar nirempati yang dilontarkan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan (nakes) terhadap pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Chaerawan.

KKI telah mengidentifikasi sedikitnya 10 rumah sakit yang menjadi tempat bekerja maupun praktik para oknum tersebut. Rumah sakit apa saja?

Pimpinan KKI dr. Muhammad Syahril mengatakan identifikasi ini menjadi bagian dari proses penelusuran yang kini dilakukan bersama organisasi profesi. Menurutnya, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing.

“Yang jelas rumah sakit tempat terjadinya kekerasan virtual ini sudah teridentifikasi. Ada 10 rumah sakit,” kata Syahril.

Syahril menjelaskan, para oknum yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang profesi dan status kepegawaian. Mereka terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dokter umum di rumah sakit swasta, perawat, hingga dokter gigi.

Karena itu, KKI meminta pimpinan rumah sakit tidak lepas tangan dan ikut mengambil peran aktif dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap tenaga medis maupun tenaga kesehatan di lingkungan kerjanya.

“Pembinaan dan pengawasan di lokasi kerja menjadi tanggung jawab pimpinan rumah sakit juga. Jangan sampai direktur merasa tidak punya tanggung jawab. Dalam kasus ini, penelusuran proaktif dilakukan oleh Organisasi Profesi (OP) bersama rumah sakit tempat mereka bekerja,” tegasnya.

Meski demikian, KKI belum memutuskan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada para oknum tersebut. Saat ini, proses investigasi masih berlangsung untuk menentukan apakah tindakan mereka masuk dalam kategori pelanggaran etika, disiplin profesi, atau bahkan ranah hukum.

“Mekanisme investigasi akan melihat apakah ini masuk pelanggaran etika, disiplin profesi, atau hukum. Sanksi diberikan berdasarkan mekanisme dan bobot pelanggarannya,” ujar Syahril.

Ia menjelaskan, apabila hasil pemeriksaan menyatakan terjadi pelanggaran etika profesi, sanksi yang dapat diberikan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga kewajiban mengikuti pendidikan ulang mengenai etika profesi.

Sementara itu, apabila pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin profesi tingkat sedang hingga berat, konsekuensinya bisa jauh lebih serius. Oknum yang terbukti bersalah berpotensi dikenai penonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR) melalui mekanisme persidangan di Majelis Disiplin Profesi.

“Apabila terjadi penonaktifan STR, maka secara otomatis diikuti dengan penonaktifan Surat Izin Praktik (SIP). Artinya, dokter atau nakes bersangkutan tidak boleh menjalankan praktik sementara waktu sesuai tenggat hukuman, misalnya tiga hingga enam bulan, atau bahkan pencabutan,” ungkap Syahril.

Kasus ini bermula setelah Yurizal Tri Chaerawan mengunggah keluhannya di akun Threads mengenai lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan kamar rawat inap sebagai peserta BPJS Kesehatan. Alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut justru dibalas dengan sejumlah komentar yang dinilai tidak berempati dari akun yang diduga milik oknum dokter dan tenaga kesehatan.

Perkara itu kemudian menjadi sorotan publik, terlebih setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan kematian Yurizal dengan lamanya penanganan medis. Namun, respons sejumlah oknum tenaga kesehatan di media sosial memicu kritik luas karena dianggap mencederai etika profesi.

Sejumlah tenaga kesehatan yang namanya ikut menjadi sorotan telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, di antaranya dr. Benny Christian Sihombing, dr. Elda Putri Rahardini, dr Tamara Jasmine, Widhiyarini Pangestika, dan Norma Zahara

Kejagung Geledah Kantor Don Ritto dan Rumah Nurman Herin terkait Kasus TPPU Febrie AdriansyahGELORA - Kejaksaan Agung (...
04/08/2026

Kejagung Geledah Kantor Don Ritto dan Rumah Nurman Herin terkait Kasus TPPU Febrie Adriansyah

GELORA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Penyidik menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, penggeledahan dilakukan oleh penyidik Tim 9, Senin (3/8/2026). Dia menyebut, salah satu lokasi yang digeledah merupakan kantor pengacara milik tersangkaDon Ritto (DR).

"Saat ini, tim penyidik melakukan penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat yakni, kantor tersangka DR dan rekan di Jakarta Selatan," ucap Anang.

Anang juga menyebut bahwa penggeledahan turut dilakukan terhadap rumah milik tersangka Nurman Herin (NH) yang berada di Depok, Jawa Barat.

Dia menambahkan, penyidik Tim 9 juga menggeledah empat perusahaan yang diduga terkait kasus ini di wilayah Jakarta Selatan yakni Kantor PT HI, PT P*S, PT KNE dan PT SME.

"Seluruh tindakan penyidikan itu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana," kata dia.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas 74 kilogram (kg) dan uang tunai Rp543 miliar di rumah Sentul, Jawa Barat.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan Pengacara Don Ritto sebagai tersangka. Kemudian, pihak swasta yakni Nurman Herin (NH) sebagai tersangka dalam kasus TPPU bersama Febrie.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan, Rudi Margono mengatakan, dugaan TPPU itu dilakukan oleh Febrie sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia bertugas di Kejaksaan.

Selain itu, Febrie juga terjerat dalam tiga perkara lain di Kejagung. Perkara pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi untuk PT Krakatau Steel.

Kedua, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang mengakibatkan blackout. Ketiga, sprindik terkait dugaan korupsi dalam perkara PT ASABRI

Lelang Sitaan Koruptor, 16 Unit Apartemen dan 24 Tanah Milik Benny Tjokro Laku Rp129 MiliarGELORA - Kejaksaan Agung (Kej...
31/07/2026

Lelang Sitaan Koruptor, 16 Unit Apartemen dan 24 Tanah Milik Benny Tjokro Laku Rp129 Miliar

GELORA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) berhasil melelang barang rampasan negara dan barang sita eksekusi terkait perkara tindak pidana korupsi dengan terpidana Benny Tjokrosaputro. Benny Tjokro merupakan terpidana kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan, sejumlah aset milik Benny Tjokro yang berhasil dilelang mulai dari 16 unit apartemen dan 24 bidang tanah dengan total hasilnya Rp129,15 miliar.

“Secara keseluruhan, hasil lelang kedua jenis aset tersebut mencapai Rp129.150.777.411 atau sekitar Rp129,15 miliar,” kata Anang.

Anang merinci, 16 unit apartemen South Hills Kuningan berhasil laku terjual dengan perolehan total penjualan sebesar Rp38.328.767.411 atau lebih tinggi Rp620.000.000 dibandingkan nilai limit yang telah ditetapkan.

“Terhadap 74 unit apartemen yang belum laku akan dilakukan lelang kembali,” ujarnya.

Sementara 24 bidang tanah berhasil laku terjual dengan total capaian Rp90.822.010.000 atau meningkat Rp31.041.000.000 dari nilai limit yang ditetapkan. Sebanyak 16 bidang tanah yang belum laku akan dilelang kembali.

“Lelang ini dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction (open bidding) yang diakses pada alamat domain https://lelang.go.id dengan batas akhir melakukan penawaran ditentukan sesuai waktu server,” kata Anang

Surat Cinta dari Ompreng, Bukti Hangatnya Makan Bergizi GratisRRI.CO.ID, Samarinda - Di balik kotak makan Program Makan ...
30/07/2026

Surat Cinta dari Ompreng, Bukti Hangatnya Makan Bergizi Gratis

RRI.CO.ID, Samarinda - Di balik kotak makan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang setiap hari dibagikan kepada siswa di Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, terselip kisah sederhana yang menyentuh. Bukan hanya piring yang kembali kosong karena makanan habis disantap, tetapi juga secarik surat, bahkan uang saku yang diam-diam disisipkan anak-anak sebagai ungkapan terima kasih kepada para petugas dapur.

Cerita itu menjadi pengingat bahwa manfaat Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga menumbuhkan kepedulian, rasa syukur, dan hubungan emosional antara penerima manfaat dengan para petugas yang setiap hari menyiapkan makanan mereka.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Loa Buah, Deky Wahyudi, kepada rri.co.id Rabu 29 Juli 2026. mengatakan surat-surat yang ditemukan di dalam ompreng menjadi penyemangat bagi seluruh tim yang bekerja sejak dini hari menyiapkan ribuan porsi makanan.

Menurutnya, isi surat itu beragam. Ada yang menyampaikan rasa terima kasih, ada p**a yang menuliskan usulan menu favorit mereka.

"Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita. Ada yang menulis, makanannya enak, hanya meminta buahnya jangan pisang karena dia tidak s**a, diganti apel. Ada juga yang meminta sayurnya terong. Bagi kami itu menjadi mas**an yang sangat berharga," ujar Deky Wahyudi.

Tak hanya surat, tim SPPG juga beberapa kali menemukan sejumlah uang di dalam ompreng yang dikembalikan siswa usai makan.

Deky mengaku sempat terkejut ketika petugas pencucian ompreng menyerahkan uang tersebut. Setelah ditelusuri, uang itu ternyata sengaja ditinggalkan siswa sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas dapur.

"Kadang tim pencuci ompreng datang membawa uang yang ditemukan di dalam kotak makan. Kata anak-anak itu untuk om-om yang bekerja di MBG sebagai ucapan terima kasih. Semua surat dan uang itu kami simpan, tidak kami ganggu. Itu menjadi penyemangat bagi kami," katanya.

Bagi SPPG Loa Buah, surat-surat sederhana tersebut menjadi evaluasi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, mulai dari variasi menu hingga cita rasa makanan yang disajikan.

Cerita hangat itu datang dari Kelurahan Loa Buah, wilayah yang berada di jalur hilir Sungai Mahakam sekaligus berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan yang sejak lama dikenal sebagai permukiman pekerja sektor informal, buruh sungai, dan masyarakat di tepian Mahakam ini kini turut merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Kehadiran dapur SPPG di kawasan pinggiran kota tersebut menjadi bukti bahwa distribusi program nasional tidak hanya menyasar pusat kota, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah di wilayah perbatasan Samarinda.

Salah satu penerima manfaat, Valentino Mangalo, siswa SMP Negeri 28 Samarinda, mengaku senang sejak sekolahnya menerima Program Makan Bergizi Gratis. Menu ayam menjadi makanan yang paling ditunggu bersama teman-temannya.

Ia mengatakan kehadiran MBG membuat uang saku yang biasanya digunakan membeli makan siang kini bisa disimpan untuk kebutuhan lain.

"Senang. Yang paling s**a ayam. Uang jajan juga jadi bisa disimpan dan tidak boros," ujar Valentino.

Hal senada disampaikan Diki, siswa lainnya. Ia berharap menu bergizi seperti ayam, telur, nasi, dan susu dapat terus disajikan karena membuat siswa semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar.

Di tengah berbagai ukuran keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, surat-surat kecil yang ditulis tangan anak-anak dan uang receh yang mereka sisihkan mungkin bukan bagian dari indikator resmi pemerintah. Namun, bagi para petugas dapur di Loa Buah, keduanya menjadi bukti bahwa perhatian yang diberikan melalui seporsi makanan bergizi telah diterima dengan rasa syukur yang tulus oleh anak-anak di tepian Sungai Mahakam.

Noor Faizah Maenofi, Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Ikut Diamankan saat OTT KPKGELORA - Tim penindakan Komisi ...
29/07/2026

Noor Faizah Maenofi, Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Ikut Diamankan saat OTT KPK

GELORA - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikabarkan menciduk Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Selain Anom dan pihak lain, ternyata tim rasuah juga mengamankan istri Anom, dr. Noor Faizah Maenofi.

Belum diketahui, terkait kasus apa sang bupati dan istrinya diamankan lembaga antirasuah. Yang pasti usai dijemput dari rumah dinas sekitar pukul 01.40 WIB, dia diboyong ke gedung merah putih KPK, menyusul suami dan pihak sejumlah pihak lain yang diamankan.

Saat ini para pihak yang sudah diamankan tengah menjalani pemeriksaan di lantai dua ruang penindakan lembaga antirasuah.

Di lain pihak, saat ini KPK juga berhasil meringkus satu pihak lain yang dinilai terkait dengan perkara yang sama dengan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Untuk diketahui, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, giliran Bupati Pemalang, Jawa Tengah Anom Widiyantoro yang disasar tim antirasuah pada Selasa (28/7).

Selain meringkus Anom, tim juga menangkap sejumlah pihak-pihak lain yang dinilai terkait dengan praktik rasuah yang dilakukan sejumlah pihak.

Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK menyita sejumlah uang sebagai barang bukti dalam perkara hukum yang sedang ditanganinya.

Selain itu, tim KPK juga menyegel sejumlah ruangan Operasi Perangkat Daerah (OPD) seperti ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Tak hanya itu, tim KPK juga menyegel dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang.

Terkait adanya operasi kedap ini, Wakil Ketua KPK Fitroch Rochcayanto membenarkannya. "Benar (OTT Bupati Pemalang-Red)-," kata Fitroch kepada JawaPos.com, Rabu (29/7).

Penghargaaninovasi media
Kendati demikain, Fitroch belum menjelaskan secara detail, ihwal perkara yang menjadi pangkal kepala daerah di Jateng ini dilakukan penangkapan

28/07/2026

Polisi Bongkar Sindikat Propaganda Digital: Diduga Sebar Hoaks, Fitnah, dan Provokasi Secara Terorganisir

Jakarta - Polda Metro Jaya mengungkap dugaan adanya sindikat propaganda digital yang diduga menjalankan penyebaran konten hoaks, fitnah, hingga provokasi secara terstruktur melalui berbagai platform media sosial. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Yang menarik, berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini diduga tidak bekerja secara acak. Mereka disebut memiliki sistem kerja layaknya sebuah tim dengan pembagian peran yang jelas agar konten bisa menyebar lebih cepat dan menjangkau banyak pengguna media sosial.

Menurut keterangan yang disampaikan pihak kepolisian melalui Iman, setiap anggota memiliki tugas masing-masing. Ada yang berperan sebagai perekrut anggota sekaligus penyandang dana, ada yang bertugas **membuat konten, kemudian menyebarkan konten, mengelola booster untuk meningkatkan interaksi seperti komentar, like, dan share, hingga pihak yang melakukan blasting, yaitu penyebaran konten secara masif ke berbagai platform digital.

Dalam tahap awal penyidikan, polisi menangkap **enam orang** yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni ADIK, BCK, AYV, YAP, YNI, dan MMA. Dari hasil pengembangan kasus, penyidik kembali menangkap dua orang lainnya berinisial G dan S, sehingga total tersangka saat ini menjadi delapan orang.

Namun, penyelidikan belum berhenti sampai di situ. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan aktivitas sindikat tersebut. Beberapa aspek yang sedang ditelusuri antara lain dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) apabila ditemukan penggunaan data pribadi tanpa izin.

Selain itu, polisi juga membuka kemungkinan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi apabila nantinya terbukti bahwa aktivitas penyebaran konten tersebut menggunakan atau dibiayai oleh anggaran negara. Hingga saat ini, dugaan tersebut masih berada pada tahap pendalaman dan belum menjadi kesimp**an penyidikan.

Meski telah menetapkan delapan tersangka, kepolisian belum mengungkap sejumlah informasi penting kepada publik. Polisi belum menjelaskan **siapa pihak yang melaporkan kasus ini, akun media sosial apa saja yang digunakan oleh para pelaku, maupun tema konten yang diproduksi, apakah berkaitan dengan isu politik, kesehatan, ekonomi, atau isu publik lainnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penyebaran informasi di era digital kini semakin kompleks. Aparat penegak hukum menilai penyebaran hoaks dan provokasi yang dilakukan secara terorganisir memiliki potensi memengaruhi opini publik secara luas. Karena itu, proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh jaringan, sumber pendanaan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Perlu dicatat, hingga saat ini informasi yang disampaikan kepolisian masih terbatas pada pengungkapan struktur sindikat, identitas para tersangka berdasarkan inisial, dan arah penyidikan. Motif para pelaku, identitas akun yang digunakan, serta jenis konten yang diproduksi belum diumumkan secara resmi, sehingga publik diimbau menunggu hasil penyidikan lebih lanjut dan tidak berspekulasi sebelum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Address

Bank Panin Lt. 4, Jalan Jend. Sudirman
Cengkareng
JAKARTA-

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suara Rakyat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category