08/01/2020
Untuk melawan lupa : siapakah kita
Sejarah Berdirinya PDIP
Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Kebijakan fusi partai politik pada masa order baru dianggap sebagai awal mula terbentuknya PDIP. Anda dapat membaca sejarah PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada 27 Februari 1970, Soeharto mengundang pimpinan lima partai politik, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan Murba. Selanjutnya pada 7 Maret 1970 di ruang kerja Wakil Ketua MPRS M. Siregar, 5 tokoh parpol tersebut kembali bertemu dalam rangka membicarakan pengelompokkan partai. Pertemuan pun berlanjut pada 9 Maret 1970 dengan agenda pokok untuk penyelesaian deklarasai atau pernyataan bersama. Pertemuan dengan antara 5 partai politik dan Presiden Soeharto kembali dilakukan pada 12 Maret 1970.
Setelah melalui proses yang panjang, maka pada 10 Januari 1973 pukul 24.00 WIB, lima parpol sepakat melebur menjadi satu wadah bernama Partai Demokarsi Indonesai (PDI) pada pertemuan di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta. Deklarasi ini ditandatangani oleh wakil kelima partai, yaitu MH Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Beng Mang Rey Say dan FX Wignyosumarsono (Partai Katolik), S. Murbantoko R. J. Pakan dan Achmad Sukarmadidjaja (Partai Murba), dan Drs. M. Sadri (IPKI).
Pertemua pertama dilaksanakan sesudah fusi, yaitu musyawarah nasional yang digelar pada 20-24 September 1973 di Jakarta. Tidak ada hasil signifikan yang didapat dari pertemuan ini. Keinginan untuk melaksanakan kongres terus tertunda akibat konflik internal yang terus bergejolak. Kongres PDI pun akhirnya bisa digerlar pada 12-13 April 1976. Intervensi pemerintah sangat kuat pada kongres ini, sehingga terpilihanya Sanusi Hardjadinata sebagai Ketua Umum DPP PDI secara aklamasi. Susunan DPP disempurnakan atas kesepakatan antara MH Isnaeni dan Sunawar.
Kongres PDI terus berlanjut hingga Kongres PDI ke-IV, tetapi konflik dan intervensi pemerintah masih terus berlanjut. Soerjadi kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun pada Kongres IV PDI di Medan, kericuhan terjadi dengan adanya demonstrasi yang dipimpin Jacob Nuwa Wea yang mencoba menerobos masuk ke area sidang Kongres. Akhirnya pemerntah mengambil alih melalui Mendagri Yogie S. Memed dan mengusulkan membentuk caretaker. Rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti (Ketua DPP PDI Jatim) pada tanggal 25-27 Agustus 1993 memutuskan susunan resmi caretaker DPP PDI.
Kegagalan Kongres IV PDI di Medan, memunculkan nama Megawatai Soekarnoputri yang didukung warga PDI untuk menjadi ketua umum karena dianggap sanggup menjadi tokoh pemersatu PDI. Pemerintah merasa khawatir dengan fenomenan tersebut. Pemerintah mengadang langkah Megawati dengan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Namun hasil yang diperoleh adalah sebaliknya, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi. Megawati pun dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI.
Konflik internal PDI tetap terjadi setelah berakhirnya Munas. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle yang tidak diakui pemerintah, tetapi aktivitasnya tidak pernah dilarang. Kelompok Soerjadi pun sangat gencar mencari dukungan ke daerah-daerah untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Sebanyak 16 orang anggota DPP PDI dari 28 pengurus berhasil dirangkul untuk menggelar Kongres.
Meskipun mengalami penentangan, kelompok Fatimah Achmad yang mendapatkan dukungan pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan penjagaan sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan kendaraan panser. Warga PDI yang setia mendukung Megawati berunjuk rasa besar-besaran pada 20 Juni 1996 dan berakhir bentrok dengan aparat. Peristiwa ini dikenal dengan Peristiwa Gambir Berdarah.
Masa pendukung Megawati menolak keras hasil Kongres Medan, tetapi pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI Kongres Medan yang dipimpin Soerjadi (Ketua Umum) dan Buttu Hutapea (Sekretaris Jenderal) pada 25 Juli 1996. Posisi Megawati pun semakin terpojok.
Akhirnya pada 27 Juli 1996, masa pendukung Megawati menggelar Mimbar Demokrasi di halaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Kantor DPP PDI didatangi ratusan orang berkaos merah yang bertujuan mengambil alih kantor DPP PDI. Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dari Peristiwa 27 Juli yang menelan banyak korban jiwa.
Setelah peristiwa tersebut, Megawati beserta pengikut setianya tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan di bawah pantauan pemerintah. Megawati pun menyatakan bahwa PDI di bawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi tetap mengikuti Pemilu 1997. Namun hasil Pemilu menunjukkan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati, karena suara PDI merosot tajam sehingga hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.
Peristiwa reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI Megawati. Setelah lengsernya Soeharto, kepimpinan Megawati semakin kuat dan PDI di bawah kepemimpinannya semakin berkibar. Tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI Meagawati menyelengarrakan Kongres V PDI di Denpasar, Bali. Megawati pun terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi.
Pemerintah masih tetap mengakui PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Megawati pun mengubah nama PDI menjadi PDI perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 supaya dapat mengikuti Pemilu 1999. Nama ini disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.
PDI Perjuangan melaksanakan Kongres I pada 27 Maret – 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan. Hingga saat ini, kendali PDI Perjuangan tidak pernah terlepas dari peran Megawati. Pada Kongres IV PDI Perjuangan di Bali tanggal 8-12 April 2015, sosok Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020.
