YLBHI LBH Bali

YLBHI LBH Bali Keberadaan LBH Bali tak bisa dilepaskan dari pergerakan mahasiswa Universitas Udayana (Unud) serta Yayasan Manikaya Kauci.

YLBHI-LBH Bali merupakan lembaga bantuan hukum yang konsen memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal dengan berlandaskan bantuan hukum struktural. Meski LBH Bali resmi menjadi kantor cabang dari YLBHI pada tanggal 25 Oktober 1999, namun cikal bakal LBH Bali telah dimulai jauh sebelumnya pada awal tahun 90-an. Yayasan Manikaya Kauci kemudian menjadi cikal bakal berdirinya LBH

Bali, yang diawali dengan dibentuknya Pos YLBHI tahun 1993 dan diresmikan oleh Adnan Buyung Nasution

Pada tahun 1994 pos LBH Bali berubah menjadi project base dengan Koordinator Made Sujana. Sebagai Project Base, LBH Bali melakukan kerja-kerja advokasi dengan tetap berkoordinasi dengan YLBHI, walaupun belum secara penuh menjadi bagian YLBHI. Tahun 1995 sampai tahun 1997, pos project base LBH Bali dikoordinatori oleh Ngurah Karyadi. Tahun 1997 sampai tahun 1999 project base LBH Bali dikoordinatori oleh Sony Qodry

Sejak resmi menjadi kantor cabang YLBHI, LBH Bali sudah dipimpin oleh 4 orang Direktur yaitu: I Gede Widiatmika (1999-2006), Agung Dwi Astika (2006-2009) dan Ni Luh Gede Yastini (2009-2015), Dewa Putu Adnyana (2015-2018), Ni Kadek Vany Primaliraning (2018-saat ini). Sejak berdiri, LBH Bali telah mengalami beberapa kali perubahan pola gerakan pembelaan hukum (legal defend) bagi masyarakat. Pada awal pendiriannya sebagai project base, LBH Bali fokus untuk isu-isu tanah dan lingkungan, khususnya kasus Sumber Klampok dan Kasus Sendang Pasir. Selain melakukan advokasi lingkungan, project base LBH Bali saat itu juga aktif melakukan advokasi untuk isu sipil dan politik serta mulai fokus dalam Bantuan Hukum Struktural. Sejak bergulirnya reformasi, LBH Bali menjadi bagian dari dinamika gerakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Bali.

SIARAN PERSKOALISI ADVOKASI BALI UNTUK DEMOKRASIJaksa Penuntut Umum menuntut Tomy Wiria dengan pidana 6 bulan penjara te...
31/08/2026

SIARAN PERS
KOALISI ADVOKASI BALI UNTUK DEMOKRASI

Jaksa Penuntut Umum menuntut Tomy Wiria dengan pidana 6 bulan penjara terkait unggahan seruan konsolidasi yang dianggap sebagai konten penghasutan yang berujung pada kekerasan pada tanggal 30 Agustus 2025 di Polda dan DPRD Provinsi Bali.
Terhadap tuntutan, Koalisi menanggapi dengan Pledoi yang dibacakan pada 20 Agustus 2026. Koalisi menganggap tuntutan yang dilayangkan oleh JPU yang abai terhadap fakta-fakta persidangan serta koalisi juga menegaskan bahwa sejak awal, perkara ini dibangun melalui rangkaian pelanggaran HAM dan manipulasi proses hukum yang pada akhirnya berujung pada kriminalisasi terhadap Pembela HAM.

Selengkapnya di lbhbali.org


UNDANGAN PELIPUTAN DAN SOLIDARITAS SIDANG TAHANAN POLITIK BALIKoalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi (KABUD) mengundang r...
25/08/2026

UNDANGAN PELIPUTAN DAN SOLIDARITAS SIDANG TAHANAN POLITIK BALI

Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi (KABUD) mengundang rekan-rekan media, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan seluruh masyarakat untuk hadir dalam sidang lanjutan Tomy Priatna Wiria (Perkara No. 287/Pid.Sus/2026/PN Dps) dengan agenda Replik dari Jaksa Penuntut Umum.

Sidang akan dilaksanakan pada: Kamis, 27 Agustus 2026 | 10:00 WITA | Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Denpasar.



LBH Bali membutuhkanmu!Dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum struktural untuk kaum marjinal dan buta hukum, mengatur...
24/08/2026

LBH Bali membutuhkanmu!

Dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum struktural untuk kaum marjinal dan buta hukum, mengatur keuangan dengan rapi juga punya peran krusial. Saat ini, kami membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin berkontribusi di LBH Bali sebagai Staf Keuangan.

Segera kirim form rekrutmen staf yang sudah diisi, beserta ijazah dan transkrip nilai ke [email protected] dengan subyek email ‘REKRUTMEN STAF KEUANGAN’. Lowongan pekerjaan ini akan dibuka sampai 14 September 2026.

Ketika sawit dan tambang menjadi bahasa utama kebijakan, hutan dirusak dan ruang hidup semakin menyempit, masyarakatlah ...
21/08/2026

Ketika sawit dan tambang menjadi bahasa utama kebijakan, hutan dirusak dan ruang hidup semakin menyempit, masyarakatlah yang pertama-tama harus menanggung dampaknya. Kebakaran hutan di Kalimantan adalah bencana yang terus berulang tetapi seperti bencana ekologis yang terjadi di beberapa daerah, negara sering kali abai, terlambat, bahkan gagap dalam merespons penderitaan warga.

Padahal, melindungi lingkungan dan ruang hidup masyarakat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban negara. Negara harus mencegah kerusakan, menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, membuka ruang partisipasi yang bermakna, serta memastikan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang bertanggung jawab. Ketika kewajiban ini diabaikan, bencana ekologis tidak lagi dapat dipandang semata sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai persoalan keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara.

Keluarga Besar YLBHI menyampaikan duka dan solidaritas yang mendalam atas musibah ekologis yang menimpa saudara-saudara kita di Kalimantan. Semoga masyarakat terdampak segera mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan penanganan yang layak, serta akar persoalan yang menyebabkan bencana ini segera ditangani secara serius.

YLBHI menyampaikan duka kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus berharap hak-hak masyarakat terd...
20/08/2026

YLBHI menyampaikan duka kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus berharap hak-hak masyarakat terdampak NTT menjadi perhatian utama dalam setiap proses penanganan dan pemulihan.

Solidaritas untuk rekan-rekan di NTT. Semoga korban tidak bertambah banyak dan tak ada bencana susulan.

Kami juga mengajak rekan-rekan untuk mendukung Redaksi Floresa yang saat ini sedang membantu korban gempa di Flores.

📣 Perjuangan kita masih berlanjut! 📣Mari bersama-sama mengawal sidang lanjutan gugatan warga terkait banjir yang terjadi...
18/08/2026

📣 Perjuangan kita masih berlanjut! 📣

Mari bersama-sama mengawal sidang lanjutan gugatan warga terkait banjir yang terjadi pada 10 September 2025 lalu.

Setiap tahapan dalam proses gugatan ini penting dan krusial dalam menentukan hasil akhir yang akan kita perjuangkan. ✍️

Kita semua berhak mendapatkan pertanggungjawaban negara atas kerugian yang telah terjadi, serta jaminan masa depan yang lebih aman dari bencana yang sama. ✨💚

Setiap dukungan sangat berarti.

Mari kawal bersama! 🙌🔥

UNDANGAN PELIPUTAN DAN SOLIDARITAS SIDANG TAHANAN POLITIK BALIMari mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Huku...
18/08/2026

UNDANGAN PELIPUTAN DAN SOLIDARITAS SIDANG TAHANAN POLITIK BALI

Mari mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum dan Tomy Priatna Wiria.

Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi (KABUD) mengundang rekan-rekan media, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan seluruh masyarakat untuk hadir dalam sidang lanjutan Tomy Priatna Wiria (Perkara No. 287/Pid.Sus/2026/PN Dps) dengan agenda Tuntutan.

Sidang akan dilaksanakan pada: Kamis, 20 Agustus 2026 | 09:30 WITA | Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Denpasar



Piknik Waras hadir sebagai ruang untuk rehat sejenak dari hiruk-pikuk keseharian. Mari merawat akal lewat diskusi, menja...
07/08/2026

Piknik Waras hadir sebagai ruang untuk rehat sejenak dari hiruk-pikuk keseharian. Mari merawat akal lewat diskusi, menjaga fisik dengan lari bersama, dan menikmati lapakan buku.

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 14.40-17.00 WITA

Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandhi), Renon, Denpasar.

Terbuka untuk umum. Sampai bertemu!

SIDANG GUGATAN TERHADAP MEDIAPersidangan gugatan terhadap media akan memasuki agenda tanggapan para tergugat atas resume...
05/08/2026

SIDANG GUGATAN TERHADAP MEDIA

Persidangan gugatan terhadap media akan memasuki agenda tanggapan para tergugat atas resume mediasi dari pihak penggugat.

🗓 Kamis, 6 Agustus 2026
⏰ 10.00 WITA - Selesai
📍 Pengadilan Negeri Denpasar

Mari terus mengawal jalannya persidangan sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan pers, independensi jurnalistik, dan hak publik atas informasi.



31/07/2026

Pada Kamis pagi (30/7/2026), ratusan personel aparat diturunkan untuk menggusur pemukiman dan lahan pertanian milik warga Petani Laoli di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penggusuran paksa ini dilakukan demi pembangunan kawasan industri PT Indonesia Hualy Industrial Park (IHIP) yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Solidaritas kami, YLBHI-LBH Bali untuk para petani Laoli yang lahannya digusur. Juga untuk Pengabdi Bantuan Hukum LBH Makassar yang turut mendapat kekerasan aparat.

Kami mendesak pemerintah menghentikan PSN sebagai satu-satunya solusi kesejahteraan rakyat. Kami juga mengecam segala bentuk kekerasan dan pembungkaman terhadap rakyat.

Address

Jalan Intan LC II Gang VIII No. 1 Denpasar Utara
Denpasar
80239

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:00
Tuesday 10:00 - 16:00
Wednesday 10:00 - 16:00
Thursday 10:00 - 16:00

Telephone

+62361223010

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when YLBHI LBH Bali posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to YLBHI LBH Bali:

Shortcuts

Share

Category