Bappeda Provinsi Bali

28/05/2026

🌊🐟 Perkuat Perlindungan Nelayan, Kepala Bappeda Bali Paparkan Kebijakan Ekonomi Kerthi Bali Sektor Kelautan dan Perikanan! 🏝️✨

Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, hadir sebagai narasumber dalam acara Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Provinsi Bali, yang berlangsung di Hotel Four Star Denpasar, Selasa (26/5).

Pada kesempatan strategis tersebut, Kepala Bappeda memaparkan arah kebijakan Ekonomi Kerthi Bali yang berfokus pada bidang kelautan dan perikanan. Sektor ini merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan struktur ekonomi Bali yang lebih hijau, tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. 📉

Melalui integrasi konsep Ekonomi Kerthi Bali, pembangunan sektor kelautan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas hasil laut, tetapi juga menempatkan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi para pekerja perikanan serta nelayan lokal sebagai prioritas utama. 🤝
Mari bersama kita jaga kelestarian laut Bali dan sejahterakan para pahlawan pangan bahari kita! ⚓❤️

28/05/2026

🙋‍♀️🙋‍♂️ Wujudkan Pembangunan Inklusif, Bappeda Bali Dorong Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Seluruh Perangkat Daerah! ✨

Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, hadir sebagai narasumber dalam acara Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Bali. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Padma, UPTD Pengembangan Kompetensi SDM Provinsi Bali, Senin (25/5).

Dalam paparannya, Kepala Bappeda menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi krusial untuk menghapus kesenjangan dan diskriminasi. Tujuannya agar pembangunan yang berjalan dapat bersifat inklusif, merata, serta mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 🌐🤝

📌 Apa Langkah Nyatanya?
Guna mewujudkan keadilan gender tersebut, Kepala Bappeda menekankan kewajiban bagi seluruh Perangkat Daerah untuk:
1️⃣ Menyusun program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang responsif gender.
2️⃣ Memasukkan secara jelas isu-isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Dengan perencanaan yang responsif gender, anggaran yang dialokasikan akan jauh lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Bersama, kita bangun Bali yang inklusif dan berkeadilan! 🏛️❤️

bali .pksdm_bali

27/05/2026

SIAP MELANGKAH KE PANGGUNG NASIONAL! BERSAMA WUJUDKAN PERENCANAAN BALI YANG TERBAIK! 🏆🔥

​Semangat berbenah dan berinovasi! Kepala Bidang PPEPD Bappeda Provinsi Bali, I Made Satya Cadriantara, memimpin langsung Rapat Pembahasan dan Persiapan Teknis Penilaian Tahap II Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026, bertempat di Ruang Melati Bappeda Provinsi Bali, Senin (25/5).

​Dalam arahannya, Kabid PPEPD menegaskan bahwa tim penilai provinsi Bali siap menyisir dan menilai dengan objektif dokumen perencanaan terbaik dari seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. Tujuannya satu: melahirkan perwakilan terbaik yang siap membawa nama harum Bali dan bersaing di panggung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Nasional! 🇮🇩✨

​PPD bukan sekadar kompetisi, melainkan momentum emas untuk membuktikan bahwa kualitas perencanaan pembangunan di setiap jengkal tanah Bali digarap dengan serius, matang, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

​Yuk, satukan visi, rapatkan barisan, dan tunjukkan kreativitas serta keunggulan daerah masing-masing! Kabupaten/Kota mana yang siap mewakili Bali tahun ini? 🤔 standard kita tinggi, semangat kita lebih tinggi lagi! 💪 target nasional, kita bisa!

25/05/2026

21/05/2026

🇲🇨 Upacara memperingati Harkitnas ini berbarengan dengan Hari Jadi Bappeda Provinsi Bali. Usai upacara bendera, dimeriahkan juga dengan beberapa kegiatan.

✅️ Aksi Donor Darah sebagai wujud kepedulian nyata terhadap sesama, Bappeda Provinsi Bali bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali. Kegiatan ini disambut antusias oleh para pegawai.

🏥 Selain aksi sosial, kemeriahan Hari Jadi Bappeda juga diisi dengan kompetisi e-sport PUBG Mobile. Guna memastikan profesionalisme kerja tetap terjaga, turnamen ini dilaksanakan secara bijak di sela-sela jam istirahat siang, sehingga sama sekali tidak mengganggu kinerja dan pelayanan instansi kepada masyarakat.

🌟 Dirgahayu Bappeda Provinsi Bali! Semoga semakin jaya, inovatif, dan terdepan dalam mengawal perencanaan pembangunan Bali menuju masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera.

21/05/2026

🇮🇩 Peringati Harkitnas ke-118, Tegaskan Pentingnya Kedaulatan Informasi dan Transformasi Digital 💻✨

Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu, 20 Mei 2026. Upacara khidmat ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Bappeda Provinsi Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menekankan bahwa Kebangkitan Nasional adalah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis—artinya, bangsa kita harus terus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa pernah kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan.

💡 Di tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

🌱 "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara" 🤝

Mengusung tema besar tersebut, peringatan Harkitnas tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat luhur para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.

Mari bersama-sama kita jaga tunas bangsa, kuasai teknologi digital dengan bijak, dan perkuat persatuan demi kedaulatan serta kemajuan NKRI! 🇮🇩🔥

21/05/2026

💻 Sinergi Perencanaan: Bappeda Provinsi Bali Gelar Rapat Sinkronisasi & Harmonisasi RPKD 2025-2029 📉

Bappeda Provinsi Bali melaksanakan Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2025-2029 secara daring pada Senin, 18 Mei 2026.
dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan bahwa agenda strategis ini bertujuan untuk menyinkronisasikan dan mengharmonisasikan dokumen RPKD di tingkat daerah. Langkah ini selaras dengan amanat penanggulangan kemiskinan ekstrem yang tertuang dalam Permendagri No. 53 Tahun 2020 dan Inpres No. 8 Tahun 2025.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), I Made Satya Cadriantara, menjelaskan bahwa esensi utama dari kegiatan ini adalah penyelarasan berbagai program dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan proses review terhadap RPKD Kabupaten/Kota.

Rapat sinkronisasi dan harmonisasi ini menghasilkan 2 jenis output penting:
📄 1. Output Administratif Adanya Berita Acara hasil rapat sinkronisasi dan harmonisasi sebagai bahan tindak lanjut kepada pemerintah pusat terkait keselarasan rencana penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.
🎯 2. Output Substansi Penyempurnaan dokumen RPKD agar seluruh program kerja di daerah benar-benar terintegrasi, adaptif, dan selaras dengan program di tingkat nasional maupun provinsi.

Melalui sinergi perencanaan yang matang, kita wujudkan Bali yang semakin sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem! 🤝✨

19/05/2026

Pimpin Apel Disiplin Pegawai Pasca Libur Panjang, Kepala Bappeda Bali Tekankan Pembaruan Regulasi dan Bijak Bermedia Sosial. 🌧️🏛️

Meskipun pagi ini diguyur hujan, semangat jajaran pegawai Bappeda Provinsi Bali tidak surut. Pelaksanaan Apel Disiplin Pegawai pasca libur panjang tetap berjalan khidmat dengan dialihkan ke Ruang Padma Kantor Bappeda Bali, Senin (18/5).

Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra memimpin langsung apel ini dan menyampaikan beberapa poin penting:
1️⃣ Apresiasi Kinerja & Disiplin: Berdasarkan data absensi dan pelaksanaan WFH, kedisiplinan pegawai pasca libur panjang dinilai sangat baik dan semua tugas kedinasan berjalan lancar tanpa hambatan.
2️⃣ Update Regulasi: Pegawai diminta untuk terus meningkatkan pengetahuan dan selalu mempelajari peraturan terbaru, mengingat banyaknya regulasi lama yang telah diperbarui.
3️⃣ Bijak Bermedia Sosial: Mengingat sensitivitas publik yang tinggi, pegawai diimbau menjaga etika berkoordinasi dan menyaring informasi agar tidak memicu dampak negatif di ruang digital.
4️⃣Dukung Finalisasi RKPD 2027: Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2027 dan mengkoordinasikan RKPD kabupaten/kota se-Bali diharapkan berjalan baik ditengah suasana efisiensi. Tidak mengganggu efektifitas kinerja dan semangat dalam melaksanakan tugas.

Mari bersama tingkatkan kapasitas, kedisiplinan, dan semangat untuk pembangunan Bali yang lebih baik! 💪✨

17/05/2026

Kepala Bappeda Provinsi Bali Turut Menerima Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Statistik Komisi X DPR RI, bertempat di BPS Provinsi Bali, Rabu, 13 Mei 2026.

17/05/2026

🏢 DPRD Kaltim Studi-Tiru Regulasi dan Tata Kelola CSR Berkelanjutan di Bappeda Bali

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Ranperda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) DPRD Kalimantan Timur mengunjungi Bappeda Provinsi Bali, Selasa, 12/05/2026. 🤝✨

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Muhammad Husni Fahruddin, bersama Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, ini diterima langsung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Bali, Ida Bagus Made Sutresna, didampingi Ketua Tim Kerja Ekonomi.

DPRD Kalimantan Timur membidik Bali sebagai lokus studi tiru karena dinilai sukses mengimplementasikan regulasi dan aplikasi digital pengawasan TJSL/CSR secara transparan. 📊

Dalam diskusi tersebut, dipaparkan bahwa berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2023, Bali mengoptimalkan pendanaan non-APBD (termasuk kontribusi swasta dan pungutan wisatawan) untuk menjaga kelestarian alam serta adat budaya. 🛕🌿

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, penyaluran CSR di Bali kini wajib dikoordinasikan agar dampaknya lebih terukur dan selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. 🏔️🌊

Sinergi antar-daerah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan demi mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. 🇮🇩