13/08/2026
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana menyampaikan, hingga Mei 2026, sebanyak 2.332 pekerja telah terkena PHK, sedangkan sekitar 4.400 pekerja lainnya berpotensi kehilangan pekerjaan. Menurutnya, angka tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah karena di baliknya terdapat ribuan keluarga yang terancam kehilangan sumber penghasilan.
"Kalau perusahaan mulai mengurangi produksi, shift, jam kerja atau pesanan, itu harus menjadi sinyal bagi pemerintah. Jangan sampai pemerintah baru tahu setelah surat PHK dibagikan kepada pekerja. Harus jelas siapa yang berpotensi terdampak, sektor industrinya apa, kompetensinya apa dan peluang penyerapan kembali seperti apa. Dengan begitu, intervensinya tidak bersifat umum," tegasnya.
Renny Pramana juga meminta agar 16 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) di Jatim diperkuat sebagai pusat transisi pekerja menuju pekerjaan baru. Menurutnya, keberhasilan BLK, tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan dan sertifikat yang diterbitkan.
"BLK jangan sampai menjadi pabrik sertifikat. Peserta dilatih, mendapat sertifikat, tetapi setelah itu kembali menganggur. Jangan melatih tenaga kerja berdasarkan apa yang mudah dilakukan pemerintah. Pelatihan harus berdasarkan apa yang dibutuhkan industri," tegasnya.
