Socendev

20/10/2021

𝘉𝘢𝘵𝘶𝘣𝘢𝘳𝘢 𝘔𝘢𝘴𝘪𝘩 𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘈𝘯𝘥𝘢𝘭𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘔𝘦𝘯𝘨𝘩𝘢𝘴𝘪𝘭𝘬𝘢𝘯 𝘌𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪 𝘔𝘶𝘳𝘢𝘩

Negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia saat ini tengah berlomba untuk menurunkan tingkat polusi melalui pengurangan emisi karbon. Meski mendapat dukungan dari berbagai kalangan, upaya ini menurut Arcandra Tahar Komisaris Utama PGN, tidak mudah dilakukan. Faktanya, penggunaan energi murah seperti batubara masih sangat besar.
Dari data yang ada, PLTU menyumbang 39% dari semua energi listrik yang dibangkitkan di dunia. Di Indonesia angkanya mencapai 50%. Sebagian besar PLTU yang beroperasi belum mencapai tingkat pengembalian modal yang direncanakan. Pensiun dini berarti kerugian bagi investor. Jalan yang mungkin ditempuh adalah pensiun setelah balik modal.
Saat ini pembuat kebijakan di berbagai negara menghadapi situasi rumit. Harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pencegahan kerusakan lingkungan. Energi punya peran besar dalam ekonomi. Makin mahal energi, makin mahal harga jual barang yang diproduksi. Sehingga, akan sulit bersaing dengan produk asing. Akibatnya ekspor turun, ekonomi pun melambat.
Pemerintah juga harus mencermati penggunaan energi terbarukan. Diperkirakan menyebabkan tarif listrik naik. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. "Sudah siapkah warga masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar tarif listrik yang lebih tinggi?", kata Arcanda.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebutuhan energi bakal terus meningkat. Adanya target pengurangan emisi karbon, maka peralihan pembangkit dari energi fosil menuju EBT menjadi solusi yang perlu dilakukan.
Upaya transisi ini tidak mudah dilakukan oleh PLN, sebagai satu satunya perusahaan pemasok listrik. Pasalnya, investasi hijau memerlukan biaya yang luar biasa gedenya. Indonesia memerlukan Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030. Itu artinya, dalam setahun dibutuhkan investasi sekitar Rp 266,2 triliun. "Angka yang luar biasa besar, bahkan lebih besar dari program pemulihan ekonomi nasional kita yang Rp 172 triliun," kata Sri Mulyani.
Oleh sebab itu,batubara sebagai pembangkit energi listrik yang tergolong murah, masih sangat dibutuhkan.

01/10/2021

𝐃𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢, 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐭𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐣𝐢

Upaya pemerintah mengatasi kerusakan hutan layak diacungi jempol. Selama empat tahun berturut-turut hingga tahun 2020 Indonesia sukses menahan laju kehilangan hutan primer.
Keberhasilan itu, antara lain, ditandai dengan moratorium lahan kelapa sawit dua tahun lampau.

Menurut data Greenpeace, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging.

Ada pun luas pertambangan batubara di Indonesia ini saat ini sekitar 5 juta hektare. Namun tidak semua berada di kawasan hutan. Sebagian beroperasi dalam lahan APL (Area Penggunaan Lain), serta beberapa tambang menggunakan metoda tambang terbuka.

Batubara berkontribusi besar bagi pembangkit listrik di Indonesia. Seringkali karena pasokan batubara tersendat, saluran listrik ikut terhambat. Gangguan demi gangguan pasokan batubara kerap menimbulkan pemadaman listrik di Jawa, Madura dan Bali.

Pasokan batubara yang lancar menjadi kunci bagi ketahanan enerji nasional. Namun ini tidak mudah. Di sejumlah provinsi penghasil batubara, kendaraan angkutan batubara dilarang melintas di jalan nasional. Jalur khusus yang diberikan tak banyak membantu dalam menyalurkan si emas hitam ke stockpile.

Salah satu perusahaan yang mengalami kesulitan itu adalah PT Marga Bara Jaya. Demi efisiensi, perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi mengajukan permohonan pembangunan jalan yang melintasi Hutan Harapan, saat ini dikelola oleh PT REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia).

Panjang jalan yang akan dibangun PT MBJ di lahan konsesi PT REKI mencapai 34,2 km. dengan lebar 60 meter, pembangunan jalan angkutan ini akan menciptakan ruang manfaat jalan seluas 207,9 hektare. Sangat kecil dibanding luas konsesi PT REKI (98.555 hektare) atau hanya 0,21%.

Pembangunan jalan yang juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya optimalisasi sumber daya alam harus berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

26/09/2021

𝐊𝐨𝐧𝐬𝐞𝐩 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐤 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠

Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah oleh manusia. Pada umumnya, pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai pertanda negara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik.

Pemanfaatan batu bara sebagai salah satu sumber daya alam tentu juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebab itu, semua aktivitas terkait penambangan wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Singkat kata, optimalisasi sumber daya alam harus berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau paling tidak mengurangi kesenjangan yang ada.

Sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 1827 K/30/MEM/2018, salah satu perencanaan kegiatan teknis pertambangan yang wajib disusun atau dirancang oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten adalah pengangkutan dan jalan angkut batubara sebagai bagian dari kegiatan pengangkutan yang dirancang dengan memperhatikan aspek kondisi sosial .

Jalan tambang yang akan dikerjakan di pinggir kawasan hutan dataran rendah yang membentang di dua Provinsi di Kabupaten Musi Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, mendapat apresiasi dari masyarakat yang selama ini terisolasi dari pembangunan.

Keberadaan jalan itu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya dan tentu saja menjaga ekosistem dari kepunahan keragaman hayati.

KMPPL (Komite Masyarakat Peduli Pembangunan Lingkungan) sebagai salah satu lembaga yang concern terhadap peningkatan ekonomi tentunya akan membantu memfasilitasi program yang bisa mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar wilayah jalur jalan tambang .

24/08/2021

Mendongkrak Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Melalui CSR

Keberadan perusahaan tambang batu bara bukan hanya memiliki kontribusi yang besar kepada perekonomian negara. Namun juga, kehadiran perusahaan tambang telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah pertambangan.Selama ini ada kesan perusahaan yang memanfaatkan sumberdaya alam, s...

21/06/2021

Ingin Belajar dan Sekolah, S**a Anak Dalam di Bayung Lencir Dibangunkan Saung Belajar

Pendidikan bagi sebagian besar Suku Anak Dalam (SAD) yang
berada di dua desa di Muba dan Jambi merupakan sesuatu
yang berharga. Maka itu banyak pihak yang terus berupaya
memfasilitasi pendidikan bagi suku yang dikenal dengan
sebutan 'Orang Rimba' ini untuk mengenal ilmu pengetahuan
yang luas. Seperti menyediakan tempat belajar atau saung
di wilayah Rompok Soak Buring, Desa Pagar Desa kecamatan
Bayung Lencir, Muba. Pemkab Muba melalui perangkat
kecamatan dan desa bekerjasama dengan perusahaan
PT Marga Bara Jaya (MBJ) mendirikan saung belajar.

Pendidikan bagi sebagian besar Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di dua desa di Muba dan Jambi merupakan sesuatu yang berharga. Maka itu banyak pihak yang te...

17/06/2021

Kontribusi Batu Bara Masih Signifikan Bagi Negeri ini

Sebagai negara berkembang Indonesia masih terus berjuang untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini, ekonomi tidak tumbuh alias negatif. Butuh banyak tenaga untuk mendorong ekonomi agar segara tumbuh positif kembali. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan energi yang cukup besar. Oleh sebab itu, batu bara sebagai salah satu sumber pembangkit listrik masih akan tetap dibutuhkan.

Faktanya batu bara masih memiliki kontribusi signifikan bagi negeri ini. Itu bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara hingga devisa yang dihasilkan untuk Indonesia, masih sangat tinggi.

Pemerintah masih perlu memberi perhatian lebih pada pasokan batu bara. Salah satunya menyediakan fasilitas infrastruktur demi memperkuat kebutuhan distribusi batu bara untuk keperluan domestik maupun ekspor.

Namun saat ini, menurut Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo), industri batu bara masih menghadapi kendala infrastruktur jalan dan pelabuhan yang membuat produksi bahan tambang itu tidak efisien.

Di Sumatera misalnya, sebagai salah satu pulau dengan potensi batu bara terbesar di Indonesia. Sumber daya batu bara di Sumatera, hingga kini belum tergarap optimal, karena hambatan infrastruktur sehingga menyebabkan biaya produksi menjadi cukup tinggi.

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan pengelola batu bara di Sumatera Selatan membutuhkan waktu tiga hari untuk mengantarkan produknya ke pelabuhan. Maklum jarak yang harus ditempuh mencapai ratusan kilometer. Jalan yang harus dilalui terlalu sempit dan kondisinya sangat buruk. Tentunya bila hal ini tidak mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan akan membuat batubara menjadi harta karun yang terbuang sia-sia.

Padahal jika infrastruktur dibenahi jarak tempuh yang dibutuhkan untuk mengantarkan batu bara maupun hasil bumi lainnnya, seperti kelapa sawit akan tuntas dalam hitungan jam. Jika pembangunan jalan terwujud, kapasitas pengiriman batu bara bisa meningkat tiga kali lipat dari kapasitas pengiriman saat ini. Dengan demikian permintaan dari negara eksportir seperti Cina dan India yang setiap tahun selalu meningkat lebih mudah terpenuhi.

16/06/2021

Kontribusi Batu Bara Masih Signifikan Bagi Negeri ini

Untuk mengurangi emisi karbon di udara, pemerintah berencana akan mulai berhenti mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara pada 2025. PLN sendiri sudah menghitung PLTU yang akan segera dipensiunkan itu totalnya mampu menghasilkan listrik dengan daya 50,1 gigawatt (GW). Untuk menghasilkan setrum dengan kekuatan sebesar itu, dibutuhkan sekitar 200 juta ton batubara.

Artinya jika kebijakan menghentikan operasional PLTU terealisasi, akan ada penurunan demand batubara yang cukup besar di dalam negeri. Padahal cadangan batu bara di Indonesia masih sangat melimpah.

Saat ini saja Indonesia memiliki 37,6 miliar ton batu bara. Dengan total produksi 600 juta ton per tahun, Indonesia masih menyimpan cadangan 24,8 miliar ton untuk 20 tahun ke depan. Menurut Direktur Pengadaan PT PLN Supangkat Iwan Santoso, PLTU berbahan batu bara yang dimiliki PLN diperkirakan masih bisa digunakan dan mampu untuk menerangi Indonesia sampai 300 tahun.

Melihat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026, hingga akhir tahun 2016 kapasitas terpasang PLTU di Indonesia mencapai 28.090 Megawatt (MW). Dalam RUPTL disebutkan bahwa akan ada tambahan PLTU sebesar 31.900 MW dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, PLN bakal kesulitan mengganti pembangkit listrik berwawasan lingkungan. Pasalnya, investasi hijau memerlukan biaya sangat besar. Indonesia memerlukan biaya Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030. Transisi ini, kata Sri Mulyani, tidak mudah bagi PLN yang menjadi perusahaan monopoli di bidang kelistrikan di Indonesia.

Sebagai negara berkembang Indonesia masih terus berjuang untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini, ekonomi tidak tumbuh alias negatif. Butuh banyak tenaga untuk mendorong ekonomi agar segara tumbuh positif kembali.

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan energi yang cukup besar. Oleh sebab itu, sebenarnya batubara sebagai pembangkit energi listrik masih akan tetap dibutuhkan. Di negara-negara lain kondisinya juga hampir sama dengan Indonesia, bahkan banyak yang lebih susah.

Pemerintah masih perlu memberi perhatian lebih pada pasokan batu bara. Salah satu cara yang harus didahulukan tentu fasilitas infrastruktur demi memperkuat kebutuhan distribusi batubara untuk keperluan domestik maupun ekspor.

Faktanya batu bara masih memiliki kontribusi signifikan bagi negeri ini. Itu bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara hingga devisa yang dihasilkan untuk Indonesia, masih sangat tinggi.

Setiap tahunnya total penerimaan negara dari aktivitas tambang batu bara sekitar Rp50 triliun. Salah satu penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) batu bara. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melaporkan PNBP dari batu bara sepanjang 2020 mencapai Rp 34,6 triliun. Jumlah tersebut melebihi dari target yang ditetapkan Rp 31,41 triliun (110 %).

Belum lagi jutaan tenaga kerja yang mampu terserap oleh sektor tambang batu bara. Bisa dibayangkan dampak yang akan terjadi bagi ekonomi Indonesia, jika produksi batu bara tidak terserap ke sektor energi.

Menurut Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) saat ini industri batu bara masih menghadapi kendala infrastruktur jalan dan pelabuhan yang membuat produksi bahan tambang itu tidak efisien.

Contohnya saja di Sumatera sebagai salah satu pulau dengan potensi batu bara terbesar di Indonesia. Sumber daya batu bara di Sumatera, hingga kini belum tergarap optimal karena hambatan infrastruktur sehingga menyebabkan biaya produksi menjadi cukup tinggi.

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan pengelola batu bara di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan waktu tiga hari untuk mengantarkan produknya ke pelabuhan. Maklum jarak yang harus ditempuh mencapai ratusan kilometer. Jalan yang harus dilalui terlalu sempit dan kondisinya sangat buruk.

Padahal jika infrastruktur dibenahi jarak tempuh yang dibutuhkan untuk mengantarkan batu bara maupun hasil bumi lainnnya, seperti kelapa sawit akan tuntas dalam hitungan jam. Jika pembangunan jalan terwujud, kapasitas pengiriman batu bara diperhitungkan bisa meningkat tiga kali lipat dari kapasitas pengiriman saat ini. Dengan demikian permintaan dari negara eksportir seperti Cina dan India yang saban tahun selalu meningkat lebih mudah terpenuhi.

Persoalan ini sudah terjadi sejak 2011 lalu. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dilanjutkan dengan Surat Edaran Gubernur mengenai pelarangan angkutan batu bara melintas di jalan umum mulai 1 Januari 2013 yang menyebabkan saat itu banyak perusahaan batu bara berhenti beroperasi.

Jalan khusus yang disiapkan untuk transportasi batu bara ternyata tidak dapat dilewati. Akibatnya, saat itu, ratusan perusahaan pertambangan batu bara mengalami kerugian miliaran rupiah. Tentunya bila hal ini tidak mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan akan membuat batu bara menjadi harta karun yang terbuang sia-sia.