What are the opening hours?

Monday 07:00 - 17:00 Tuesday 07:00 - 17:00 Wednesday 07:00 - 17:00 Thursday 07:00 - 17:00 Friday 07:00 - 17:00 Saturday 07:00 - 17:00

http://twitter.com/haidaralwicare

Haidar Alwi Care, Jakarta (2026)

12/05/2026

Haidar Alwi: Polri di Bawah Presiden Adalah Mahakarya Reformasi 1998 dan Fondasi Final Menuju Polri Presisi yang Semakin Dicintai Rakyat.

Reformasi 1998 merupakan salah satu tonggak paling penting dalam sejarah Indonesia modern. Dari gelombang perubahan besar tersebut, bangsa Indonesia tidak hanya membangun sistem politik yang lebih demokratis, tetapi juga menata ulang institusi negara agar semakin profesional, akuntabel, dan dekat dengan rakyat. Salah satu keputusan paling strategis yang lahir dari proses itu adalah membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi sipil yang modern, mandiri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini dirancang agar Polri memiliki garis komando yang jelas, bekerja berdasarkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mampu memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Keputusan tersebut memiliki landasan hukum yang sangat kuat. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 memisahkan TNI dan Polri. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 menegaskan peran Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 8 yang menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden, Pasal 11 yang mengatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, serta Pasal 13 yang menjelaskan tugas pokok Polri. Dalam perkembangan nasional terbaru, Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Prof. Jimly Asshiddiqie pada 5 Mei 2026 menyerahkan laporan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Kesimpulan ini menjadi bukti bahwa desain kelembagaan yang lahir dari Reformasi 1998 masih sangat tepat dan relevan. Berdasarkan landasan sejarah, konstitusi, dan perkembangan terkini tersebut, Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menilai bahwa penempatan Polri di bawah Presiden adalah salah satu mahakarya terbesar Reformasi 1998.

*“Polri di bawah Presiden adalah keputusan besar yang lahir dari pemikiran matang para tokoh reformasi. Tujuannya sangat jelas, yaitu memastikan keamanan nasional memiliki komando yang tegas, penegakan hukum berjalan efektif, dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Reformasi 1998 telah meletakkan fondasi yang sangat kokoh. Ketika pada Mei 2026 para pakar kembali menegaskan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden, hal itu membuktikan bahwa fondasi tersebut masih sangat tepat. Yang perlu kita lakukan sekarang bukan membongkar struktur yang sudah benar, tetapi memperkuat integritas, disiplin, kemampuan, dan teknologi agar Polri terus tumbuh menjadi institusi yang semakin profesional, semakin modern, dan semakin dicintai rakyat,”* tegas Haidar Alwi.

Dari sinilah terlihat bahwa reformasi Polri pada masa kini tidak lagi berfokus pada perubahan struktur kelembagaan, melainkan pada upaya menyempurnakan kualitas pengabdian agar cita-cita besar Reformasi 1998 semakin nyata dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

*Reformasi 1998 Melahirkan Polisi Sipil yang Profesional dan Humanis.*

Salah satu tuntutan utama Reformasi 1998 adalah menghadirkan institusi negara yang lebih demokratis, menjunjung supremasi hukum, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks keamanan nasional, tuntutan tersebut diwujudkan dengan membangun Polri sebagai polisi sipil yang lebih dekat dengan masyarakat. Polri diharapkan tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga humanis dalam memberikan pelayanan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Perubahan ini sangat penting karena tantangan keamanan terus berkembang. Globalisasi, kejahatan siber, narkotika, perdagangan orang, terorisme, hingga judi online membutuhkan institusi kepolisian yang cerdas, tangguh, dan profesional. Reformasi 1998 telah memberikan arah yang tepat agar Polri mampu menjawab semua tantangan tersebut dengan semakin efektif.

*“Reformasi 1998 adalah bukti bahwa bangsa Indonesia mampu memperbaiki dirinya dengan cara yang cerdas. Polri dibangun sebagai institusi sipil yang kuat, tetapi tetap dekat dengan rakyat. Ketika polisi semakin humanis dan profesional, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh, keamanan nasional akan semakin kokoh karena rakyat merasakan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi mereka,”* ujar Haidar Alwi.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa Reformasi 1998 telah memberikan arah yang sangat tepat bagi lahirnya institusi kepolisian modern yang semakin dipercaya masyarakat.

*Polri Presisi Membuktikan Fondasi Reformasi Bekerja dengan Sangat Baik.*

Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Polri terus melakukan transformasi melalui konsep Presisi, yaitu Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Konsep ini mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, penegakan hukum yang lebih profesional, pengawasan internal yang lebih kuat, serta pemanfaatan teknologi yang semakin luas.

Hingga Mei 2026, program Quick Wins Presisi terus berjalan melalui digitalisasi pelayanan publik, penguatan pendidikan anggota, modernisasi sistem administrasi, dan peningkatan kemampuan dalam menangani kejahatan siber maupun kejahatan lintas negara. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa reformasi Polri terus bergerak maju dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

*“Presisi adalah bukti bahwa reformasi tidak berhenti sebagai catatan sejarah. Reformasi hidup dalam setiap pelayanan yang lebih cepat, dalam setiap penegakan hukum yang semakin profesional, dan dalam setiap langkah Polri untuk mengikuti perkembangan zaman. Ketika masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan dan semakin terlindungi dari kejahatan, itulah tanda bahwa reformasi benar-benar bekerja,”* jelas Haidar Alwi.

Dari perkembangan tersebut, semakin jelas bahwa Polri Presisi merupakan kelanjutan alami dari cita-cita Reformasi 1998 untuk menghadirkan institusi kepolisian yang modern, cerdas, dan semakin membanggakan bangsa Indonesia.

*Polri Akan Menjadi Kebanggaan Dunia.*

Keamanan dan kepastian hukum adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Tidak ada pembangunan tanpa stabilitas. Tidak ada investasi tanpa rasa aman. Tidak ada keadilan tanpa aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Karena itu, mendukung Polri pada hakikatnya adalah mendukung masa depan Indonesia.

Haidar Alwi meyakini bahwa dengan fondasi hukum yang kokoh, dukungan Presiden Prabowo Subianto, kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, dan semangat pengabdian seluruh anggota Polri, institusi ini akan terus berkembang menjadi salah satu kepolisian terbaik di dunia.

*“Ketika para pakar, pemerintah, dan masyarakat semakin yakin bahwa Polri di bawah Presiden adalah desain yang tepat, kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk optimistis. Polri telah memiliki fondasi yang benar, arah transformasi yang jelas, dan kepemimpinan yang visioner. Saya percaya Polri akan terus tumbuh menjadi institusi yang semakin profesional, modern, humanis, dan semakin dicintai rakyat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tenang, konsisten, dan penuh dedikasi mampu menghadirkan rasa aman sekaligus harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia,”* pungkas Haidar Alwi.

09/05/2026

Haidar Alwi: Hukum Sejarah dan Ujian Legitimasi, Kompas Kepemimpinan Presiden Prabowo

Legitimasi adalah fondasi utama yang menentukan apakah sebuah pemerintahan mampu bertahan, bekerja efektif, dan meninggalkan warisan besar bagi bangsanya. Dalam ilmu politik modern, legitimasi bukan sekadar kemenangan dalam pemilu, melainkan kepercayaan rakyat bahwa negara berjalan sesuai konstitusi, menegakkan keadilan, menggunakan kekuasaan secara rasional, dan sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan umum. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sebesar apa pun karisma dan kekuatan institusi seorang pemimpin, kepercayaan publik tetap menjadi sumber kekuatan yang paling menentukan. Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang historis yang sangat besar untuk memetik hikmah dari perjalanan para pendahulunya dan menjadikan pelajaran sejarah sebagai kompas kepemimpinan nasional.

Menurut Haidar Alwi, pengalaman Soekarno dan Soeharto memberikan satu pelajaran universal: pemerintahan yang kuat harus selalu menjaga kepercayaan rakyat melalui keadilan, meritokrasi, transparansi, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Presiden Prabowo dinilai memiliki modal yang sangat lengkap untuk menjalankan amanah tersebut, mulai dari pengalaman strategis di bidang pertahanan, dukungan politik yang luas, hingga komitmen terhadap kedaulatan pangan, energi, industrialisasi nasional, dan pembangunan sumber daya manusia. Haidar Alwi meyakini bahwa apabila legitimasi terus dijaga, kritik dipandang sebagai mekanisme koreksi yang sehat, dan rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara, maka pemerintahan Presiden Prabowo berpeluang menulis salah satu babak paling penting dalam sejarah modern Indonesia serta membawa bangsa ini menjadi negara yang semakin kuat secara politik, maju secara ekonomi, unggul dalam industri, adil dalam pembangunan, dan bermartabat di hadapan dunia.

09/05/2026

Haidar Alwi: Hukum Sejarah dan Ujian Legitimasi, Kompas Kepemimpinan Presiden Prabowo

Legitimasi adalah fondasi utama yang menentukan apakah sebuah pemerintahan mampu bertahan, bekerja efektif, dan meninggalkan warisan besar bagi bangsanya. Dalam ilmu politik modern, legitimasi bukan sekadar kemenangan dalam pemilu, melainkan kepercayaan rakyat bahwa negara berjalan sesuai konstitusi, menegakkan keadilan, menggunakan kekuasaan secara rasional, dan sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan umum. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sebesar apa pun karisma dan kekuatan institusi seorang pemimpin, kepercayaan publik tetap menjadi sumber kekuatan yang paling menentukan. Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang historis yang sangat besar untuk memetik hikmah dari perjalanan para pendahulunya dan menjadikan pelajaran sejarah sebagai kompas kepemimpinan nasional.

Menurut Haidar Alwi, pengalaman Soekarno dan Soeharto memberikan satu pelajaran universal: pemerintahan yang kuat harus selalu menjaga kepercayaan rakyat melalui keadilan, meritokrasi, transparansi, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Presiden Prabowo dinilai memiliki modal yang sangat lengkap untuk menjalankan amanah tersebut, mulai dari pengalaman strategis di bidang pertahanan, dukungan politik yang luas, hingga komitmen terhadap kedaulatan pangan, energi, industrialisasi nasional, dan pembangunan sumber daya manusia. Haidar Alwi meyakini bahwa apabila legitimasi terus dijaga, kritik dipandang sebagai mekanisme koreksi yang sehat, dan rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara, maka pemerintahan Presiden Prabowo berpeluang menulis salah satu babak paling penting dalam sejarah modern Indonesia serta membawa bangsa ini menjadi negara yang semakin kuat secara politik, maju secara ekonomi, unggul dalam industri, adil dalam pembangunan, dan bermartabat di hadapan dunia.

09/05/2026

Haidar Alwi: Hukum Sejarah dan Ujian Legitimasi, Kompas Kepemimpinan Presiden Prabowo.

Legitimasi adalah fondasi utama yang menentukan apakah sebuah pemerintahan mampu bertahan, bekerja efektif, dan meninggalkan warisan besar bagi bangsanya. Dalam ilmu politik modern, legitimasi bukan sekadar kemenangan dalam pemilu atau luasnya dukungan koalisi, melainkan kepercayaan rakyat bahwa negara masih berjalan sesuai konstitusi, menegakkan keadilan, menggunakan kekuasaan secara rasional, dan sungguh-sungguh berpihak kepada kepentingan umum. Tanpa legitimasi, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit memperoleh dukungan sosial yang kuat. Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terjaga, pemerintah memiliki modal moral yang memungkinkan pembangunan berlangsung lebih stabil, lebih cepat, dan lebih berkelanjutan.

Sejarah Indonesia memberikan pelajaran yang sangat jelas mengenai prinsip tersebut. Pengalaman Soekarno dan Soeharto menunjukkan bahwa sebesar apa pun karisma, kekuatan institusi, dan dukungan politik seorang pemimpin, kepercayaan rakyat tetap menjadi sumber kekuatan yang paling menentukan. *Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB,* memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang historis yang sangat besar untuk memetik hikmah dari perjalanan para pendahulunya dan mengubah pelajaran sejarah menjadi sumber kebijaksanaan dalam memperkuat stabilitas nasional, mempercepat pembangunan, dan membawa Indonesia menuju posisi yang semakin kuat, mandiri, dan bermartabat di panggung dunia.

Menurut Haidar Alwi, sejarah bukan sekadar catatan pergantian kekuasaan, melainkan laboratorium peradaban yang memperlihatkan bagaimana bangsa-bangsa menguat, bagaimana pemerintahan menjaga kepercayaan publik, dan bagaimana legitimasi berubah menjadi energi moral yang menopang pembangunan. Dengan memahami pola tersebut, seorang pemimpin dapat membangun pemerintahan yang kokoh bukan hanya karena kewenangan formal, tetapi juga karena keadilan, meritokrasi, transparansi, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.

Presiden Prabowo memiliki modal yang sangat lengkap untuk menjalankan amanah besar tersebut. Pengalaman panjang di bidang pertahanan, pemahaman mendalam mengenai geopolitik, dukungan politik yang luas, serta komitmen kuat terhadap kedaulatan pangan, energi, industrialisasi nasional, dan penguatan sumber daya manusia merupakan fondasi yang sangat kokoh bagi lahirnya pemerintahan yang efektif, disiplin, dan visioner. Haidar Alwi meyakini bahwa dengan karakter kepemimpinan yang tegas dan orientasi strategis jangka panjang, Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk memperkuat legitimasi nasional dan menorehkan salah satu babak paling penting dalam sejarah modern Indonesia.

*"Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan yang paling kokoh bukanlah kekuasaan yang paling keras, melainkan kekuasaan yang paling mampu menjaga kepercayaan rakyat. Kritik bukan ancaman terhadap negara, tetapi mekanisme koreksi yang membantu pemerintah memperbaiki diri sebelum persoalan kecil berkembang menjadi krisis besar. Ketika keadilan ditegakkan, meritokrasi dijaga, birokrasi bekerja profesional, dan rakyat merasakan keberpihakan nyata dari negara, maka legitimasi akan berubah menjadi energi moral yang memperkuat stabilitas nasional dan membuka jalan bagi lahirnya Indonesia yang semakin kuat, semakin produktif, dan semakin bermartabat di hadapan dunia,"* tegas Haidar Alwi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum sejarah bukanlah ancaman bagi pemerintahan Presiden Prabowo, melainkan sumber kebijaksanaan strategis yang justru dapat memperkuat fondasi kepemimpinan nasional. Dengan perspektif tersebut, pelajaran masa lalu menjadi kompas yang membantu bangsa ini melangkah lebih mantap menuju transformasi yang lebih besar.

*Pelajaran dari Soekarno dan Soeharto.*

Soekarno meletakkan fondasi ideologis bangsa melalui Pancasila, semangat anti-kolonialisme, dan gagasan berdikari. Ia menanamkan keyakinan bahwa bangsa yang besar harus memiliki keberanian untuk menentukan arah sejarahnya sendiri. Namun pengalaman pemerintahannya juga menunjukkan bahwa idealisme yang kuat harus selalu ditopang oleh stabilitas ekonomi, koordinasi elite, dan sistem yang mampu menjaga keseimbangan nasional.

Sementara Soeharto menghadirkan stabilitas politik, swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada saat yang sama, sejarah memperlihatkan bahwa legitimasi harus terus dipelihara melalui tata kelola yang transparan, pemerataan pembangunan, dan mekanisme koreksi yang sehat.

Menurut Haidar Alwi, dua pengalaman besar tersebut memberikan satu pelajaran universal: pemerintahan yang kuat harus selalu menjaga kepercayaan rakyat sebagai fondasi utama keberlangsungan negara. Sejarah tidak meminta pemimpin untuk menghindari tantangan, tetapi menuntut kemampuan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan memperbaiki sistem secara berkelanjutan.

*"Para pemimpin besar bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi tekanan, melainkan mereka yang mampu mengubah pelajaran sejarah menjadi kebijaksanaan. Ketika masa lalu dipahami dengan jernih, maka keputusan-keputusan hari ini akan memiliki fondasi yang lebih matang, lebih rasional, dan lebih tahan terhadap perubahan zaman,"* jelas Haidar Alwi.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa pelajaran sejarah tidak dimaksudkan untuk menoleh ke belakang, tetapi untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan masa kini.

Legitimasi sebagai Fondasi Transformasi Nasional

Dalam praktik kenegaraan modern, legitimasi bekerja seperti fondasi sebuah gedung tinggi. Semakin kuat fondasinya, semakin besar beban pembangunan yang dapat ditopang. Ketika rakyat percaya bahwa kebijakan negara disusun secara rasional, adil, dan berpihak kepada kepentingan umum, maka industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, dan investasi jangka panjang akan memperoleh dukungan sosial yang jauh lebih kuat.

Haidar Alwi menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki karakter yang sangat potensial untuk memperkuat legitimasi tersebut. Agenda kedaulatan pangan, hilirisasi industri, penguatan pertahanan, pembangunan sumber daya manusia, dan keberpihakan kepada rakyat merupakan langkah strategis yang akan memperkokoh kepercayaan publik sekaligus mempercepat transformasi Indonesia menjadi negara maju.

Kampus, media, masyarakat sipil, dan birokrasi profesional harus dipandang sebagai mitra strategis negara. Kritik yang dikelola secara dewasa tidak melemahkan pemerintahan, tetapi justru memperkaya perspektif kebijakan dan memperkuat kualitas tata kelola nasional.

*"Negara yang percaya pada kekuatan rakyatnya tidak akan takut terhadap masukan. Semakin terbuka sebuah pemerintahan terhadap koreksi yang jujur, semakin kokoh fondasi legitimasi yang menopangnya. Di situlah stabilitas tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi kekuatan nasional yang mampu menggerakkan pembangunan secara berkelanjutan,"* tegas Haidar Alwi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi bukan sekadar alat menjaga stabilitas, tetapi juga akselerator moral yang memungkinkan Indonesia bergerak lebih cepat menuju cita-cita besarnya.

*Kompas Presiden Prabowo Menulis Sejarah Baru Indonesia.*

Indonesia saat ini memiliki modal objektif yang sangat besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, bonus demografi, kekayaan nikel, emas, tembaga, bauksit, dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk melompat menuju negara maju.

Haidar Alwi meyakini bahwa Presiden Prabowo memiliki historis untuk memimpin fase konsolidasi nasional yang menyatukan disiplin pemerintahan, penguatan institusi, industrialisasi berbasis sumber daya alam, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Dukungan politik yang luas, pengalaman strategis, dan visi kedaulatan nasional memberikan fondasi yang sangat kuat bagi terciptanya transformasi besar yang dapat dikenang sebagai salah satu periode paling penting dalam sejarah bangsa.

Tantangan global memang kompleks, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, persaingan geopolitik, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim. Namun dalam pandangan Haidar Alwi, tantangan tersebut justru dapat menjadi katalisator kebangkitan apabila dikelola dengan kepemimpinan yang visioner, disiplin, dan konsisten berpijak pada kepentingan nasional.

*"Sejarah tidak menuntut para pemimpin untuk bebas dari tantangan. Sejarah hanya menuntut kebijaksanaan untuk belajar dari masa lalu dan keberanian untuk membangun masa depan. Saya meyakini Presiden Prabowo memiliki peluang sangat besar untuk menulis babak baru sejarah Indonesia sebagai negara yang kuat secara politik, maju secara ekonomi, unggul dalam industri, adil dalam pembangunan, dan bermartabat di hadapan dunia. Jika legitimasi terus dijaga dan rakyat terus merasakan kehadiran negara, maka masa kepemimpinan Presiden Prabowo dapat menjadi salah satu periode paling menentukan dalam perjalanan Indonesia menuju cita-cita sebagai bangsa besar yang benar-benar berdaulat, mandiri, dan makmur,"* pungkas Haidar Alwi.

06/05/2026

Haidar Alwi: Insinuasi Amien Rais Sebagai Bentuk Tertinggi Keputusasaan Politik, Ketika Kritik Kehabisan Bukti, Fitnah Menjadi Senjata.

06/05/2026

Haidar Alwi: Polri Tetap di Bawah Presiden dan Kompolnas Sebagai Mitra Strategis Adalah Pilihan Tepat.

Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026 menjadi penanda dimulainya fase baru reformasi sistem keamanan nasional Indonesia. Dalam rekomendasi tersebut, tim reformasi menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sementara penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kepolisian nasional.

Momentum reformasi ini hadir di tengah perubahan lanskap keamanan global yang berkembang semakin cepat. Kejahatan siber lintas negara, judi online internasional, pencurian data pribadi, perdagangan manusia berbasis digital, hingga manipulasi informasi kini bergerak jauh melampaui pola kejahatan konvensional. Ancaman keamanan masa kini tidak lagi bergerak secara lokal, tetapi telah berkembang menjadi jaringan lintas negara yang kompleks, cepat, dan sulit diprediksi.

Dalam situasi seperti ini, negara tidak cukup hanya memiliki aparat penegak hukum yang kuat secara fisik. Negara membutuhkan sistem keamanan yang memiliki kecepatan respons, ketegasan operasional, kemampuan membaca ancaman sejak dini, serta arah komando nasional yang jelas dan terintegrasi. Karena itu, reformasi Polri hari ini tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai pembenahan administratif biasa, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam menjaga stabilitas nasional di era digital.

Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menilai bahwa keputusan mempertahankan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah strategis yang tepat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurut Haidar Alwi, reformasi Polri memang harus terus berjalan, tetapi reformasi tidak boleh melahirkan tumpang tindih kewenangan yang justru memperlambat efektivitas aparat keamanan negara dalam menghadapi dinamika ancaman global yang berkembang sangat cepat.

*"Dalam sistem keamanan masa kini, negara membutuhkan institusi kepolisian yang profesional, cepat, dan memiliki arah komando nasional yang tegas. Ancaman bergerak tanpa menunggu birokrasi. Karena itu negara juga tidak boleh lambat dalam bertindak. Ketika sistem keamanan terlalu rumit dan kewenangan terlalu berlapis, maka yang lahir bukan kehati-hatian, tetapi keterlambatan negara dalam melindungi rakyatnya. Itulah sebabnya keputusan mempertahankan Polri langsung di bawah Presiden merupakan pilihan strategis yang tepat bagi Indonesia,"* tegas Haidar Alwi.

Dari sinilah terlihat bahwa reformasi Polri hari ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan pembenahan kelembagaan, tetapi menyangkut bagaimana negara membangun sistem perlindungan nasional yang mampu menjaga stabilitas di tengah perubahan ancaman global yang bergerak sangat cepat. Pada titik inilah, posisi Polri dalam sistem keamanan nasional perlu dipahami sebagai bagian penting dari fondasi ketahanan negara modern.

*Polri di Bawah Presiden Merupakan Bagian dari Stabilitas Demokratis Negara.*

Menurut Haidar Alwi, posisi Polri di bawah Presiden bukan sekadar keputusan politik atau administratif, tetapi bagian dari desain sistem keamanan nasional Indonesia yang telah diatur secara konstitusional. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

Dalam pandangan Haidar Alwi, negara membutuhkan apa yang ia sebut sebagai stabilitas demokratis, yaitu kondisi ketika pengawasan tetap berjalan tanpa melemahkan ketegasan aparat negara dalam menjaga keamanan publik. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang membuat aparat takut bertindak, melainkan demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan efektivitas negara.

Indonesia bukan negara kecil dengan tantangan keamanan yang sederhana. Sebagai negara kepulauan dengan ratusan juta penduduk dan jalur ekonomi strategis dunia, Indonesia membutuhkan sistem keamanan yang mampu bergerak cepat, presisi, dan tetap solid menghadapi ancaman lintas negara yang berkembang semakin kompleks.

Di tengah perubahan ancaman global yang bergerak semakin cepat, negara tidak boleh kehilangan ketegasan dalam menjaga keamanan rakyatnya. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang aparatnya melemah bukan hanya kehilangan kewibawaan hukum, tetapi perlahan kehilangan kemampuan melindungi masa depan bangsanya sendiri. Karena itu, menjaga efektivitas aparat keamanan sesungguhnya bukan hanya kepentingan institusi, tetapi kepentingan strategis negara.

*"Keamanan masa kini tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum, tetapi tentang kemampuan negara menjaga stabilitas sebelum krisis berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Negara yang aparatnya terlalu dibatasi akan kalah cepat dari ancaman yang tidak pernah menunggu prosedur. Karena itu, menjaga efektivitas institusi keamanan sama pentingnya dengan menjaga sistem pengawasannya,"* jelas Haidar Alwi.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa kekuatan sistem keamanan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya pengawasan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga efektivitas institusi yang berada di garis terdepan perlindungan masyarakat. Dari titik inilah, pembahasan mengenai posisi Kompolnas menjadi penting untuk ditempatkan secara proporsional agar reformasi tetap berjalan tanpa mengurangi ketegasan operasional Polri.

*Ketika Pengawasan Tidak Boleh Melemahkan Ketegasan Negara.*

Rekomendasi penguatan Kompolnas menjadi salah satu bagian yang perlu di perhatian dalam hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dalam negara demokrasi, pengawasan terhadap aparat penegak hukum memang merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas negara.

Namun menurut Haidar Alwi, penguatan pengawasan tetap harus mempertimbangkan karakter institusi kepolisian yang berbeda dengan lembaga administratif biasa. Polri memiliki kewenangan koersif dan bekerja dalam situasi yang membutuhkan kecepatan, ketegasan, serta kepastian tindakan.

Secara hukum, keberadaan Kompolnas telah diatur melalui Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 sebagai lembaga non-struktural yang membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian nasional. Dalam kerangka tersebut, menurut Haidar Alwi, posisi Kompolnas paling tepat tetap ditempatkan sebagai mitra strategis reformasi Polri, bukan lembaga yang masuk terlalu jauh ke wilayah operasional kepolisian.

Haidar Alwi berpandangan bahwa Kompolnas memiliki fungsi penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan, menjembatani aspirasi masyarakat, serta memperkuat arah reformasi jangka panjang. Namun ia tidak sepakat apabila penguatan Kompolnas diarahkan hingga berpotensi menciptakan dualisme kewenangan terhadap operasional kepolisian.

*"Pengawasan memang penting dalam demokrasi, tetapi efektivitas aparat keamanan juga merupakan syarat utama agar negara mampu melindungi rakyatnya. Kompolnas tetap penting sebagai mitra strategis reformasi Polri. Namun pengawasan yang terlalu jauh masuk ke wilayah operasional berisiko menciptakan kelumpuhan ketegasan aparat, yaitu kondisi ketika aparat menjadi terlalu ragu dan lambat bertindak karena dibayangi kompleksitas pengawasan yang berlebihan,"* ujar Haidar Alwi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan keamanan masa kini bergerak jauh lebih cepat dibanding pola birokrasi konvensional. Dalam kondisi seperti itu, negara membutuhkan keseimbangan strategis antara pengawasan dan efektivitas operasional agar aparat tetap mampu bertindak cepat dan terukur dalam menjaga keamanan publik.

Dalam praktiknya, Polri sendiri telah memiliki mekanisme pengawasan internal melalui Divisi Propam dan Itwasum yang bekerja secara terstruktur dan berlapis. Karena itu, reformasi Polri seharusnya diarahkan pada penguatan profesionalisme dan modernisasi institusi tanpa menciptakan tumpang tindih kewenangan yang justru berpotensi menghambat efektivitas keamanan nasional.

Dari sinilah terlihat bahwa tantangan terbesar reformasi Polri hari ini bukan sekadar memperluas pengawasan, tetapi bagaimana membangun keseimbangan antara akuntabilitas, profesionalisme, dan ketegasan operasional di tengah perubahan ancaman global yang semakin dinamis. Pada titik inilah, reformasi Polri perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi sistem keamanan Indonesia di era baru.

*Reformasi Polri Harus Mengarah pada Modernisasi dan Penguatan Kepercayaan Publik.*

Perubahan terbesar dalam sistem keamanan global terletak pada perubahan karakter ancaman itu sendiri. Jika pada masa lalu ancaman lebih mudah dikenali secara fisik dan geografis, maka saat ini ancaman dapat bergerak melalui ruang digital tanpa batas negara dan tanpa pola yang mudah diprediksi.

Jaringan scam internasional, pencurian data pribadi, deepfake berbasis kecerdasan buatan, hingga cyber warfare kini berkembang menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, negara membutuhkan institusi kepolisian yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga modern secara teknologi dan cerdas secara sistem.

Menurut Haidar Alwi, reformasi Polri harus dipahami sebagai transformasi menuju sistem keamanan yang adaptif, presisi, dan berbasis teknologi. Karena itu, penguatan institusi jauh lebih penting dibanding menciptakan konflik kewenangan antar lembaga yang justru berisiko memperlambat respons negara terhadap ancaman.

Berbagai transformasi internal Polri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah perubahan yang semakin nyata. Digitalisasi layanan publik, penerapan ETLE, penguatan cyber policing, peningkatan digital forensik, keterbukaan informasi publik, hingga pembangunan command center menunjukkan bahwa reformasi Polri telah bergerak menuju model keamanan yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Transformasi tersebut juga menunjukkan bahwa reformasi Polri pasca pemisahan institusi kepolisian dari ABRI terus berkembang menuju fase yang jauh lebih matang. Jika pada masa awal reformasi fokus utama berada pada pembentukan kemandirian institusi, maka reformasi Polri hari ini telah bergerak menuju pembangunan sistem keamanan nasional yang modern, berbasis teknologi, dan terintegrasi dengan tantangan global.

Bangsa besar tidak dibangun dengan melemahkan aparat penegak hukumnya, tetapi dengan memastikan aparat negara tetap profesional, modern, berintegritas, dan dicintai rakyat. Reformasi Polri tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan institusi, melainkan sebagai proses penyempurnaan agar Polri semakin mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

Menurut Haidar Alwi, keamanan sering kali bekerja dalam bentuk yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ketika ancaman berhasil dicegah sebelum berkembang menjadi krisis, ketika stabilitas sosial tetap terjaga, dan ketika masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman, maka di situlah sistem keamanan bekerja secara nyata meskipun tidak selalu terlihat oleh publik.

Karena itu, Haidar Alwi menilai bahwa keputusan mempertahankan Polri langsung di bawah Presiden sekaligus menjaga Kompolnas sebagai mitra strategis merupakan bentuk keseimbangan yang tepat dalam membangun sistem keamanan Indonesia ke depan. Di satu sisi, pengawasan tetap berjalan sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain, efektivitas institusi keamanan nasional tetap terjaga agar negara tidak kehilangan kecepatan respons dalam menghadapi ancaman yang berkembang semakin cepat.

*"Pada akhirnya, keamanan bukan hanya tentang hukum dan kewenangan, tetapi tentang kemampuan negara menjaga rasa aman rakyatnya di tengah dunia yang berubah semakin cepat. Ketika keseimbangan antara pengawasan, ketegasan, dan profesionalisme mampu dijaga, maka bangsa ini tidak hanya akan bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang kuat, tertib, berdaulat, dan dipercaya rakyatnya sendiri,"* pungkas Haidar Alwi.

Haidar Alwi Care

12/05/2026

09/05/2026

09/05/2026

09/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

Address

Opening Hours

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Monday	07:00 - 17:00
Tuesday	07:00 - 17:00
Wednesday	07:00 - 17:00
Thursday	07:00 - 17:00
Friday	07:00 - 17:00
Saturday	07:00 - 17:00