Badan Keahlian DPR RI

Call Directions Website

Badan Keahlian DPR RI Akun Resmi Badan Keahlian DPR

Halo, Sobat BKD! 👋Badan Keahlian DPR RI terus bertransformasi dan kini hadir dengan website baru yang lebih modern, info...
05/10/2026

Halo, Sobat BKD! 👋

Badan Keahlian DPR RI terus bertransformasi dan kini hadir dengan website baru yang lebih modern, informatif, dan mudah diakses.

Website Badan Keahlian DPR RI hadir dengan tampilan dan pengalaman baru, lebih terintegrasi, dan lebih mudah dinavigasi untuk membantu masyarakat menemukan berbagai informasi, layanan, dan produk keahlian yang mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI.

Beragam layanan digital seperti Lensa Undang-Undang, SIMASLEG (Sitem Informasi Partisipasi Legislasi), Constitutional Update, Telesurvei, SEGARA (dashboard visualisasi data anggaran dan keuangan negara), Kanal Aspirasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan informasi mengenai 10 Pilar Kegiatan Utama Badan Keahlian DPR RI dapat ditemukan di dalamnya.

Tidak hanya menghadirkan perubahan tampilan, transformasi digital ini merupakan bagian dari komitmen Badan Keahlian DPR RI untuk mendekatkan pengetahuan, data, dan produk keahlian parlemen kepada masyarakat.

Yuk, jelajahi wajah baru website Badan Keahlian DPR RI dan temukan informasi yang Anda butuhkan!! bkd.dpr.go.id

Badan Keahlian DPR RI,
Kebaikan Masa Kini dan Masa Depan.

05/10/2026

AI bukan lagi sekadar wacana. Kini, AI mulai menjadi bagian dari transformasi kerja parlemen. 🤖

Badan Keahlian DPR RI bersama Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal DPR RI resmi meluncurkan PILAR Ber-AKSI: Tata Kelola dan Akal Imitasi dalam Penyusunan Legislasi. 🚀

PILAR Ber-AKSI terdiri dari dua bagian utama. PILAR-AI Parlemen hadir sebagai framework tata kelola Artificial Intelligence di lingkungan DPR RI yang aman, terkelola, dan berkelanjutan. Sementara AKSI (Akal Imitasi untuk Legislasi) merupakan platform AI yang dirancang untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik. ⚙️

PILAR Ber-AKSI lahir dari buah pemikiran dan hasil kolaborasi Badan Keahlian DPR RI bersama Pustekinfo Setjen DPR RI dalam menghadirkan pemanfaatan AI untuk mendukung kerja legislasi. 🤝

Badan Keahlian DPR RI berperan dalam menghadirkan substansi, kebutuhan, dan keahlian dalam proses legislasi, sementara Pustekinfo mendukung pengembangan dari sisi teknologi dan sistem agar pemanfaatan AI dapat berjalan dalam ekosistem yang terintegrasi dan terkontrol. 💡

Pengembangan AKSI juga ditopang oleh ekosistem Bagi Pakai Data melalui kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan hampir 150 perguruan tinggi di Indonesia, sehingga penelitian yang relevan dapat menjadi bagian dari sumber data untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik. 🎓

Perjalanan ini pun tidak berhenti pada peluncuran. Ke depan, pemanfaatan AI di DPR RI diarahkan untuk mendukung berbagai fungsi parlemen, mulai dari penyusunan Keterangan DPR RI dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, fungsi pengawasan dan anggaran, hingga pemantauan pelaksanaan undang-undang. 🔎

Kolaborasi keahlian dan teknologi untuk menghadirkan parlemen yang lebih responsif, adaptif, dan berdampak. 🇮🇩

PILAR Ber-AKSI bersama melangkah menuju masa depan legislasi. 🚀

Legislasi DPRRI TransformasiDigital

03/10/2026

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) Badan Keahlian DPR RI bersama Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas DPR RI melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Kamis (1/10/2026). Bertempat di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, kegiatan tersebut turut diisi diskusi terpumpun bertajuk “Strategi Penguatan Keterangan DPR RI dalam Persidangan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi”.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk meningkatkan kapasitas dukungan keahlian DPR, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk meningkatkan kualitas keterangan DPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, masukan dari akademisi, ahli, dan saksi dapat memperkaya perspektif DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Dr. Warsito, M.Si. menyambut baik kerja sama tersebut sebagai ruang bagi perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. “Dosen dan mahasiswa itu tidak hanya harus aktif di dunia pendidikan, di bangku kuliah, tapi mereka juga harus melakukan kontribusi kepada masyarakat,” pungkasnya.

📢 Seminar Nasional: Fast Track Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di IndonesiaHalo Sobat BKD! 👋Bagaimana memper...
02/10/2026

📢 Seminar Nasional: Fast Track Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Halo Sobat BKD! 👋

Bagaimana mempercepat proses pembentukan undang-undang tanpa mengesampingkan kualitas, partisipasi publik, dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik?

Pertanyaan tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Nasional bertema:

📚 **“Fast Track Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”**

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keahlian DPR RI dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi di Provinsi Riau, menghadirkan akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai pengembangan legislasi di Indonesia.

🗓️ Sabtu, 3 Oktober 2026
📍 Universitas Islam Riau

Mari bersama memperkaya perspektif dan membangun kolaborasi untuk mendukung pembentukan undang-undang yang responsif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 🇮🇩

Enam narasumber, tiga kerja sama akademik, satu agenda: memperkuat penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) ...
01/10/2026

Enam narasumber, tiga kerja sama akademik, satu agenda: memperkuat penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) dari perspektif daerah kepulauan. 🌊

Jumat (18/9/2026), Badan Keahlian DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup menggelar Seminar Nasional Penyusunan Naskah Akademik dan RUU PPI di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang. Forum ini menghimpun masukan dari akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga kementerian.
Beberapa poin penting yang mengemuka:
📌 Regulasi iklim di Indonesia masih parsial dan berjalan sendiri-sendiri. RUU PPI diharapkan hadir sebagai lex specialis yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan instrumen ekonomi iklim.
📌 Ekosistem karbon biru seperti mangrove berperan ganda: menekan emisi sekaligus melindungi wilayah pesisir.
📌 Kewajiban penurunan emisi perlu melibatkan kabupaten/kota, bukan hanya pemerintah provinsi.
📌 Target iklim baru kredibel jika didukung data emisi yang kuat dan inventarisasi yang konsisten.
📌 Kebijakan iklim harus berkeadilan dan melindungi kelompok rentan, termasuk masyarakat pesisir yang paling terdampak.

Perlu dicatat, seluruh masukan ini masih menjadi bahan penyusunan draf. Naskah Akademik dan RUU PPI masih berstatus rancangan dan belum menjadi aturan yang berlaku.

Geser untuk menyimak pandangan lengkap para narasumber ➡️
Pantau terus perkembangannya melalui kanal resmi Badan Keahlian DPR RI.

🇮🇩 Selamat Hari Kesaktian Pancasila! 🇮🇩Mari jadikan Pancasila sebagai landasan untuk terus memperkuat persatuan, menjaga...
30/09/2026

🇮🇩 Selamat Hari Kesaktian Pancasila! 🇮🇩

Mari jadikan Pancasila sebagai landasan untuk terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi semangat bersama dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan Indonesia yang semakin maju.

✨ Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Selamat Hari Kesaktian Pancasila
1 Oktober 2026.

Badan Keahlian DPR RI bersama Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal DPR RI menghadiri dan melakuka...
30/09/2026

Badan Keahlian DPR RI bersama Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal DPR RI menghadiri dan melakukan pemaparan dalam 6th LegisTech Forum pada 22–25 September 2026 di Washington, D.C. Forum yang diselenggarakan oleh The Organization of American States (OAS) dan The United States House of Representatives (DPR AS) ini mempertemukan pimpinan sekretariat jenderal parlemen/termasuk lembaga pendukung keahlian parlemen dan praktisi teknologi dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan merumuskan langkah penguatan ke depan mengenai modernisasi parlemen, transformasi digital, serta pemanfaatan teknologi termasuk Akal Imitasi (AI) dalam mendukung fungsi keparlemenan.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI melalukan presentasi dan berbagi pengalaman tentang pengembangan teknologi di DPR RI untuk mendukung modernisasi Parlemen. Kepala Badan Keahlian DPR RI memaparkan AKTIF, ekosistem AI yang tengah dikembangkan di Badan Keahlian, termasuk pengembangan Akal Imitasi Untuk Legislasi (AKSI) untuk membantu penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang. 💻📑

Melalui AKSI, penelusuran bukti, perbandingan sumber hukum, dan pemeriksaan konsistensi draf dapat dilakukan dengan lebih efektif. Peran manusia tetap penting untuk memeriksa hasilnya dan mengambil keputusan akhir. 🔎🤝

Pertemuan dan diskusi sepanjang forum juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga pendukung parlemen, organisasi nonpemerintah, dan mitra teknologi lintas negara. Pengalaman yang diperoleh menjadi masukan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terus memperkuat tata kelola data, kapasitas SDM, dan layanan digital yang mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI sebagai Parlemen Modern, Demokratis dan Berdampak. 🌐

DISKUSI TERPUMPUN Strategi Penguatan Keterangan DPR dalam Persidangan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi ⚖️ P...
30/09/2026

DISKUSI TERPUMPUN
Strategi Penguatan Keterangan DPR dalam Persidangan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi ⚖️

Pemeriksaan ahli dan saksi di Mahkamah Konstitusi merupakan ruang untuk mendalami kebenaran materiil suatu perkara. DPR RI berperan menyusun pertanyaan terukur guna mendudukkan kembali ratio legis, risalah pembahasan, serta suasana kebatinan pembentukan norma undang-undang.

Melalui Diskusi Terpumpun ini, Badan Keahlian DPR RI bersama Universitas Muhammadiyah Tangerang mematangkan strategi perumusan pertanyaan yang jernih, kontekstual, dan berbobot guna memberikan perspektif yang utuh bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara.

🗓️ Kamis, 1 Oktober 2026
🕒 12.00 WIB – selesai
📍 Aula Jenderal Sudirman, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Mari bersama memperkuat kualitas dukungan keahlian DPR RI dalam menjawab dinamika pengujian undang-undang, demi Keterangan DPR yang konsisten, berbobot, dan kokoh.

Pada 28 September 2026, DPR RI 🏛️ melalui Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si. (No. Anggota A-436) menyampaikan Keterangan DPR ...
29/09/2026

Pada 28 September 2026, DPR RI 🏛️ melalui Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si. (No. Anggota A-436) menyampaikan Keterangan DPR dalam Perkara Nomor 262/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi ⚖️ terkait Pengujian Materiil UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 🌿🐅.

Dalam keterangannya, DPR RI menjelaskan bahwa pelaksanaan konservasi di luar area konservasi yang telah berjalan memerlukan perlindungan 🛡️ untuk memperkuat pelaksanaan yang telah ada. UU 32/2024 menyempurnakan pengaturan dalam UU 5/1990 dengan memberikan landasan hukum yang tegas 📜✅ bagi praktik konservasi di luar kawasan konservasi yang selama ini berjalan 🌳.

Budaya pelaksanaan konservasi hutan adat oleh masyarakat adat juga diakui oleh pembentuk undang-undang melalui Pasal 8 ayat (4) huruf e UU 32/2024 🏘️🤝. Areal preservasi ini dapat berupa wilayah di mana masyarakat melaksanakan kearifan lokal untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 🌏🌱.

Yuk, simak penjelasan lengkapnya pada slide di atas! 👆📲

Address

Jalan Gatot Subroto, Senayan
Jakarta
10270

Telephone

+62215715733

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Badan Keahlian DPR RI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category