11/08/2026
Jakarta — Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pendalaman Program Kementerian/Lembaga (K/L) Masuk Desa bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamis (06/08), di Ruang Rapat Biro Perencanaan lantai 5 Gedung B Kemnaker.
Rapat menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan sinkronisasi program K/L agar intervensi sektoral yang masuk ke desa terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
Kemendes PDT menyampaikan peningkatan program K/L yang memiliki nomenklatur desa, dari 130 Rincian Output (RO) dari 24 K/L pada 2025 menjadi 193 RO dari 29 K/L pada 2026. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, termasuk melalui pemanfaatan Indeks Desa sebagai instrumen pemetaan program.
Di bidang ketenagakerjaan, Kemendes PDT dan Kemnaker bersinergi memperluas akses masyarakat desa terhadap pelatihan vokasi, sertifikasi, pemagangan, hingga penempatan kerja, terutama bagi 59,36 juta angkatan kerja di wilayah perdesaan. Kemendes PDT mendukung melalui data dan pemetaan desa, jaringan TPP, sarana desa, serta Dana Desa. Sementara itu, Kemnaker menyediakan layanan vokasi, instruktur, sertifikasi, serta informasi dan penempatan kerja.
Sinergi juga membuka peluang penguatan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), TKM Lanjutan, dan Padat Karya sesuai potensi dan kebutuhan desa. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan layanan ketenagakerjaan.
Kolaborasi selanjutnya diarahkan pada pemetaan lokasi, peserta, potensi desa, dan kebutuhan pelatihan sebagai dasar intervensi yang lebih konkret, termasuk di daerah tertinggal. Sinergi ini diharapkan memperkuat keterampilan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengoptimalkan potensi desa.
Dari desa, keterampilan diperkuat; dari desa, kesempatan kerja diperluas.
