ILPS Indonesia

02/03/2026

Seruan Aksi Massa
Lawan Perang Imperialis Amerika Serikat Terhadap Iran

Mengecam Keras dan Menuntut Penghentian Serangan Barbar dan Tidak Berdasar Imperialis Amerika Serikat dan Zionis Israel Terhadap Kedaulatan Bangsa Iran

International League of People Struggle (ILPS) Indonesia dan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bersama seluruh organisasi anggota dan jaringannya akan menyelenggarakan Aksi Respon Cepat atas serangan militer yang dilakukan oleh imperialis Amerika Serikat terhadap kedaulatan bangsa dan rakyat Iran.

Imperialis Amerika Serikat dan Zionis Israel menyerang Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Dengan terang-terangan Presiden Donald J.Trump mengatakan bahwa tujuan dari serangan tersebut adalah menggulingkan kekuasaan Republik Islam Iran yang berkuasa sejak 1978. Serangan pertama yang membabi buta tersebut telah membunuh puluhan anak sekolah dasar di Teheran dalam sekejap.

Bagi Amerika Serikat dan Israel, Republik Islam Iran tidak hanya dilemahkan akan tetapi harus dilenyapkan sebagai syarat dominasinya dan eksistensi negara zionis Israel. Tidak hanya itu, Iran menentang dominasi ekonomi dan politik-militer Amerika Serikat di Syria, Lebanon, Turki hingga Afrika Utara.

Kemampuannya untuk bertahan dari isolasi bahkan serangan Amerika Serikat dan Israel secara militer maupun non militer telah memberikan inspirasi bagi gerakan pembebasan nasional di banyak negeri untuk membangun sistem alternatifnya sendiri.

FPR dan ILPS Indonesia sebagai kekuatan rakyat anti imperialisme, anti feodalisme dan anti kapitalis birokrat mengecam keras serangan barbar dan tidak berdasar imperialis Amerika Serikat dan Zionis Israel apapun alasan pembenarnya.

FPR dan ILPS Indonesia mengecam sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menentang serangan yang sangat nyata membelakangi norma dan hukum Internasional yang berlaku terutama Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948. Presiden Prabowo Subianto justru menawarkan dirinya sebagai mediator bagi penyelesaian damai dari perang yang tengah berlangsung. Ia mengabaikan tanggungjawab konstitusional RI yang menuntut penghapusan seluruh bentuk penjajahan.

FPR dan ILPS Indonesia dengan tegas menuntut Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menentang serangan Amerika Serikat dan Israel serta memberikan bantuan dan solidaritas bagi bangsa dan rakyat Iran yang membela kedaulatan bangsa dan kebebasan rakyatnya. Indonesia harus keluar dari Dewan Perang yang berkedok Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Gila Perang-Donald J.Trump. Indonesia harus keluar dari seluruh penjanjian bilateral dengan Amerika Serikat yang dengan terang-terangan merampas kedaulatan bangsa dan kebebasan rakyat Indonesia.

FPR dan ILPS Indonesia menyerukan seluruh bangsa dan rakyat tertindas-terhisap seluruh dunia untuk berdiri tanpa ragu bersama bangsa dan rakyat Iran, sebagai sesama bangsa yang dirampas kedaulatannya dan sebagai sesama rakyat senasib yang dirampas kebebasannya.

ILPS & FPR menyerukan Aksi Massa yang diselenggarakan pada:*
Waktu: Minggu, 1 Maret 2026
Pukul: 10.00 WIB
Tempat: Kedutaan Besar Amerika Serikat (Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta)

Hentikan Perang Agresi dan Intervensi Amerika Serikat Sekarang Juga!
Imperialisme, Hancurkan!
Solidaritas Internasional Untuk Bangsa dan Rakyat Iran!

Kontak:
085155331309 (Divar)

02/03/2026

02/03/2026

Jakarta, 1 Maret 2026
Press Release Aksi
Front Perjuangan Rakyat (FPR)
International League for People Struggle (ILPS) - Indonesia

Mengecam Keras dan Menuntut Penghentian Serangan Barbar dan Tidak Berdasar Imperialis Amerika Serikat dan Zionis Israel Terhadap Kedaulatan Bangsa Iran

Wahai Seluruh bangsa dan rakyat tertindas-terhisap seluruh dunia !!! Tegak dan berdiri tanpa ragu bersama bangsa dan rakyat Iran, sebagai sesama bangsa yang dirampas kedaulatannya dan sebagai sesama rakyat senasib yang dirampas kebebasannya.

1 Maret 2026

Hari ini, Minggu, 1 Maret 2026, Pukul: 10.00 hingga 11.30 WIB, ILPS Indonesia, FPR menyelenggarakan Aksi Nasional terkait respon serangan US Imperialis dan Zionis Israel ke negeri dan bangsa berdaulat IRAN. Selain Di Jakarta, aksi juga dilakukan di Banten, Jawa tengah, NTT dan beberapa kota besar lainnya. Aksi akan berlanjut hingga beberapa hari kedepan
Di Jakarta,aksi diselenggarakan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta) dan di beberapa kotaMassa dari ILPS Indonesia – Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi massa dengan tuntutan :

1. Hentikan Serangan Barbar dan tidak berperikemanusaan Militer US Imperialis beserta Zionis Israel ke Iran yang tidak berdasar
2. Pemerintah Amerika Serikat dan Zionis Israel harus dinyatakan sebagai penjahat perang
3. Mengecam sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menentang serangan yang sangat nyata membelakangi norma dan hukum Internasional yang berlaku terutama Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948.
4. Presiden Prabowo Subianto harus memberikan bantuan dan solidaritas bagi bangsa dan rakyat Iran yang membela kedaulatan bangsa dan kebebasan rakyatnya
5. Indonesia harus keluar dari Dewan Perang yang berkedok Dewan Perdamaian (Board of Peace) BOP - bentukan Presiden Gila Perang-Donald J.Trump
6. Indonesia harus keluar dari seluruh penjanjian bilateral dengan Amerika Serikat yang dengan terang-terangan merampas kedaulatan bangsa dan kebebasan rakyat Indonesia.

Imperialis Amerika Serikat dan Zionis Israel menyerang Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Dengan terang-terangan Presiden Donald J.Trump mengatakan bahwa tujuan dari serangan tersebut adalah menggulingkan kekuasaan Republik Islam Iran yang berkuasa sejak 1978. Serangan pertama yang membabi buta tersebut telah membunuh puluhan anak sekolah dasar di Teheran dalam sekejap.

Untuk kesekian kalinya Amerika Serikat melalui operasi militer perang merampas kedaulatan sebuah bangsa dan merampas hak dasar rakyat negeri lainnya untuk menentukan nasibnya sendiri. Sejak era Pemerintahan Presiden Trump, imperialis Amerika Serikat mempertahankan dominasinya sebagai kekuatan adidaya dengan meningkatkan intensitas serangan militer terhadap negeri lainnya.

Sejak Revolusi Iran tahun 1979, pemerintah Iran membangun sistem sendiri yang menentang dominasi imperialisme dan Amerika Serikat atas Iran dan seluruh negeri lainnya di Teluk Persia dan Timur Tengah berbasiskan pada ajaran Islam Syiah. Dengan pop**asi 75 juta dan sebagai negeri dengan cadangan minyak terbesar ketiga dunia dan memproduksi sekitar tiga juta barrel per hari serta pengaruhnya yang sangat luas, politik Iran tidak hanya duri dalam daging bagi Amerika Serikat.

Meskipun telah diisolasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya sejak revolusi tersebut, Iran dapat bertahan dengan bersandar pada kemampuan nasionalnya sendiri dan mengembangkan persekutuan dengan negeri-negeri anti Amerika Serikat lainnya. Bahkan Iran sanggup mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan sipil dan militer yang dijadikan sebagai kedok oleh Amerika Serikat untuk membenarkan serangan militernya.

Saat ini, Iran adalah kekuatan utama penentang dominasi Amerika Serikat tidak hanya di negerinya sendiri. Iran adalah penentang paling militan pendirian negara Israel dan pendudukan Zionis Israel atas Palestina. Bagi Amerika Serikat dan Israel, Republik Islam Iran tidak hanya dilemahkan akan tetapi harus dilenyapkan sebagai syarat dominasinya dan eksistensi negara zionis Israel. Tidak hanya itu, Iran menentang dominasi ekonomi dan politik- militer Amerika Serikat di Syria, Lebanon, Turki hingga Afrika Utara. Kemampuan Iran membendung dominasi Amerika Serikat, langsung maupun tidak langsung, telah memberikan sumbangan besar bagi pelemahan kekuatan imperialis Amerika Serikat dan sistem imperialisme secara keseluruhan. Kemampuannya untuk bertahan dari isolasi bahkan serangan Amerika Serikat dan Israel secara militer maupun non militer telah memberikan inspirasi bagi gerakan pembebasan nasional di banyak negeri untuk membangun sistem alternatifnya sendiri.

FPR dan ILPS Indonesia sebagai kekuatan rakyat anti imperialisme, anti feodalisme dan anti kapitalis birokrat mengecam keras serangan barbar dan tidak berdasar imperialis Amerika Serikat dan Zionis Israel apapun alasan pembenarnya. Serangan tersebut adalah serangan terhadap kedaulatan bangsa Iran dan serangan dalam rangka merampas hak menentukan nasib sendiri rakyat Iran untuk membangun sistem kemasyarakatannya sendiri yang independen dan bebas dari dominasi imperialisme. Karena itu, serangan tersebut harus dihentikan sekarang juga, Pemerintah Amerika Serikat dan Zionis Israel harus dinyatakan sebagai penjahat perang.

FPR dan ILPS Indonesia mengecam sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menentang serangan yang sangat nyata membelakangi norma dan hukum Internasional yang berlaku terutama Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948. Presiden Prabowo Subianto justru menawarkan dirinya sebagai mediator bagi penyelesaian damai dari perang yang tengah berlangsung. Ia mengabaikan tanggungjawab konstitusional RI yang menuntut penghapusan seluruh bentuk penjajahan. Juga tanggungjawab berdasarkan hukum internasional bahwa seluruh bangsa berdaulat seharusnya menentang sekuat tenaga tersebut dan memberikan sanksi ekonomi, politik, kebudayaan dan kemiliteran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Sikap Presiden Prabowo, untuk kesekian kalinya, hanyalah penegasan bahwa Indonesia hanyalah Negara Setengah Jajahan Imperialisme dan tidak memiliki daya apapun untuk berdiri sama tinggi-duduk sama rendah dengan Amerika Serikat.

FPR dan ILPS Indonesia dengan tegas menuntut Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menentang serangan Amerika Serikat dan Israel serta memberikan bantuan dan solidaritas bagi bangsa dan rakyat Iran yang membela kedaulatan bangsa dan kebebasan rakyatnya. Indonesia harus keluar dari Dewan Perang yang berkedok Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Gila Perang-Donald J.Trump. Indonesia harus keluar dari seluruh penjanjian bilateral dengan Amerika Serikat yang dengan terang-terangan merampas kedaulatan bangsa dan kebebasan rakyat Indonesia.

FPR dan ILPS Indonesia menyerukan seluruh bangsa dan rakyat tertindas-terhisap seluruh dunia untuk berdiri tanpa ragu bersama bangsa dan rakyat Iran, sebagai sesama bangsa yang dirampas kedaulatannya dan sebagai sesama rakyat senasib yang dirampas kebebasannya.

Hentikan Perang Agresi dan Intervensi Amerika Serikat Sekarang Juga! Imperialisme Hancurkan!
Solidaritas Internasional Untuk Bangsa dan Rakyat Iran!

Jakarta, 1 Maret 2026
Hormat Kami,

Helda Khasmy Ketua ILPS Indonesia
Symphati Dimas R Koordinator FPR

01/03/2026

Statement - 28 February 2026
International League of Peoples Struggle - Indonesia
(ILPS Indonesia)

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

"Strongly Condemn and Demand the Cessation of the Barbaric and Baseless Attacks of the Imperialist United States and Zionist Israel on the Sovereignty of the Iranian Nation"

10/01/2026

Statement
PEMBARU Indonesia
ILPS Indonesia Member

From the banks of the Batanghari River, we, the new youth of Indonesia, condemn and oppose the United States' imperialist war of aggression against the sovereignty of the nation and the freedom of the Venezuelan people as an attack on the fundamental right to self-determination of the nation and people!

Down with imperialism!
Hands off Venezuela!
Long live international solidarity!

04/01/2026

Condemn and Oppose the United States' Imperialist War of Aggression Against the Sovereignty of the Nation and the Freedom of the Venezuelan People As an Attack on the Fundamental Right of Self-Determination of Nations and Peoples!

January 3, 2026

The imperialist intervention of the United States through military aggression is no longer a threat to the sovereignty of Venezuela and the freedom of its people, as well as the alternative system of the Bolivarian Socialist Republic, which has been built and defended with great effort for years since the era of President Hugo Chavez and is now led by President Nicolas Maduro.

Following the attack on the Venezuelan capital of Caracas on January 3, 2026, at 2:00 AM Venezuelan time, regardless of the pretext, the United States imperialists, led by President Donald J. Trump, have committed a war crime. With their unilateral military action, they not only disregarded the United Nations Charter and international law, but also degraded and insulted them.

As has long been stated, President Trump openly believes that Venezuela's primary natural resources, particularly its oil and minerals, should belong to and serve the interests of the United States. Since the Bolivarian Revolution led by Hugo Chávez, Venezuela has nationalized the assets of US mining companies and taken control of Venezuela's oil and mineral resources for its own people.

As long as Bolivarian socialism remains in power in Venezuela, from Chávez onward and continued by Maduro, the United States will not be able to fully control the world's largest oil reserves. This would not only impact the US economy but also weaken US dominance in Latin
America, which it considers its exclusive right, inalienable from other major powers, including Russia, China, or even the European Union. Latin America, under the Monroe Doctrine, is the United States' backyard, which must be controlled and secured from the power of any other nation or power.

Therefore, in the name of ‘American national interest’, an economic and political system that opposes US imperialist domination cannot be allowed to persist in Venezuela. President Maduro must be replaced by a pro-US government, one that grants the United States unfettered control over Venezuela's oil and mineral resources, one that stands with the United States against all its enemies. For the United States, Venezuela is a dangerous anti-US imperialist virus, following Cuba, that cannot be allowed to spread throughout Latin America and the world.

This is not the first time the United States has used the drug trade as cover to launch military operations against anti-imperialist countries, governments, and revolutionary movements in Latin America. The arrest of Abimael ‘Gonzalo’ Guzman, leader of the Shining Path in Peru, was done with the assistance of US forces under similar pretext. So was the highly repressive actions against the FARC guerrillas in Colombia. All anti-US imperialist countries and governments have been targets of covert and overt military operations, both past and present. Control over Latin America's natural resources and labor force is a prerequisite for the continued existence of parasitic, decaying, the moribound US imperialist rule, which is currently evolving into a fascist regime under President Donald J. Trump.

Any attack on the sovereignty of other nations and the freedom of people to determine their own destiny must be guaranteed based on applicable international law. Therefore, the attack on the Venezuelan nation and people is essentially an attack on international law and a blatant act of terror against the sovereignty of nations and the freedom of people throughout the country.

ILPS Indonesia and the People's Struggle Front (FPR) represent the aspirations and interests of the people and the national democratic movement against imperialism, feudalism, and bureaucratic capitalism in Indonesia and strongly condemn the United States' unilateral attack on Venezuela, regardless of the pretext. ILPS Indonesia and FPR consider this military action an international crime against national sovereignty and the right to self-determination. The
perpetrators must be considered and treated as war criminals. Therefore, ILPS Indonesia and

FPR demand:
1. Stop this barbaric unilateral military aggression by the United States imperialism against Venezuela now. It is the free right of the Venezuelan nation and people to determine their own destiny, free from domination and without intervention by the United States or any other country.
2. Stop all military operations under any pretext intended to replace democratic systems and governments that oppose the United States in Latin America, Africa, Asia, and throughout the world, in order to plunder the natural resources and labor of the people.
3. Abolish all semi-colonial systems. The semi-feudal system deliberately maintained by US-led imperialists over all agrarian countries worldwide to reap super profits through the export of
capital.
4. The Indonesian government must prove that it is not a semi-colony of the United States by upholding the UN Charter and international law that prohibits the colonization of one nation by another. It must also oppose and terminate unfair and unequal economic, political, cultural, and military agreements with US imperialism.

ILPS Indonesia and FPR call on all oppressed and exploited nations and peoples in Indonesia and around the world to oppose the unilateral, US imperialist military aggression. International solidarity must be expressed as loudly as possible not only for the restoration of the nation's sovereignty and the stolen freedom of the Venezuelan people, but also for the restoration of the sovereignty of hundreds of nations and the freedom of billions of people worldwide.

The courage of the Venezuelan people, tested and tempered by various national liberation movements and fierce and sharp class struggles, will not be defeated.

Working class of the United States! Now is the time to take self-determination into our own hands, launching the largest and broadest possible mass action against the fascist government of President J. Trump's War of Aggression.

Time is nigh to prove that this war of aggression against Venezuela is not in the aspirations or interests of the American proletariat, but rather in the interests of the handful of financial oligarchs who currently rule the United States.

Down with Imperialism!
Oppressed and Exploited Nations and Peoples of the World, Unite!
Long Live International Solidarity!

Jakarta, January 3, 2026
With Highest Regards,

Helda Khasmy - Ketua ILPS Indonesia
Symphati Dimas R - Koordinator FPR

11/11/2025

STATEMENT

Suharto Is Not a Hero

Suharto would have achieved glory and even become a national hero if this country had been ruled by fascism. Simply proposing and debating Suharto as a national hero demonstrates the deeply ingrained fascism in the economic, political, cultural, and security systems of power in Indonesia and its society. The desire to maintain Indonesia as one nation and one state — based on empathy and solidarity of the majority, and anti-class inequality and the struggle to reduce the burden of life — has no place. National and state unity is maintained by force, Unitary State of the Republic of Indonesia/Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) is a non-negotiable price, even if the class disparity are as wide as the ocean and the burden of life on the shoulders of the majority of the people is borne until death, inherited from generation to generation!

Suharto was not only responsible for the mass killings that took place since he formally held the March 11th Order (Supersemar) 1966, but since the Army Strategic Command (Kostrad) held De Facto power in Indonesia; since President Sukarno followed his orders to move from Halim to The Bogor Palace.

Anyone who has power over the deaths of so many people, human beings — for whatever reason without accountability that can be accepted by the Indonesian people and the world — is clearly not worthy of being a national hero for a civilized nation.

A national hero is a hero who liberated a nation from the domination of other nations, freed from direct or indirect colonial domination, or freed from imperialism. He fought to bring Indonesia to a status not of Indonesia Raya or The Great Indonesia; a chauvinistic ideology. National heroes fought to bring Indonesia and all nations equality in freedom and advancement, and forged solidarity with one another.

During the New Order, Suharto was an accomplice of imperialism; gaining power through imperialist support. Throughout the New Order, he was supported by debt from the Inter-Governmental Group on Indonesia (IGO) from 1967, the Consultative Group on Indonesia (CGI), the World Bank, the IMF, the Asian Development Bank (ADB), and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the precursor to the WTO. Suharto inherited a debt of 551.4 trillion rupiah, or 54% of GDP.

The Freeport McMoran Copper-Gold Mine in Tembagapura-Papua, Inco-Sulawesi, Chevron, Exon-Mobile Oil, all too long to mention, have given rise to monopoly wealth in the hands of a handful of individuals and the imperialist United States. Indonesia has only experienced a natural crisis that is very difficult to recover from, suffering from severe class disparities because imperialism shares its superprofits with only a handful of its henchmen in Indonesia, and until 1998, Indonesia was not only left on the runway, but was buried within the runway to facilitate the freedom and advancement of foreign financial capital in Indonesia.

For 32 years, the Indonesian people have lost their basic rights, pawning all their rights to resist and rebel for the sake of the “pure and consistent” Pancasila and the 1945 Constitution, for the sake of the General Guidelines of State Policy (GBHN), for the sake of the Five-Year Development Plan (PELITA), for the illusion of TECHNOLOGY TRANSFER AND TAKE-OFF!

The press was censored and suppressed. Journalists were arrested and imprisoned. There could only be one organization, the Indonesian Journalists Association. Artists had to align with the New Order. Dangdut and wayang became instruments of mass mobilization under the New Order.

Party organizations were limited to two: PDI and PPP. Golkar was not a party but participated in and consistently won elections. Regional Representatives, Group Representatives, and the ABRI Faction were chosen by Suharto himself, enough to make him President for 32 years without disruption. Labor organizations were limited to one: SPSI, which now disguised itself as KSPSI and KSPI. All teachers were required to be members of the Indonesian Teachers Association (PGRI). Student organizations were limited to CIPAYUNG: HMI, PMII, PMKRI, GMKI, GMNI, and HIMABUDI. Youth organizations were limited to Pancasila Youth, Panca Marga, FKPPI, and Kosgoro Youth. Women were organized in the PKK, Dharma Wanita, and the All-Indonesian Women's Congress (KOWANI), which included religious and traditional women's organizations. Implementing the Politics of Ibuism elevated women's roles in the domestic sphere and removed them from their role as productive forces. Molding women to be transmitters of conservative values and enforcing the stigma of wild women, ignorant of customs, not in accordance with nature, or branding women as part of Gerwani to critical women or women who take on large roles in the public sphere.

Farmer organizations were only allowed to be HKTI, KTNA, and IPPHTI. National minority groups were called Isolated Tribes/Suku Terasing. Those who protested and carried out actions were called New Style Communists/Komunis Gaya Baru (KGB), Formless Organizations/Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), Bald Devils—SEMPRUL! Those with tattoos were called a Social Disease and were murdered in the streets by the Mysterious Shooter/Penembak Misterius (PETRUS) who operated very blatantly.

All Level II regional heads hold the rank of Lieutenant Colonel-ABRI, the Indonesian National Police (POLRI), or the Golkar Party. All Level I regional heads may only hold the rank of Major General-ABRI, the Indonesian National Police (POLRI), or the Golkar Party. The majority of ministers are members of ABRI, the Indonesian National Police (POLRI), and the Golkar Party. All regional heads are Civil Defense Commanders/Komandan Pertahanan Sipil (HANSIP). All civil servants are members of the Indonesian Civil Servants Corps/Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Comprador entrepreneurs, imperialist lackeys and big landowners, are called NATIONAL ENTREPRENEURS! All of them are friends and were raised by Suharto. Eka Tjipta Widjaja-Sinar Mas, William Surya Wijaya-Astra, Liem Sioe Liong alias Sudono Salim-Indofood, Prajogo Pangestu-Barito Pacific, Bob Hasan-Nusamba, Rahman Family-Gudang Garam, Hartono Family-Djarum, H.M Sampoerna Family, Gelael Family, Subronto Laras Family, Bakrie Family, Bob Sadino Family, Yusuf Meruk Family, Arifin Panogoro Family, Rahmad Gobel Family-Panasonic, and many more that would be too long to mention them one by one.

Suharto's kindness was numerous. He was very kind to his loyal ABRI (Indonesian Armed Forces) and POLRI (Indonesian National Police), who protected him for any wrongdoing. Critical ABRI and POLRI members were banished, including some of those in PETISI 50. Suharto was very kind to the imperialists and their henchmen in Indonesia, assisting them with Reforestation Funds/Dana Reboisasi and Prize-Worshipping Philanthropic Social Donor Donations/Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Suharto was very kind to all the parties and mass organizations that supported him. Suharto was very kind to all his friends and associates, both civilian and military. Suharto was very kind to his children and grandchildren, establishing many businesses and foundations for them.

Suharto's greatest kindness was that he was willing to step down as President of Indonesia on May 21, 1998 after being in power for 32 years! But as General Sudirman said, "Evil will triumph if the just do nothing." Suharto Is Not a Hero.

14/10/2025

SATU TAHUN CUKUP!

20 Oktober 2025

Prabowo Musuh Rakyat!

Bersatu dengan Prabowo Kita Runtuh!
Bercerai dengan Prabowo Kita Teguh!

07/10/2025

Dokumentasi Aksi

Free Palestine

Mercusuar Perlawanan Al Aqsa Flood

7 Oktober 2025

Narahubung: 085155331309 (Divar)

06/10/2025

UNDANGAN KONSOLIDASI DAN PERSIAPAN AKSI

7 Oktober
Mercusuar Perlawanan Al Aqsa Flood

Waktu : 6 Oktober 2025
Pukul : 16.00 WIB
Tempat : FISIP UI

Narahubung : 0851 5533 1309 (Divar)

06/10/2025

Free Palestine!

Perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan kita.

Solidaritas bangsa dan rakyat tertindas dan terhisap di dunia harus terus membesar dan meluas.

Bersamaan dengan momentum HUT TNI ke 80. ILPS Indonesia melakukan aksi solidaritas terhadap Palestina. Mendesak pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengambil sikap tegas. Tidak hanya ocehan mendukung Palestina, namun langkah konkrit, hentikan seluruh kerja sama dalam bentuk apapun dengan Zionis Israel dan Imperialisme Amerika Serikat.

Selama Indonesia masih menjadi tempat pengerukan super profit bagi imperialisme Amerika Serikat, selama pemerintahan RI masih menjadi boneka Imperialisme Amerika Serikat, selama itu p**a sebagian keuntungannya dipergunakan untuk membiayai Zionis Israel menjajah Palestina!!

-----------------

Free Palestine!
Long Live International Solidarity!

Free Palestine!

The struggle of the Palestinian people is our struggle.

Solidarity with the oppressed and exploited nations and peoples of the world must continue to grow and expand.

To coincide with the 80th anniversary of the Indonesian National Armed Forces (TNI), ILPS Indonesia held a solidarity action for Palestine. Urging President Prabowo's government to take a firm stance. Not just talk about supporting Palestine, but take concrete action: stop all cooperation in any form with Zionist Israel and US imperialism.

As long as Indonesia remains a place for exploiting super-profits for US imperialism, as long as the Indonesian government remains a puppet of US imperialism, so long will a portion of its profits be used to finance Zionist Israel's occupation of Palestine!!

Free Palestine!
Long Live International Solidarity!

02/10/2025

FREE PALESTINE!

STOP THE OPRESSION OF HUMANITARIAN VOLUNTEERS FOR THE PALESTINIAN PEOPLE!

STOP THE ISRAELI OCCUPATION AND WAR OF AGGRESSION AGAINST PALESTINE!