Banteng Senayan, Jalan Gatot Subroto No. 10, RT. 1/RW . 3, Jakarta (2026)

14/05/2026

Perjuangan warga Desa Culik, Bali, yang sempat menyuarakan persoalan ganti rugi lahan proyek jaringan listrik SUTET akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah sebelumnya muncul sorotan keras dari I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan (Anggota Komisi VI DPR RI) terkait tanah rakyat yang digunakan tanpa kejelasan kompensasi, kini PLN Bali diketahui telah menggelar pertemuan dengan masyarakat pada 13 Mei 2026 untuk membahas sekaligus memberikan kompensasi atas lahan yang terdampak proyek tersebut. Langkah ini menjadi angin segar bagi warga yang selama berbulan-bulan menunggu kepastian hak mereka diselesaikan.

Sebelumnya, persoalan ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut penggunaan tanah warga, tetapi juga hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat pohon-pohon produktif yang ditebang untuk pembangunan jaringan listrik. Kritik yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan hak dasar rakyat kecil. Pertemuan dan pemberian kompensasi ini diharapkan menjadi awal penyelesaian yang adil bagi seluruh warga terdampak, sekaligus pengingat bahwa setiap proyek pembangunan harus tetap mengedepankan hak masyarakat dan transparansi kepada rakyat.
FraksiPDIPerjuangan DPRRI

13/05/2026

Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra, menyoroti rencana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggandeng investor asal China dalam rantai pasok telur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai langkah tersebut berpotensi menambah tekanan bagi peternak ayam petelur lokal, terutama di tengah kondisi produksi nasional yang sedang surplus.
Menurutnya, dengan produksi telur nasional yang terus meningkat, kebutuhan program MBG seharusnya dapat diserap oleh peternak dalam negeri. Ia mengingatkan bahwa membuka ruang bagi investor asing di sektor hulu perunggasan justru berisiko menggeser peran peternak rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung produksi.

I Ketut Suwendra juga menyoroti ketimpangan kekuatan antara peternak lokal dan investor besar yang memiliki keunggulan modal, teknologi, serta jaringan distribusi. Di tengah tantangan seperti mahalnya harga pakan dan fluktuasi pasar, kebijakan tersebut dinilai dapat memperparah kondisi peternak kecil hingga berpotensi tersingkir dari persaingan.

Ia pun mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut agar lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan. I Ketut Suwendra mendorong agar program MBG diprioritaskan untuk menyerap produksi peternak lokal, disertai dukungan insentif dan penguatan koperasi, demi menjaga keberlangsungan usaha rakyat sekaligus melindungi kedaulatan pangan nasional.
PeternakAyam

12/05/2026

Kritik keras disampaikan oleh Deddy Sitorus (Anggota Komisi II DPR RI) terkait ketidakjelasan implementasi Undang-Undang HKPD di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin berat. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah dapat memenuhi aturan batas maksimal 30 persen belanja pegawai sementara di saat yang sama ribuan tenaga PPPK terancam diberhentikan akibat tekanan anggaran. Menurutnya, kondisi ini justru berpotensi membuat banyak kepala daerah berada dalam posisi serba salah karena harus memilih antara menjalankan pelayanan publik atau dianggap melanggar undang-undang. Ia menilai pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan dan solusi konkret agar daerah tidak terus dibebani ketidakpastian fiskal dan kebijakan yang sulit dijalankan di lapangan.

Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai semakin sentralistis. Menurutnya, semangat otonomi daerah yang selama ini disepakati justru mulai diabaikan karena banyak kebijakan strategis tetap ditentukan penuh oleh pusat sementara daerah hanya menjalankan. Ia mengingatkan bahwa negara hukum tidak boleh berjalan dengan mengabaikan aturan yang dibuat sendiri. Karena itu, ia meminta pemerintah serius mengevaluasi implementasi kebijakan fiskal daerah agar tidak memicu persoalan baru, termasuk ancaman PHK ribuan PPPK dan terganggunya pelayanan publik di berbagai daerah.

12/05/2026

Peringatan keras terkait kondisi ekonomi nasional disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Adian Napitupulu. Ia menilai tekanan ekonomi yang sedang terjadi saat ini berpotensi lebih berat dibanding krisis tahun 1998 karena dipicu oleh berbagai faktor sekaligus, mulai dari kenaikan dolar hingga melonjaknya harga minyak dunia. Dalam situasi seperti ini, kelompok yang paling rentan terdampak menurutnya adalah para buruh. Ia menyoroti bagaimana selama ekonomi tumbuh baik, kesejahteraan buruh tidak banyak berubah karena upah sering kali tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun ketika ekonomi mulai melemah, justru buruh yang pertama kali menjadi korban melalui pemutusan hubungan kerja.

Menurutnya, kekhawatiran publik terhadap potensi gelombang PHK massal bukan sesuatu yang berlebihan. Ia menilai ancaman tersebut sangat mungkin terjadi apabila kondisi ekonomi terus memburuk dan perusahaan mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Dalam pandangannya, buruh selama ini berada di posisi paling lemah dalam sistem ekonomi: ketika perusahaan untung, kesejahteraan pekerja belum tentu meningkat signifikan, tetapi saat perusahaan merugi, buruh menjadi pihak pertama yang harus menanggung dampaknya. Karena itu, ia menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan pekerja di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat.

11/05/2026

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman penyakit menular seperti Hantavirus yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ia menilai penanganan penyakit ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai sektor karena berkaitan erat dengan manusia, hewan, dan lingkungan.

Ia menekankan perlunya penerapan pendekatan One Health System sebagai strategi terpadu dalam pencegahan dan penanganan penyakit. Menurutnya, sinergi antara sektor kesehatan, lingkungan, serta peternakan menjadi kunci untuk mendeteksi potensi wabah sejak dini dan menekan risiko penyebaran yang lebih luas.

Ia juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya Hantavirus, termasuk pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan potensi sumber penularan. Kesadaran publik dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya kasus baru di berbagai daerah.

Selain itu, Ia meminta pemerintah memperkuat sistem deteksi dini, pengawasan, serta kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi potensi wabah. Ia menegaskan bahwa langkah cepat dan terintegrasi sangat dibutuhkan agar ancaman penyakit seperti Hantavirus dapat diantisipasi secara efektif dan tidak berkembang menjadi krisis kesehatan.

11/05/2026

Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menyoroti maraknya akun media sosial yang menyerupai media resmi di tengah derasnya arus informasi digital. Dengan tampilan profesional dan gaya bahasa jurnalistik, konten yang disajikan kerap terlihat kredibel, namun di dalamnya justru dipenuhi opini liar yang tidak terverifikasi dan berpotensi menggiring persepsi publik.

Fenomena ini membuat batas antara fakta dan opini semakin kabur. Narasi yang dibangun sering kali provokatif, menyasar tokoh publik, influencer, hingga pejabat negara, sehingga memicu kebencian, perpecahan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar.

Ia menilai rendahnya literasi media menjadi celah yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyebarkan informasi menyesatkan. Ia menegaskan bahwa fenomena ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat merusak reputasi individu sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga maupun sistem informasi.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua yang tampak seperti berita merupakan produk pers yang sah. Tanpa prinsip jurnalistik seperti verifikasi, keberimbangan, dan hak jawab, ruang digital berpotensi berubah menjadi arena penghakiman, sehingga kebutuhan akan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab kini semakin mendesak.

08/05/2026

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan aparat penegak hukum (APH) tidak boleh berkompromi dalam menangani kasus kekerasan seksual di pondok pesantren Pati. Ia menilai penegakan hukum harus berjalan tegas dan transparan demi memberikan keadilan bagi korban serta menjaga kepercayaan publik.

Selly juga menyoroti adanya potensi pihak-pihak yang menghambat proses penyidikan. Ia mengingatkan bahwa setiap upaya menghalangi penegakan hukum merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi pidana, sehingga tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan tersebut.

Menurutnya, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Penanganan yang lambat atau tidak tuntas hanya akan memperburuk trauma korban dan membuka peluang terulangnya kasus serupa.

Ia pun mendorong agar seluruh proses hukum dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berpihak pada korban. Selly menegaskan negara harus hadir memastikan pelaku dan pihak yang menghambat penyidikan ditindak tegas, sehingga keadilan benar-benar dirasakan oleh para korban dan keluarganya.

08/05/2026

Sorotan mengenai efektivitas pembatasan usia pada media sosial dan game online dalam PP TUNAS disampaikan oleh TB Hasanuddin (Anggota Komisi I DPR RI). Menurutnya, aturan yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup baik sebagai dasar perlindungan anak di ruang digital. Namun tantangan terbesar bukan hanya pada regulasi, melainkan bagaimana aturan tersebut benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai proses sosialisasi kepada masyarakat masih menjadi pekerjaan besar agar tujuan pembatasan penggunaan media sosial dan game online terhadap anak bisa berjalan efektif.

Dalam pandangannya, peran paling penting justru berada di tangan orang tua dan lingkungan pendidikan. Sebab, penggunaan handphone dan akses media sosial oleh anak-anak sering kali sulit dikontrol ketika sudah berada di luar rumah, termasuk saat di sekolah. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan orang tua, edukasi digital, dan keterlibatan sekolah mulai dari tingkat SD hingga jenjang berikutnya. Menurutnya, tanpa kontrol dan pendampingan yang kuat dari keluarga maupun sekolah, aturan sebaik apa pun akan sulit memberikan dampak nyata bagi perlindungan anak di era digital saat ini.

08/05/2026

Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti gangguan sistem Global Positioning System (GPS) di ruang udara Indonesia yang berdampak pada sedikitnya 52 penerbangan. Ia menilai kejadian ini harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan penerbangan.

Sofwan menegaskan bahwa pemerintah dan otoritas terkait perlu segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab gangguan tersebut. Menurutnya, sistem navigasi penerbangan merupakan komponen vital yang tidak boleh mengalami gangguan, mengingat risiko yang dapat ditimbulkan sangat besar.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyampaian hasil investigasi kepada publik. Kejelasan informasi dinilai krusial untuk mencegah spekulasi serta memastikan langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Selain itu, Sofwan mendorong penguatan sistem keamanan dan pengawasan ruang udara nasional agar kejadian serupa tidak terulang. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif yang terukur demi menjaga keselamatan penerbangan dan kepercayaan masyarakat.

05/05/2026

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menyoroti kasus meninggalnya dokter internship dr. Myta yang memicu keprihatinan luas. Ia menilai peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa, melainkan harus menjadi momentum untuk mengungkap persoalan mendasar dalam sistem pendidikan dan penugasan dokter internship di Indonesia.

Pulung mendesak dilakukannya audit investigatif secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab kematian tersebut, termasuk dugaan beban kerja yang berlebihan dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Ia menegaskan bahwa keselamatan tenaga kesehatan, terutama dokter muda, harus menjadi prioritas utama dalam sistem pelayanan kesehatan.

Menurutnya, jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam sistem, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Ia juga menilai perlunya evaluasi total terhadap program internship agar tidak lagi membahayakan para tenaga medis yang sedang menjalani masa pengabdian.

Lebih lanjut, Pulung menekankan pentingnya reformasi sistem pendidikan dan penempatan dokter agar lebih manusiawi dan berkeadilan. Ia berharap kasus ini menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang dan keselamatan tenaga kesehatan benar-benar terjamin.

04/05/2026

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa kritik publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dimaknai sebagai upaya menggagalkan kebijakan pemerintah. Ia menilai selama negara mampu dan terus melakukan perbaikan, program tersebut tetap layak untuk dilanjutkan.

Menurutnya, kritik justru merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan publik. Deddy mengingatkan agar pemerintah tidak membangun narasi yang memposisikan kritik sebagai bentuk penolakan, karena dalam sistem demokrasi, kritik adalah mekanisme koreksi agar program tetap berjalan sesuai tujuan.

Ia juga menyoroti bahwa program MBG menggunakan anggaran negara yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak penuh untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan agar kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Deddy menegaskan pentingnya menjaga ruang diskusi publik tetap sehat tanpa ditarik ke arah konflik politik sempit. Ia menutup dengan menekankan bahwa dalam pemerintahan demokratis, bekerja adalah kewajiban, sementara menerima kritik merupakan konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara negara.

Banteng Senayan

14/05/2026

13/05/2026

12/05/2026

12/05/2026

11/05/2026

11/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

08/05/2026

05/05/2026

04/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category