LATAR BELAKANG :
Untuk mengatasi masalah permukiman kumuh akibat laju urbanisasi yang tinggi, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diamanatkan dalam UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selain itu, penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019, dimana diharapkan dapat tercipta kota
bebas kumuh di tahun 2019 melalui Program “Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)”. Target nasional ini memerlukan kolaborasi dari semua stakeholder, termasuk lembaga donor untuk mendukung pendanaan program ini. Sebagai salah satu kontribusi terhadap perwujudan target nasional tersebut, Pemerintah telah menyepakati kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) melalui nomor pinjaman LOAN 3122-INO untuk pelaksanaan program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dalam kurun waktu TA 2015-2018. Lokasi sasaran NUSP-2 adalah pada 20 kota besar dan menengah dengan luas total kawasan kumuh yang akan ditangani sekitar 3000 Ha. TUJUAN :
NUSP-2 merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui kemitraan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dengan pendekatan berbasis masyarakat
SASARAN :
Sasaran lokasi NUSP-2 adalah 209 kelurahan pada 20 kota/kabupaten di 16 Provinsi
LINGKUP KEGIATAN :
Program NUSP-2 terdiri dari tiga komponen, yaitu
(i) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pembangunan perkotaan;
(ii) peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
(iii) pembangunan permukiman baru (new site development) bagi MBR. SUMBER PEMBIAYAAN :
Pembiayaan program NUSP-2 bersumber dari Loan ADB 3122-INO senilai 74.400.000 USD
MANFAAT :
Komponen 1 : Penguatan kapasitas kelembagaan
• 100 pegawai pemerintah daerah mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyusunan rencana aksi penanganan kumuh; dan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui workshop, lokakarya, kursus singkat dan beasiswa pasca sarjana
• 400 anggota masyarakat mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyusunan perencanaan lingkungan permukiman (NUAP dan RKM), dan dalam pelatihan dan penguatan kelembagaan masyarakat. Komponen 2 : Peningkatan kualitas permukiman kumuh
209 kelurahan meningkat kualitas permukimannya melalui pembangunan infrastruktur permukiman, berupa pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan persampahan (TPS, bank sampah, bak sampah dan angkutan persampahan), pengelolaan air limbah/sanitasi (MCK umum), dan penerangan jalan. Komponen 3 : Pembangunan permukiman baru
Terselengaranya pembangunan permukiman baru / New Site Development pada 3 Kota/Kabupaten dengan perkiraan jumlah rumah terbangun 600 unit, sebagai upaya pengurangan luasan kumuh illegal (squatter).
