https://upankzonaberbagi.blogspot.com/?m=1

Upankisme, Jakarta (2026)

06/06/2026

+𝟲𝟮

Freeport menyetor Rp 75 triliun ke negara — pajak, royalti, dividen, pembagian keuntungan bersih — untuk tahun buku 2025.

Angka itu terasa besar sampai kau tahu cara membacanya.

Kepala Badan Gizi Nasional mengumumkan: jika program Makan Bergizi Gratis berjalan pada kapasitas penuh — melayani 82,9 juta penerima — pengeluarannya akan mencapai Rp 1,2 triliun per hari.
Rp 75 triliun ÷ Rp 1,2 triliun per hari.

62 𝒉𝒂𝒓𝒊.

Enam puluh dua hari makan siang anak-anak Indonesia, dibayar dari seluruh hasil tambang yang dikeruk dari tanah Papua selama setahun penuh. Satu musim. Dua bulan lebih sedikit.

𝑲𝒆𝒎𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒔.

Aku tidak sedang menyerang program MBG. Anak-anak lapar itu nyata. Stunting itu nyata.

Tapi ada pertanyaan yang lebih penting dari apakah kita memberi makan — yaitu kepada siapa, dan mengapa.
Prevalensi stunting nasional saat ini 19,8 persen — setara 4,48 juta balita. Empat juta lebih anak yang tubuhnya tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Mereka ada. Mereka butuh intervensi. Segera.

Tapi 82,9 juta penerima MBG bukan hanya mereka.
Program ini menjangkau semua anak sekolah — dari PAUD hingga SMA, dari keluarga prasejahtera di NTT hingga keluarga menengah di Bintaro. Sama rata. Sama porsi. Sama Rp 15.000 per kepala.

𝐼𝑛𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑏𝑖𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖. 𝐼𝑛𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑖𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑖𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖.

Karena ilmu gizi sudah lama bicara dengan jelas: stunting tidak terjadi setelah anak lahir dan masuk sekolah — ia terjadi sejak dalam kandungan. Intervensi kepada ibu hamil adalah kunci. Jangan sampai ibu kekurangan gizi, jangan sampai anemia.

Bukan di kantin SD kelas 5 Bintaro.

Uang terbesar seharusnya mengalir ke titik paling kritis: ibu hamil di desa terpencil, balita 12–24 bulan di keluarga miskin, remaja putri yang anemia sebelum mereka hamil. Lima puluh persen anak stunting terkonsentrasi di enam provinsi saja — Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTT, dan Banten.

Intervensi yang tepat sasaran di enam provinsi itu bisa menurunkan angka nasional empat hingga lima persen.
Tapi targeting yang presisi tidak menghasilkan foto yang bagus. Tidak menghasilkan momen seremonial di ribuan sekolah serentak. Tidak menghasilkan angka penerima yang bisa dikutip di podium.

Maka kita memilih skala. Bukan presisi.

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐬𝐢 — inilah kata yang seharusnya jadi pusat debat.

Anggaran MBG 2026 ditetapkan Rp 335 triliun. Empat kali lebih besar dari seluruh setoran Freeport setahun. Dari mana sisanya? 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈. Efisiensi — kata baru untuk pemotongan. Dana pendidikan yang digeser. Dana kesehatan yang diciutkan. Anggaran daerah yang dikurangi.

Kita memberi makan 82 juta anak dengan cara yang sama, di meja yang sama, pada jam yang sama — sementara 4,48 juta balita stunting dan jutaan ibu hamil berisiko tetap menunggu intervensi yang sebenarnya: gizi spesifik, bukan makan siang universal.
Ini bukan ironi. Ini arsitektur yang salah blueprint.

Sejak 1992 hingga 2023, total manfaat langsung bagi Indonesia dari Freeport mencapai 29,3 miliar dolar AS. Tiga puluh satu tahun. Gunung emas dan tembaga yang tidak bisa diperbarui. Dan dengan semua itu, distribusi manfaatnya: 63 persen untuk Indonesia, 37 persen untuk Freeport McMoRan.

𝑻𝒊𝒈𝒂 𝒅𝒆𝒌𝒂𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒖𝒌. 𝑬𝒏𝒂𝒎 𝒑𝒖𝒍𝒖𝒉 𝒅𝒖𝒂 𝒉𝒂𝒓𝒊 𝒎𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒊𝒂𝒏𝒈.

Dan yang lebih menyakitkan: bukan makan siang untuk yang paling lapar. Tapi makan siang untuk semua — karena semua jauh lebih mudah dihitung, difoto, dan dilaporkan ke atas.

Anak bungsuku tanya minggu lalu, “𝐴𝑦𝑎ℎ, 𝑘𝑒𝑛𝑎𝑝𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑘𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑝𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔?”

Kali ini aku tidak butuh waktu lama.

“𝐾𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑠𝑢𝑘𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡-𝑠𝑒𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡, 𝑁𝑎𝑘. 𝐷𝑎𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 — 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ — 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑔𝑢ℎ-𝑠𝑢𝑛𝑔𝑔𝑢ℎ.”

Ia diam sebentar.
“𝐼𝑡𝑢 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑚𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑓𝑜𝑡𝑜 𝑦𝑎, 𝑌𝑎ℎ?”

+62 adalah kode negara kita.

Rp 75 triliun dari Freeport habis dalam 62 hari MBG.

𝐷𝑎𝑛 𝑔𝑢𝑛𝑢𝑛𝑔 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑏𝑒𝑟𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑢𝑘 𝑑𝑢𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑖 — 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡.

Ruly Achdiat Santabrata

06/06/2026

Masyarakat Tak Berilmu

Menhan akan membangun 514 Batalyon Teritorial Pembangunan, yang bisa bertani, beternak sampai jadi imam dan khatib di.masjid.

Sementara Wamenhan akan bangun dua Baltalyon Komando Cadangan di tiap Kabupaten berarti sekitar 1018 Batalyon.

Pertanyaan saya buat apa melakukan pemiliiteran kembali seperti ini, buat mudah mengawasi dan mengkontrol rakyat sendiri? kehidupan militerisasi ala ala begini hanya pernah hidup di zaman totalitarian dan fasis Pasca Perang Dunia pertama. Kehidupan kita itu akan bergerak maju, hukum alamnya seperti itu (point of no return) , sampai manusia bisa melakukan tertib sipil dan tertib sosial karena dipandu ilmu dan pengetahuan. Bukan dikontrol ala robot dan pikirannya bisa dikendalikan dengan model komando.

Rezim ini menang karena memanfaatkan tehnologi media sosial dengan belanja konten dan membayar para konten kreator sebanyak-banyaknya mempengaruhi di wilayah media sosial. Sementara hegemoni praktisnya dijalankan dengan kekuatan kendali sentralisme birokratis dari lurah, aparat keamanan dan pertahanan.

Hasilnya menang, tetapi setelah menang bukannya menjalankan cara berkuasa dengan mengembangkan dan menyesuaikan ilmu dan pengetahuan, tetapi.malah akan mengontrolnya dengan banyak jalan. Misal memutuskan kebijakan tanpa ada kajiannya, sehingga metode, juga aplikasinya ancur-ancuran. Hasilnya rezimnya korup, birokratnya mengalami demoralisasi, rakyatnya dicekek pelan maupun habis-habisan.

Iklim yang seperti ini akan membuat Indonesia kemudian dieksklusi dari pergaulan internasional. Investor akan lari, memindahkan uang-uangnya di negara yang stabil yang menerapkan kebijakan dan kepemimpinan dengan ilmu pengetahuan, tidak justru menentangnya dengan menggunakan metode ala orang tak berilmu.

Bagaimana itu contohnya? Misal kita tahu bahwa aliran air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu sudah baku, disebut kemudian "hukum" alam. Penemuan seperti ini awalmya dengan berpikir. Maka kemudian kerajaan-kerajaan dulu misal di nusantara itu membangun pusat kerajaannya di delta sungai-sungai, akhirnya kota berkembang dari situ. Itu ilmu pengetahuan sederhana ditemukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sementara kita seperti orang bodoh, ilmu sudah ditemukan pendahulu kita tetapi misal kita bikin atau cetak sawah diatas bukit, sementara air ada di sungai yang dibawah bukit. Akhirnya sawah tak terairi, proyek gagal. Itulah gambaran tak berilmu.

Sementara kita sekarang hidup seperti dalam masyarakat tak berilmu, sekolah ada tetapi yang ada hanya doktrin. Sarjana ada, tetapi hasilnya hanya penjilat yang hanya berpikir bagaimana dapat makan. Kita kembali seperti hidup di jaman ketika manusia hidup untuk bertahan. Setinggi ilmu hanya kalah di hadapan kebutuhan hidup. Maka melacur, menempatkan diri pada titik rendah hanya pada kuasa dan uang.

Padahal bagaimana dulu manusia bertahan hidup bukan untuk hanya sekedar kebutuhan lahir, mereka dulu bertahan hidup,.mengatasi permasalahan dengan menemukan misteri-misteri alam dan memecahkan misteri itu untuk kehidupan. Sehingga dari alam manusia menciptakan hidupnya sendiri. Bukan seballiknya, bahwa manusia akan menaklukan dan menghabisi alamnya, karena niatnya seperti itu maka watak manusia di Indonesia kemudian berangsur berubah.

Mereka seperti sekarang berjalan seperti manusia yang tak berpengetahuan. Semuanya serba kacau dan saling bertabrakan antara yang seharusnya dan yang dilakukan. Tetapi dalam teori revolusi itu bagus. Kontradiksi semakin tinggi, maka akan mempercepat perubahan. Nah kalau ini ilmu pengetahuan dan sudah jadi "hukum" atau sunatullah dalam bahasa agamanya. Maka ciptakanlah kontradiksi-kontradiksi seperti di atas. Hidup diatur bukan lagi dengan perintah, tetapi diatur berdasarkan pilihan.

Di foto saya malah fokus pada Prof Agus Erwan Putranto yang pakai jas disebelah Wamenhan itu. Profesor yang pernah jadi Dekan di UGM sekarang memilih jadi birokrat di Kemenpan RB. Ketika Wamenhan itu bilang akan bangun dua batalyon Komcad di tiap kabupaten, di kepala Profesor itu apa ya? Gimana seorang profesor mendengar mulut fasis era pasca Perang Dunia I? Jangan-jangan Profesor kita itu nggak paham status keprofesorannya dan hanya mengabdi pada fasisme? Padahal sebutan Profesor adalah penghargaan atas capaian keilmuan.

06/06/2026

Ternyata di salah satu provinsi, tanpa MBG masyarakatnya tidak pernah minum susu.. 🤣

05/06/2026

Kita orang bawah memilih pura pura budeg sama pura pura buta ajaaa, capek banget hidup dalam sistem iblis ini....

05/06/2026

Tina Talisa: mantan presenter TV, lulusan dokter gigi, ditunjuk Gibran jadi Stafsus Wapres bidang UMKM, digitalisasi, stunting, dan ekonomi syariah.

Tidak ada rekam jejak substansif di bidang2 itu. Tapi rupanya jabatan itu memang bukan tujuan akhir.

7 bulan kemudian, sambil masih menjabat Stafsus, dia resmi jadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha BUMN energi terbesar Indonesia.

Dua jabatan. Dua sumber penghasilan dari uang negara. Dijalankan bersamaan.

Ini bukan pertama kali. Sebelumnya dia juga Stafsus + Jubir di Kementerian Investasi era Bahlil selama 4 tahun. Artinya ini bukan kebetulan. Ini pola yang berulang, dari rezim ke rezim.

Yang menarik: UU BUMN melarang rangkap jabatan untuk menteri dan wamen.

Tapi untuk Stafsus? Abu-abu. Dan keabuan itu dimanfaatkan dengan sempurna.

Sementara di luar sana:

a. Pelaku UMKM antre KUR berbulan-bulan, ditolak karena tidak punya agunan.

b. Bayi-bayi lahir stunting karena ibunya tidak punya akses gizi yang layak.

c. Rakyat bayar pajak, yang sebagian mengalir ke gaji dua jabatan sekaligus untuk satu orang yang tugasnya "mengawal" mereka.

Banyak negara dengan tata kelola serius melarang keras rangkap seperti ini karena satu alasan sederhana: kamu tidak bisa mengawasi kepentingan rakyat sambil duduk di kursi korporasi yang diawasi oleh atasanmu sendiri.

Tapi di sini, itu disebut karir yang cemerlang.

Yang dikawal bukan UMKM. Yang dikawal adalah posisi.

05/06/2026

SONY SNAJAYA BERKICAU, SEMUA CEMAS

Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), resmi menunjuk Krisna Murti sebagai kuasa hukumnya dalam perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penunjukan pengacara ini dilakukan usai dirinya diperiksa oleh tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung.

Sebagai langkah lanjutan, eks perwira polisi tersebut menyatakan kesediaannya menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama. Tujuannya untuk membongkar secara menyeluruh praktik yang terjadi dalam program prioritas pemerintah itu.

Menurut Krisna Murti, keputusan kliennya mengajukan diri sebagai JC bertujuan mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Sekaligus membantah tudingan bahwa Sony merupakan dalang di balik praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG. Komitmen itu bahkan sudah dicatat dalam BAP di Kejaksaan, Kamis (4/6). Krisna menambahkan, Sony siap menyebut nama-nama besar yang diduga terlibat, yang disebutnya berasal dari kalangan eksekutif dan legislatif, meski identitasnya belum dipublikasikan.

Krisna menegaskan surat permohonan resmi untuk status JC akan segera dilayangkan ke Kejagung. Ia berharap iktikad baik kliennya ini mampu membuat kasus menjadi transparan dan seluruh pihak yang terlibat terungkap di persidangan. Dalam kasus ini, Kejagung sebelumnya sudah menetapkan tiga tersangka: Sony Sonjaya, eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Ketiganya dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto UU No. 20 Tahun 2001.

05/06/2026

Mental sembako/ bansos, yg dilihat kepentingan pribadi nya..
Bagi yg masih waras, jaga nalar kalian..

05/06/2026

SKEMA BARU LAGI NIH

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan berbagai skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih efisien, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, dan sarana komunitas.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara tanpa mengurangi kualitas layanan maupun sasaran program MBG.

“Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Kita tidak harus membangun dapur baru, tetapi bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, misalnya kantin sekolah,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, pendekatan baru ini memungkinkan program MBG tetap berjalan optimal dengan memaksimalkan sarana yang telah tersedia di masyarakat, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan efisien, khususnya di daerah 3T.

05/06/2026

Masih terngiang ditelingakuuuuu...

Udah jangan nyanyi, rupiah sudah 13 ribu 😂

05/06/2026

Kalian paham kan maksudku? Masa yang begini aja ga paham! Pantes aja kalian gampang dibegoin sama pidato berapi2 menyulut emosi..! 😂

Upankisme

06/06/2026

06/06/2026

06/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share