What are the opening hours?

Monday 08:00 - 17:00 Tuesday 08:00 - 17:00 Wednesday 08:00 - 17:00 Thursday 08:00 - 17:00 Friday 08:00 - 17:00

BPHN Kemenkum, Jalan Mayjen Soetoyo No 10, Jakarta (2026)

02/06/2026

Penilaian Awal IRH 2026 oleh TPN Dimulai, BPHN Tekankan Objektivitas dan Integritas

BPHN.GO.ID – Depok. Tim Penilai Nasional (TPN) secara resmi memulai penilaian awal Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2026, pada Selasa (02/06/2026). Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, yang diwakili oleh Sekretaris BPHN, M. Aliamsyah, menegaskan bahwa IRH merupakan instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kualitas regulasi dan tata kelola hukum di Indonesia.

“Melalui IRH, kita mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, indeks ini menjadi instrumen bagi Kementerian Hukum untuk mengidentifikasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D) yang masih memerlukan pembinaan dalam pembentukan maupun pengelolaan regulasi,” kata Aliamsyah.

Kegiatan ini berlangsung mulai 02 hingga 04 Juni 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Depok, Jawa Barat. Setelah penilaian awal selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah masa sanggah pada 17–18 Juni 2026 sebelum hasil akhir ditetapkan dan diumumkan secara resmi.

Sekretaris BPHN juga menyampaikan tiga pesan penting yang harus dijunjung dalam melakukan penilaian IRH. Hal yang pertama yaitu objektif, profesional, dan independen. Kedua, jaga konsistensi dan keseragaman standar penilaian. Terakhir, melakukan penilaian secara cermat dan substantif.

Berita selengkapnya:
https://bphn.go.id/berita-utama/penilaian-awal-irh-2026-oleh-tpn-dimulai-bphn-tekankan-objektivitas-dan-integritas

02/06/2026

WFH bukan sekadar bekerja dari rumah, tetapi tentang menjaga komitmen, memperkuat kolaborasi, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
BPHN terus bergerak, berinovasi, dan bekerja bersama untuk memberikan layanan terbaik.

01/06/2026

Hari Lahir Pancasila 2026: Pancasila Ditegaskan sebagai Fondasi Perdamaian Dunia

Jakarta, 1 Juni 2026 — Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Fitra Arsil, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang diselenggarakan di Lapangan Kementerian Hukum, Jakarta.

Upacara yang mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” tersebut dihadiri para pejabat pimpinan tinggi serta perwakilan pegawai dari Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Fitra Arsil membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, Pancasila tetap menjadi jangkar moral yang menjaga persatuan, ketahanan nasional, dan arah pembangunan bangsa.

Kepala BPIP juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta dalam upaya memperkuat peran Indonesia sebagai jembatan perdamaian di tingkat global.

Baca selengkapnya :
https://bphn.go.id/berita-utama/hari-lahir-pancasila-2026-pancasila-ditegaskan-sebagai-fondasi-perdamaian-dunia

01/06/2026

Hari Lahir Pancasila 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus fondasi perdamaian dunia.

Di tengah keberagaman, nilai-nilai Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan untuk membangun persatuan, menciptakan harmoni, dan mewujudkan Indonesia yang maju.

Selamat Hari Lahir Pancasila 2026.

Mari terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila agar tetap hidup dan relevan bagi setiap generasi.

01/06/2026

Hari Lahir Pancasila 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus fondasi perdamaian dunia.

Di tengah keberagaman, nilai-nilai Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan untuk membangun persatuan, menciptakan harmoni, dan mewujudkan Indonesia yang maju.

Selamat Hari Lahir Pancasila 2026.

Mari terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila agar tetap hidup dan relevan bagi setiap generasi.

31/05/2026

Sehubungan dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila, maka Layanan Publik Tatap Muka di BPHN tidak beroperasi di tanggal 01 Juni 2026, layanan akan kembali aktif di tanggal 02 Juni 2026.

31/05/2026

Selamat Memperingati Hari Raya Waisak

Semoga nilai-nilai Dharma senantiasa menginspirasi terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kasih.

30/05/2026

Batas tanah sering kali terlihat sebagai persoalan kecil.
Namun ketika tidak ada kesepahaman, hubungan antarwarga bisa ikut merenggang.

Di Desa Kosgoro, Musi Rawas, persoalan batas tanah masjid sempat menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Kesalahpahaman yang dibiarkan berlarut mulai memengaruhi hubungan baik antarwarga.

Melalui pendampingan Posbankum, musyawarah kembali dibangun. Para pihak dipertemukan untuk berdialog, menyampaikan pandangan, dan mencari solusi bersama dengan mengedepankan rasa kekeluargaan.

Hasilnya, persoalan dapat diselesaikan secara damai tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Karena bantuan hukum tidak hanya menghadirkan kepastian, tetapi juga menjaga harmoni dan kebersamaan di tengah masyarakat.

29/05/2026

Iduladha 2026, BPHN Salurkan Daging Kurban untuk Warga dan Dhuafa di Sekitar BPHN

BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan pemotongan hewan kurban di lingkungannya, pada Jumat (29/05/2026). Pada pelaksanaan kurban tahun ini, BPHN menyembelih empat ekor sapi dan lima ekor kambing.

Sekretaris BPHN, M. Aliamsyah, menyampaikan bahwa nilai keikhlasan dan ketakwaan Nabi Ibrahim A.S. dalam menjalankan perintah kurban perlu menjadi teladan bagi seluruh pegawai.

“Nabi Ibrahim melaksanakan perintah kurban dengan sigap, tanpa ragu, penuh keihklasan, dan ketakwaan yang tinggi. Nilai-nilai tersebut perlu kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun tempat kerja,” kata Aliamsyah ketika membuka kegiatan di Cililitan, Jakarta Timur.

Ia menambahkan, kegiatan kurban juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antarpegawai maupun masyarakat sekitar BPHN.

“Semoga kegiatan ini dapat terus dilaksanakan tiap tahun, dan ke depan semakin banyak hewan kurban yang dapat disalurkan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, Rahendro Jati, mengapresiasi konsistensi pegawai BPHN dalam melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya.

“Hal ini didukung oleh adanya program tabungan kurban di lingkungan BPHN. Mungkin bulan depan program tersebut sudah bisa dimulai kembali, sehingga perolehan tabungan kurban bisa lebih maksimal di tahun depan,” ujar Rahendro.

Sementara itu, perwakilan DKM Masjid Nur Al Ihsan, Sudaryadi, menjelaskan bahwa daging kurban dibagikan kepada sohibul kurban beserta keluarga, masyarakat sekitar BPHN, anak yatim piatu, serta para tukang dan pekerja di lingkungan BPHN.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para dermawan yang telah menyumbangkan hewan kurban. Semoga seluruh rangkaian ibadah kurban kita diterima oleh Allah SWT,” tutupnya.

27/05/2026

BPHN Pastikan Kompetensi Pejabat Fungsional Ahli Utama melalui Uji Teknis

BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Utama dan Penyuluh Hukum Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum, Selasa (26/5). Kegiatan tersebut diikuti oleh tiga peserta, yakni Asnedi, Hantor Situmorang, dan Tjasdirin, sebagai bagian dari proses penguatan kompetensi pejabat fungsional pada jenjang tertinggi.

Pelaksanaan uji kompetensi terdiri atas dua sesi. Sesi pertama berupa penyusunan materi atau analisis melalui ujian tulis selama 120 menit dan sesi wawancara yang dilakukan oleh Kepala BPHN Min Usihen, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady, dan Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional (P4HN) Rahendro Jati.

Rahendro Jati, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa jabatan fungsional Ahli Utama merupakan tingkatan tertinggi yang menuntut kematangan kompetensi, kapasitas, dan pengalaman. Menurutnya, peran analis hukum tidak hanya berkaitan dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup analisis kebijakan, pembangunan hukum, hingga kontribusi strategis terhadap sistem hukum nasional.

Selengkapnya di BPHN.GO.ID

BPHN Kemenkum

02/06/2026

02/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

31/05/2026

31/05/2026

30/05/2026

29/05/2026

27/05/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Monday	08:00 - 17:00
Tuesday	08:00 - 17:00
Wednesday	08:00 - 17:00
Thursday	08:00 - 17:00
Friday	08:00 - 17:00