Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Halaman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola Biro Humas LKPP
(1)

Keluarga besar LKPP menyampaikan duka mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda NTT dan sekitarnya. Teriring doa unt...
15/08/2026

Keluarga besar LKPP menyampaikan duka mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda NTT dan sekitarnya.

Teriring doa untuk seluruh korban dan masyarakat yang terdampak atas gempa bumi NTT. Semoga diberikan perlindungan, kekuatan, dan ketabahan untuk melewati masa sulit ini.

NTT tidak sendiri. Kami bersama dalam doa.


Pemerintah terus mendorong pengadaan yang lebih terintegrasi melalui penguatan kelembagaan LKPP. Kebutuhan berbagai keme...
15/08/2026

Pemerintah terus mendorong pengadaan yang lebih terintegrasi melalui penguatan kelembagaan LKPP. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi distandarisasi, serta volume disatukan agar proses pengadaan semakin efisien, transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Karena efisiensi anggaran bukan sekadar soal menghemat, tetapi tentang memastikan setiap rupiah belanja negara kembali menjadi manfaat nyata bagi rakyat 🇮🇩






15/08/2026

Dalam Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI serta Penyampaian RUU APBN Tahun 2027 beserta Nota Keuangannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya konsolidasi pengadaan pemerintah untuk mendorong efisiensi belanja negara.

Data LKPP menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86% pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43% pada 2026. Dengan pelaksanaan yang lebih luas dan disiplin melalui konsolidasi, pemanfaatan Katalog Elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik, efisiensi dapat mencapai hingga 30% dari belanja pengadaan sebesar Rp1.200 triliun.






Dalam rangka implementasi Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...
12/08/2026

Dalam rangka implementasi Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Sosialisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) bertajuk "Tata Kelola Pengadaan Menuju Birokrasi Kelas Dunia untuk Indonesia Emas 2024" pada Selasa (11/8). Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan pemahaman mengenai kebijakan penilaian ITKP sebagai salah satu aspek indikator meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi periode 2026-2029.

Membuka rangkaian sosialisasi, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniawan menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kita tidak lagi berfokus pada bagaimana memperoleh nilai ITKP yang maksimal. Tetapi, yang lebih mendasar adalah perubahan apa yang harus kita lakukan agar pengadaan dapat semakin memberikan nilai dan manfaat,” ujar Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan bahwa keberhasilan pengadaan harus diukur dari sejauh mana proses tersebut menghasilkan nilai, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tata kelola pengadaan sebagai indikator utama dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026-2029

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) harus mampu menghasilkan belanja yang berkualitas, efisien, dan memberikan manfa...
11/08/2026

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) harus mampu menghasilkan belanja yang berkualitas, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, transformasi pengadaan perlu terus didorong melalui penguatan tata kelola, inovasi dan kolaborasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kompetensi SDM PBJ.

Hal tersebut menjadi pesan Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam Rapat Koordinasi UKPBJ Tahun 2026 sekaligus pembukaan Virtual Expo “Pengadaan Tanpa Batas”, Selasa (11/8). UKPBJ juga diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana proses pengadaan, tetapi menjadi penggerak perubahan dan penguatan tata kelola PBJP di K/L/Pemda.

Dalam kegiatan ini, LKPP turut memberikan penghargaan kepada sejumlah UKPBJ K/L/Pemda atas capaian PKP-BJ Proaktif dan Provinsi dengan Kinerja Penuh sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam memperkuat tata kelola, kinerja, dan profesionalisme pengadaan.

07/08/2026

📍 Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2026 resmi digelar di Yogyakarta!

Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2026 kembali menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin inovatif, transparan, dan berkelanjutan.

Diselenggarakan pada 5–7 Agustus 2026 di Jogja Expo Center, GPFE 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia.

Sampai jumpa di rangkaian pameran dan expo LKPP lainnya!

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menerima audiensi Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Dirgayuza Setiawan pada Selasa (04...
05/08/2026

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menerima audiensi Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Dirgayuza Setiawan pada Selasa (04/08) di Gedung LKPP. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas dukungan kebijakan dan program LKPP terhadap arahan Presiden, khususnya terkait penghematan belanja negara melalui konsolidasi pengadaan, pelibatan pelaku usaha lokal, serta pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Sarah memaparkan bahwa konsolidasi pengadaan menjadi salah satu instrumen strategis untuk menghadirkan efisiensi belanja negara. Ia mencontohkan hasil pilot project konsolidasi pengadaan di wilayah Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) yang berhasil mencatat efisiensi anggaran hingga 30 persen, dan menegaskan LKPP akan terus memperluas penerapan konsolidasi pengadaan ke berbagai kementerian dan lembaga.

Sementara itu, Dirgayuza mendorong LKPP untuk memperkuat mekanisme verifikasi harga dan penyedia dalam Katalog Elektronik, serta meningkatkan edukasi kepada pelaku usaha daerah agar dapat memanfaatkan peluang pengadaan melalui E-procurement LKPP, sejalan dengan komitmen bersama menghadirkan belanja negara yang lebih efisien, inklusif, dan bersih dari praktik korupsi.

Achtung.. Achtung.. 📢Dalam rangka implementasi Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026, LKPP mengundang Kementerian/Le...
03/08/2026

Achtung.. Achtung.. 📢

Dalam rangka implementasi Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026, LKPP mengundang Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mengikuti Sosialisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Dapatkan pemahaman mengenai kebijakan terbaru terkait Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai Aspek Indikator Meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026–2029.

Catat tanggalnya!
🗓 Selasa, 11 Agustus 2026
🕐 13.00–16.00 WIB
📍 Epicentrum XXI

🔗 Daftarkan diri Anda melalui:
bit.ly/PendaftaranSosialisasiITKP
atau pindai QR Code pada konten di atas 👆🏻

Jangan lewatkan kesempatan untuk memahami arah kebijakan terbaru tata kelola pengadaan guna mendukung terwujudnya pengadaan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel!

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Tid...
29/07/2026

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Tidak hanya memastikan kebutuhan pemerintah terpenuhi, pengadaan juga menjadi instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri, memperluas akses pasar pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF)–Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026 pada Rabu (29/7), Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, industri, dan pembangunan.

Melalui transformasi pengadaan yang modern, digital, dan berbasis data, LKPP terus mendorong ekosistem pengadaan yang lebih transparan, adaptif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penguatan Katalog Elektronik menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha, termasuk UMKK.

Karena pengadaan yang berkualitas adalah pengadaan yang tidak hanya selesai pada proses, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi pembangunan Indonesia.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menerima audiensi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo pada Senin (27/07) di Gedung LKPP. Pertemuan in...
27/07/2026

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menerima audiensi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo pada Senin (27/07) di Gedung LKPP. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa di daerah sekaligus menjadi wadah konsultasi mengenai pelaksanaan e-purchasing, tender konstruksi, dan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kesempatan tersebut, Sarah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan memberikan pendampingan, khususnya pada program prioritas pembangunan daerah. Ia menyoroti optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai salah satu persoalan yang banyak menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, perlu diakomodasi melalui regulasi yang tepat agar pengadaan dapat dikawal dengan baik.

Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan harapannya agar pendampingan LKPP dapat memastikan keterlibatan penyedia lokal Pasuruan, sekaligus menjamin hasil pengadaan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

LKPP berharap kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam mendorong tata kelola pengadaan barang/jasa daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, demi mempercepat pembangunan daerah.

Address

Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B
Jakarta
12940

Opening Hours

Monday 09:00 - 16:00
Tuesday 09:00 - 16:00
Wednesday 09:00 - 16:00
Thursday 09:00 - 16:00
Friday 09:00 - 16:00

Telephone

+622129912450

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Shortcuts

Share

Category