DPR RI

DPR RI Akun Fanpage Facebook Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

,Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan saat ini bukanlah kebakaran biasa. Hingga akhir Agustus 202...
03/09/2026

,
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan saat ini bukanlah kebakaran biasa. Hingga akhir Agustus 2026, hampir 10.000 hektare lahan telah hangus terbakar.

Situasi menjadi sangat menantang karena mayoritas titik api berada di lahan gambut yang karakteristiknya menyembunyikan bara api di bawah permukaan tanah.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi penanganan bencana. Dari hasil temuan, tim pemadam menghadapi "3 PR Besar": lokasi titik api yang sulit dijangkau, minimnya sumber air, hingga keterbatasan anggaran operasional.

Untuk menjawab tantangan itu, Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB dan BPBD melakukan sinergi lintas sektor. Solusi taktis segera dieksekusi, mulai dari optimalisasi drone thermal dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan embung air, hingga kolaborasi pendanaan menggunakan skema Dana Siap Pakai (DSP) dan sumber anggaran lainnya.

Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal penanganan ini agar proses pemadaman berjalan efisien dan kabut asap di Kalsel dapat segera teratasi.

Yuk, kita doakan dan kawal terus agar masyarakat Kalsel segera mendapatkan udara yang bersih dan sehat kembali!

03/09/2026

Pemadaman listrik bergilir di Sulawesi Selatan, kapan berakhir?

Nah , Anggota Komisi VI DPR RI Ismail menyampaikan bahwa kondisi ini terjadi akibat perbaikan pada dua unit pembangkit di Palu dan Kabupaten Jeneponto.

PLN telah dievaluasi dan ditargetkan menyelesaikan perbaikan paling lambat 4–5 September 2026. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak perlu khawatir berlebihan.

Semoga perbaikan segera tuntas dan pasokan listrik di Sulawesi Selatan kembali normal.

Turut berduka cita dan menyampaikan simpati mendalam atas jatuhnya korban dalam insiden 27 Agustus.DPR mendorong agar pe...
03/09/2026

Turut berduka cita dan menyampaikan simpati mendalam atas jatuhnya korban dalam insiden 27 Agustus.

DPR mendorong agar peristiwa yang terjadi dapat ditangani dan diusut secara tuntas.

Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, dan korban yang masih dalam pemulihan segera diberikan kesembuhan. 🙏

03/09/2026

Himpun Masukan Stakeholder di Babel, Pansus DPR Targetkan RUU Daerah Kepulauan Rampung Cepat

Tim Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan ke Provinsi Bangka Belitung yang dipimpin Mercy Chriesty Barends melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) serta stakeholder lainnya guna menghimpun masukan terkait pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan.

Terhadap RUU usulan dari DPD RI ini, Pansus akan meramu semua masukan dari fraksi fraksi menjadi satu DIM tunggal yaitu DIM DPR RI. Dalam proses berjalan juga dinanti DIM dari pemerintah pusat. Pansus mendorong agar RUU Daerah Kepulauan ini dapat diselesaikan secepatnya menjadi Undang-Undang.

03/09/2026

Perizinan Lama, Investasi Tertahan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti proses perizinan yang masih memakan waktu hingga 6 bulan sampai 1 tahun.

Padahal, investor sudah menyewa lahan dan menyiapkan peralatan, tetapi belum bisa memulai produksi.
Dalam kunjungan Panja RUU Kawasan Industri ke Cikupa Mas, Banten, Chusnunia menilai percepatan perizinan perlu menjadi perhatian. Usulan batas waktu maksimal 3 bulan dinilai layak dikaji, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian terhadap aspek lingkungan dan AMDAL.

Selain perizinan, Komisi VII juga menyoroti pentingnya integrasi pendidikan dengan kebutuhan industri serta penguatan komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

🏭 Investasi harus bergerak cepat, tanpa mengabaikan lingkungan.

03/09/2026

BKSAP DPR RI bersama MUI membahas langkah dan rekomendasi konkret untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta membela Masjidil Aqsa.

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan, setiap rekomendasi dari forum ini akan menjadi catatan penting bagi parlemen untuk dibawa ke berbagai forum regional maupun multilateral.

Indonesia akan terus bergerak dan mengambil peran dalam memperjuangkan perdamaian, kemerdekaan, dan kemanusiaan bagi Palestina.

Halo ! 👋Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan regulasi bagi profesi Kurator dan Pengurus melalui RUU Profes...
03/09/2026

Halo ! 👋

Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan regulasi bagi profesi Kurator dan Pengurus melalui RUU Profesi Kurator dan Pengurus.

Aturan ini diarahkan untuk memperkuat kualifikasi, sertifikasi, kode etik, pengawasan, hingga mekanisme sanksi yang terukur. Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menegaskan perlunya aturan yang tegas untuk mencegah praktik curang yang merugikan debitur maupun kreditur.

Perlindungan hukum bagi kurator diperlukan, tetapi bukan berarti kekebalan hukum. 🇮🇩

Halo ! 👋Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM membahas maraton kesiapan sektor energi dan menetapkan RKA-K/L Kemen...
03/09/2026

Halo ! 👋

Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM membahas maraton kesiapan sektor energi dan menetapkan RKA-K/L Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027.

Mulai dari asumsi dasar energi, subsidi, ketahanan energi, hingga pemerataan akses listrik, seluruhnya menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.

Pagu anggaran Kementerian ESDM TA 2027 disepakati sebesar Rp27,37 triliun. DPR juga menekankan agar kenaikan anggaran diikuti kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat. 🇮🇩

Profesi kurator memiliki kewenangan luas dalam proses kepailitan, namun belum didukung payung hukum khusus yang mengatur...
03/09/2026

Profesi kurator memiliki kewenangan luas dalam proses kepailitan, namun belum didukung payung hukum khusus yang mengatur profesi dan perlindungannya secara komprehensif. Kondisi ini dinilai menimbulkan risiko hukum bagi kurator saat menjalankan putusan Pengadilan Niaga.

“Banyak sekali kriminalisasi-kriminalisasi yang dianggap tidak ada perlindungan hukum bagi mereka, sementara profesi kurator ini adalah pelaksana dari putusan pengadilan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga,” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea. Ia menegaskan, “Perlindungan hukum yang dimaksud tidak perlindungan hukum yang mutlak, tetapi dalam batasan-batasan yang tidak melanggar etik, aturan, juga peraturan perundang-undangan yang sudah ada.” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea usai memimpin kunjungan
kerja Panja Penyusunan RUU Profesi Kurator Komisi XIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Rabu (2/9/2026).

Karena itu, Komisi XIII melalui RUU Profesi Kurator ingin memperkuat pengaturan terkait perlindungan hukum, profesionalisme, integritas, tanggung jawab, dan kode etik agar profesi kurator memiliki standar yang jelas serta kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya.

03/09/2026

DPR bukan cuma soal rapat dan sidang.

Lewat fungsi pengawasan, DPR RI mengawal berbagai persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat—mulai dari pendidikan, penanganan bencana, hingga keselamatan transportasi.

Di balik setiap pengawasan, ada upaya memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan rakyat.

81 Tahun DPR RI — Dari Suara Rakyat, Untuk Indonesia.

Address

Jalan Gatot Subroto, Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD
Jakarta

Telephone

+62215715350

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when DPR RI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to DPR RI:

Shortcuts

Share

Category