Fraksi PAN DPR RI

Fraksi PAN DPR RI Akun Resmi Fraksi PAN DPR RI

04/09/2026

PENDAFTARAN PANcuan BATCH 1 RESMI DITUTUP! 🚀

Terima kasih untuk 1.600+ pendaftar yang sudah berani mengambil kesempatan untuk menjadi bagian dari PANen Cuan PANtang Menyerah.

Antusiasme kalian luar biasa! 💙

Untuk seluruh peserta yang sudah mendaftar, saat ini proses seleksi sedang berlangsung.

📌 Bagi peserta yang lolos seleksi Batch 1:
Panitia akan menghubungi peserta melalui kontak yang telah didaftarkan. Pastikan WhatsApp dan nomor telepon kamu tetap aktif, ya!

📌 Bagi yang belum lolos Batch 1:
Jangan patah semangat! Perjalanan belum berakhir. PANen Cuan akan kembali hadir di Batch 2 dengan kesempatan baru untuk kamu yang ingin terus belajar, berkembang, dan naik level.

Karena di PANcuan, yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa berani kita terus melangkah.

Tetap berani mencoba. Tetap percaya pada potensi. Tetap PANtang Menyerah! 💙

PANen Cuan PANtang Menyerah
Satu Hari untuk Naik Level, Satu Langkah untuk Mengubah Masa DePAN.

03/09/2026

Dalam rapat Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menyoroti persoalan kebakaran hutan yang kerap diperdebatkan, apakah merupakan bencana alam atau akibat ulah manusia.

Menurutnya, terlepas dari perdebatan tersebut, kita perlu melihat persoalan ini dalam konteks yang lebih besar, yaitu krisis iklim yang membuat cuaca semakin tidak menentu dan memicu berbagai kondisi ekstrem.

Karena itu, RUU Perubahan Iklim harus disusun secara komprehensif dan lintas sektor, mencakup pertanian, kehutanan, energi, hingga masyarakat adat.

“RUU ini harus mampu mengurangi emisi, membiayai transisi energi, sekaligus memperkuat nature-based solutions.”

03/09/2026

Persoalan reforma agraria masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari redistribusi tanah hingga sengketa dan konflik pertanahan. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding Sarifuddin Sudding menilai, sebelum membentuk lembaga baru yang berada langsung di bawah Presiden hingga ke tingkat daerah, perlu dipertimbangkan kembali optimalisasi peran Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, banyak persoalan reforma agraria yang selama ini muncul justru berkaitan dengan kewenangan dan penyelesaian di bidang pertanahan. Karena itu, penguatan serta maksimalisasi eksistensi ATR/BPN dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan sengketa dan konflik agraria.

Di tengah agenda efisiensi dan pengurangan lembaga yang dinilai kurang produktif, pembentukan lembaga baru juga perlu dikaji secara matang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Yang terpenting, reforma agraria harus benar-benar hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan kepastian dalam urusan pertanahan.

03/09/2026

Perubahan iklim sudah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, pembangunan nasional, dan keadilan antargenerasi. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan Putri Zulkifli Hasan menegaskan, Indonesia membutuhkan regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur emisi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.

Meningkatnya bencana hidrometeorologi, ancaman terhadap ketahanan pangan dan air, hingga kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi menghadapi perubahan iklim dengan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim harus menjadi langkah nyata untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan memastikan Indonesia lebih siap menghadapi krisis iklim.

Karena menjaga lingkungan hari ini adalah menjaga kehidupan generasi mendatang.

02/09/2026

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Muhammad Hatta menyoroti kewenangan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dalam proses standardisasi produk industri, termasuk penerapan SNI wajib.

Menurutnya, hal ini perlu dikaji lebih mendalam. Sebab, Kementerian Perindustrian memiliki fungsi sebagai regulator industri, sementara di sisi lain terdapat lembaga di bawah Kementerian Perindustrian yang menjalankan fungsi standardisasi dan pelayanan jasa industri.

Muhammad Hatta mempertanyakan, apakah dalam praktiknya sebuah kementerian teknis dapat sekaligus berperan sebagai regulator yang menentukan standar produk industri dan menjalankan fungsi standardisasi tersebut.

Ia juga mendorong agar mekanisme, parameter, serta pembagian kewenangan dalam penetapan SNI wajib dapat dikaji secara lebih jelas, termasuk melihat bagaimana praktik serupa diterapkan di negara lain. Standardisasi harus punya dasar yang jelas, transparan, dan menjamin kepentingan industri sekaligus melindungi masyarakat.

02/09/2026

Persoalan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tata kelola benih bening lobster (BBL) di Pangandaran. Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menyoroti kondisi di lapangan, di mana kuota BBL telah tersedia, namun penerbitan SKAB di Pangandaran disebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Herry, persoalan ini bukan soal mencari siapa yang salah atau benar. Yang terpenting adalah duduk bersama, menyamakan persepsi, dan mencari jalan keluar agar nelayan dan masyarakat tidak dirugikan. Sementara terkait ekspor BBL, Herry menilai perlu ada kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk survival rate (tingkat kelangsungan hidup) BBL di laut yang sangat rendah apabila tidak ditangkap.

Sebagai bagian dari Panja BBL, Herry mendorong agar persoalan ini dapat dikaji lebih dalam sehingga kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi terbaik untuk nelayan dan pengelolaan BBL Indonesia.

02/09/2026

Anggota DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menerima audiensi bersama Bupati Kotawaringin Timur untuk membahas sejumlah program pembangunan dan kebutuhan masyarakat, mulai dari Inpres Jalan Daerah, BSPS, P3TGAI, hingga pemasangan listrik gratis yang kini telah menjangkau Kotawaringin Timur.

Di tengah pertemuan tersebut, Syauqie juga menyampaikan dukacita yang mendalam atas bencana Karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan akan terus hadir dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.

Untuk memastikan penanganan Karhutla dapat berjalan dengan baik, Syauqie juga telah berkomunikasi dengan komisi-komisi terkait di DPR RI agar persoalan ini mendapat perhatian dan penanganan yang tepat.

Kalimantan Tengah bukan sekadar daerah pemilihan, tetapi bagian dari perjuangan yang akan terus dikawal.

Gempa Cianjur M 4,3, Kenapa Bisa Terasa sampai Jakarta? 🌏Selasa, 1 September 2026, gempa magnitudo 4,3 mengguncang wilay...
02/09/2026

Gempa Cianjur M 4,3, Kenapa Bisa Terasa sampai Jakarta? 🌏

Selasa, 1 September 2026, gempa magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Cianjur dan sekitarnya. Gempa ini tergolong dangkal dengan kedalaman hanya 4 kilometer. Meski tidak menimbulkan korban maupun kerusakan, guncangannya turut dirasakan di sejumlah wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, khususnya di gedung bertingkat.

Salah satu faktornya adalah efek tapak lokal, yaitu kondisi tanah tertentu yang dapat memperkuat guncangan gempa. Yang juga perlu kita pahami, Jakarta dan sekitarnya memiliki sejumlah sesar aktif. Seiring berkembangnya penelitian, pemetaan sumber gempa di Indonesia pun terus diperbarui.

Karena itu, Fraksi PAN DPR RI mendorong agar perkembangan ilmu dan data terbaru segera diterjemahkan ke dalam pemutakhiran standar bangunan, pemetaan sesar, tata ruang, hingga kesiapsiagaan menghadapi gempa. Gempa memang tidak bisa diprediksi atau dicegah. Tapi risikonya bisa kita kurangi dengan persiapan yang lebih baik.

01/09/2026

Hari ini, DPR RI kembali menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan tiga agenda utama.

Mulai dari Rapat Paripurna Khusus dalam rangka HUT ke-81 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI, penyampaian hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, hingga penetapan keanggotaan Panitia Khusus RUU tentang Jaminan Benda Bergerak.

Fraksi PAN DPR RI turut hadir dan mengikuti seluruh rangkaian rapat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

01/09/2026

Hari ini, Fraksi PAN DPR RI menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi Bengkulu. Audiensi ini menjadi ruang untuk mendengarkan langsung aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, khususnya terkait kesejahteraan guru PAUD.

Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Dewi Coryati, Anggota Komisi X DPR RI, yang turut menyerap masukan dan memperjuangkan agar perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD terus menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan nasional. Karena di balik pendidikan anak-anak Indonesia yang berkualitas, ada guru-guru PAUD yang setiap hari dengan penuh dedikasi mendampingi tumbuh kembang mereka

Address

Jalan Gatot Subroto No. 1, RT. 1/RW. 3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta
10270

Opening Hours

Monday 08:00 - 04:00
Tuesday 08:00 - 04:00
Wednesday 08:00 - 04:00
Thursday 08:00 - 04:00
Friday 08:00 - 04:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Fraksi PAN DPR RI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category