What are the opening hours?

Monday 08:30 - 16:30 Tuesday 08:30 - 16:30 Wednesday 08:30 - 16:30 Thursday 08:30 - 16:30 Friday 08:30 - 16:30

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia - DPD RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta (2026)

04/08/2026

RAHMIJATI JAHJA HIMPUN ASPIRASI WARGA PULUBALA UNTUK PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN DUKUNGAN PERTANIAN

Gorontalo, dpd.go.id– Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Hj. Rahmijati Jahja, menghimpun aspirasi masyarakat Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dalam kegiatan reses pada Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas, di antaranya perbaikan jalan, pembangunan jembatan, serta bantuan bibit jagung untuk mendukung produktivitas pertanian.

Kegiatan reses berlangsung dihadiri oleh Kepala Desa Alimin Momiyo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, dan puluhan warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayahnya.

Rahmijati Jahja menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui fungsi representasi DPD RI.

“Reses merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami inventarisasi dan teruskan kepada kementerian maupun lembaga terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya," ujar Rahmijati Jahja.

Menurut warga, kondisi sejumlah ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan telah menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian. Selain itu, petani juga berharap adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan bibit jagung yang berkualitas guna meningkatkan hasil panen.

Menanggapi hal tersebut, Rahmijati Jahja menilai bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian harus berjalan secara beriringan karena keduanya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Saya akan mengawal aspirasi ini agar menjadi perhatian pemerintah. Infrastruktur yang baik akan memperlancar aktivitas masyarakat, sementara dukungan terhadap sektor pertanian akan memperkuat perekonomian warga," tambahnya.

Melalui kegiatan reses ini, DPD RI terus berkomitmen memperkuat fungsi penyerapan dan pengawalan aspirasi daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

04/08/2026

RAHMIJATI JAHJA GANDENG IDI KABUPATEN GORONTALO GELAR BAKTI SOSIAL KHITAN MASSAL DAN DONOR DARAH

Gorontalo, dpd.go.id – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Hj. Rahmijati Jahja, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan bakti sosial berupa khitan massal dan donor darah di Puskesmas Pilohayanga, Kabupaten Gorontalo, Minggu (26/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan layanan kesehatan sekaligus mendorong semangat gotong royong dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta khitan massal, pendonor darah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sekitar. Selain memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara DPD RI, organisasi profesesi, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Rahmijati Jahja mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu keluarga yang membutuhkan akses layanan kesehatan.

"Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui kegiatan khitan massal dan donor darah ini, kami ingin menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas sosial," ujar Rahmijati Jahja.

Ia mengapresiasi sinergi yang terjalin bersama IDI Kabupaten Gorontalo serta seluruh tenaga kesehatan yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada IDI Kabupaten Gorontalo, tenaga medis, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," tambahnya.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, Rahmijati Jahja berharap kepedulian terhadap kesehatan masyarakat terus meningkat serta semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses

04/08/2026

SYARIF MBUINGA SERAP ASPIRASI WARGA BINAAN, DORONG PENGUATAN PEMBINAAN DI LAPAS POHUWATO

Gorontalo, dpd.go.id – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, H. Syarif Mbuinga, M.M., melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato, Rabu (22/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI dengan menyerap aspirasi sekitar 200 warga binaan serta meninjau pelaksanaan program pembinaan, pemenuhan hak warga binaan, dan kondisi layanan pemasyarakatan di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Syarif Mbuinga didampingi Kepala Lapas Kelas IIB Pohuwato, Fahmi Reza Suratman, beserta jajaran. Pertemuan berlangsung melalui dialog bersama warga binaan untuk mendengarkan secara langsung berbagai masukan mengenai pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian, pemberian remisi sesuai ketentuan, serta dukungan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembinaan.

Syarif Mbuinga menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membentuk warga binaan agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah menyelesaikan masa pidana.

"Pemasyarakatan bukan hanya tentang menjalani hukuman, tetapi bagaimana negara mampu membina warga binaan agar memiliki karakter, keterampilan, dan kesiapan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Karena itu, kualitas pembinaan harus terus ditingkatkan," ujar Syarif Mbuinga.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPD RI untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan pemasyarakatan di daerah, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan kepada warga binaan.

"Masukan dari warga binaan maupun jajaran Lapas akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Kami berharap program pembinaan, pemberian hak-hak warga binaan sesuai ketentuan, serta pemenuhan sarana dan prasarana dapat terus diperkuat demi mendukung keberhasilan reintegrasi sosial," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Pohuwato, Fahmi Reza Suratman, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPD RI terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan di Kabupaten Pohuwato. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kemandirian warga binaan.

"Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan program pembinaan. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting agar proses pembinaan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi warga binaan," kata Fahmi Reza Suratman.

Melalui kunjungan kerja ini, Syarif Mbuinga berharap koordinasi antara DPD RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pemerintah daerah terus diperkuat dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada pembinaan.

04/08/2026

SIARAN PERS
WAKIL KETUA DPD RI BID. KESEJAHTERAAN RAKYAT, YORRYS RAWEYAI

Kunjungi Mimika, Yorrys Terima Aduan Ratusan Pengungsi dari Puncak, Papua Tengah

TIMIKA, 2 Agustus 2026 – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Keamanan Papua, Yorrys Raweyai, menindaklanjuti laporan masyarakat Papua tentang kondisi Pengungsi akibat konflik keamanan di Puncak, Papua Tengah pada Minggu (2/8/2026)

Dalam kunjungan di 3 (tiga) titik lokasi pengungsian, Yorrys menerima aduan dan kegelisahan ratusan pengungsi yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat daerah-daerah yang dihuni sedang didera konflik keamanan. Para pengungsi tersebut berasal dari Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi yang saat ini sedang dilanda konflik.

“Mereka kehilangan mata pencaharian, kesempatan untuk bertani dan berkebun, serta anak-anak mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak akibat daerah tempat tinggal mereka yang sedang dilanda konflik”, ujar Yorrys di Jakarta (3/8/2026).

Yorrys juga mengungkapkan bahwa para pengungsi ingin kembali ke daerah mereka. Namun, harapan itu dirasakan sulit selama situasi masih terus dilanda konflik. Belum lagi jumlah pasukan non-organik terus bertambah, membuat masyarakat mengalami trauma keamanan dan kenyamanan yang berkepanjangan.

Selain dalam rangka menunaikan tugas reses DPD RI, kunjungan tersebut juga ditujukan untuk menginventarisir masalah Pansus Papua yang sedang dijalankan oleh DPD RI.

Yorrys mengatakan bahwa Pansus DPD RI akan menghimpun realita dan fakta yang diperoleh di lapangan untuk dijadikan bahan dalam merumuskan kinerja Pansus setelah masa reses berakhir.

Dalam kunjungan itu, Yorrys menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan di lokasi pengungsian.

Para pengungsi mengungkapkan bahwa selama berada di lokasi pengungsian mereka belum pernah menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Selama dalam pengungsian, mereka tidak pernah memperoleh kunjungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Mereka, bahkan, juga tidak pernah mendapatkan bantuan makanan maupun pakaian”, tambah Yorrys.

Yorrys memastikan Pansus DPD RI akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi para pengungsi yang terdampak konflik.

“Kami tidak hanya melihat persoalan dari aspek keamanan, tetapi juga menempatkan perlindungan masyarakat sipil, pemenuhan hak-hak dasar, serta pemulihan kehidupan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian konflik Papua," pungkas Yorrys.

Masyarakat membutuhkan kepastian untuk hidup dengan aman, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan membangun kembali kehidupan mereka. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan solusi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Pansus Papua DPD RI berkomitmen mendorong lahirnya rekomendasi yang mampu menjawab akar persoalan konflik melalui penguatan perlindungan masyarakat sipil, pemulihan layanan dasar, penanganan pengungsi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pembangunan dialog yang konstruktif antara seluruh pemangku kepentingan.

Kontak Media
Atim Mulyanto
+6281318904266
Kepala Subbagian Tata Usaha
Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat

02/08/2026

GKR Hemas: RUU Bahasa Daerah Jadi Langkah Strategis Menjaga Warisan Budaya di Era AI

BANTUL – Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan komitmen DPD RI menjaga keberlangsungan bahasa daerah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahasa Daerah yang telah menjadi usul inisiatif DPD RI melalui Komite III dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan bahasa daerah tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang melalui dunia pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan GKR Hemas saat memberikan keynote speech pada peringatan Lustrum XIII (65 Tahun) SMP Negeri 1 Piyungan sekaligus Pembukaan Musyawarah Nasional I Ikatan Alumni Pisayota di Bantul, Sabtu (1/8).

GKR Hemas mengatakan pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah. Sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk menanamkan karakter, nilai-nilai budaya, dan kecintaan terhadap bahasa daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. Karena itu, DPD RI mendorong hadirnya RUU Bahasa Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan bahasa Nusantara agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
“Inisiatif ini merupakan bentuk keberpihakan kepada daerah agar kekayaan bahasa Nusantara tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar GKR Hemas.

Selain memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui pendidikan, GKR Hemas juga mengingatkan bahwa dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada pesatnya perkembangan teknologi. Revolusi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang harus direspons dengan menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan.

Namun, menurutnya, penguasaan teknologi tidak boleh menggeser nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri bangsa. Sekolah tidak cukup hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga harus membentuk manusia yang berkarakter, berintegritas, kreatif, serta memiliki kecintaan terhadap budaya dan tanah air.
“Karena itu, saya meyakini bahwa pendidikan berbasis budaya, terutama yang diterapkan di Yogyakarta, bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan menjadikan budaya sebagai fondasi untuk menjawab tantangan masa depan. Kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan kematangan karakter,” tegas GKR Hemas.

Ia menambahkan, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki modal sosial dan budaya yang kuat melalui nilai-nilai hamemayu hayuning bawana, tepa selira, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan kepada generasi muda agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitas budaya yang dimiliki.

Menutup sambutannya, GKR Hemas mengajak seluruh insan pendidik, alumni, dan masyarakat untuk bersama-sama mempersiapkan generasi Indonesia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki kejujuran, kepedulian sosial, kecintaan terhadap budaya, serta semangat mengabdi kepada bangsa menuju Indonesia Emas 2045.***

02/08/2026

SIARAN PERS KANTOR DPD RI PROVINSI KALBAR
DPD RI

Kalbar Terima Audiensi Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu, Syarif Melvin: Aspirasi Masyarakat Harus Terus Disalurkan

Pontianak – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Kalimantan Barat, Syarif Melvin, menerima audiensi dari pengurus Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu (YPBM) di Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026). Audiensi ini membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait isu ketenagakerjaan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pembangunan daerah, hingga isu sosial yang tengah berkembang.

Poin-Poin Aspirasi yang Disampaikan
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan YPBM dan elemen masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Berikut rangkuman aspirasi yang disampaikan:

Mekanisme Penyampaian Aspirasi: Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tidak hanya langsung kepada Anggota DPD RI, tetapi juga melalui Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Program Coffee Morning: Syarif Melvin diketahui rutin menggelar kegiatan "Coffee Morning" setiap bulan dengan tema berbeda sebagai wadah pertemuan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Tujuan YPBM: Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu yang dipimpin oleh Bapak Daeng Fitrah bertujuan untuk mensyiarkan agama, sosial, dan budaya.

Undangan Pelantikan: YPBM mengundang Syarif Melvin untuk menghadiri acara pelantikan yang akan dilaksanakan pada 9 Agustus 2026 di Pendopo Gubernur, yang akan dihadiri oleh perwakilan 14 kabupaten/kota.

Perlindungan Pekerja Konstruksi: YPBM mengusulkan adanya regulasi terkait kesetaraan dan kepastian upah bagi buruh bangunan, serta fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan mengingat penghasilan mereka yang tidak menentu.

Transparansi Pengelolaan TPU: Terkait pendapatan penggali kubur yang tidak menentu (500-800 ribu rupiah), namun hanya menerima 200-300 ribu rupiah. Pengurus Yayasan TPU Danau Sentarum seharusnya memiliki penghasilan 4 miliar rupiah, namun saat ini hanya 1 miliar rupiah.

Bantuan Lapangan Kerja Peternakan: Perwakilan KKR, Bapak Muhammad, memohon bantuan untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang peternakan.

Kelangkaan BBM dan Isu Sosial: Sekretaris Umum YPBM, Bapak Usul, menyoroti maraknya kelangkaan BBM Pertalite dan solar, serta isu LGBT yang mempengaruhi masa depan anak-anak bangsa. Ia juga menanyakan apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah terakomodir hingga ke daerah.

Bantuan Pakan Ikan Nila: Bapak Kardiman yang bergerak di bidang ternak ikan nila meminta bantuan pemerintah terkait pakan ikan, mengingat biaya pakan yang sulit dan bantuan CSR senilai 25 juta rupiah tidak mencukupi.

Pengelolaan Antrean BBM: Bapak Imam menyoroti masalah solar dan Pertalite yang langka, serta pengelolaan antrean BBM agar tidak melebihi batas pembelian. Ia juga mengkritik adanya CCTV di SPBU yang tidak berfungsi optimal.

Pemerataan Pembangunan: Risman dari Sambas meminta pemerataan pembangunan, khususnya di Jawai, di mana harga kelapa menurun. Ia juga menyoroti kesulitan supir sawit dan nelayan dalam mendapatkan solar.

Tanggapan Syarif Melvin
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syarif Melvin memberikan beberapa tanggapan dan komitmen:

Upah Penggali Kubur: Terkait upah penggali kubur, perlu dikomunikasikan dengan pihak Yayasan TPU mengenai transparansi keuangan.

Pupuk Subsidi: Harga pupuk subsidi memang murah, namun sulit didapatkan. Bantuan pupuk disalurkan kepada kelompok tani, sedangkan untuk perorangan harganya berbeda. Syarif Melvin akan menyampaikan ke pemerintah terkait mahalnya harga pupuk.

Kelangkaan BBM: Syarif Melvin telah menghubungi direktur salah satu Pertamina. Kelangkaan BBM disebabkan oleh faktor seperti ombak besar dan air surut sehingga kapal susah masuk, serta dampak perang Timur Tengah. Namun saat ini situasi sudah dapat dikendalikan.

Isu LGBT: Peringkat ke-7, sedang dibuatkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan kalau bisa dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).

Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum merata, terutama di daerah terpencil. Namun saat ini sudah ada program 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) agar merata sampai ke pelosok.

Bantuan Pakan Ikan: Terkait bantuan pakan ikan nila dapat disampaikan ke Dinas Pertanian.

Harga Kelapa: Syarif Melvin akan menanyakan kepada Dinas Perkebunan Pertanian terkait penurunan harga kelapa, apakah hanya terjadi di Sambas atau semua kabupaten.

Penutup
Audiensi ini menjadi bukti komitmen DPD RI Kalimantan Barat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Syarif Melvin menegaskan bahwa pembangunan Indonesia dimulai dari kekuatan masyarakat di setiap pelosok negeri, dan DPD RI hadir sebagai suara daerah serta penghubung antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional.

Ke depan, berbagai aspirasi ini akan terus dikomunikasikan dengan instansi terkait untuk menemukan solusi yang tepat bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Pontianak, 31 Juli 2026
Informasi lebih lanjut: Salman Addachil, S.STP.
Kepala Sub Bagian Protokol, Komunikasi Publik, Data dan Informasi Prov Kalbar
HP: 081344734739

02/08/2026

SIARAN PERS KANTOR DPD RI PROVINSI BANTEN

Ade Yuliasih Temui Gubernur Banten, Dorong Investasi Data Center yang Lindungi Data Warga

SERANG — Anggota DPD RI asal Banten, Ade Yuliasih, mendorong investasi data center dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Banten tetap memperhatikan keamanan data dan hak privasi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ade setelah membawa calon investor asal Cina menemui Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu, 29 Juli 2026.

Calon investor yang hadir ialah CEO Hexavia, Qimeng Sun. Dalam pertemuan tersebut, Ade turut didampingi Komisaris PT Agrinas Jaladri Nusantara, Laksda Dr. Eko Jalmo. Pertemuan membahas peluang pengembangan data center dan teknologi AI di Banten.

“Kami menyambut investasi yang dapat memperkuat ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, investasi data center dan AI bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur. Ada keamanan data, privasi, dan hak masyarakat yang harus dilindungi sejak awal,” kata Ade.

Menurut Ade, data center merupakan infrastruktur strategis karena berkaitan dengan penyimpanan, pengolahan, dan pengamanan informasi. Karena itu, pengembangannya harus transparan, bertanggung jawab, dan mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam konteks masa kegiatan Anggota Komite I DPD RI di daerah atau reses, Ade menilai perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan hak asasi manusia. Risiko penyalahgunaan data pribadi, akses tanpa hak, dan pengawasan yang merugikan masyarakat harus diantisipasi.

“Kemajuan teknologi harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Jangan sampai teknologi justru membuka ruang bagi penyalahgunaan informasi pribadi,” ujarnya.

Ade mengatakan investasi digital juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Banten. Manfaat itu dapat berupa penyerapan tenaga kerja lokal, pelatihan teknologi, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta transfer pengetahuan kepada generasi muda.

“Kita tidak hanya ingin Banten menjadi lokasi pembangunan infrastruktur digital. Masyarakat Banten harus memperoleh kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi, dan ikut tumbuh bersama industri tersebut,” kata dia.

Ade menilai Banten memiliki daya tarik investasi karena letaknya strategis. Provinsi ini memiliki akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, serta didukung pasokan listrik dan sumber daya air.

Ade berharap pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan kajian menyeluruh yang mencakup aspek teknis, hukum, lingkungan, keamanan data, kebutuhan tenaga kerja, serta manfaat investasi bagi masyarakat Banten.

Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik penjajakan investasi tersebut. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Banten terbuka terhadap calon investor selama kegiatan investasinya sesuai dengan ketentuan hukum.

“Kami selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah berusaha memfasilitasi semaksimal mungkin para calon investor yang akan masuk ke Indonesia,” kata Andra.

Informasi dapat menghubungi
Nama : Mariana Irwanti Lestari
Jabatan : Staf Anggota DPD RI
No. HP : 082210650989

02/08/2026

Siaran Pers
Anggota DPD RI Aceh
Darwati A Gani

Darwati A. Gani Lakukan Pengawasan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Dorong Data Berkualitas untuk Kebijakan Pembangunan

Banda Aceh – Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Anggota DPD RI Aceh Darwati A. Gani melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPS Provinsi Aceh di Banda Aceh untuk memantau pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, Kamis (30/7/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, beserta jajaran. Pada kesempatan itu, BPS Provinsi Aceh memaparkan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mulai dari tahapan pendataan, pemanfaatan sistem digital, hingga berbagai tantangan di lapangan. Hingga 30 Juli 2026, capaian pendataan di Aceh telah mencapai sekitar 74 persen, melampaui rata-rata nasional.

Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Darwati A. Gani. Menurutnya, perhatian DPD RI menjadi dukungan bagi BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kehadiran Ibu Darwati beserta rombongan menjadi bentuk perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu agenda statistik nasional yang sangat strategis," ujar Agus.

Menanggapi paparan tersebut, Darwati mengapresiasi kinerja BPS Provinsi Aceh beserta seluruh petugas lapangan yang terus bekerja menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

"Melalui kunjungan pengawasan ini saya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aceh. Saya mengapresiasi kerja keras BPS beserta seluruh petugas yang telah bekerja hingga ke berbagai wilayah untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata dengan baik," kata Darwati.

Ia menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada momentum yang penting karena struktur ekonomi masyarakat terus berkembang, termasuk usaha berbasis digital, perdagangan elektronik, ekonomi kreatif, hingga usaha rumahan yang perlu terdata secara akurat.

"Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang baik. Dengan data yang berkualitas, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menyusun kebijakan pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan," ujarnya.

Dalam dialog bersama jajaran BPS, Darwati juga menyoroti dampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, perubahan kondisi usaha akibat bencana perlu menjadi bagian dari hasil pendataan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Sementara itu, Ketua Tim Garda Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Aceh, Yan Yan Gustiana, menjelaskan bahwa BPS tidak hanya mengejar target pendataan, tetapi juga memastikan kualitas data melalui proses verifikasi dan pengendalian mutu.
"Fokus kami bukan hanya mengejar target pendataan, tetapi juga memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan," jelasnya.

Mengakhiri kunjungannya, Darwati berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar hingga seluruh tahapan selesai serta menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan berkualitas. Ia juga mengajak masyarakat Aceh mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas BPS.

"Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi investasi data bagi masa depan pembangunan. Semakin baik kualitas data yang kita miliki, semakin tepat p**a kebijakan yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi Aceh," tutup Darwati.

Informasi Lebih lanjut:
Asiah +62 821-6709-3422 (Staf Ahli)

02/08/2026

Pengawasan Implementasi UU PPLH di DIY: DPD RI Soroti Tantangan Pengendalian Polusi Udara dan Limbah Timbal

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., memimpin Rapat Kerja Pengawasan Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pasca-Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di ruang rapat lantai 3 Kantor DPD RI DIY pada Kamis (30/7/ 2026). Rapat kerja tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa, serta dinas lingkungan hidup dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Dalam arahannya, Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut, menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan wujud tanggung jawab konstitusional untuk memastikan efektivitas penegakan hukum lingkungan demi keselamatan masyarakat.

"DIY sangat maju dalam pelindungan lingkungan. Bukan hanya persoalan sampah, akan tetapi lebih dari itu, karena ini sampahnya sampah udara. Karena berakibat fatal pada kesehatan masyarakat. Kita melihat hasil survei yang dilakukan LSM Pure Earth dan Swaniti Initiative, lebih dari 50% anak terpapar. Kalau kita lihat, di Jogja ada 168 titik sampel tanah di Kota Yogyakarta telah dianalisis dan konsentrasi timbal lebih tinggi di wilayah tengah dan utara kota. Studi pada 30 pekerja batik menunjukkan paparan inhalasi di atas rata-rata akibat penggunaan pewarna pada industri batik. Kemudian penelitian di kawasan Sungai Code menunjukkan sebagian besar lokasi memiliki Risk Quotient (RQ) lebih dari 1. Ini mengindikasikan potensi risiko kesehatan akibat konsumsi air sumur dalam jangka panjang," papar Senator dari DIY tersebut, yang salah satunya membawahi urusan lingkungan hidup.

Gus Hilmy, panggilan akrabnya, memandang bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang urgen untuk segera ditangani karena akan berdampak buruk bagi masyarakat Yogyakarta dalam jangka panjang. Dampaknya, menurut Gus Hilmy, dapat menyebabkan kanker otak dan sulit memahami sesuatu pada anak. Secara nasional, diperkirakan lebih dari 22,7 juta anak (25,2%) memiliki kadar timbal darah di atas rata-rata.

“Ini sudah urgen. Timbal ini akibatnya luar biasa, penderitanya bisa mengalami kerusakan otak permanen, hipertensi, penyempitan dan pengerasan pembuluh darah, semasa kehamilan, timbal dikeluarkan dari tulang ibu ke tubuh bayi, kelahiran premature dan gangguan pertumbuhan. Maka kita perlu pengurangan dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, dan pengelolaan sampah secara serius, terpadu, dari hulu sampai hilir,” usul Gus Hilmy.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut, turut mengapresiasi program Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah menyadari penting penanganan polusi udara ini. Langkah ini, menurut Gus Hilmy, patut diikuti oleh pemerintah DIY dan juga kabupaten.

“Di antaranya pengelolaan sampah melalui program Gerakan Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah) dan Revitalisasi Sungai-sungai. Kemudian ada kampanye penggunaan sepeda melalui “Jogja Lebih Bike” dan Jalan Malioboro bebas kendaraan bermotor atau full pedestrian mulai November 2026. Di sisi lain, kita menyambut gembira UNU Yogyakarta akan membuka Jurusan Teknik Metalurgi yang mempelajari pengolahan mineral dan ekstraksi logam untuk salah satunya mengurangi e-waste atau electronic waste,” ungkap salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.

Menanggapi paparan tersebut, Aris Prasena dari DLHK D.I. Yogyakarta menyampaikan bahwa kendala utama di tingkat daerah terletak pada penyesuaian regulasi teknis serta perlunya penanganan lintas sektor yang melibatkan instansi lain seperti Dinas Perhubungan untuk mengendalikan emisi kendaraan bermotor.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Yogyakarta Rajwan Taufik memaparkan langkah strategis daerahnya dalam merampungkan Rencana Pelindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta memaksimalkan pengawasan berbasis digital melalui platform Silaling dan Jogja Smart Service.

Dari Kabupaten Sleman, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, DLH Sleman, Sri Restuti Nurhidayah melaporkan bahwa instrumen perizinan serta pengawasan berkala melalui aplikasi Simpelda telah dioptimalkan guna memantau kualitas lingkungan di kawasan pemukiman, transportasi, dan industri.

Adapun Yeni Misbawati perwakilan dari DLH Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa tantangan pengawasan di wilayahnya diwarnai oleh rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha serta kendala koordinasi lintas kewenangan antara pusat dan daerah.

Terakhir, Herdiana Kepala Bidang Wilayah II Pusdal LH Jawa memaparkan pentingnya pengendalian pencemaran udara serta pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), khususnya limbah timbal (Pb) yang bersumber dari aktivitas daur ulang aki bekas, penggunaan cat bertimbal, hingga limbah elektronik (e-waste). Selain itu, disoroti p**a berbagai tantangan di lapangan seperti keterbatasan stasiun pemantauan kualitas udara (AQMS), terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), serta perlunya penguatan penegakan hukum dan kolaborasi lintas sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Informasi lebih lanjut hubungi :
Nama : Fairuzul Mumtaz
Jabatan : TA Anggota Dr. H. Hilmy Muhammad, MA (B-56)
No. Hp: 085868357537

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia - DPD RI

04/08/2026

04/08/2026

04/08/2026

04/08/2026

02/08/2026

02/08/2026

02/08/2026

02/08/2026

02/08/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request

Monday	08:30 - 16:30
Tuesday	08:30 - 16:30
Wednesday	08:30 - 16:30
Thursday	08:30 - 16:30
Friday	08:30 - 16:30