19/08/2025
Juru Bicara Fraksi PKS, M. Ali Mustika, Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda Perubahan APBD 2025
Sengeti, 19 Agustus 2025 – DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD, Fraksi PKS menyampaikan pandangan kritis sekaligus apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah menyesuaikan APBD dengan kondisi ekonomi terkini. Pemerintah Daerah sendiri dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, Budi Hartono.
Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas langkah penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2025 yang dinilai lebih realistis. Kenaikan pendapatan daerah, penurunan defisit, serta upaya efisiensi anggaran disebut sebagai langkah positif yang patut diapresiasi dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Fraksi mencatat, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 meningkat menjadi Rp1,652 triliun, naik sekitar Rp65,5 miliar dari sebelumnya. Belanja daerah juga bertambah menjadi Rp1,673 triliun, sementara defisit berkurang cukup signifikan dari Rp64 miliar menjadi hanya Rp21,1 miliar. Namun, Fraksi menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kini hanya sebesar Rp166,7 miliar, turun Rp12,7 miliar dari APBD murni.
Menurut Fraksi PKS, penurunan PAD ini menjadi catatan penting. Pemerintah daerah diminta lebih inovatif, terutama melalui digitalisasi layanan pajak, pemanfaatan aset daerah secara produktif, hingga pengembangan sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis komunitas.
“PAD tidak boleh terus menurun. Strategi harus berbasis inovasi, bukan sekadar menaikkan tarif yang membebani masyarakat,” tegas Fraksi dalam penyampaian pandangan umumnya.
Selain itu, Fraksi juga menekankan pentingnya efisiensi belanja. Tambahan anggaran sebesar Rp22,7 miliar diminta agar tidak habis pada kegiatan seremonial atau administrasi, melainkan diarahkan pada program pro-rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, serta pemberdayaan UMKM.
Tidak hanya itu, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi sorotan. Fraksi mendorong pemerintah membuka laporan realisasi anggaran ke publik, termasuk penjelasan soal penurunan SILPA dari Rp65 miliar menjadi Rp22,1 miliar.
Juru Bicara Fraksi PKS, M. Ali Mustika, A.Md, menegaskan bahwa Perubahan APBD bukan hanya soal angka di atas kertas. “Yang terpenting, APBD harus memberi manfaat nyata, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi pintu awal sebelum pembahasan lebih lanjut di tingkat panitia khusus (pansus) DPRD. Hasil akhirnya diharapkan mampu melahirkan Perda yang benar-benar berpihak pada rakyat Muaro Jambi.
***