Suara Kaum Tertindas

15/10/2020

Timika News:

Jam 19:00 wp Malam Tgl 14-10-2020
poumako Info dari Informen Knpb kepada kami bahwa Yang beredar di Kalangan Masyarakat Papua terlebih Suku kamoro Bahwa akan ada Serangan Dari Pihak Masyarakat Gunung Kepada Tokoh" Masyarakat Adat Suku kamoro Sehingga di Beberapa Rumah pihak Tokoh" Adat masyarakat Komoro di Jaga Oleh Pihak KeAmanan Indonesia.
Sampai Saat ini tanggal 15-10-2020 jam 15.00 wp atau sampai dengan Informasi ini kami Sampaikan Situasi masih dalam Siaga atau Berjaga"

Mohon Pantauan..!
Oleh Semua Pihak
Terlebih Masyarakat Asli Papua yang mendiami Tanah Amungsa Bumi Kamoro Jangan Terprovokasi dengan Situasi Yang di Bangun dan di Mainkan Oleh Pihak Negara untuk Memecah Belah Suku atau Rakyat bangsa Papua Terlebih Suku Amungme dan Kamoro.

Pesan...!
1.Bagi Rakyat Bangsa Papua di Timika
Bahwa Indonesia tidak Menginginkan Persatuan Rakyat papua Maka Ia akan membangun manajemen konflik untuk memecah belah persatuan Rakyat Bangsa papua.
2.Rakyat Papua Jangan Terprovokasih dengan Isu" Yang Tidak Benar di Bangun Oleh Oknum" Kaki Tangan Negara Penjajah
3. Rakyat Papua di Timika Fokus kita Tahun Ini dan Beberapa Waktu kedepan
-Tolak Otsus
-Tutup Freeport
-Hentikan Ilegal Logging

Referendum Solusi Papua merdeka✊
TUNGGU KOMANDO!!! LAWANNNNN....!!!!

20/09/2020

Ketua klasis kingmi di intan jaya
Pdt. Yeremias Zanambani ditembak mati
Oleh anggota militer TNI Penjaja kolonial Indonesia

Sugapa 20/09/2020.05:30.
Penembakan terjadi kepada ketua klasis
Pdt. YEREMIAS ZANAMBANI,
akibat hendak membelah umatnya masyarakat sipil yang disiksa dan di aniaya.
Oleh militer TNI penjaja kolonial Indonesia,

Akibat dari pembelaan
Pdt.Yeremias Zanambani terhadap umatnya masyarakat sipil di intan jaya
Nyawanya direnggut oleh iblis drakula pembunuh penjaja militer TNI kolonial Indonesia,

Mayatnya pdt,Yeremias Zanambani masi dijaga ketat oleh militer TNI penjaja kolonial indonesia.
Belum diberikan kepada umatnya keluarganya untuk bawa pulang makamkan.

anggota militer TNI penjaja pembunuh pencuri perampok para drakula penghisap dara anak negri papua barat.

"Gereja sepapua ancam suda negara ini"

19/09/2020

Polda Papua Stop Kriminalisasi Organisasi KNPB

Berita di CNN Indonesia dan VIVA tentang penangkapan Pemuda Papua, berinisial KY, yang terjadi pada 16 September 2020 di Yahukimo. Berita tertanggal 17/09 itu sumber informasihnya dari Kapolsek Yahukimo, Kapolda Papua, dan dari KODAM XVII/Cendrawasih. Ia ditangkap karena diduga pelaku rentetan kekerasaan, pembunuhan, dan pembakaran gerai ATM di Yahukimo.

Beberapa kekeliruan dalam berita tadi pagi itu, yang membenarkan bahwa ada upaya untuk mengkriminalisasi organiasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo dengan memanfaatkan peristiwa kekacauan ini:

1. Kepolisian mengatakan bahwa Ia ditangkap di sekretariat KNPB. Padahal penangkapan itu terjadi di Pasar Baru, Dekai. Bukan di halaman rumah yang Polisi menduga sekret KNPB. Penangkapan lain juga terjadi di halaman rumah, tetapi KY di tangkap di tempat yang berbeda. Dan itu bukan bukti yang kuat untuk menetapkan KY sebagai anggota KNPB.

2. Sebelum ada keputusan dari pengadilan, Kapolda Papua sudah menetapkan KY dan SS (yang masih DPO saat ini) adalah salah satu kordintor lapangan dalam beberapa kasus pembunuhan juga pembakaran Gerai ATM di Yahukimo.

Padahal di awal dijelaskan bahwa status KY sebagai orang yang diduga pelaku.

3. Kapolda Papua menjelaskan bahwa KY dan SS merupakan anggota KNPB yang selama ini menjadi kordinator lapangan dalam aksi-aksi kekerasaan di Yahukimo. Dalih itu diperkuat dengan barang bukti KY yang disita berupa uang 30 ribu, sebungkus rokok dan korek api.

Disitu kekeliruan dalam pembuktian kebenarannya.

KY ditangkap karena diduga pelaku, bukan karena anggota KNPB. Kekeliruan Kapolda Papua adalah mencoba menggabungkan status KY sebagai “terduga” dengan “organisasi KNPB”. Merupakan dua hal yang berbeda.

Bahkan berdasarkan bukti-bukti yang sudah temukan, tidak ada korelasi antara ditetapkannya “dugaan pelaku” dan “anggota KNPB”. Sekali pun nantinya pengadilan membuktikan bahwa KY adalah pelaku, itu tindakan kriminal yang sifatnya personal. Sehingga Kapolda jangan berasumsi dalam hal kasus penangkapan KY.

Asumsi Kapolda Papua itu bisa dibenarkan bila diketahui bahwa Komite Nasional Papua Barat menyerukan untuk melakukan pembunuhan dan membakar gerai ATM. Tapi seruan organisasi semacam itu tidak ada. Kapan KNPB menyerukan untuk melakukan tindakan itu?

KNPB tidak pernah menyerukan melakukan tindakan kekerasaan, selain mendidik rakyat dengan perlawanan yang damai dan bermartabat.

Maka, Polda Papua dan Kodam Cendrawasih hentikan mengkriminalisasi KNPB atas peristiwa pembunuhan dan pembakaran gerai ATM di Yahukimo. Perlakukan KY sebagai orang yang statusnya diduga, bukan pelaku. Sehingga dalam penyelidikan dapat mengutamakan prinsip-prinsip HAM untuk suatu keadilan dan kebenaran.

Jangan terus pelihara metode lama Kepolisian yang selalu digunakan untuk kriminalisasi ini dan itu. Apa lagi menggunakan media nasional untuk menggiring opini publik untuk memanipulasi kesadaran masyarakat untuk membenarkan upaya kriminalisasi tersebut.

15/09/2020

https://suarapapua.com/2020/09/15/beasiswa-lpdp-veronica-koman-akan-dikembalikan-rabu-besok/

“Ia betul. Saya sebagai kuasa hukum Veronica dan mahasiswa Papua sudah menyurat ke Kementerian Keuangan minta audience sekitar jam 1 siang untuk menyerahkan dana Ebamukai yang dikumpulkan itu,” jelas Himan kepada suarapapua.com, Selasa (15/9/2020).

15/09/2020

[Undangan Peliputan Media]

RAKYAT PAPUA KEMBALIKAN BEASISWA VERONICA KOMAN

Kepada Yth.
Rekan-rekan media
di Jakarta

Negara Indonesia meminta pengacara HAM Veronica Koman untuk mengembalikan beasiswa yang diberikan oleh LPDP sejumlah IDR 773.876.918. Rakyat Papua menganggap ini adalah bentuk hukuman karena telah membela kami. Oleh karenanya, kami yang akan mengembalikan uang kecil tersebut kepada negara yang selama ini telah mengambil banyak dari tanah kami.

Untuk itu, Tim Solidaritas Ebamukai untuk Veronica Koman bermaksud mengundang rekan-rekan media untuk meliput kegiatan pengembalian dana yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 16 September 2020
Waktu : 13.00 s/d 13.30 WIB
Tempat : depan Kementerian Keuangan, berhadapan dengan Asuransi Central Asia Cikini

Kegiatan ini akan dilakukan dengan busana adat dan bukan kegiatan demonstrasi. Perwakilan kami akan datang dalam jumlah yang tidak banyak dengan tetap memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

Salam,
Tim Solidaritas Ebamukai untuk Veronica Koman

Narahubung:
Ambrosius Mulait (eks tapol Papua)
081285804545

13/09/2020

Kalau Otsus dan Pemekaran Dilanjutkan:

1. West Papua akan menjadi ladang eksploitasi SDA besar-besaran karena Otsus dan Pemekaran akan membuka akses dan memberi jaminan sepenuhnya pada kapitalis asing dan indonesia. Akibatnya, masyarakat adat tergusur, termarjinal, terasing di atas negerinya sendiri.

2. West Papua akan diduduki dan dikuasai oleh TNI/Polri dari kampung-kampung hingga ke perkotaan (mengikuti wilayah pemekaran) untuk melindungi eksploitasi SDA. TNI/Polri akan menghadapi rakyat Papua yang protes dan melawan atas hak-haknya.

3. Akan ada Migrasi pendatang besar-besaran secara masif menduduki semua wilayah-wilayah pemekaran. Mereka akan dilindungi TNI/Polri untuk menguasai sektor-sektor kehidupan orang Papua. Warga pendatang, para kapitalis, dan militer yang akan memiliki hak atas tanah air dan SDA di West Papua.

4. Orang Papua akan disedot masuk mengisi birokrasi kolonial di wilayah-wilayah administrasi baru, lalu dibius dalam uang Otsus dan Pemekaran sehingga melumpuhkan kesadaran pada penindasan dan perjuangan. Disinilah kemenangan dan kejayaan kolonialisme dan kapitalisme terjadi.

5. Setelah orang Papua termarginal di segala sisi, kedudukan Politik (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRP, DPRD, dan segala unsur kepemimpinan) sudah pasti dimiliki oleh para pendatang yang akan dilindungi BIN dan TNI/Polri. Karena demokrasi akan dimiliki oleh mayoritas pendatang, kapitalis yang dibantu TNI/Polri.

6. Lalu orang Papua akan menjadi bangsa yang hanya duduk meratapi dalam penyesalan akibat penindasan tidak terbendung; yang selanjutnya diwariskan pada anak cucunya kelak bila masih menghuni bumi West Papua. Orang Papua yang tersisa akan dipecah belah dan diadu domba dalam konflik-konflik horizontal.

7. Situasi ini juga akan dialami oleh segelintir oportunis orang Papua yang saat ini getol mendukung Otsus dan Pemekaran di Jakarta. Mereka oportunis ini jugalah yang akan menanggung segala penderitaan yang sedang dan akan terjadi bila Otsus dan Pemekaran dilanjutkan.

Kalau Rakyat Papua menentukan nasib sendiri:

1. Maka akar konflik West Papua versus Indonesia akan teratasi, sehingga kejahatan di bawah kolonialisme, kapitalisme dan militerisme akan berhenti.

2. Orang Papua akan menggenggam hak demokratik penuh diatas tanah airnya sendiri; menentukan arah politik, ekonomi dan sosial/budayanya sendiri, sehingga martabat dan jati dirinya sebagai manusia dan bangsa dihargai.

3. Kemerdekaan politik akan menjamin orang Papua untuk berkembang membangun dirinya, memproteksi tanah air, hutan dan segala isinya dari eksploitasi kapitalis-imperialis; sehingga West Papua tetap menjadi rumah bagi seluruh makhluk hidup yang mendiaminya, dan tetap menjadi paru-paru bumi.

4. Maka cita-cita pembebasan nasional yang demokratis secara politik, sejahtera secara ekonomi, setara dan adil secara sosial, dan budaya partisipatif yang ilmiah dan kontekstual dapat dicapai; menciptakan West Papua dan dunia tanpa kelas penindas dan tertindas; dengan semangat one people, one soul, one destiny.

Pilihan perjuangan anda hari ini menentukan nasib masa depan anda, keluarga, suku dan bangsamu!

Oleh: Jubir Internasional KNPPB
Tuan: Victor Yeimo.

13/09/2020

Media Release: Petisi Rakyat Papua Stance against Jakarta’s Manoeuvre

7 September 2020

To date, 7th September 2020, the Papuan People's Petition (PRP) continues to make its way throughout West Papua, Indonesia and abroad as a call for rejection of the extension of the Special Autonomy (Otsus) in West Papua. Since its launch on July 4, 2020, there are 45 civil organizations from various components jointly expressing support of the PRP. Three supporting-organisations are the solidarity network from Indonesia, Timor Leste and Papua New Guinea (PNG).

This jointly-response in the past two months by the Papuan people signals affirmative action and reveals facts to the Government of Indonesia and the rest of the world that Otsus is only a manufactured trade-off of the continued denial and manipulation of the Indonesian colonial Government against the aspiration of the Papuan people to exercise the fundamental right to self-determination in the territory of West Papua.
Due to this political manoeuvre by the colonial regime of Indonesia, for 19 years (2001-2020) the implementation of Otsus has failed miserably. It has proven to have failed to protect, impartial, and empower the Papuan people. On the contrary, the reality exacerbates and threatens the existence of the customary land and its people. Hence the Papuan people must expose the facts and declare that Otsus must not be continued and demand the right to self-determination of the Papuan people.

We have witnessed Indonesia response in a normative political manoeuvres to the demands of the West Papuan people, namely, 1) Deployment of massive military forces to West Papua, 2) A play-off tactics of splitting and dividing Papuan people against one; as well as mobilizing counter petitions, launching of population census data, coercing and recording people conveying statements of support for Otsus.

In addition, 3) Creates a diversion of opinions and strategies for sectoral conflicts through in-take of public servants (CPNS), expansion program, local regency election (Pilkada), national sporting-event (PON), investment, restriction of access to Freeport workers, and also 4) Simplification and domestication of Otsus as if it is only about the Special Autonomy Fund and the strategy of issuing a replacement government regulation The Otsus Law (Perppu). Lastly, 5) Launch of hoax propaganda, especially through Jakarta-funded buzzers or bots influencers.

The following are our response to this situation:
- We call on the Indonesian Government to stop all its political manipulative tactics, and for Indonesia to immediately push for a peaceful and productive solution to resolve this root cause of the conflict in West Papua, that is based on its international obligations in realizing the right of self-determination accorded within the UN charter.
- We call on the member states of the United Nations and the international community to immediately urge Indonesia to end the continuation of Special Autonomy in West Papua and to encourage the people of West Papua to determine their own-fate and its legal and political status under international law.
- We convey to a handful of Indonesian colonial bureaucratic elites in the People’s Assembly of Papua and West Papua (MRP – MRPB), People’s Representative Council of Papua and West Papua (DPRP – DPRPB), the Governor of Papua and West Papua, the Special Autonomy Special Committee, the Regional Representative Council (DPD) and the House of Representative of Indonesia Republic (DPR RI) delegates from Papua in Jakarta to immediately stop one-sided compromises to continue Otsus in any form or to frame it in any other name. The fact remains that the legitimacy of the status of Otsus is utterly and unreservedly in the hands of the West Papuan people. Give it back to the people, and let the people determine it.
- We express gratitude to the people of West Papua for the successful act of choice to enhance the PRP, and to convey for us to remain vigilant as we take critical stance against all incitement, offers and tactics of the Indonesian authorities and their accomplices, who do not want to resolve the roots causes of West Papua's political impasse peacefully and democratically. We hope that the people will be aware, unite and continue to fight in peace and with dignity.

We are the People Determining our Struggle!

Victor Yeimo
Spokesman of Petisi Rakyat Papua
+6281240931004 (Whatapp)
facebook.com/petisirakyatpapua

--------

1. KNPB (Komite Nasional Papua Barat)
2. AMP (Aliansi Mahasiswa Papua)
3. GempaR-Papua (Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat Papua)
4. Garda- P (Gerakan Rakyat Demokratik Papua)
5. SONAMAPPA (Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat)
6. FIM - WP (Forum Independen Mahasiswa West Papua )
7. WPNA (West Papua National Authority)
8. FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)
9. SPMPB (Solidaritas Perempuan Melanesia Papua Barat)
10. MAI (Masyarakat Adat Independen)
11. APAP (Asosiasi Pedagang Asli Papua)
12. LEPEMAWI (Komunitas Peduli Lingkungan)
13. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Sorong)
14. BABEOSER BIKAR
15. GP (Green Papua)
16. DAP (Dewan Adat Papua)
17. Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Yahukimo di Jayapura
18 AMPTPI (Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia)
19. Ikatan Mahasiswa Kaimana di Jayapura
20. Asosiasi Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat (AMP3B)
21 Komisi somatua (komunitas Mahasiswa Independen Kabupaten Intan Jaya)
22. West Papua Interest Association/West Papua Indigeneous People (WPIA)
23. SAY (Solidaritas Anak Yalimo)
24. FORUM KOMUNIKASI PEMUDA PELAJAR MAHASISWA SE- KAWASAN TELUK AMPIMOI (FKPPM-KATELMOI)
25.Himpunan Pelajar Mahasiswa Kwiyawagi Bersatu se-Indonesia di Jayapura
26. Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo se-Indonesia (HMKY)
27.Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Aplim-Apom (KOMAPO) Kabupaten Pegunungan Bintang Se Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.
28. Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Meepago di Jayapura
29.Nelayan Pribumi Papua (NEPPA) kota Jayapura
30.Forum Gerakan Rakyat Bovendigul (FGR-BD)
31. Forum Komunikasi Mahasiswa Intan Jaya (FKMI) Kota Studi Nabire
32. Ikatan Mahasiswa Tambrauw- Manokwari
33. Pemuda Adat Papua
34. Solidaritas mahasiswa Meepago di Manukwari
35. Solidaritas Mahasiswa Yalimo di Manukwari
36. Serikat Pembebasan Perempuan Papua (SP3)
37. Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah di Manukwari.
38. Ikatan Mahasiswa Tambrauw di Manukwari
39. Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Lapago
40. Serikat Perjuangan Rakyat Lapago Papua (SPRLP)
41. Komunitas Pelajar dan Mahasiswa Muslim Jayawijaya Se-Jawa dan Bali
42. Solidaritas Mahasiswa IV Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan TIMIKa (PINDTIM) di Manukwari

Solidaritas Rakyat Untuk West Papua
43. Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)
44. Front Rakyat Maubere Untuk West Papua (FRM-WP)
45. PNG's NGO and Civil Society Coalition Partners. Inc

Post Mr, Victor Yeimo
Jubur Internasional.

Menyikapi Pembahasan kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid ke II, sebanyak 45 Organisasi menyataka

10/09/2020

By: Victor Yeimo.

Media Release: Petisi Rakyat Papua Stance against Jakarta’s Manoeuvre

7 September 2020

To date, 7th September 2020, the Papuan People's Petition (PRP) continues to make its way throughout West Papua, Indonesia and abroad as a call for rejection of the extension of the Special Autonomy (Otsus) in West Papua. Since its launch on July 4, 2020, there are 45 civil organizations from various components jointly expressing support of the PRP. Three supporting-organisations are the solidarity network from Indonesia, Timor Leste and Papua New Guinea (PNG).

This jointly-response in the past two months by the Papuan people signals affirmative action and reveals facts to the Government of Indonesia and the rest of the world that Otsus is only a manufactured trade-off of the continued denial and manipulation of the Indonesian colonial Government against the aspiration of the Papuan people to exercise the fundamental right to self-determination in the territory of West Papua.
Due to this political manoeuvre by the colonial regime of Indonesia, for 19 years (2001-2020) the implementation of Otsus has failed miserably. It has proven to have failed to protect, impartial, and empower the Papuan people. On the contrary, the reality exacerbates and threatens the existence of the customary land and its people. Hence the Papuan people must expose the facts and declare that Otsus must not be continued and demand the right to self-determination of the Papuan people.

We have witnessed Indonesia response in a normative political manoeuvres to the demands of the West Papuan people, namely, 1) Deployment of massive military forces to West Papua, 2) A play-off tactics of splitting and dividing Papuan people against one; as well as mobilizing counter petitions, launching of population census data, coercing and recording people conveying statements of support for Otsus.

In addition, 3) Creates a diversion of opinions and strategies for sectoral conflicts through in-take of public servants (CPNS), expansion program, local regency election (Pilkada), national sporting-event (PON), investment, restriction of access to Freeport workers, and also 4) Simplification and domestication of Otsus as if it is only about the Special Autonomy Fund and the strategy of issuing a replacement government regulation The Otsus Law (Perppu). Lastly, 5) Launch of hoax propaganda, especially through Jakarta-funded buzzers or bots influencers.

The following are our response to this situation:
- We call on the Indonesian Government to stop all its political manipulative tactics, and for Indonesia to immediately push for a peaceful and productive solution to resolve this root cause of the conflict in West Papua, that is based on its international obligations in realizing the right of self-determination accorded within the UN charter.
- We call on the member states of the United Nations and the international community to immediately urge Indonesia to end the continuation of Special Autonomy in West Papua and to encourage the people of West Papua to determine their own-fate and its legal and political status under international law.
- We convey to a handful of Indonesian colonial bureaucratic elites in the People’s Assembly of Papua and West Papua (MRP – MRPB), People’s Representative Council of Papua and West Papua (DPRP – DPRPB), the Governor of Papua and West Papua, the Special Autonomy Special Committee, the Regional Representative Council (DPD) and the House of Representative of Indonesia Republic (DPR RI) delegates from Papua in Jakarta to immediately stop one-sided compromises to continue Otsus in any form or to frame it in any other name. The fact remains that the legitimacy of the status of Otsus is utterly and unreservedly in the hands of the West Papuan people. Give it back to the people, and let the people determine it.
- We express gratitude to the people of West Papua for the successful act of choice to enhance the PRP, and to convey for us to remain vigilant as we take critical stance against all incitement, offers and tactics of the Indonesian authorities and their accomplices, who do not want to resolve the roots causes of West Papua's political impasse peacefully and democratically. We hope that the people will be aware, unite and continue to fight in peace and with dignity.

We are the People Determining our Struggle!

Victor Yeimo
Spokesman of Petisi Rakyat Papua
+6281240931004 (Whatapp)
facebook.com/petisirakyatpapua

--------

1. KNPB (Komite Nasional Papua Barat)
2. AMP (Aliansi Mahasiswa Papua)
3. GempaR-Papua (Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat Papua)
4. Garda- P (Gerakan Rakyat Demokratik Papua)
5. SONAMAPPA (Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat)
6. FIM - WP (Forum Independen Mahasiswa West Papua )
7. WPNA (West Papua National Authority)
8. FNMPP (Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua)
9. SPMPB (Solidaritas Perempuan Melanesia Papua Barat)
10. MAI (Masyarakat Adat Independen)
11. APAP (Asosiasi Pedagang Asli Papua)
12. LEPEMAWI (Komunitas Peduli Lingkungan)
13. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Sorong)
14. BABEOSER BIKAR
15. GP (Green Papua)
16. DAP (Dewan Adat Papua)
17. Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Yahukimo di Jayapura
18 AMPTPI (Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia)
19. Ikatan Mahasiswa Kaimana di Jayapura
20. Asosiasi Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat (AMP3B)
21 Komisi somatua (komunitas Mahasiswa Independen Kabupaten Intan Jaya)
22. West Papua Interest Association/West Papua Indigeneous People (WPIA)
23. SAY (Solidaritas Anak Yalimo)
24. FORUM KOMUNIKASI PEMUDA PELAJAR MAHASISWA SE- KAWASAN TELUK AMPIMOI (FKPPM-KATELMOI)
25.Himpunan Pelajar Mahasiswa Kwiyawagi Bersatu se-Indonesia di Jayapura
26. Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo se-Indonesia (HMKY)
27.Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Aplim-Apom (KOMAPO) Kabupaten Pegunungan Bintang Se Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.
28. Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Meepago di Jayapura
29.Nelayan Pribumi Papua (NEPPA) kota Jayapura
30.Forum Gerakan Rakyat Bovendigul (FGR-BD)
31. Forum Komunikasi Mahasiswa Intan Jaya (FKMI) Kota Studi Nabire
32. Ikatan Mahasiswa Tambrauw- Manokwari
33. Pemuda Adat Papua
34. Solidaritas mahasiswa Meepago di Manukwari
35. Solidaritas Mahasiswa Yalimo di Manukwari
36. Serikat Pembebasan Perempuan Papua (SP3)
37. Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah di Manukwari.
38. Ikatan Mahasiswa Tambrauw di Manukwari
39. Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Lapago
40. Serikat Perjuangan Rakyat Lapago Papua (SPRLP)
41. Komunitas Pelajar dan Mahasiswa Muslim Jayawijaya Se-Jawa dan Bali
42. Solidaritas Mahasiswa IV Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan TIMIKa (PINDTIM) di Manukwari

Solidaritas Rakyat Untuk West Papua
43. Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)
44. Front Rakyat Maubere Untuk West Papua (FRM-WP)
45. PNG's NGO and Civil Society Coalition Partners. Inc

Menyikapi Pembahasan kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid ke II, sebanyak 45 Organisasi menyataka

08/09/2020

West Papua: Fiksi Wakanda

Saat ini, disaat PBB ajukan 18 pertanyaan tentang HAM Papua ke Indonesia, TNI turun di kampung-kampung Mnukwar, Wasior dan Wondama paksa rakyat ucapkan pernyataan dukungan kelanjutan Otsus Jilid II sambil direkam. Sementara 12 Jenderal tiba di Timika bicarakan keamanan Freeport. Di Yahukimo, Polisi sita alat berkebun dan berburu (parang, anak panah) milik rakyat. Lalu, Jakarta malas tahu hendak lanjutkan Otsus.

Papua setahun melawan rasis - dan seluruh dunia bangkit melawan, tetapi praktek rasialis tra berhenti. Jakarta anggap Papua itu soal Freeport yang bisa beri nafas ekonomi Indonesia. Soal jaminan eksploitasi SDA melalui Omnibus Law dan rekayasa Otsus. Rakyat pemilik kebun di Boven Digoel dibunuh. Warga mengais sisa ampas emas Freeport dibunuh. Warga cari ikan di areal kantor Freeport dibunuh. Warga bersalah diserahkan ke Kantor Polisi justru dibunuh (kasus Doom, Sorong). Terlalu banyak!

Ini persis bahkan melebihi kelakuan kolonialisme kuno Eropa di Afrika. Ada stereotype yang tertanam kuat dalam otak orang penguasa rasis Indonesia bahwa orang Papua itu primitif, kuno, bodoh, pemabuk, pengacau, kanibal, dsb., yang tak pantas dihargai kemanusiaannya. Supremacy kulit putih dalam praktek kolonialisme semakin tak terbendung, bahkan dalam UU Otsus Papua. Orang Papua dan segala keunikan leluhurnya dianggap mengancam kepentingan penguasa.

Saya pikir pengalaman penindasan ini semakin mengajari orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Semakin hari orang Papua mulai meyakini bahwa mereka bisa bersatu dan menentukan masa depannya sendiri. Mereka mulai paham apa itu kolonialisme dan kapitalisme. Mereka mulai pahami bahwa Indonesia bukan masa depannya. Mereka punya jalan pembebasannya sendiri. Mereka terus bangkit dari setiap keterpurukan dan beban penindasan.

Saya mengenang Chadwick Boseman, pemeran film Black Panther yang baru saja meninggal kemarin. Film laris yang menginspirasi, bukan saja kulit hitam seluruh dunia itu menunjukkan Chadwick Boseman berjuang melawan stereotip orang kulit hitam di Afrika. Film ini menampilkan karakter gender, sains, budaya, dan revolusioner. Wakanda, dalam film itu, memecahkan berbagai soal secara adat istiadat tetapi juga menggunakan kemampuan ilmiah; melawan pandangan ilmuwan barat yang menganggap gen kulit putih lebih cerdas daripada gen kulit hitam.

Orang Papua, sebagaimana peran antagonis T’Challa (Boseman) dan Killmonger menempuh jalan revolusioner dan damai untuk pembebasan bangsanya; Killmonger memilih kematian lebih baik dari pada hidup dalam perbudakan, “"Kubur saja aku di laut bersama leluhurku, yang melompat dari kapal budak karena mereka tahu bahwa kematian lebih baik daripada hidup dalam perbudakan." Tetapi T’Challa yakini Bangsa kulit hitam (Wakanda) adalah manusia yang dapat mempertahankan adat budayanya, membangun bangsanya, menguasai ilmu untuk pembebasan dan perdamaian dunia.

Adalah perjuangan, apapun jalannnya, bangsa Papua akan terus mencari jalannya sendiri. Sebagian memilih jalan Killmonger, sebagian dari yang lain memilih jalan T’Challa. Tetapi kesadaran ganda yang diperankan ini mewakili giroh perlawanan orang Papua melawan supremasi kolonialisme Indonesia di West Papua. Setiap anak negeri diatas tanah ini memiliki caranya untuk melawan; dengan semangat nasionalisme, etnosentrisme atau internasionalisme. Tetapi, sekali lagi, anak negeri West Papua tidak tunduk tertindas. Mereka sedang maju, dan kelak tentu Fiksi Wakanda adalah kenyataan di West Papua.

Terulah belajar dan berjuang! Setiap seribu langkah, selalu ada satu langkah pasti. Tan Malaka bilang: Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk!

Victor Yeimo