06/07/2026
Pendudukan Berkedok Pembangunan: 17.780 Tentara Non-Organik dalam Operasi Militer di Papua.
__________
Project Multatuli - Belasan ribu tentara non-organik datang silih berganti ke tanah Papua. Mereka bertempur, menjaga proyek negara, dan membuat hidup warga terus berada di bawah bayang-bayang senjata, entah hingga kapan.
• Ada 74.297 tentara di tanah Papua saat ini. Sebanyak 17.780 adalah personel non-organik dari berbagai daerah Indonesia, yang ongkos mobilisasi dan operasi tahunannya diperkirakan Rp2,34 triliun.
• Kepadatan tentara dan polisi di Papua sekitar enam kali lipat dari tingkat nasional.
• Operasi militer di Papua menyebabkan lebih dari 122.000 orang Papua jadi pengungsi dalam delapan tahun terakhir.
• Melihat skala, struktur, dan cara kerja militer di Papua, apa yang terjadi di Papua adalah pola pendudukan militer.
Rezim Prabowo Subianto menghabiskan triliunan rupiah untuk mengerahkan 17.780 tentara non-organik dari berbagai daerah di Indonesia ke tanah Papua dan membiayai operasi mereka di sana. Pasukan ini disebar di 31 kabupaten, hampir tiga perempat dari seluruh daerah tingkat dua di Papua.
Tentara non-organik adalah tentara dari luar Papua yang diperbantukan sementara di Papua secara bergantian, biasanya paling lama setahun. Selama masa penugasan itu, mereka berada di “bawah kendali operasi” atau BKO satuan militer setempat.
Mereka berbeda dengan pasukan organik, yang memang bertugas di satuan tetap dalam struktur militer di Papua.
Tentara non-organik yang dikirim ke Papua berasal dari tiga matra TNI: Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Namun, mayoritasnya dari TNI AD.
Dengan menumpang kapal perang KRI, mereka didatangkan dari berbagai markas militer di seluruh Indonesia: dari Padang hingga Lumajang, Kupang, Mempawah, Gorontalo, dan Namlea.
Di Papua, tentara-tentara ini biasanya ditempatkan di berbagai satuan tugas atau satgas. Misal, ada Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini dan Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan).
Satgas Pamtas pun terbagi lagi ke dalam beberapa jenis: statis, kewilayahan, dan mobile.
Satgas Pamtas Statis bertugas menjaga pos-pos militer di sepanjang perbatasan. Beda halnya dengan Satgas Pamtas Kewilayahan yang menjalankan operasi teritorial di tengah permukiman, misalnya dengan membagikan makanan dan pakaian serta memberikan layanan kesehatan. Lewat kegiatan semacam ini, TNI berupaya memenangkan hati penduduk Papua.
Sementara itu, Satgas Pamtas Mobile menjalankan operasi tempur di wilayah-wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan. Terdiri dari berbagai kesatuan gabungan, satgas ini dikendalikan oleh Komando Operasi TNI Habema.
Ada p**a satgas gabungan TNI-Polri seperti Satgas Cartenz, yang menurut otoritas fokus pada “penegakan hukum”, dan Satgas Amole, yang bertugas mengamankan kawasan tambang emas PT Freeport Indonesia sebagai objek vital nasional. Polri memegang komando untuk dua satgas tersebut.
Sejak Prabowo Subianto jadi presiden, pola penugasan satgas di tanah Papua bergeser. Polri yang sebelumnya jadi ujung tombak pengamanan kini makin digantikan militer. Secara faktual, tanah Papua bisa dikatakan telah menjadi daerah operasi militer.
Sebagai contoh, Batalyon Infanteri (Yonif) 643/Wanara Sakti dari Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura TNI AD di Kalimantan Barat mendapat penugasan di Keerom, Papua, sejak Agustus 2025 hingga Agustus 2026. Pasukan ini diperbantukan dalam Satgas Pamtas RI-PNG Statis.
Keberadaan Yonif 643/Wanara Sakti di Papua terekam dalam video media sosial yang diunggah pada Mei 2026. Dalam video, prajurit dari batalyon tersebut tampak sedang mengatur anak-anak Papua berseragam sekolah untuk berjoget bersama Bobon Santoso, YouTuber yang banyak memproduksi konten TNI di Papua.
Selain itu, ada Yonif 623/Bhakti Wira Utama di bawah Kodam VI/Mulawarman TNI AD di Kalimantan Timur. Batalyon ini bertugas di Satgas Pamtas RI-PNG Mobile di Puncak Jaya, Papua Tengah, sejak Januari 2026 hingga Januari 2027.
Aprianus, tentara berpangkat Prajurit Satu yang tewas tertembak milisi pro-kemerdekaan Papua pada akhir April 2026, adalah bagian dari Yonif 623/Bhakti Wira Utama yang dikirim ke Puncak Jaya.
Di Maybrat, Papua Barat Daya, ada Satgas Pamtas RI-PNG Mobile dengan personel dari Yonif 9 Marinir, satuan TNI AL yang bermarkas induk di Pesawaran, Lampung.
Maybrat, juga Yahukimo di Papua Pegunungan, memang kerap jadi lokasi penugasan tentara non-organik dari TNI AL.
Di Puncak, Papua Tengah, ada Batalyon Para Komando (Yon Parako) 466 dari Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI AU, yang didatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen Yudha Airlangga, sempat berkunjung ke pos Korpasgat di Distrik Sinak, Puncak, pada April 2026. Saat itu rombongannya tampak dikawal prajurit Yon Parako 466.
Berbasis data mobilisasi pasukan yang kami verifikasi silang ke berbagai sumber, ada setidaknya 40-an satgas batalyon non-organik yang bertugas di tanah Papua saat ini. Dengan kekuatan 400-450 prajurit per satgas batalyon, total pasukan non-organik yang bertugas di Papua mencapai 17.780 orang.
Riset kami sebelumnya (berjudul “Perang yang Timpang”) menemukan ada setidaknya 56.517 personel organik TNI di tanah Papua. Maka, dengan tambahan pasukan non-organik, jumlah tentara di Papua mencapai 74.297.
Belum lagi, ada 26.660 personel organik Polri yang tersebar di dua Kepolisian Daerah (Polda) dan 2.239 personel non-organik yang diperbantukan dalam Satgas Cartenz dan Satgas Amole. Artinya, jumlah polisi di Papua mencapai 28.899.
Jika seluruhnya dijumlahkan, total ada 103.196 aparat keamanan di tanah Papua.
Meski dihitung dengan estimasi konservatif, jumlah tentara dan polisi tersebut tetap sangat besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sipil di Papua.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Papua berjumlah 5,9 juta jiwa pada 2026. Dengan begitu, rasionya 1:57. Setiap satu aparat keamanan mengawasi 57 rakyat sipil.
Sebagai perbandingan, penduduk Indonesia berjumlah 287,2 juta jiwa pada 2026, sementara personel aktif TNI dan Polri sebanyak 868.748. Secara nasional, rasionya adalah satu aparat keamanan untuk 331 penduduk.
Dengan kata lain, kepadatan tentara dan polisi di Papua sekitar enam kali lipat dari tingkat nasional.
Lebih jauh, data ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri menempatkan sekitar 12% personelnya di tanah Papua, yang pop**asinya hanya setara 2% penduduk Indonesia.
Rp2,34 Triliun untuk Operasi BKO
Pengerahan belasan ribu tentara non-organik ke Papua tentu membutuhkan ongkos besar. Maka, kami mencoba menaksir berapa banyak uang publik yang dihabiskan negara untuk menggerakkan mesin perang di Papua.
Ada dua komponen utama yang kami gunakan dalam perhitungan: dukungan personel dan dukungan operasi.
Pada komponen dukungan personel, variabel biaya pertama adalah uang lauk pauk untuk operasi khusus di Papua. Nilainya Rp202.000 per hari.
Alokasi harian ini mulai diterapkan pada 2024, mengikuti kesepakatan yang dicapai dalam rapat Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada akhir 2023.
Dengan asumsi dibayarkan selama satu tahun kepada 17.780 tentara non-organik di Papua, uang lauk pauk yang harus ditanggung negara mencapai Rp1,31 triliun.
Di luar itu, Komisi I DPR sempat menjalani rapat tertutup bersama Jenderal Agus pada Juli 2024 untuk membahas “uang operasional” bagi prajurit TNI yang bertugas di Papua. Nilainya disebut menyentuh Rp97.000 per hari.
Karena belum ada kejelasan apakah usulan itu akhirnya diberlakukan, kami memutuskan tidak menggunakan variabel uang operasional dalam perhitungan.
Variabel berikutnya adalah tunjangan khusus Papua. Basisnya adalah Keputusan Presiden 68/2002, yang tidak pernah direvisi hingga hari ini. Perhitungannya berdasarkan pangkat atau golongan prajurit.
Ada p**a tunjangan operasi pengamanan perbatasan. Basisnya adalah Peraturan Presiden 49/2010, yang mengatur prajurit mendapat tunjangan sebesar 75% dari gaji pokok.
Dalam rapat bersama Komisi I DPR pada April 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan kedua tunjangan ini bisa dinaikkan 75% hingga 100%, terutama tunjangan khusus Papua.
“Sejak 2002 sampai 2024 enggak pernah naik,” kata Sjafrie. “Padahal inflasi naik terus, dolar naik-turun.”
Meski begitu, usulan kenaikan ini tidak ada kabar kelanjutannya.
Untuk menghitung dua tunjangan tersebut, kami memakai profil satu batalyon infanteri (Yonif) yang dikerahkan ke Papua dengan mekanisme bawah kendali operasi (BKO), bersumber dari dokumen internal TNI.
Yonif ini terdiri dari 450 prajurit. Komposisinya: satu perwira menengah berpangkat mayor sebagai komandan satgas, 26 perwira pertama, 73 bintara, dan 350 tamtama.
Komposisi tersebut lalu kami terapkan ke 17.780 prajurit BKO, atau sekitar 40 batalyon satgas Papua. Seluruh prajurit kami asumsikan menerima gaji pokok terendah untuk masa kerja golongan 0-1 tahun.
Dari sana, kami mendapatkan estimasi tahunan sebesar Rp311 miliar untuk tunjangan operasi pengamanan perbatasan dan Rp61,2 miliar untuk tunjangan khusus Papua.
Maka, digabung dengan uang lauk pauk Rp1,31 triliun, dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi 17.780 tentara non-organik di Papua selama setahun mencapai lebih dari Rp1,68 triliun.
Bagaimana dengan ongkos pengerahan pasukan dari berbagai daerah di Indonesia ke tanah Papua?
Belasan ribu tentara non-organik tersebut diberangkatkan dengan kapal laut. Setibanya di Papua, mereka perlu helikopter atau alat transportasi udara lainnya untuk menjangkau medan sulit. Mereka juga butuh dukungan medis.
Karena itu, kami membuat estimasi biaya dukungan operasi dengan variabel-variabel biaya yang lazim muncul saat TNI memobilisasi pasukan.
Ada biaya angkut dan BBM untuk pergeseran pasukan dari markas induk batalyon ke Papua dengan kapal perang TNI AL. Ada biaya deployment lokal lewat jalur udara. Ada biaya debarkasi logistik berat dan BBM untuk sekitar 40 satgas batalyon. Ada p**a biaya dukungan medis dan evakuasi, serta pemeliharaan senjata dan amunisi.
Menurut estimasi kami, seluruh dukungan operasi itu membutuhkan dana kira-kira Rp660 miliar.
Totalnya, negara menghabiskan Rp2,34 triliun untuk mengerahkan 17.780 tentara non-organik ke Papua dan membiayai operasi mereka selama setahun di sana.
Dari total biaya itu, proporsi dukungan operasi mencapai sekitar 28%.
Sebagai pembanding, struktur anggaran Kementerian Pertahanan umumnya terbagi menjadi 40-45% untuk belanja pegawai, 25-30% untuk belanja barang (biaya operasional dan pemeliharaan), dan 25-30% untuk belanja alutsista.
Dalam manajemen alokasi militer, proporsi dukungan operasi dan kesiapan tempur idealnya berada di kisaran 20-35%. Di bawah itu, pasukan berisiko kekurangan logistik di lapangan. Di atas itu, biaya operasi bisa dianggap terlalu boros.
Maka, angka Rp660 miliar untuk dukungan operasi dari total Rp2,34 triliun masih ada dalam kisaran normal dalam skema anggaran operasi perang.
Sekali lagi, sebagai penekanan, biaya Rp2,34 triliun adalah estimasi konservatif. Sebab, masih ada sejumlah ongkos lain yang belum kami masukkan dalam perhitungan.
Misal, pasukan yang bakal dikirim ke Papua harus menjalani latihan pratugas selama satu bulan sebelum berangkat. Ada batalyon yang melaksanakannya di wilayah dekat markas utamanya. Namun, ada p**a yang harus dikirim ke Jawa Barat, terutama satgas gabungan atau pasukan elite tempur seperti Satgas Rajawali. Ini tentu menambah ongkos mobilisasi.
Setelah penugasan di Papua selesai, berbagai batalyon ini juga wajib menjalani proses rekonsolidasi purnatugas selama satu bulan.
Kami tidak memasukkan biaya latihan pratugas maupun rekonsolidasi purnatugas karena nilainya sulit dikalkulasi secara merata. Yang jelas, dari dokumen TNI yang kami dapatkan, biaya latihan pratugas bisa mencapai Rp500 juta atau bahkan Rp1 miliar per satgas BKO.
Rantai Komando Operasi Militer Papua
Belasan ribu tentara non-organik di Papua bekerja dalam struktur operasi berlapis. Mereka dibagi menurut fungsi, wilayah, dan mobilitas. Rotasi penugasannya diatur lewat rantai komando tiap matra TNI. Semua ini menunjukkan bagaimana Papua diperlakukan selayaknya medan operasi militer, bukan sekadar wilayah administrasi sipil.
Ambil contoh Batalyon Infanteri (Yonif) 143/Tri Wira Eka Jaya yang bermarkas di Lampung Selatan. Sebanyak 450 prajurit dari batalyon ini dikirim ke Merauke, Papua Selatan, pada Agustus 2025. Sebulan berselang, mereka mulai bekerja dalam Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Statis.
Istilah “statis” merujuk jenis penugasan mereka yang menempati pos-pos permanen di sepanjang wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini.
Rencananya, Yonif 143/Tri Wira Eka Jaya akan bertugas di Merauke sampai September 2026. Setelahnya, giliran Yonif 310/Kidang Kencana asal Sukabumi, Jawa Barat, yang akan bertugas dalam satgas statis tersebut.
Selain pamtas statis, ada pamtas kewilayahan. Bedanya, pamtas kewilayahan fokus melakukan operasi non-tempur alias teritorial di kantong-kantong permukiman.
Salah satu pasukan yang sedang bertugas dalam satgas pamtas kewilayahan adalah Yonif 527/Baladibya Yudha asal Lumajang, Jawa Timur. Menumpang kapal perang KRI Teluk Banten-516, batalyon ini berangkat dari Surabaya pada Juni 2026 untuk ditempatkan di Puncak Jaya, Papua Tengah, hingga Juni 2027.
Di bawah TNI AD, ada 15 batalyon atau 6.750 prajurit non-organik yang ditempatkan dalam satgas pamtas statis dan kewilayahan. Mereka bergerak di bawah koordinasi Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari.
Kodam XVII/Cenderawasih yang bermarkas di Jayapura bertanggung jawab terhadap sektor utara dan selatan Papua. Sementara itu, Kodam XVIII/Kasuari yang berbasis di Manokwari menangani sektor barat, yang juga jadi lokasi penempatan pasukan BKO dari TNI AL.
TNI mengklasifikasi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai wilayah komando sektor barat. Adapun Papua Pegunungan dan Papua Tengah masuk sektor timur.
Komando Operasi TNI Habema, yang diresmikan pada Februari 2024 untuk menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam “penanganan konflik di Papua”, mengoordinasikan sejumlah satgas BKO di sektor timur.
Ada Satgas Mobile yang bertugas memburu milisi pro-kemerdekaan. Dengan kekuatan sembilan batalyon atau 4.050 prajurit, satgas BKO ini bergerak dinamis hingga ke tingkat distrik dan kampung di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Ada p**a Satgas Rajawali, pasukan elite tempur TNI AD yang terdiri dari dua unit Yonif, satu unit dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan satu unit dari Komando Cadangan Strategis AD (Kostrad). Ia berkekuatan 1.076 prajurit. Setiap tahun, TNI menerjunkan dua Satgas Rajawali ke sektor timur.
Saat ini, giliran penugasan jatuh kepada Satgas Rajawali 4 dan Satgas Rajawali 5. Yang pertama bertugas dari Januari hingga Oktober 2026. Yang kedua dari Februari hingga November 2026.
Lebih lanjut, ada Satgas Raider dengan kekuatan empat batalyon atau 1.800 prajurit. Mereka disebar ke Puncak dan Intan Jaya di Papua Tengah, serta ke wilayah Nudga atas dan Nduga bawah di Papua Pegunungan.
TNI juga menjalankan operasi gabungan dengan Polri lewat Satgas Cartenz dan Satgas Amole.
Satgas Cartenz, yang diklaim otoritas sebagai satgas penegakan hukum, kerap mengejar orang-orang yang dicurigai jadi bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Sementara itu, Satgas Amole bertugas menjaga kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua Tengah, yang diklasifikasikan pemerintah sebagai objek vital nasional.
Dari seluruh rantai penugasan itu, pola yang paling mencolok adalah konsentrasi pasukan tempur TNI di sektor timur.
Sebagai gambaran, 11.480 prajurit non-organik TNI AD kini ada di sektor timur, kira-kira setara 72% dari seluruh tentara BKO mereka di tanah Papua. Tak hanya itu, hampir 90% kekuatan non-organik TNI di Papua pun berasal dari AD.
Komando Operasi TNI Habema dan satgas-satgasnya berada di bawah naungan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III yang bermarkas di Mimika.
Kogabwilhan III dibentuk pada September 2019 untuk mengintegrasikan kekuatan tiga matra TNI serta mempercepat jalur komando menghadapi ancaman kedaulatan di wilayah Papua dan Maluku. Bisa dikatakan, komando ini adalah koordinator tempur di Papua.
Letjen Lucky Avianto, perwira Kopassus sekaligus lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1996, saat ini menjabat Panglima Kogabwilhan III. Sebelumnya, ia sempat menjadi Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora yang berbasis di Merauke dan panglima Komando Operasi TNI Habema.
Lucky menggantikan Letjen Bambang Trisnohadi, juga perwira Kopassus dan lulusan terbaik Akmil 1993, pada Maret 2026. Ini menyusul pengangkatan Bambang sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI, jabatan yang dihidupkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 25 tahun lalu dihapus Presiden Abdurrahman Wahid.
Sebagai komando utama (kotama) operasi, Kogabwilhan III berada langsung di bawah panglima TNI, yang tunduk pada presiden sebagai panglima tertinggi. Dalam prosesnya, panglima TNI juga berkoordinasi dengan menteri pertahanan soal kebijakan pertahanan dan dukungan administrasi.
Dari sana, terlihat rantai komando pengerahan belasan ribu tentara BKO ke Papua.
Setiap rotasi penugasan dari seluruh matra militer harus mendapat persetujuan panglima TNI dan diketahui menteri pertahanan, dengan tanggung jawab akhir ada di presiden.
Melihat skala, struktur, dan cara kerja militer di Papua, apa yang terjadi di sana tidak cukup disebut operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata alias KKB, sebagaimana berulang kali dinarasikan pemerintah Indonesia selama ini.
Apalagi, dalam konferensi pers di Mimika pada 8 Mei 2026, Letjen Lucky selaku panglima Kogabwilhan III dengan tegas menyebut milisi di Papua sebagai OPM alih-alih KKB.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung memberi bobot politik pada OPM, dan menegaskan bahwa yang terjadi di Papua adalah operasi militer, bila tidak ingin disebut darurat perang.
Konsekuensi dari operasi militer itu nyata: warga sipil terbunuh, aparat keamanan dan milisi pro-kemerdekaan tewas, serta ratusan ribu warga mengungsi dari kampungnya sendiri.
• Lanjutan Data Peperangan yang Timpang, Ratusan Ribu Pengungsi Diabaikan
Lebih detail: https://projectmultatuli.org/militerisasi-papua-tentara-non-organik-dalam-operasi-militer/
Green Papua Kolektif Kota Jayapura Green Papua Kolektif Kota Nabire Green Papua Central Collective
