07/04/2026
Reepost : Green Papua Kolektif Kota Jayapura
Arogansi Imperialis Amerika Serikat intervensi Negara indonesia untuk kekuasaan investasi. Indonesia dan AS menghancurkan manifesto politik Rakyat Papua 1 desember 1961 yang waktu itu di siapkan oleh Belanda dan Rakyat Papua.
Setelah 19 hari kemudian panifesto politik Papua, Indonesia di bawah Mayor Jenderal Soeharto sebagai komandan melancarkan operasi militer yang dikenal Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 19 desember 1961.
New York Agreement pada 15 Agustus 1962 dan Perjanjian Roma atau Roma Agreement diadakan di Roma, ibu kota Italia pada 30 September 1962 adalah perjanjian sepihak diantara Indonesia, Amerika dan belanda untuk kepentingan tertentu.
Berdasarkan perjanjian tersebut, klaim Indonesia atas tanah Papua sudah dilakukan pasca penyerahan kekuasan Wilayah Papua Barat dari tangan Belanda kepada Indonesia melalui Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA pada 1 Mei 1963, yang di kenal rakyat Papua Aneksasi karena penuh dengan penipuan perjanjian sebelumnya.
Dengan itu, sebelum proses penentuan nasib dilakukan pada tahun 1969 PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), tepat 7 April 1967, Freeport, perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat telah menandatangani kontrak karya pertamanya dengan pemerintah Indonesia secara illegal,”
Berdasarkan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Freeport diberi kontrak karya selama 30 tahun pada 7 April 1967. Dari sini, Freeport jadi perusahaan asing pertama yang investasi di Papua Barat.
Setelahnya, perusahaan AS itu langsung tancap gas. Instalasi pertambangan skala besar dibangun. Lubang besar di tanah perlahan semakin melebar dan dalam, menandakan kalau ekploitasi kekayaan alam semakin masif. Belakangan, Freeport Sulphur Company berubah nama menjadi PT. Freeport Indonesia.
Mulanya, Freeport hanya diizinkan menggarap lahan seluas 10 ribu hektare. Namun, berubah menjadi 2,5 juta hektare pada 1989. Saat perluasan, ditemukan emas yang dapat menambah pundi-pundi uang. Freeport lagi-lagi dapat "durian runtuh". Sedangkan rakyat Indonesia terpaksa harus menelan pil pahit atas temuan ini.
"Dengan ditemukannya Grasberg, potensi nilai politik dan ekonomi dari operasi Freeport bagi pemerintah menjadi tidak terhitung. Dari tahun 1975-1986, Freeport membayar pemerintah sekitar 28 juta dollar AS per tahun. Menjadikannya sebagai pembayar pajak terbesar bagi negara,"
Seluruh keuntungan Freeport sayangnya tidak dirasakan oleh seluruh rakyat, khususnya rakyat Papua. Seluruh cuan dialirkan ke Jakarta untuk difokuskan membangun Jakarta dan Jawa. Untuk memuluskannya, militer jadi perisai dari berbagai tekanan dan kritik. Jadi, selama Orde Baru, tiap kali penduduk lokal melawan, perusahaan mengandalkan militer untuk menjaga ketertiban.
"Sampai pertengahan tahun sembilan puluhan Freeport tampaknya puas memiliki militer untuk melindunginya dan hampir tidak ada birokrasi yang ikut campur dalam kegiatannya,"
Kontrak Karya pertama sejak tahun 1967, Kontrak Karya kedua sejak tahun 1991, kontrak Karya ketiga sejak tahun 2017, dan Kontrak Karya keempat 2026, memperpanjang kontrak sampai 2061.
Dengan gejolak ini bagaimana nasib rakyat Papua kedepan? Mari bergabung bersama kami untuk berdiskusi bersama, Dalam Rangka Memperingati 59 Tahun PT. Freeport Indonesia ILEGAL di Tanah Papua, yang akan di laksanakan pada :
Rabu 8 April 2026
Pukul 15:00 WPB-Selesai
Asrama Deiyai, Kamkey
NOBAR DAN DISKUSI
Judul Film: "Alkunamokiye"
Thema:"PT.Freeport Adalah Awal Investasi dan Kolonialisme di Papua"
Pemantik :Ferjax
Moderator: Mikael G
Penyelenggara :
1. Asrama Mahasiswa Kabupaten Deiyai - Jayapura
2. Green Papua Kolektif Kota Jayapura
