Fraksi PKS Kabupaten Kuningan

13/05/2026

https://ciremaitoday.com/berita-terbaru/pks-kuningan-soroti-tarif-pbb-p2-wanti-wanti-pemda-jangan-bebani-rakyat-kecil/

KUNINGAN - Kebijakan penyesuaian pajak daerah dan retribusi daerah yang tengah disusun Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai menuai sorotan politik di DPRD. Fraksi PKS secara tegas mengingatkan agar perubahan skema Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

CIREMAITODAY.COM,KUNINGAN - Kebijakan penyesuaian pajak daerah dan retribusi daerah yang tengah disusun Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai menuai sorotan

02/05/2026

Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2026.
Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Dari ruang kelas hingga kehidupan nyata, setiap proses belajar adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik.
Mari bersama kita kuatkan komitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkarakter.

02/05/2026

Selamat Hari Buruh Internasional. Fraksi PKS DPRD Kuningan menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja dan buruh Indonesia atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun bangsa.

Momentum ini menjadi pengingat pentingnya menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan yang layak bagi para pekerja, termasuk upah yang adil, kondisi kerja yang manusiawi, dan jaminan sosial yang kuat.

26/04/2026

Ditengah ancaman krisis global yang kian dekat, kita harus berdaya bersama. Menguatkan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi.

Sebagai rangkaian Milad ke-24 tahun PKS. Menghadirkan Live Streaming non stop 2+4 jam bersama Presiden PKS, Sekjen PKS, Bendum PKS, dan yang lainnya.

Saksikan secara langsung di Youtube PKS TV mulai jam 14.00 WIB. Besok, 26 April 2026.

21/04/2026

Selamat Hari Kartini, 21 April 🌹

Semangat Raden Ajeng Kartini adalah fondasi perjuangan emansipasi yang tak pernah selesai. Hari ini, perjuangan itu hadir dalam bentuk yang lebih luas: memastikan perempuan memiliki ruang yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan terutama dalam pengambilan kebijakan publik.

Perempuan bukan hanya pelengkap dalam pembangunan, tetapi penentu arah masa depan bangsa. Dari parlemen hingga akar rumput, suara perempuan harus hadir, didengar, dan diperjuangkan. Karena kebijakan yang adil lahir dari keterlibatan semua, tanpa terkecuali.

Kartini telah membuka jalan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan dengan keberanian, integritas, dan komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial. Mendorong perempuan untuk berdaya, mandiri, serta aktif dalam ruang-ruang strategis adalah bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih kuat dan berkeadilan.

Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Perempuan harus terus bergerak, mengambil peran, dan menjadi garda terdepan dalam perubahan. Karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang memberi tempat setara bagi perempuan untuk memimpin dan menentukan arah bangsa.

21/04/2026

https://fraksipkskuningan.id/refleksi-hari-kartini-hj-siti-mahmudah-perempuan-adalah-madrasah-pertama-bangsa/

FRAKSIPKSKUNINGAN.ID – Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada Selasa, 21 April, refleksi mengenai esensi emansipasi perempuan kembali disuarakan dari gedung parlemen daerah. Ketua Bipeka DPD PKS Kabupaten Kuningan, Hj. Siti Mahmudah, menyoroti bahwa di balik berbagai tuntutan peran ganda yang d...

15/04/2026

Penerimaan aspirasi dari HMI Kuningan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada sektor pendidikan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendorong tata kelola yang lebih baik.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, Kang Yaya dan Hj. Siti Mahmudah, yang juga merupakan bagian dari Fraksi PKS Kuningan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog konstruktif antara mahasiswa dan legislatif dalam menyampaikan pandangan serta masukan demi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kuningan.

10/04/2026

Fraksi PKS melalui Kang Yaya, S.E dan Hj. Siti Mahmudah mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan yang membahas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK senilai sekitar Rp3,2 miliar. Pendalaman dilakukan secara maraton dengan memanggil berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah daerah hingga satuan pendidikan.

Persoalan ini bukan semata soal angka, tetapi menyangkut tata kelola dan komitmen birokrasi. Sebagai tindak lanjut, dirumuskan enam rekomendasi: percepatan pengembalian kerugian daerah, penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, penegakan disiplin dan akuntabilitas, pembenahan perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan riil, serta monitoring dan evaluasi berkala oleh Komisi IV bersama Badan Anggaran.

Langkah ini diharapkan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat.

09/04/2026

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan menghadiri Rapat Badan Musyawarah (Banmus) dalam rangka membahas Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2027.

Pembahasan ini menjadi langkah awal dalam merancang arah kebijakan dan agenda kerja yang lebih terukur, aspiratif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan perencanaan yang matang, diharapkan setiap program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kabupaten Kuningan.

09/04/2026

Hj. Kokom Komariyah, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan, menghadiri Rapat Kerja Komisi I dalam rangka membahas dan menyusun agenda kegiatan selama bulan April 2026.

Komitmen untuk memastikan program kerja berjalan terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terus menjadi prioritas. Setiap agenda yang disusun diharapkan mampu menjawab kebutuhan Masyarakat Kuningan.

08/04/2026

Wakil Ketua Komisi IV, Kang Yaya, juga hadir Anggota Komisi IV, Hj. Siti Mahmudah, M.Pd, Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kuningan membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025, bersama Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, BPKAD, dan Inspektorat.

Di tengah sorotan publik terhadap dugaan karut-marut pengelolaan anggaran pendidikan, DPRD memilih langkah taktis. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mendorong langkah korektif yang tegas agar praktik serupa tidak terus berulang.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Kang Yaya, menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal angka, melainkan menyangkut tata kelola dan komitmen birokrasi. Ia menyebut, enam rekomendasi telah dirumuskan sebagai alarm keras bagi pihak eksekutif.

“Ini bukan sekadar menyelesaikan temuan, tapi memperbaiki sistem. Kalau tidak, pola yang sama akan terus berulang,” tegasnya.

Selengakpnya di website https://fraksipkskuningan.id/kang-yaya-wakil-ketua-komisi-iv-dprd-kuningan-perbaiki-sistem-bukan-sekadar-selesaikan-temuan-bpk/