Wely N Adelaide Hayer

26/05/2026

https://www.facebook.com/share/18vLvRz6tL/?mibextid=wwXIfr

MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang dimohonkan oleh Maya Novita Sari, dkk.

Dalam amar putusan, MK menyatakan Pasal 245 UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan".

Penegasan ini diperlukan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilihan umum yang adil, sehingga upaya mengurangi diskriminasi atas jumlah keterwakilan perempuan di DPR/DPRD dapat dilakukan.

bisa unduh putusan lengkapnya di laman mkri.id ya! 😉

26/05/2026

🗳️ Rakyat Tidak Hanya Mendengar, Tapi Juga Mengawasi

Kepercayaan rakyat bukan dibangun dari banyaknya janji,
tetapi dari keberanian untuk bekerja dan membuktikan.

Karena setelah pemilu selesai,
masyarakat akan terus melihat:
siapa yang hadir untuk rakyat,
dan siapa yang hanya hadir saat membutuhkan suara.

Demokrasi bukan hanya tentang memberi kesempatan,
tetapi juga tentang menilai apakah kesempatan itu layak diberikan kembali.