Nias Utara Maju

04/11/2025

03/11/2025

https://nasional.kompas.com/read/2025/11/03/21444381/perjalanan-panjang-soeharto-menuju-gelar-pahlawan-nasional?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR5sfwkeX-e4D_wHwKiq_Qt7wq0RsV5oHdM-00hdPHtxPzGMztEUmjYlvoH5hw_aem_aiVHoGpEY9yRRtTV2WQ_Dw

03/11/2025

Dapur MBG ini punya Ketua DPRD Nias Utara yang dikelolah oleh Istrinya ..

Kekuasaan dan Ketegasan atas kejadian ini tidak bisa dilawan!

Ketika kuasa Masih ada.! masalah ini Hal kecil saja. !
Semua pihak Bungkam 😭

03/11/2025

https://nias.wahananews.co/utama/sppg-lasara-sawo-ditutup-sementara-ribuan-pelajar-di-nias-utara-tak-lagi-terima-mbg-0p9gb419aI?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR5JdGdXLrYJ7Wt28DCImqJUEY4W5OtSrQrCq-sKIIt17CBnSc3i9olxeUtcaw_aem_NM5QsOBXieZUir3mXe78oQ

NIAS.WAHANANEWS.CO, Nias Utara - Operasional dapur SPPG Lasara Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, ditutup untuk sementara buntut 26 orang pelajar di SD 071027 Onozitoli Sawo diduga keracunan usai meminum susu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

05/10/2025

[BERITA KPK] KPK dan Anti-Corruption Agency (ACA) Uzbekistan menyepakati sejumlah kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (26/9).

Kerja sama ini berfokus pada pertukaran praktik baik, riset berbasis teknologi, serta strategi pendidikan dan pencegahan korupsi lintas negara.

Menurut Pimpinan KPK Agus Joko Pramono kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kepada ACA Uzbekistan juga sebagai sinergi dan komitmen dalam melawan korupsi dalam jejaring global.

Wakil Direktur ACA Uzbekistan, Umida Abdilovna Tukhtasheva, menyampaikan ketertarikan lembaganya pada strategi pendidikan dan pencegahan KPK, sekaligus menjadi simbol bahwa perang melawan korupsi adalah gerakan global.

Selengkapnya: https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/sinergi-kpk-aca-uzbekistan-perkuat-kemitraan-global-lawan-korupsi-lintas-negara-1

03/10/2025

[BERITA KPK] KPK bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program Desa Antikorupsi pada 30 September hingga 2 Oktober 2025.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti inspektorat, pemerintah kabupaten, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal, dengan tujuan memastikan penerapan indikator antikorupsi secara konsisten dan berkelanjutan.

Dari penilaian terhadap 12 desa, dua desa yaitu desa Sennah (Labuhanbatu) dan Jatirejo (Deli Serdang) dipilih sebagai kandidat desa percontohan. Sementara KPK turut meninjau Desa Pulau Sejuk (Batu Bara) yang telah menjadi percontohan sejak 2023.

Evaluasi berfokus pada empat indikator utama: tata kelola, transparansi pengadaan, pengawasan berbasis audit, dan pelayanan publik.

Menurut Plt Direktur KPK Rino Haruno, sinergi antar lembaga sangat penting agar praktik baik dari desa percontohan dapat ditularkan ke desa lain dan memperkuat tata kelola bersih dari tingkat desa hingga provinsi.

Selanjutnya: https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-perluasan-desa-antikorupsi-di-sumatera-utara

03/10/2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau pokmas yang berlangsung sepanjang periode 2019 hingga 2022 dengan nilai total mencapai Rp 32,2 miliar.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Kusnadi tidak menerima dana secara langsung atas nama pribadinya, melainkan memanfaatkan rekening milik istrinya serta staf pribadi untuk menampung aliran uang hasil korupsi. Skema ini dijalankan agar jejak transaksi tidak mudah terdeteksi, sementara pembagian dana dilakukan melalui sejumlah koordinator lapangan di berbagai daerah.

Kusnadi disebut menerima jatah antara 15 hingga 20 persen dari setiap kucuran dana hibah pokmas yang disalurkan, dengan detail aliran dana berasal dari kasus JPP sebesar Rp 18,6 miliar, dari HAS senilai Rp 11,5 miliar, serta dari SUK bersama WK dan AR sekitar Rp 2,1 miliar.

Modus ini menunjukkan adanya perencanaan sistematis dalam pengelolaan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun justru dipotong dan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya berhenti pada penelusuran arus uang, KPK juga melakukan penyitaan aset untuk mengamankan kerugian negara.

Enam aset yang sudah diamankan terdiri dari tiga bidang tanah dengan total luas 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban, dua bidang tanah dan bangunan seluas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, serta sebuah mobil mewah Mitsubishi Pajero.

Penyitaan ini menegaskan komitmen KPK dalam menindaklanjuti perkara hingga ke tahap asset recovery sehingga harta hasil tindak pidana tidak sepenuhnya dinikmati pelaku.

Publik menyoroti kasus ini karena menampilkan modus korupsi baru dengan melibatkan keluarga dan staf pribadi sebagai penampung dana, yang tidak hanya memperumit proses penyidikan tetapi juga memperlihatkan lemahnya integritas pejabat publik dalam menjaga amanah rakyat.

Kasus Kusnadi sekaligus menjadi peringatan keras bahwa